Connect with us

NASIONAL

Kirim Surat Terbuka kepada Presiden Prabowo, WSN Menilai Perpres Nomor 5 Tahun 2025 Rugikan Masyarakat

DETAIL.ID

Published

on

Ketua Umum WSN, Abdul Aziz. (koleksi pribadi)

DETAIL.ID, Pekanbaru – Abdul Aziz, Ketua Umum Wartawan Sawit Nusantara (WSN) menyoroti ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat akibat kebijakan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Ia menyampaikan bahwa masyarakat merasa dirugikan karena lahan mereka masuk ke dalam kawasan hutan tanpa proses pengukuhan yang sesuai aturan.

Menurut Abdul Aziz, banyak kawasan hutan di Riau hingga tahun 2016 masih berstatus penunjukan dan belum melewati proses pengukuhan yang benar sesuai ketentuan. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang telah mengelola lahan tersebut selama bertahun-tahun merasa terjebak dan dianggap bersalah atas situasi yang bukan kesalahan mereka.

Ia juga mengungkapkan bahwa proses pengukuhan kawasan hutan yang diabaikan oleh kehutanan menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang besar bagi masyarakat. Ada kekhawatiran masyarakat akan dipaksa menyerahkan lahan mereka karena tidak mampu membayar denda yang dikenakan, padahal mereka sebenarnya tidak bersalah.

Abdul Aziz menyoroti adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum. Jika masyarakat harus bertanggung jawab atas kesalahan yang bukan mereka lakukan, maka pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang telah melanggar aturan melalui perizinan yang tidak sesuai prosedur.

Dalam surat terbukanya, Abdul Aziz meminta Presiden untuk meninjau ulang proses pengukuhan kawasan hutan yang telah dilakukan. Ia menginginkan agar proses tersebut dijalankan dengan transparansi dan keadilan sehingga tidak merugikan masyarakat yang telah mengelola lahan secara legal dan turun-temurun.

Ia juga menjelaskan bahwa proses penetapan kawasan hutan di Riau selama ini terkesan tidak melibatkan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan aturan yang ada, di mana penetapan batas kawasan hutan seharusnya dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait.

Abdul Aziz menambahkan bahwa banyak lahan masyarakat yang telah memiliki sertifikat atau telah dikelola sebagai kebun kelapa sawit justru dimasukkan ke dalam kawasan hutan tanpa melalui verifikasi yang adil. Situasi ini membuat masyarakat merasa hak mereka dirampas tanpa alasan yang jelas.

Selain itu, ia menyoroti bagaimana perizinan kehutanan yang diberikan kepada perusahaan besar justru banyak melanggar aturan. Ia mencontohkan 1,9 juta hektare konsesi Hutan Tanaman Industri di Riau yang diduga diberikan di kawasan dengan tutupan hutan tinggi, yang seharusnya tidak diizinkan.

Abdul Aziz juga menyebut bahwa keuntungan besar yang diperoleh dari pembabatan hutan oleh perusahaan-perusahaan tersebut seharusnya dipertanggungjawabkan. Ia mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

Dalam suratnya, Abdul Aziz menegaskan bahwa masyarakat kecil tidak seharusnya menjadi korban atas kelalaian atau kesalahan dalam proses pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan oleh pihak kehutanan. Ia berharap pemerintah tidak hanya melindungi masyarakat kecil, tetapi juga menegakkan keadilan terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan.

Surat ini, menurut Abdul Aziz, merupakan bentuk aspirasi dari masyarakat yang merasa dirugikan. Ia berharap Presiden dapat memahami dan merespons dengan bijak untuk melindungi hak-hak masyarakat kecil yang telah lama mengelola lahan mereka secara legal.

Terakhir, Abdul Aziz menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya tentang lahan, tetapi juga tentang hak masyarakat yang sah. Ia meminta Presiden untuk mengutamakan keadilan dan memastikan kebijakan ini tidak menjadi beban bagi masyarakat yang tidak bersalah.

NASIONAL

Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja Resmi Dilantik oleh Presiden Prabowo

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melantik Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi untuk masa jabatan 2025-2030 dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upacara serentak yang melibatkan 961 Kepala Daerah dari seluruh Indonesia.

Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja sebelumnya ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi pada 9 Januari 2025, setelah memenangkan Pilkada 2024 dengan perolehan suara sebanyak 666.494 atau 45,68%.

Dalam berbagai hal, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah besar dari rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Saudara-saudara adalah pelayan rakyat yang harus membela dan menjaga kepentingan rakyat. Itu adalah tugas kita bersama,” ujar Presiden.

Pelantikan serentak ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pemerintahan daerah serta menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Presiden juga mengingatkan bahwa semua kepala daerah yang dilantik adalah bagian dari satu keluarga besar Republik Indonesia.

Dengan dilantiknya Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja, masyarakat Kabupaten Bekasi menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan baru ini untuk mewujudkan pembangunan yang lebih maju dan pelayanan publik yang lebih baik di wilayah Kabupaten Bekasi.

Reporter: Yayat Hidayat

Continue Reading

NASIONAL

Resmi, Syukur Bupati dan Khafied Wakil Bupati Merangin

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – H. M Syukur, SH MH dan Drs H. Abdul Khafied Moein resmi menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Merangin masa jabatan 2025-2030, setelah dilantik secara serentak bersama 961 orang kepala daerah lainnya pada Kamis, 20 Februari 2025.

Sebanyak 961 orang kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta tersebut, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota.

“Alhamdulillah rangkaian prosesi pelantikan telah kami jalankan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Merangin untuk kembali bersatu padu, bersama-sama membangun Merangin yang sangat kita cintai,” kata Bupati Merangin H M Syukur dibenarkan Wabup H Khafied Moein.

Pelantikan secara simbolis dilakukan Presiden kepada enam orang kepala daerah yang berdiri di depan perwakilan dari masing-masing agama, yaitu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mewakili agama Islam, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mewakili agama Katolik.

Selanjutnya Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie mewakili agama Buddha, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata mewakili agama Hindu, Wali Kota Manado Andrei Angouw mewakili agama Konghucu dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze mewakili agama Kristen.

Meskipun demikian, semua kepala daerah yang dilantik secara serentak mengucapkan sumpah janji yang sama dalam satu waktu. Prabowo memimpin sumpah jabatan yang diikuti para kepala daerah.

Pelantikan itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Presiden) Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangakatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti.

Sedangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030 dibacakan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir. (*)

Continue Reading

NASIONAL

Hanya Sehari, PaDi UMKM Raup Omset Rp 1,2 Triliun

DETAIL.ID

Published

on

Omset yang diraih melalui platform PaDI UMKM yang dibuat oleh PT Telkom tembus hingga Rp 1,2 triliun hanya dalam sehari. (ist)

DETAIL.ID, Jakarta – Hanya dalam waktu sehari PaDI UMKM, salah satu platform yang diperuntukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari PG Telkom Indonesia, mampu meraup omset hingga Rp 1,2 triliun.

VP Synergy Telkom, Kuncoro Wastuwibowo, dalam keterangan resmi yang diperoleh Media pada Senin, 3 Januari 2025, mengatakan omset Rp 1 triliun itu diperoleh PT Telkom menggelar business matching di Ballroom The Gade, Jakarta, belum lama ini.

Kegiatan tersebut, kata Kuncoro Wastuwibowo, merupakan rangkaian kegiatan PaDi Business Forum dan Showcase di tahun kedua.

Kegiatan tersebut, kata dia, diikuti oleh 86 BUMN dan 27 UMKM yang berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) hingga Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah (Jateng), dengan berbagai kategori seperti elektronik, fashion, juga makanan dan minuman.

PaDi UMKM sendiri merupakan salah satu platform digital dari PT Telkom Indonesia yang berhasil buktikan komitmennya dalam membantu meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM di Indonesia.

“Inovasi penciptaan platform itu soal kecil. Serahkan saja pada Telkom, pasti beres. Inovasi yang betul-betul hebat adalah inovasi penciptaan market,” ucap Kuncoro menjelaskan.

“Dan inovasi itu sudah dilaksanakan para BUMN dengan mengubah operasi procurement jadi kapabilitas penciptaan market, dan diakui sebagai inovasi yang berhasil,” tuturnya lebih lanjut.

Awalnya, kata dia, Business Matching hanya menghasilkan beberapa miliar rupiah saja dalam sehari, tetapi sekarang sudah mencapai Rp 16 triliun selama pelaksanaan acara.

Tentu, ujarnya lagi, hal ini merupakan inovasi luar biasa yang patut dibanggakan oleh seluruh BUMN, sekaligus menunjukkan komitmen bersama untuk terus mendukung UMKM di Indonesia.

Business Matching yang baru lalu dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan PaDi Business Forum and Showcase yang menyertakan kegiatan lain seperti talkshow, showcase, dan PaDi Talk.

Juga merupakan puncak kegiatan Business Matching yang telah berlangsung di seluruh Indonesia sejak awal tahun.

Business Matching menjadi wadah bertemunya UMKM dengan BUMN secara langsung di mana mereka dapat memperkenalkan dan memasarkan produknya secara langsung pula.

Terbukti sebanyak 31 ribu lebih transaksi dengan nominal 1 triliun rupiah telah berhasil dicatatkan.

EVP Digital Business & Technology Telkom, Komang Budi Aryasa, menambahkan, melihat betapa strategisnya UMKM dalam menggerakkan perekonomian nasional, pihaknya di Telkom terus berupaya mengembangkan PaDi UMKM.

“Tidak hanya sebagai platform pengadaan, tetapi juga sebagai solusi menyeluruh untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM, baik dari kolaborasi dengan BUMN maupun perusahaan swasta,” kata EVP Digital Business & Technology Telkom, Komang Budi Aryasa.

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, UMKM telah menjadi salah satu penopang ekonomi nasional karena UMKM mencakup 99% total unit usaha di Indonesia.

Adapun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai lebih dari 60% dan menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.

Kegiatan ini, ujarnya, diharapkan tidak hanya sekadar mendorong transaksi pembelanjaan saja, tetapi juga berfungsi sebagai wadah membangun jaringan, kolaborasi, dan komunikasi.

Terutama, sambungnya lagi, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kapabilitas UMKM yang belum terserap oleh BUMN. Begitu juga sebaliknya, kebutuhan BUMN yang belum bisa dipenuhi oleh UMKM.

Keberhasilan program Business Matching ini menjadi tonggak sejarah kontribusi Telkom dalam mendukung pertumbuhan bisnis UMKM. Lewat PaDi UMKM, Telkom berharap bisa memajukan kesejahteraan masyarakat sekaligus juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.

Reporter: Heno

Continue Reading
Advertisement