DETAIL.ID, Bogor – Sejumlah rekomendasi dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) pada 12 – 13 Oktober 2024 di Bonjour Village, Sentul, Bogor.
Di antaranya, PIKI perlu mempromosikan sendi-sendi kebangsaan untuk mencegah politik transaksional. Selain itu, PIKI juga perlu mendorong kesetaraan pelayanan sosial dan budaya kepada masyarakat tanpa memandang agama, ras dan suku.
“PIKI juga meminta pemerintah baru Prabowo-Gibran menghapus SKB 3 Menteri yang hakikatnya dapat mempersulit pendirian rumah ibadah,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PIKI, Badikenita Putri Sitepu pada Minggu, 13 Oktober 2024.
ArtikelTerkait
Rekomendasi PIKI juga menyasar penyediaan formasi CPNS dan P3K untuk guru agama Kristen guna mengakomodasi kebutuhan daerah-daerah yang sangat memerlukan.
Hingga, perlunya pemerintah meninjau kebijakan program transmigrasi. Khususnya yang terkait dengan penguasaan lahan yang dapat menimbulkan konflik.
“PIKI juga menuntut pemerintah menindak tegas tindakan-tindakan intoleran, serta adanya kesetaraan perlakuan terhadap kegiatan atau aktivitas keagamaan di lingkungan pemukiman seperti kasus di Bekasi baru-baru ini,” ujar Badikenita yang juga Ketua Komite II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI.
Rakernas II PIKI juga dihadiri Ketua Dewan Kehormatan PIKI Yasonna Laoly, Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa, perwakilan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), lkatan Cendekiawan Hindu Indonesia (ICHI) serta Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jefri Gultom.
Rakernas II PIKI menggelar studi meeting dengan para pembicara eks Ketua Umum DPP PIKI Cornelius Ronowidjojo, Ketua Umum DPP PIKI Badikenita Putri Sitepu, eks Jamintel dan Irjen Kementerian Pertanian Jan Samuel Maringka serta Direktur Perpajakan Internasional di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), John Hutagaol.
Sementara itu, Ketua DPD PIKI Provinsi Jambi, Robinson Hutapea mengapresiasi penyelenggaraan Rakernas II PIKI 2024. Dengan segala rekomendasi yang telah dihasilkan, menurut Robinson, PIKI harus tetap solid dengan segala sumber daya yang ada mengawal agar rekomendasi yang bakal diserahkan pada pemerintah dapat terealisasi dengan baik.
“Kertas kerja hasil Rakernas II PIKI Tahun 2024 akan diserahkan ke pemerintahan yang baru. Mari kita kawal bersama,” kata Robinson.
Discussion about this post