DAERAH
Ini yang Dilakukan KPPU Selama Delapan Bulan Terakhir, Termasuk yang Terkait Avtur
DETAIL.ID, Jakarta – Selama delapan bulan terakhir, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan berbagai tindakan, baik memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, maupun mengambil sejumlah keputusan yang terkait dengan persaingan usaha.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPPU, M Fanshurullah Asa, saat mengikuti rapat
Dengar pendapat (RDP) antara KPPU dan Komisi VI DPR RI yang dilaksanakan pada Kamis sore, 31 Oktober 2024.
RDP dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, bersama Adi Satrya Sulisto, Andre Rosiade, Eko Hendro Purnomo, serta AM Nurdin Halid.
Sebagai informasi, dalam RDP tersebut Ketua KPPU hadir bersama Wakil Ketua KPPU Aru Armando, serta Anggota KPPU seperti Gopprera Panggabean, Hilman Pujana, Moh. Noor Rofieq, Mohammad Reza, dan Budi Joyo Santoso.
Pria yang akrab disapa Ifan ini menyebutkan, kinerja KPPU dalam kurun waktu delapan bulan terakhir dimulai sejak masa tugas anggota KPPU pada 18 Januari 2024 lalu.
“Selama 8 bulan terakhir, kami telah menyampaikan 11 saran dan pertimbangan untuk perbaikan kebijakan kepada pemerintah dan telah memutuskan 5 putusan atas berbagai
pelanggaran hukum persaingan usaha,” ujar Ifan.
Salah satu sarannya, kata M Fanshurullah Asa, adalah yang berkaitan dengan usulan untuk
membuka pasar avtur dengan memperkenalkan multi-provider di setiap bandara.
Pihaknya juga mendorong adanya Instruksi Presiden (Inpres) untuk peta jalan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pembentukan lembaga koordinasi kemitraan nasional.
“Terutama sebagai salah satu fokus pemerintahan di bidang perekonomian melalui rancangan kebijakan pembangunan untuk 5 tahun mendatang guna mencapai pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas,” ucap M Fanshurullah Asa.
Ketua KPPU juga menegaskan komitmennya untuk memberikan kinerja yang terbaik
agar layak memperoleh kenaikan anggaran yang besar di tahun mendatang.
Untuk itu, tambah M Fanshurullah Asa, KPPU
telah memfokuskan pengawasannya pada pasar digital, termasuk mendorong adanya undang – undang tentang pasar digital.
Tujuannya, sambung M Fanshurullah Asa, guna mencegah perilaku platform dalam menggunakan algoritma yang merugikan, maupun dampak dari perdagangan internasional yang dapat menimbulkan ketidaksamaan derajat lapangan permainan atau level playing field.
Khususnya, ujarnya lagi, bagi para pelaku usaha dalam negeri, dalam hal ini UMKM. Lebih lanjut, untuk meningkatkan kinerja pengawasan, KPPU juga menekankan perlunya amandemen atas UU Nonor 5 Tahun 1999.
Antara lain, bebernya, pada pengaturan ekstrateritorial, perubahan pengendalian merger menjadi notifikasi pra-merger, pengaturan
program leniensi.
“Serta upaya peningkatan kewenangan upaya paksa dalam memperoleh alat bukti dan melakukan eksekusi putusan,” kata dia.
“Ada Rp 280-an miliar dari 100-an pelaku usaha yang belum membayarkan denda
pelanggaran persaingan usaha dan belum dapat dieksekusi KPPU, karena lemahnya
kewenangan KPPU dalam melakukan eksekusi,” tutur Ifan.
Selain itu, Ifan juga menjelaskan sepuluh kontribusi KPPU dalam transformasi
ekonomi Indonesia, dukungan anggaran KPPU di tahun anggaran (TA) 2025 pada prioritas nasional.
Lalu, sambungnya lagi, target indikator kinerja KPPU pada tahun 2025, alokasi pagu anggaran KPPU TA 2025, serta timeline roadmap KPPU tahun 2025-2029.
Reporter: Heno
DAERAH
Cerita MBG dari Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jalan Rusak Jadi Salah Satu Kendala
DETAIL.ID, Jambi – Makan Bergizi Gratis (MBG) punya cerita berbeda di tiap daerah. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, misalnya, Satuan Pemenuhan dan Pelayanan Gizi (SPPG) di Jalan Lintas Jambi – Sabak RT 01, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan dengan tantangan kondisi infrastruktur, di mana masih banyak ruas jalan yang rusak.
Meski begitu, SPPG yang bernaung di bawah Yayasan Nuansa Mitra Sejati itu tetap berjuang memproses hingga mendistribusikan MBG ke ribuan siswa penerima manfaat, juga penerima lainnya atau kategori 3B (Balita, Ibu Hamil, dan Menyusui).
Triyanto selaku pengelola menyampaikan bahwa SPPG yang lebih dikenal dengan sebutan SPPG Plabi tersebut baru beroperasi pada 19 Agustus lalu.

“Alhamdulillah, sejauh ini operasional lancar. Itu kita pertama running (operasi) itu 1.900 (porsi) kurang lebih. Alhamdulillah lancar. Sekarang kurang lebih 3.200 porsi,” ujar Triyanto pada Senin, 8 Desember 2025.
Menurut Triyanto, di awal berdiri SPPG Plabi langsung tancap gas melayani 20 sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga Pondok Pesantren di daerah Kecamatan Geragai, lokasi cakupan SPPG-nya.
“Kita lihat respons mereka positif terhadap SPPG Plabi di Geragai ini. Baik dari pelajar, orang tua, juga guru. Untuk sekolah-sekolah, program ini sangat membantu, apalagi pondok pesantren. Membantu sekali,” ujarnya.
Namun, Triyanto juga bercerita, SPPG-nya sempat terhenti lantaran terkendala masalah bahan baku. Ia menjelaskan, pernah seminggu terhenti pendistribusian makanan bergizi gratis.
“Sejumlah orang tua bertanya padanya, ada apa? Mengingat uang jajan anak-anak sudah dikurangi berharap pada pendistribusian MBG,” ujarnya.
Menurut Triyanto, awal ia memutuskan untuk berpartisipasi dalam program MBG tiada lain selain untuk amal jariyah. Program MBG pun bikin Triyanto sendiri senang sekaligus terharu.

“Saya pertama running itu ada siswa SMP yang cerita bahwa dia baru pertama kali makan melon. Bayangin, itu anak SMP. Dan saya pun, alhamdulillah, dengan adanya MBG ini banyak yang terbantu. Karena anak saya di ponpes juga. Jadi saya seperti ngasih makan anak sendiri,” katanya.
Dia pun selalu menekankan pada tim SPPG di SPPG-nya agar menyiapkan menu yang cocok dan bervariatif dengan kualitas gizi yang terjamin. Karena selain melayani para pelajar, dia juga menyuplai untuk kategori 3B, yang saat ini mencapai lebih kurang 500 porsi untuk Kecamatan Geragai.
Infrastruktur jalan serta jangkauan pun kini jadi salah satu persoalan yang dihadapi SPPG Plabi. Dari 50 sekolah penerima manfaat, ada jarak tempuh mencapai 20 kilometer dengan proses pengantaran sekitar 30 menit.
“Jadi itu, bedanya di kota sama desa. Yang dekat itu ada 20-30 menit. Jaraknya memang hanya 10 kilometer, tapi karena jalan itu rusak, proses mengantar MBG ke sekolah-sekolah jadi lebih lama,” katanya.
Dia pun berharap adanya pembenahan infrastruktur jalan demi mendukung percepatan distribusi program andalan Presiden Prabowo, yaitu program MBG.
Uncategorized
Universitas Jambi Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bencana di Kabupaten Solok
DETAIL.ID, Solok – Pemerintah Kabupaten Solok kembali menerima dukungan dari berbagai pihak setelah bencana besar yang melanda wilayah tersebut.
Pada Senin, 8 Desember 2025, rombongan dari Universitas Jambi tiba di Posko Utama Pengendalian Bencana Kabupaten Solok, Koto Baru, Kecamatan Kubung, untuk menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan.
Rombongan dipimpin Wakil Rektor Universitas Jambi Bidang Kerja Sama, Dr. Revis Asra, S.Si., M.Si., serta perwakilan dari Indonesia Offroad Federation (IOF) Jambi dan PMI Jambi. Bantuan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Solok, H. Candra.
Wakil Rektor Universitas Jambi, Revis Asra menyampaikan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk kepedulian lintas lembaga di Provinsi Jambi.
“Kami dari Universitas Jambi bekerja sama dengan PMI Provinsi Jambi, IOF Jambi, serta juga sivitas akademika Universitas Jambi. Alhamdulillah sudah sampai di Kabupaten Solok untuk menyerahkan bantuan bagi korban bencana,” ujar perwakilan Unja di lokasi.
Tak hanya menyalurkan sembako, tim juga membawa layanan kesehatan dan pendampingan trauma healing untuk warga yang terdampak bencana.
Ia menambahkan, pihaknya juga mendapat informasi dari para eksekutif Unja terkait adanya rencana beasiswa bagi mahasiswa terdampak bencana di Sumatera termasuk mahasiswa asal Solok bahkan juga bagi mahasiswa dari fakultas vokasi, yang sedang mengalami dampak bencana.
“Terima kasih, semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat,” tuturnya.
Wakil Bupati Solok, Candra, mengapresiasi bantuan dan dukungan dari Provinsi Jambi yang dinilainya menjadi bukti solidaritas antardaerah dalam masa darurat.
Reporter: Diona
DAERAH
Ratusan Korban Meninggal, PMII Jambi Desak Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera
DETAIL.ID, Jambi – Jumlah korban banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bertambah. Data sementara menunjukkan ratusan orang meninggal dunia, ratusan lainnya luka-luka, serta ribuan rumah warga hancur dan hilang tersapu banjir. Namun hingga kini, status bencana belum dinaikkan menjadi status bencana nasional.
Menanggapi kondisi tersebut, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Jambi mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis. Ketua PC PMII Kota Jambi, Basir menyatakan keprihatinannya terhadap lambannya respons pemerintah.
“PC PMII Kota Jambi sangat prihatin atas bencana banjir bandang dan longsor di Sumbar, Sumut, dan Aceh,” ujar Basir pada Senin, 8 Desember 2025.
Basir menyebut, setelah melakukan kajian internal, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan terkait bencana yang terjadi hampir bersamaan di beberapa wilayah di Pulau Sumatera. Menurutnya, skala kerusakan dan jumlah korban menunjukkan bahwa bencana ini telah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah.
“Bencana tersebut sudah melampaui kemampuan penanganan regional. Kami mengecam pimpinan pemerintahan yang justru menyampaikan pernyataan meremehkan bencana alam di Pulau Sumatera,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah seharusnya hadir memberikan penghiburan dan dukungan kepada masyarakat terdampak, bukan mengeluarkan pernyataan yang dinilai melukai hati publik.
PMII Kota Jambi juga menyoroti fenomena banjir bandang di sejumlah daerah seperti Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapsel, Mandailing Natal, dan Tapanuli Utara, yang membawa gelondongan kayu berukuran besar dengan potongan rapi.
“Tidak masuk akal jika kayu-kayu itu disebut sebagai pohon tumbang yang terbawa banjir,” ujar Basir. Ia menilai hal tersebut mengindikasikan dugaan kerusakan hutan yang sudah berlangsung lama.
Basir juga meminta Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni bertanggung jawab atas pernyataan yang dianggap meremehkan penderitaan masyarakat dan menuntut permintaan maaf secara terbuka.
PMII Jambi mendesak Presiden Republik Indonesia segera menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional, sekaligus melakukan mobilisasi total bantuan dana, logistik, dan tenaga untuk penanganan korban.
“Kami meminta percepatan pencarian korban yang masih hilang, komando penanganan yang terpusat, serta keputusan politik yang berani demi kemanusiaan,” tuturnya.
Menurut Basir, langkah cepat dan tegas pemerintah merupakan panggilan moral untuk menyelamatkan warga terdampak di berbagai wilayah Sumatera.
Reporter: Juan Ambarita

