DAERAH
Perkuat Distribusi Pangan, Ini yang Dilakukan Perum Bulog dan SRC
DETAIL.ID, Jakarta – Langkah besar dan strategis di awal 2025 ini dilakukan oleh Perum Bulog untuk memperkuat proses distribusi pangan pokok bagi masyarakat secara luas.
Langkah tersebut adalah berupa kerjasama antara Perum Bulog bersama PT Sampoerna Retail Community Indonesia Sembilan (SRCIS) yang berlangsung di Semarang yang menjadi Kantor Wilayah Bulog Jawa Tengah, Selasa, 7 Januari 2025.
Kedua perusahaan ini, seperti keterangan resmi yang diterima media pada Kamis, 9 Januari 2025, secara resmi menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat jaringan distribusi Rumah Pangan Kita (RPK) dan toko kelontong di bawah jaringan Sampoerna Retail Community (SRC).
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita, dan Direktur SRCIS, Romulus Sutanto.
Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita, menjelaskan, program RPK bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pangan pokok yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, seperti beras dan minyak goreng.
Saat ini, kata Febby Novita, sudah terdapat 21.000 outlet RPK yang tersebar di seluruh Indonesia hingga tingkat RT.
Dengan kerja sama ini, sambung Feby Novita, Bulog berharap dapat memperluas distribusi produk pangan melalui jaringan toko kelontong SRC dan meningkatkan bisnis RPK.
Febby Novita menyebutkan, kerjasama ini diawali di wilayah Jawa Tengah dan akan terus diperluas ke daerah lainnya.
“Kami berharap produk pangan berkualitas dapat menjangkau masyarakat lebih luas, seiring dengan program pemerintah untuk stabilisasi harga pangan nasional,” kata Febby.
Romulus Sutanto selaku Direktur SRCIS, menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, kerja sama ini sesuai dengan visi SRCIS untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan memperkuat UMKM, khususnya toko kelontong.
Romulus Sutanto juga menyatakan bahwa inisiatif ini mendukung ketahanan pangan nasional, dan dengan adanya kolaborasi ini, SRC akan semakin solid sebagai pilar perekonomian Indonesia.
Lebih lanjut, Romulus menjelaskan bahwa SRCIS telah aktif mengembangkan lebih dari 250.000 toko kelontong yang tergabung dalam 8.200 Paguyuban SRC, serta bermitra dengan lebih dari 6.300 toko grosir Mitra SRC.
Berdasarkan riset Kompas Gramedia pada tahun 2023, omset toko SRC diperkirakan mencapai Rp 236 triliun pada tahun 2022, yang setara dengan 11,4 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Retail Nasional.
Program RPK dan Visibilitas Produk Bulog, lanjut Romulus, akan semakin memperkuat kontribusi toko SRC dalam memberikan akses bahan pangan pokok yang terjangkau bagi masyarakat.
“Kami sangat optimis bahwa kerja sama ini akan berdampak positif dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Mengenal Rumah Pangan Kita (RPK)
RPK adalah outlet milik masyarakat yang dibina oleh Perum Bulog untuk menjual bahan pangan pokok. Dengan RPK, rantai distribusi pasar dapat dipangkas, menciptakan stabilisasi harga bahan pokok.
Masyarakat yang berminat bergabung harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti melakukan pembelian awal, memiliki KTP, NPWP, dan NIB.
Selain keuntungan marjin penjualan, RPK juga mendapatkan pembinaan dari Bulog melalui pelatihan kewirausahaan serta kesempatan mengikuti program berhadiah.
Selain itu, RPK mendapatkan fasilitas promosi seperti spanduk, x-banner, dan kartu nama, serta memanfaatkan aplikasi myRPK untuk memudahkan transaksi online.
Reporter: Heno
DAERAH
Kasus RT Cabul Masuk Tahap Dua, Jaksa Siapkan Tuntutan Maksimal
DETAIL.ID, Merangin – Kejaksaan Negeri Merangin akhirnya menerima pelimpahan tahap dua berkas tersangka AS, Ketua RT cabul yang selama ini kasusnya menyita perhatian publik beberapa waktu lalu.
Tersangka Ketua RT cabul dibawa ke Kejaksaan bersama dengan barang bukti kejahatannya. Selain itu pada tahap dua yang dilakukan penyidik juga turut serta membawa korban ke Kejaksaan.
Kajari Merangin, Yusmanely melalui Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Merangin, Hakim mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima pelimpahan kasus dari Polres Merangin.
“Hari ini kita sudah menerima tahap dua atas nama tersangka AS, dengan barang bukti kejahatannya. Selain itu penyidik juga menghadirkan korban,” ucap Hakim pada Senin, 20 Juli 2026.
Hakim juga mengatakan bahwa setelah tahap dua pihaknya akan menyiapkan tuntutan terhadap kasus pencabulan yang diserahkan Polres Merangin ke tahap persidangan.
“Untuk melengkapi berkas sampai ke persidangan, kita segera menyusun tuntutan, tentu dengan sejumlah barang bukti dan juga BAP yang diterima, kita akan tuntut tersangka dengan tuntutan yang maksimal, sebab korbannya masih anak-anak dan menyita perhatian publik,” katanya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus pencabulan yang menimpa korban terjadi sejak korban masih duduk di kelas IV sekolah dasar.
Selama ini tersangka diketahui memiliki kelakuan bejad dan sangat keji, sebab pelaku melakukannya secara berulang kali, selain melakukan pelecehan terhadap korban di dapur rumahnya, pelaku juga sering mendatangi kamar korban saat korban tengah tertidur pulas, pelaku sering menggerayangi tubuh korban dan menciumi alat vital korban hingga pelaku puas.
Terpisah, Ahmad Robi, S.H., M.H, selaku pengacara negara yang mendampingi korban berharap jaksa penuntut umum bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya bagi korban.
“Saya berharap jaksa bisa memberikan tuntutan yang maksimal dan hakim juga agar bisa memutuskan keadilan bagi korban yang masih anak-anak dan perbuatan tersangka sangat biadab sebab dilakukan sejak korban masih kelas 4 SD sampai kelas 6 SD dan kasus ini jadi perhatian publik,” ucapnya.
Reporter: Daryanto
DAERAH
Lantik 78 Pejabat Struktural, Wamen Ossy: Rotasi dan Promosi Jabatan Bentuk Birokrat yang Adaptif
DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melantik 78 pegawai dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026. Pelantikan ini merupakan bagian dari reformasi sumber daya manusia (SDM) yang dijalankan melalui tiga pendekatan utama, yaitu tour of duty atau rotasi jabatan, tour of area atau rotasi wilayah penugasan, dan tour of time atau pembatasan masa jabatan.
“Rotasi dan promosi jabatan secara berkala tidak hanya menjamin profesionalisme berbasis sistem, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kompetensi dan karier ASN. Hal ini penting untuk membentuk profil birokrat yang adaptif, kaya pengalaman lapangan, dan mampu melihat persoalan publik dari sudut pandang yang lebih holistik,” ujar Wamen Ossy.
Kepada ke-78 pejabat terlantik yang terdiri atas 8 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 70 Pejabat Administrator, Wamen Ossy mengingatkan soal tantangan yang dihadapi birokrasi saat ini. Menurutnya, birokrasi kini semakin dinamis sehingga seluruh pejabat dituntut untuk terus beradaptasi dan menghadirkan kinerja terbaik.
“Perubahan yang berlangsung cepat tidak dapat direspons dengan cara kerja yang biasa, melainkan membutuhkan semangat baru, kompetensi yang terus berkembang, serta kemampuan mengambil keputusan secara profesional,” kata Wamen Ossy.
Sebagai pejabat publik, jajaran Kementerian ATR/BPN diminta untuk menjaga integritas dalam menjalankan amanah jabatan. Integritas, dedikasi, dan kejujuran perlu menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengambilan keputusan setiap aparatur sipil negara (ASN).
“Pergunakan kompetensi, semangat, profesionalisme, dan energi baru yang Saudara miliki untuk membawa organisasi ini melangkah lebih jauh serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan masyarakat,” ucap Wamen ATR/Waka BPN.
Dalam kesempatan ini, mewakili pejabat terlantik lainnya untuk membacakan pakta integritas, yaitu Muhamad Irdian selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat. Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan. Bertindak sebagai saksi, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaluddin serta Kepala Biro Hukum, Ahmad Suhaimi. Turut hadir, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (*)
DAERAH
Dampingi Presiden Prabowo Panen Raya di Malang, Menteri Nusron: Ketahanan Pangan Butuh Kepastian Hukum Tanah
Malang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, pada acara Panen Raya TNI yang berlangsung di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jumat, 17 Juli 2026. Dalam keterangannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa kepastian hukum hak atas tanah menjadi faktor utama dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan.
“Bagi kami, ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum atas tanah,” kata Menteri ATR/Kepala BPN melalui akun Instagram resminya.
Tak hanya kepastian hukum atas tanah, Kementerian ATR/BPN juga mendukung ketahanan pangan melalui penataan ruang yang berkelanjutan serta perlindungan terhadap lahan pertanian.
“Kami berkomitmen untuk memastikan setiap jengkal lahan produktif dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai fondasi menuju swasembada pangan dan kedaulatan pangan Indonesia,” tutur Menteri Nusron.
Perwujudan ketahanan pangan lewat Panen Raya Serentak yang dilaksanakan di 43 titik di seluruh Indonesia ini, menurutnya dapat terselenggara berkat adanya kolaborasi lintas sektor.
“Ini wujud nyata sinergi pemerintah dalam meningkatkan produksi, memperkuat hilirisasi, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih baik bagi para petani,” ucap Menteri Nusron.
Ada beragam hasil tani yang dipanen dalam kegiatan Panen Raya di Kota Malang ini, mulai dari tebu, padi, hingga kedelai. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih. (*)



