DETAIL.ID, Medan – Seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), baik pemerintah provinsi (Pemprov), pemerintah kota (Pemko), maupun pemerintah kabupaten (Pemkab), diminta untuk membangun kolaborasi dan kerjasama dengan Bank Sumut.
Sebagai informasi, PT Bank Sumut sendiri merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) di tingkat provinsi, tetapi saham-sahamnya dimiliki oleh Pemprov, Pemkab, dan Pemko di Sumut.
“Pemda harus kreatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunannya. Salah satu caranya adalah bersinergi dengan bank daerah, dalam hal ini Bank Sumut,” kata pengamat ekonomi asal kota Medan, Gunawan Benjamin, kepada para wartawan di Medan, Minggu, 5 Januari 2025.
ArtikelTerkait
Kolaborasi tersebut, kata pengajar di sejumlah kampus ternama di ibukota Sumut ini, perlu dilakukan untuk mencari sumber pembiayaan pembangunan.
Di samping itu, kata dia, kebijakan Pemkab dan Pemko bisa bersinergi dengan Pemprov sehingga bisa menekan penggunaan anggaran dan lebih optimal dalam mencapai target pembangunan.
Gunawan bilang bahwa di tahun ini kinerja ekonomi Sumut diproyeksikan masih akan mampu tumbuh dalam rentang 4.5 persen hingga 5 persen.
“Saya mengubah ekspektasi yang lebih optimis seiring dengan kebijakan pemerintah yang merubah kebijakan PPN sebesar 12 persen hanya diperuntukkan pada barang mewah yang tidak akan memicu tekanan daya beli pada masyarakat secara umum,” kata dia.
Namun, di saat yang sama ia juga mengingatkan kalau di tahun 2025 ini ekonomi Sumut tidak akan mampu mengandalkan belanja pemerintah daerah atau melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) saja sebagai motor penggerak ekonomi.
Karena itu dia menilai akan ada lebih banyak Pemkab dan Pemko di Sumut yang mengalami defisit APBD seiring dengan melemahnya pendapatan daerah serta realisasi belanja yang akan lebih tinggi dari pendapatan.
“Namun, belanja pemerintah dalam menggelontorkan anggaran perlindungan sosial akan mampu menjaga pengeluaran rumah tangga,” ujarnya
Dan program ini, tuturnya lebih lanjut, akan mengikuti pola kebijakan pemerintah pusat yang akan didistribusikan di daerah.
“Kebijakan ini akan banyak menyelamatkan belanja masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan,” ucap Gunawan Benjamin.
Adapun sektor usaha yang akan menjadi tulang punggung perekonomian masih di dominasi oleh sektor pertanian, berikut subsektor lainnya seperti peternakan dan perkebunan, lalu disusul kemudian industri pengolahan.
“Sementara itu sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan berpeluang untuk stagnan di tahun ini,” kata Gunawan Benjamin memprediksi.
Kalau dilihat dari sisi pengeluaran, dirinya melihat ekspor masih berpeluang mengalami tekanan karena sangat bergantung kepada kinerja ekonomi negara lain yang menjadi mitra dagang Sumut.
Dan situasinya, sambung Gunawan, masih tidak menentu dikarenakan adanya ancaman perang dagang jilid II, ditambah dengan tensi geopolitik yang kian memburuk.
“Ekspektasi pertumbuhan ekonomi Sumut ke depan juga berpeluang untuk berubah di kuartal pertama tahun 2025 ini,” tutur Gunawan.
Hal ini terjadi, kata dia, karena pelaku ekonomi juga tengah menanti kebijakan apa yang akan diambil oleh Donald Trump selaku presiden terpilih Amerika Serikat (AS) setelah dilantik pada 20 Januari 2025.
“Ada tantangan berat jika tensi geoekonomi maupun politik memanas. Untuk itu, seperti saya katakan di awal tadi, Pemda harus kreatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunannya, termasuk bersinergi dengan Bank Sumut,” tutur Gunawan Benjamin.
Reporter: Heno
