Connect with us

ADVERTORIAL

Pemerintah Provinsi Jambi Berkomitmen Implementasikan Konsep REDD+ di Provinsi Jambi

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Provinsi Jambi memiliki tipe ekosistem yang paling lengkap di pulau sumatera bahkan Indonesia, mulai dari ekosistem pegunungan, hutan dataran rendah hingga ekosistem pesisir dan laut. Ketiga tipe ekosistem tersebut tersebar kedalam empat taman nasional yaitu, Taman Nasional Kerinci Sebelat, Taman Nasional Bukit Dua Belas, Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Taman Nasional Berbak Sembilang.

Selain itu pula, Jambi juga memiliki hutan lindung, Taman Hutan Rakyat (Tahura) dan Hutan Adat yang tersebar di penjuru wilayah Provinsi Jambi yang memiliki fungsi ekologi yang sangat penting. Aset lingkungan dan kebanggan ini haruslah kita jaga, pelihara dan pertahankan ekosistemnya serta dipulihkan dari kondisi kerusakan.

Guna menjaga ekosistem yang dimiliki serta dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan maka Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya dan berkomitmen mengimplementasikan konsep REDD+ di Provinsi Jambi. Hal ini diwujudkan dengan mengintegrasikan road map pertumbuhan ekonomi hijau tahun 2019- 2045 dengan dokumen perencanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Gubernur Jambi, Al Haris melalui Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, saat Ini Provinsi Jambi sedang menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi tahun 2025-2045 yang tetap konsisten mengintegrasikan isu perubahan iklim kedalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut sehingga implementasi REDD+ Provinsi Jambi dapat dijalankan dengan baik.

“Dengan adanya komitmen kami dalam mewujudkan ekonomi hijau Jambi melalui implementasi REDD+ besar harapan akan memberikan kontribusi positif bagi pencapain target pertumbuhan ekonomi hijau, pertumbuhan pembangunan yang inklusif dan merata, terciptanya ekosistem yang sehat sehingga target pengurangan emisi gas rumah kaca dapat tercapai dan mampu mengatasi dampak perubahan iklim,” kata Sudirman saat Kick Off Meeting RBP REDD+Green Climate Fund Output 2 Provinsi Jambi, Senin, 25 November 2024.

Adapun sumber pembiayaan Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan aksi REDD+ di Provinsi Jambi dijelaskan Sekda, tidak hanya bersumber dari APBD Provinsi Jambi namun bersumber juga dari APBN, Penerusan Hibah Pre-Investment BioCF-ISFL (Metode On Granting), melalui dukungan mitra pembangunan lainnya seperti pihak swasta, NGO dan perguruan tinggi.

“Saya ucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada Provinsi Jambi oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI, Kementerian Kehutanan RI, BPDLH Kemenkeu RI serta dunia internasional sehingga Provinsi Jambi dapat memperoleh sumber pembiaayan lainnnya dalam mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca Provinsi Jambi, salah satunya melalui Program BioCF-ISFL Provinsi Jambi dan Program Green Climate Fund (GCF) Output 2 Provinsi Jambi,” ucapnya.

Kita ketahui bersama melalui Implementasi Program BioCF-ISFL Fase Pre Investment yang dimulai pada tahun 2022 sampai dengan Agustus 2024 total nilai reimbursement yang telah ditransfer oleh DJPK Kemenkeu RI ke RKUD Provinsi Jambi sebesar Rp 52,75 miliar. Diwaktu yang bersaaman pula saat ini sedang dilakukan verifikasi kembali oleh DJPK untuk reimbursement semester II tahun 2024 dengan pengajuan reimbursement sebesar Rp 8,9 miliar sehingga program ini juga merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Jambi.

“Walaupun diwaktu yang bersamaan kami juga akan mengimplementasikan program GCF Output 2 Provinsi Jambi, guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih lokasi kegiatan dan guna memastikan pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat Provinsi Jambi maka lokasi pelaksanaan program RBP GCF Output 2 Provinsi Jambi dipisahkan dari lokasi pelaksanaan program BioCF-ISFL,” katanya.

“Jika Program BioCF-ISFL dilaksanakan di 4 taman nasional dan KPHP Merangin, KPHP Bungo, KPHP Sarolangun Hilir dan KPHP Tanjung Jabung Barat, maka lokasi pelaksanaan Program RBP GCF Output 2 Provinsi Jambi di laksanakan di 8 KPHP yaitu KPHP Kerinci, KPHP Sarolangun Hulu, KPHP Tebo Barat, KPHP Tebo Timur, KPHP Batanghari, KPHP Muaro Jambi dan KPHP Tanjung Jabung Timur serta UPTD Tahura,” tuturnya.

Sekedar informasi kegiatan Kick Off Meeting RBP REDD+Green Climate Fund Output 2 Provinsi Jambi turut dihadiri perwakilan dari Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov Sumatera Barat, Pemprov Kalimantan Tengah dan perwakilan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

ADVERTORIAL

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Asahan Terpilih Ikuti Gladi Kotor di Monas

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Asahan – Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2025-2030 pada Pilkada Serentak Tahun 2024 akan segera berlangsung pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta. Untuk memastikan pelantikan tersebut berjalan dengan baik, 481 Kepala Daerah mengikuti gladi kotor di Lapangan Monas pada Selasa, 18 Februari 2025.

Pada gladi kotor ini terlihat, Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih H. Surya, B.Sc., Bupati Asahan terpilih Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si., dan Wakil Bupati Asahan terpilih Rianto, S.H., M.AP., menggunakan seragam olahraga mengikuti gladi ini dengan begitu khidmat. Selain itu, Surya, Taufik dan Rianto juga mengikuti arahan yang diberikan, agar pada saat pelantikan tidak ada melakukan kesalahan.

Usai mengikuti gladi kotor ini, Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih mengatakan, “Hari ini saya bersama 481 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengikuti gladi kotor di Lapangan Monas untuk tahapan persiapan dalam rangka pelantikan di Istana Kepresidenan pada tanggal 20 Februari 2025,” ujarnya.

“Pada gladi ini kami seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mendapatkan berbagai pelatihan, mulai dari latihan penghormatan, baris berbaris dan simulasi penempatan posisi agar pada saat pelantikan nantinya tidak ada mengalami masalah,” katanya lagi.

Sementara itu, Bupati Asahan terpilih mengatakan, latihan ini dimulai sejak pukul 07.00 WIB. Pada gladi kotor ini Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, juga turut hadir untuk memberikan pengarahan kepada kami.

Taufik mengatakan, setelah pelantikan, para Kepala Daerah yang baru saja terpilih akan menjalani pembekalan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 21-28 Februari 2025.

“Pada tahapan ini kami akan diberikan pengarahan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menjadi Kepala Daerah yang baik yang dapat menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,” tutur Taufik.

Reporter: Fitriyani Harahap

Continue Reading

ADVERTORIAL

Sekda Bengkulu Selatan Hadiri Musrenbangcam RKPD Tahun 2025 di Kecamatan Ulu Manna

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Bengkulu Selatan – Pemerintah Bengkulu Selatan gelar Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 Tingkat Kecamatan pada Selasa, 18 Februari 2025.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukarni SP, M,Si., yang dalam hal ini mewakili Bupati Bengkulu Selatan.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut seluruh Kepala Dinas di jajaran Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepala Desa, Ketua BPD, unsur Forkopimda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se-Kecamatan Ulu Manna.

Dalam Musrenbang tingkat Kecamatan ini, Sukarni menegaskan poin penting yang harus menjadi perhatian bersama dimana Musrenbang menjadi legalitas usulan prioritas masyarakat yang akan dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah maupun Kabupaten.

“Poin penting yang harus jadi perhatian bersama yakni legalitas usulan prioritas masyarakat yang akan dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah maupun Kabupaten. Jadi harus didasarkan pada sinkronisasi program dan kegiatan yang mengedepankan prinsip partisipatif, efektif, dan akuntabel. Usulan dari Desa idealnya selaras dengan usulan yang disampaikan pada saat anggota DPRD reses, sehingga yang diperjuangkan anggota DPRD selaras dengan rencana yang disusun Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah wajib memprioritaskan usulan masyarakat yang telah disepakati dalam Musrenbang untuk dimasukkan ke dalam Renja guna mewujudkan perencanaan yang bottom up,” tuturnya.

Reporter: Dewi

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan Gelar Acara Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Bengkulu Selatan – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kembali mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui platform daring zoom meeting yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian pada, Senin, 17 Februari 2025.

Tampak hadir mengikuti Rakornas tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Sukarni SP,M.Si, Asisten II Sekretaris Daerah, Kabag Perekonomian dan SDA Setda BS, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam Rakornas tersebut, Tito Karnavian menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk terus memantau dan menjaga Ketersediaan dan keterjangkaun pangan dalam rangka menyambut Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025.

Kemudian pada Rakornas tersebut juga ada arahan dari Kementrian perhubungan yang disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi perihal menyambut arus mudik lebaran serta mengatasi mobilitas masyarakat yang tinggi nantinya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Sukarni SP,M.Si menyampaikan. “Pengendalian inflasi adalah tugas bersama. Dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kita dapat memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Pemerintah berharap kegiatan ini dapat menghasilkan langkah-langkah strategis yang efektif dalam mengendalikan inflasi, sehingga masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” tuturnya.

Reporter: Dewi

Continue Reading
Advertisement