DAERAH
Pemprov Jambi Belum Dapat PAD dari Operasional KKKS Migas Wilayah Tungkal, Begini Respon PJS Gubernur dan Waka DPRD
DETAIL.ID, Jambi – Waka Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata menilai defisit anggaran yang tengah dialami oleh Pemerintah Provinsi Jambi seharusnya bisa ditangani dengan pengoptimalan berbagai sektor pendapatan.
Salah satunya, Partisipating Interest (PI) atau bagi hasil Migas sebesar 10% dari Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas yang beroperasi di Provinsi Jambi, selain itu juga terdapat sektor pendapatan lainnya macam Pajak Air Permukaan.
“Kita sebenarnya ada PI yang 10% dari bagi hasil minyak, ini mungkin kita harus kita kejar,” kata Ivan Wirata, usai pelantikan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi pada Sabtu, 19 Oktober 2024.
Pada LHP BPK TA 2023 yang diterima oleh Pemprov Jambi di akhir Juni lalu, terungkap bahwa Pemprov Jambi belum beroleh keuntungan PI 10% dari sektor pendapatan yang harusnya dapat menambah pundi-pundi kas daerah tersebut.
Waka I DPRD Provinsi Jambi periode 2024 – 2029 pun mengaku bahwa persoalan ini bakal segera jadi pembahasan oleh Dewan bersama OPD terkait.
“Segi pendapatan ini kami nanti bahas dengan OPD, TAPD betul-betul. Mana sektor pendapatan kita yang bisa menutupi defisit ini,” ujar Ivan.
Sementara itu Pjs Gubernur Jambi, Sudirman mengklaim bahwa Pemprov Jambi sudah melakukan langkah percepatan guna memastikan bahwa PI Migas 10% tersebut dapat segera terealisasi dan menambah pundi-pundi kas daerah.
“Itu kemarin kita sudah melakukan percepatannya, salah satunya kita melakukan kerjasama dengan BUMD Jabar, itu kita bekerjasama dalam rangka melakukan pendekatan kepada KKKS apakah itu PetroCina, Jadestone dan sebagainya,” kata Pjs Gubernur Sudirman.
Sudirman mengaku terdapat beberapa persyaratan yang mesti dilengkapi oleh Pemprov Jambi. Namun ia tak menyebut secara rinci soal persyaratan guna beroleh PI Migas 10% tersebut.
“Kemarin kita menargetkan sampai dengan akhir November sudah ada progres untuk PI 10% dan mudah-mudahan bisa direalisasikan pada 2025,” katanya.
Kalau dilihat dalam temuan BPK dalam LHP Pemprov Jambi tahun 2022, Pemprov Jambi belum mendapatkan PI Migas 10% lantaran Pemprov Jambi belum menindaklanjuti penawaran PI 10% SKK Migas dari pengelolaan Wilayah Kerja Tungkal.
BPK lantas merekomendasikan point kala itu, namun persoalan terus berlarut. Dalam penelusuran lebih lanjut oleh BPK, terungkap bahwa sejumlah rekomendasi atas persoalan PI Migas tersebut belum selesai ditindaklanjuti oleh Pemprov Jambi.
Hal tersebut dikarenakan Pemprov Jambi tidak segera menunjuk BUMD penerima PI 10% pada wilayah kerja tungkal sehingga melewati bawas waktu. Sementara itu disinggung soal kelanjutan atas BUMD yang bakal mengelola PI Migas tersebut, Pjs juga belum menjelaskan secara gamblang.
“Mekanismenya BUMD Induk kemudian diturunkan ke anak-anaknya. Jadi masing-masing BUMD Kabupaten/Kota punya anak gitu. Secara tegasnya dengan Asisten 2 ya,” kata Sudirman.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Sekjen ATR/BPN Imbau Jajaran Satukan Visi Dukung Transformasi Layanan
DETAIL.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Dermawan, mengajak jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk menyatukan visi dan misi dalam mendukung agenda transformasi layanan yang tengah dijalankan Kementerian ATR/BPN. Ajakan itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 1 September 2026.
“Saya minta kita semua satu pemahaman, satu pemikiran yang sama, tapi juga harus memikirkan semuanya. Kita punya rancangan dan rancangan itu harus kita wujudkan bersama-sama agar transformasi ini benar-benar terasa,” kata Dalu Agung Darmawan kepada seluruh jajaran yang hadir secara luring dan daring.
Kementerian ATR/BPN saat ini tengah mentransformasi sejumlah layanan untuk mempermudah, mempercepat, dan memberikan kepastian lebih bagi masyarakat. Langkah tersebut diwujudkan melalui tiga transformasi yang diluncurkan pada hari Kemerdekaan RI yang ke-81 lalu, yakni Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah.
Transformasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN ini menyentuh seluruh sendi organisasi. Dalu Agung Darmawan menegaskan, agar transformasi bisa berjalan dengan lancar, seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal harus berkontribusi sesuai perannya.
“Rekan-rekan sekalian, kita harus mendukung dan memastikan seluruh program Kementerian ATR/BPN berjalan dengan baik. Kita harus hadir sebagai garda depan yang memastikan kebijakan sampai ke lapangan dengan benar,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Sekjen ATR/BPN meyakini bahwa keberhasilan transformasi akan menjadi penentu tingkat kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN. Dengan memberikan layanan yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka persepsi akan layanan pertanahan dan instansi bisa terus membaik sejalan dengan pembenahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN.
Rapat evaluasi dan peningkatan kinerja ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memastikan kinerja Sekretariat Jenderal berjalan sesuai target rencana kerja, termasuk dalam konteks transformasi layanan Peralihan Hak Terintegrasi, Pengukuran Terjadwal, dan Organisasi Berbasis Wilayah. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Pusdatin dan seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN. (*)
DAERAH
Bupati M. Syukur Hadiri Rakor Pembinaan Manajemen ASN, Kepala BKN Dorong Transformasi Digital dan Sistem Merit
DETAIL.ID, Merangin — Bupati Merangin, M. Syukur didampingi Sekda Zulhifni dan kepala BKPSDMD, Ferdi Firdaus menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Provinsi Jambi yang digelar di Hotel Amaris Bungo, Kamis, 3 September 2026.
Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Heni Sri Wahyuni, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H menegaskan pentingnya percepatan kerja dan perubahan tradisi di tubuh BKN serta pemerintah daerah melalui pola baru berbasis digital.
Ia menganalogikan evolusi pelayanan publik seperti transformasi transaksi keuangan—dari era wesel pos yang lambat, ke rekening bank, hingga layanan digital perbankan real-time yang selesai dalam genggaman.
“Pola kerja lama, durasi panjang, dan prosedur terbatas jam kerja harus kita ubah menjadi mudah, sederhana, melayani, dan membuat semua pihak bahagia. BKN sendiri kini sudah menyediakan 47 layanan yang sepenuhnya diakses secara digital tanpa perlu hadir fisik,” ujar Prof. Zudan.
Dalam pengarahannya, Kepala BKN menekankan tiga aspek utama hasil kesepakatan tingkat Asia Tenggara dan Asia Timur (ACCSM).
Pertama adalah Transformasi Digital yang menggeser seluruh layanan publik ke sistem berbasis genggaman (digital) agar masyarakat dan ASN terlayani secara instan.
Kemudian Inovasi Tanpa Biaya yakni dorongan bagi pimpinan OPD untuk menghadirkan solusi proaktif. Ia membagikan pengalaman saat memimpin Dukcapil, di mana satu permohonan akta perkawinan dapat menghasilkan enam dokumen sekaligus secara otomatis.
Dan terakhir Penguatan Integritas, yakni mewujudkan integritas dalam bentuk ketepatan waktu pelayanan. Mengabaikan atau menunda waktu pelayanan masyarakat dinilai sebagai pelanggaran hak publik.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Merangin M. Syukur menyambut positif dan menegaskan komitmen Kabupaten Merangin untuk segera menyelaraskan manajemen kepegawaian daerah dengan prinsip digitalisasi dan meritokrasi BKN.
“Arahan Kepala BKN menjadi evaluasi penting dan kita siap mendorong percepatan transformasi digital dan penguatan sistem merit agar tata kelola birokrasi di Merangin semakin efisien, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Bupati M. Syukur di sela-sela kegiatan. (*)
DAERAH
Peringati Maulid Nabi 1448 H, Pemkab Merangin Salurkan Santunan dan Hadirkan Buya Ristawardi
DETAIL.ID, Merangin – Pemerintah Kabupaten Merangin menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H / 2026 M di Masjid Baitul Makmur, Kelurahan Dusun Bangko, Kamis, 3 September 2026.
Selain diwarnai tausiah keagamaan, kegiatan yang berlangsung khidmat ini diisi dengan penyaluran santunan kepada 100 anak yatim dan 100 fakir miskin.
Acara yang dihadiri langsung oleh Bupati Merangin M. Syukur, Wakil Bupati A. Khafidh, unsur Forkopimda, Sekda Zulhifni, Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK, para kepala OPD, ASN, serta tokoh masyarakat itu menghadirkan Buya H. Ristawardi (Datuk Marajo nan Batungkek Ameh) dari Sumatera Barat.
Dalam tausiahnya, ulama berusia 75 tahun itu menekankan pentingnya meneladani sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan erat dengan tatanan pemerintahan dan kepemimpinan.
Sementara itu, Bupati Merangin M. Syukur dalam sambutannya menegaskan bahwa peringatan Maulid Nabi tidak boleh sekadar menjadi momentum seremonial tahunan, melainkan ajang refleksi untuk menerapkan akhlak Nabi dalam pelayanan publik.
“Jika kita benar-benar mencintai Rasulullah, pastilah kita tidak pernah keluar dari pedoman yang Beliau berikan. Bagi ASN, pelayanan masyarakat adalah tanggung jawab, dan pembangunan Merangin merupakan pertanggungjawaban kita bersama,” ujar M. Syukur.
Di tengah kondisi daerah yang sedang terpapar kabut asap, Bupati juga mengajak seluruh jemaah berdoa bersama agar cuaca di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Merangin, segera membaik dan kembali normal. (*)



