PERKARA
Utang Sudah Lunas dan Berdamai, Kuasa Hukum AS Menilai Dakwaan JPU Dipaksakan dan Tidak Layak Dibawa Sampai Persidangan
Muarojambi – Pengadilan Negeri (PN) Sengeti, Muarojambi kembali menggelar sidang pledoi atau pembelaan terdakwa Arwin Saragih dalam perkara utang piutang pada Kamis siang, 23 Januari 2025.
Sidang dipimpin Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari yang didampingi Hakim Anggota M Harzian R dan Satya Frida L.
Kuasa hukum terdakwa Abdul Salam SH MH bersama Sabarman Saragih SH MH dalam pembelaannya mengatakan kliennya tidak bersalah. Sebelumnya JPU menuntut terdakwa Arwin Saragih 5 bulan pidana penjara dengan pasal 372 KUHP.
“Agar ada penegakan hukum yang seadil-adilnya, putusan hakim yang membebaskan klien kami dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum,” katanya
Ditegaskan kuasa hukum terdakwa, ada tiga poin penting yang disampaikan di muka persidangan, pertama fakta selama persidangan berlangsung ini adalah peristiwa perdata, ada jual beli, ada kesepakatan kontrak kerja TBS sawit. Lagi pula utang piutangnya sebesar Rp 384 juta lebih telah dibayar lunas dan berujung perdamaian.
Kemudian yang kedua, lebih banyak aspek hukum perdata, yang mengarah kepada kesepakatan. Dan ketiga tidak ada pidananya, sehingga disimpulkan ini adalah Onslag (putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara pidana. Putusan ini ditetapkan ketika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana).
“Memang benar Arwin melakukan perbuatan tetapi tidak bisa dikualifikasikan tindak pidana. Orang jual beli bukan bersalah. Itu wanprestasi. Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda wanprestasi dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian,” ujarnya.
Ia juga menyinggung upaya Restorative Justice (RJ) terdakwa yang ditolak sebelumnya. Jika ada kemauan dari semua pihaknya semestinya kasus Arwin Saragih bisa diselesaikan lewat RJ dan tidak perlu sampai disidangkan.
“Sementara kasus lain yaitu kasus yang menyeret mantan Sekda Batanghari yang terbukti menipu lewat investasi bodong batu bara bisa berakhir dengan RJ,” tuturnya.
Oleh sebab itu, kuasa hukum menilai dakwaaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ini terlalu dipaksakan dan tidak layak dibawa ke PN Sengeti karena merupakan kasus perdata “wanprestasi”.
“Ini masalah sederhana dibuat rumit, ini, yang sudah selesai di perdata tapi kasusnya tetap dipaksakan naik,” kata Sabarman kepada awak media usai sidang.
Sidang akan digelar kembali pada Selasa 4 Februari 2025 mendatang. (*)
DETAIL.ID, Jambi – Perkara narkotika yang menjerat Didin alias Diding kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jambi dengan agenda keterangan saksi pada Rabu kemarin, 14 Mei 2025. Kali ini JPU menghadirkan Tek Hui dan Mafi Abidin guna untuk bersaksi atas perkara Didin.
Di muka persidangan, Tek Hui banyak menolak dari berbagai keterangan atas BAP nya yang dibacakan penuntut umum, sekalipun sudah ditandatangani olehnya saat di hadapan penyidik.
Melihat sikap Tek Hui, ketua majelis hakim Dominggus Silaban lantas menegaskan agar memberi keterangan yang sebenar-benarnya.
“Jika kamu menidakkan semuanya, sama dengan kamu membebaskan Diding dan memberatkan kamu. Kamu mau?” ujar Majelis Hakim.
Tek Hui pun lantas berubah pikiran dan mengakui kebenaran atas keterangannya sebagaimana dalam BAP. Ia juga bicara soal proses penangkapannya.
“Adik saya (Helen) subuh, baru saya (ditangkap di Jambi),” katanya.
Saudara sekaligus partner Helen dalam pusaran bisnis narkoba Jambi itu pun mengakui kenal dengan Didin. Pengakuannya kenal sekitar 3 tahun lalu di Pulau Pandan, saat ia menjenguk teman yang meninggal di Pulau Pandan.
Didin membenarkan keterangan Tek Hui. Sementara Mafi Abidin, yang berperan sebagai kaki tangan Tek Hui mengaku tak kenal dengan Didin. Namun dia mengakui beberapa kali mengantar barang ke Pulau Pandan atas perintah Tek Hui. Namun soal isi maupun sumber barang tersebut, Mafi mengaku tidak tahu.
“Sekitar 3 ons, tidak tahu apa isinya,” katanya.
Terungkap juga bahwa Mafi telah lama bekerja kepada Tek Hui. Mulai dari mengantar barang hingga menjaga lapak judi sabung ayam.
Namun berdasarkan pengakuannya, ia tidak kenal dekat dengan Didin. Bahkan ia lebih sering melihat Tek Hui bertemu Helen.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Nakhoda kapal tugboat TB Equator V ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden tabrakan tongkang bermuatan batu bara dengan tiang fender Jembatan Gentala Arasy.
Penetapan ini diumumkan Direktorat Polairud Polda Jambi setelah penyelidikan di lokasi kejadian.
“Sudah ada penetapan tersangka, nakhoda,” ujar Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Jambi, AKBP Ade Chandra pada Senin, 12 Mei 2025.
Kepolisian juga menyita kapal tugboat dan tongkang yang masih bermuatan batu bara sebagai barang bukti.
“Barang bukti (tongkang) diamankan,” katanya.
Sebelumnya, insiden terjadi pada Kamis 8 Mei 2024 sekitar pukul 14.55 WIB saat kapal TB Equator V menarik tongkang Mega Trans II dari arah Mersam menuju hilir Sungai Batanghari.
Tugboat TB Equator V diketahui milik PT Rimba Megah Armada, sementara tongkang Mega Trans II milik PT Bangun Energi Indonesia.
Sementara kapal dikemudikan oleh nakhoda perempuan, Nur Kholifah Dirmayanti dengan pandu Safari Ramadhan. Kapal juga mendapat bantuan dari tugboat TB Sumber IV dalam pelayaran tersebut.
Direktur Polairud Polda Jambi, Kombes Pol Agus Tri Waluyo menyebutkan cuaca ekstrem diduga menjadi penyebab tertabraknya fender jembatan Gentala oleh tongkang batu bara yang ditarik tugboat TB Equator V.
“Hujan lebat dan angin kencang, pandangan terganggu dan tongkang tidak sempat bermanuver hingga akhirnya menabrak tiang fender jembatan,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Polda Jambi Dalami Dugaan Penggunaan Gelar Akademik dan Ijazah Palsu Oknum Anggota DPRD Muarojambi
DETAIL.ID, Jambi – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi terus mendalami dugaan penggunaan gelar akademik tanpa hak dan ijazah palsu yang diduga digunakan oleh Bustomi, anggota DPRD Kabupaten Muarojambi.
Dugaan tersebut mencuat berdasarkan laporan Hadi Prabowo, Sekjen DPP LSM Mappan, yang menyebut bahwa Bustomi diduga menggunakan gelar akademik tanpa hak dan ijazah palsu saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Muarojambi untuk periode 2024–2029.
Hadi Prabowo menjelaskan bahwa Kapolda Jambi melalui Direktur Reserse Kriminal Umum telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 8 Mei 2025, yang menyatakan bahwa penyidik telah memanggil dan memeriksa Bustomi.
“Kami meminta kepada penyidik Subdit 1 Ditreskrimum Polda Jambi untuk melakukan penyelidikan secara mendalam dan tetap mengedepankan profesionalitas serta transparansi dalam upaya penegakan hukum,” ujar Hadi Prabowo pada Sabtu lalu, 9 Mei 2025.
Dalam kasus ini, Bowo juga mengungkap bahwa setidaknya terdapat 9 saksi yang telah dimintai keterangan oleh penyidik Subdit 1 Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Jambi terkait dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi jo Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen.
Reporter: Juan Ambarita
Diskusi Sastra di Harbuknas: Menulis Bagaikan Aku, Kau dan Racun Cinta
Tek Hui dan Mafi Bersaksi dalam Perkara Didin, Lebih Banyak Jawab Tidak Tahu
Polda Jambi Ringkus 32 Preman Sepanjang Operasi Pekat II Siginjai
Bupati Fadhil Arief Lantik Pengurus TP-PKK dan Posyandu Kabupaten Batanghari Masa Bakti 2025 – 2030
Pemkab Asahan dan IAIDU Perkuat Dukungan Pembangunan Daerah
Tegas Berantas Aksi Premanisme, Polres Padang Panjang Bekuk Dua Pelaku di Jalan Raya Koto Baru
Wawako Padang Maigus Nasir Apresiasi Perumda Kota Padang yang Salurkan Hewan Kurban Tiap Tahun
Wawako Padang Maigus Nasir Hadiri Enterpreneur Hub Terpadu Sumbar
Pemko Padang Dukung Penuh Upaya Penataan Pelabuhan Muaro Padang oleh Pelindo
Walhi Bentang Spanduk di Seminar Pemkot Jambi: JBC, Jamtos, dan Roma Estate Dinilai Jadi Penyebab Banjir
