Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Syukur-Khafied Ikuti Gladi Bersih Pelantikan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID,Merangin – Pasangan Bupati Merangin terpilih Syukur-Khafied, bersama 481 Kepala Daerah terpilih lainnya di Indonesia, mengikuti jalannya gladi bersih acara pelantikan di Lapangan Tengah Istana Negara di Jakarta pada Rabu, 19 Februari 2025.

Berdasarkan pantauan Diskominfo Merangin, gladi bersih tersebut sifatnya lebih detail dari gladi kotor yang sebelumnya digelar di Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada Selasa pagi, 18 Februari 2025.

“Jadi hari ini kita mengikuti prosesi seremoni pergeseran dari Monas menuju Istana. Kami siap dilantik dan mengikuti retreat,” ujar Syukur dibenarkan H. Khafied Moein usai acara gladi bersih.

Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, agenda pelantikan Kepala Daerah secara serentak diikuti sebanyak 481 pasangan Kepala Daerah, yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 20 Februari pukul 10.00 WIB.

Pelantikan Kepala Daerah terpilih tersebut, tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 13 Tahun 2025, tentang tata cara pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Sebelum dilantik, para Kepala Daerah terpilih terlebih dahulu dikumpulkan di halaman depan Monas, sebelum akhirnya masuk ke area Istana secara berbaris dengan diiringi Drum Band Gita Praja IPDN.

“Ada 481 pasangan Kepala Daerah dari total 505 pasangan Kepala Daerah terpilih yang akan dilantik Presiden secara serentak. Adapun 22 kepala daerah yang sudah ditetapkan tetapi tidak dilantik serentak,” kata Bima Arya Sugiarto.

Usai dilantik, Bupati Merangin Syukur akan langsung mengikuti retreat selama tujuh hari. Pembekalan khusus itu dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal, 21 hingga 28 Februari 2025 di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Retreat dilakukan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dan pemahaman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memimpin daerahnya masing-masing.

“Retreat ini penting diikuti agar Pemerintah Daerah dapat bekerja sesuai dengan visi, misi dan program Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah bisa memberikan sumbangsih positif terhadap kebijakan Pemerintah Pusat,” ucap Syukur.

Lebih penting lagi lanjut mantan anggota DPD RI ini, selama mengikuti retreat bisa bersilaturahmi dan lebih dekat mengenal Kepala Daerah lainnya dari seluruh Indonesia. (*)

Advertisement

ADVERTORIAL

Sinyal Kuat Pilgub Jatim, Gus Fawait Tegaskan Kesetiaan Pengabdian untuk Rakyat Jember

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember diwawancarai media. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Wacana pengusungan Bupati Jember, Gus Fawait, menuju panggung Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) oleh sejumlah legislator daerah direspon dengan nada santai.

Usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Jember pada Senin, 14 September 2026 siang, ia memilih menepi sejenak dari hingar bingar bursa kepemimpinan provinsi demi menuntaskan janji politiknya di tingkat lokal.

Meskipun menghargai aspirasi yang mengemuka, Gus Fawait menegaskan bahwa konsentrasi utamanya saat ini tidak bergeser dari agenda penanganan kemiskinan, pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pendidikan di Jember.

“Semua doa baik tentu kami aminkan. Tetapi, soal pemilihan gubernur, izinkan saya fokus bekerja terlebih dahulu untuk mewujudkan program-program yang ada di Jember,” kata Gus Fawait.

Ia menekankan bahwa kalkulasi dan rekomendasi mengenai kontestasi Pilkada maupun Pilgub sepenuhnya merupakan ranah pengurus partai tingkat pusat di Jakarta, bukan kewenangannya sebagai pejabat daerah.

“Urusan Pilkada maupun Pilgub itu keputusan beliau-beliau yang ada di Jakarta. Tugas saya sekarang adalah bekerja dan mengentaskan kemiskinan di Jember,” ujarnya.

Sebagai seorang politisi yang bernaung di dalam struktur partai, ia menyatakan siap tunduk pada perintah dan skenario politik apa pun yang ditetapkan pimpinan pusat di masa mendatang.

“Sebagai kader, kami siap ditempatkan di mana saja, baik diminta melanjutkan di Jember, ditugaskan di tempat lain, ataupun tidak mencalonkan diri lagi,” tutur Gus Fawait. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gubernur Al Haris Hadiri Pembukaan MTQ Nasional 2026 di Semarang, Beri Dukungan Langsung untuk Kafilah Jambi

DETAIL.ID

Published

on

Semarang – Gubernur Jambi, Al Haris bersama Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 13 September 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Al Haris tampak menyapa langsung para peserta MTQ Nasional 2026 asal Provinsi Jambi yang mengikuti pawai kafilah.

Sebanyak 54 peserta dari Provinsi Jambi ambil bagian dalam ajang MTQ Nasional 2026. Mereka terbagi dalam tujuh cabang perlombaan, yakni Tilawah, Tahfizh Al-Qur’an, Tafsir Al-Qur’an, Fahmil Qur’an, Syarhil Qur’an, Khatth Al-Qur’an, serta Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an.

Untuk meningkatkan motivasi para peserta, Al Haris menyiapkan bonus bagi kafilah Jambi yang berhasil meraih prestasi pada ajang tingkat nasional tersebut.

Tak tanggung-tanggung, besaran bonus akan dinaikkan pada tahun anggaran 2027. Juara pertama akan mendapatkan Rp100 juta, juara kedua Rp75 juta, juara ketiga Rp50 juta, dan juara keempat Rp30 juta.

Kebijakan tersebut merupakan peningkatan dari bonus yang saat ini telah dianggarkan dalam APBD 2026. Untuk tahun ini, juara pertama mendapatkan Rp50 juta, juara kedua Rp40 juta, dan juara ketiga Rp30 juta.

Sementara itu, Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, mengatakan MTQ Nasional 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat keterhubungan antara bacaan Al-Qur’an dengan tindakan, hafalan dengan pengamalan, serta pengetahuan dengan keteladanan.

“MTQ ini diharapkan mampu menjadi momentum untuk menyambungkan kembali baac dengan tindakan, hafalan dengan pengamalan, serta pengetahuan dengan tauladan,” kata Menteri Agama.

Menteri Agama menekankan, tantangan para peserta MTQ tidak berhenti pada kemampuan menjadi qari, hafizh, mufasir maupun kaligrafer.

Lebih dari itu, para peserta diharapkan mampu menjadi pribadi yang menghadirkan nilai-nilai Al-Qur’an di tengah kehidupan masyarakat.

“Tantangan terbesar peserta MTQ bukan hanya menjadi Qori, Hafizh, muafasir, dan kaligrafer. Tetapi juga menjadi pribadi yang menghadirkan al quran di tengah masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Menteri Agama juga menyampaikan adanya perubahan pola pelaksanaan agenda musabaqah Al-Qur’an secara nasional.

Kementerian Agama memutuskan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tidak lagi dilakukan setiap tahun.

“Kemenag memutuskan setiap tahun kita tidak lagi melakukan STQ, tetapi MTQ,” tuturnya. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Perkuat Homecare hingga Pelosok

DETAIL.ID

Published

on

Kepala Diskominfo Jember dan tim homecare mengunjungi lansia di rumahnya, Jumat (11/9/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember terus mengembangkan pola pelayanan yang mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

Program Homecare menjadi salah satu bentuk pelayanan langsung yang menyasar warga dengan kebutuhan khusus, termasuk mereka yang tinggal di wilayah dengan akses terbatas.

Pada Jumat, 11 September 2026 siang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, bersama Camat dan Kepala Puskesmas Jelbuk turun langsung menyambangi sejumlah warga di Kecamatan Jelbuk.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan mendatangi sedikitnya empat hingga lima titik sasaran.

Warga yang menjadi sasaran layanan antara lain lansia, penyandang disabilitas mental, serta ibu hamil dengan kondisi risiko tinggi.

“Hari ini kami menyisir beberapa lokasi warga yang membutuhkan penanganan khusus, mulai lansia, warga dengan disabilitas mental, hingga ibu hamil risiko tinggi. Salah satunya adalah ibu yang sedang mengandung anak keempat. Harapannya, proses persalinannya nanti bisa berjalan lancar dan selamat,” ujar Helmi.

Menurut Helmi, kegiatan itu merupakan kunjungan tahap kedua di wilayah Jelbuk.

Setelah menyasar kawasan sekitar pusat kecamatan, pelayanan akan diperluas menuju kawasan yang lebih terpencil.

Pemkab Jember bersama Puskesmas dan masyarakat setempat juga menyiapkan langkah menghadapi persoalan akses.

Warga yang tinggal di lokasi yang tidak dapat dijangkau kendaraan roda empat dapat dievakuasi menggunakan tandu menuju jalan utama atau fasilitas kesehatan terdekat.

Skema tersebut disiapkan terutama apabila terjadi kondisi darurat maupun terdapat ibu hamil yang membutuhkan penanganan untuk proses persalinan.

Selain menyiapkan akses evakuasi, pemerintah daerah juga merencanakan rumah singgah sementara.

Rumah warga yang kosong akan dikoordinasikan bersama pemerintah kecamatan dan Dinas Sosial untuk dimanfaatkan bagi pasien maupun ibu hamil dari wilayah pelosok.

“Kami berkoordinasi dengan Pak Camat dan Dinas Sosial untuk memanfaatkan rumah warga yang kosong sebagai rumah singgah sementara. Langkah ini penting agar warga dari daerah jauh tidak perlu bolak-balik saat mendekati waktu persalinan,” kata Helmi.

Helmi juga mengapresiasi tenaga kesehatan serta jajaran Puskesmas Jelbuk yang terus terlibat dalam pelayanan lapangan.

Ia menilai keberlangsungan layanan membutuhkan kerja bersama hingga tingkat lingkungan.

“Penghargaan itu hanya simbol. Yang paling utama adalah hakikat pelayanan itu sendiri, bagaimana kita hadir melayani masyarakat dengan niat ibadah. Saya berharap semangat dan ritme kerja sama antara Puskesmas, Kecamatan, hingga elemen RT/RW ini terus dipertahankan secara konsisten,” tutur Helmi.

Kehadiran jajaran pemerintah di lapangan juga dilakukan dalam merespons persoalan yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Ketika antrean kendaraan terjadi di sejumlah titik pengisian bahan bakar, Pemkab Jember mengerahkan berbagai unsur pemerintahan untuk melakukan pemantauan dan penanganan.

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, mengatakan persoalan yang dihadapi masyarakat harus direspons dengan langkah yang terukur sekaligus kehadiran langsung pemerintah.

“Masalah ini bukan cuma soal ketersediaan BBM, tetapi bagaimana masyarakat bisa merasakan langsung kehadiran pemerintah saat mereka menghadapi kesulitan di lapangan,” ujar Gus Fawait.

Menurutnya, jajaran OPD, camat hingga petugas SPPG dilibatkan dalam penanganan di lapangan.

Kolaborasi tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi secara langsung sekaligus mempercepat langkah penyelesaian.

Jember memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk lebih dari 2,7 juta jiwa.

Kondisi tersebut membuat pelayanan publik membutuhkan koordinasi yang kuat dari tingkat kabupaten hingga wilayah paling dekat dengan masyarakat.

Pemkab Jember pun terus mendorong agar pelayanan tidak berhenti pada kebijakan administratif.

Melalui layanan yang mendatangi rumah warga dan keterlibatan langsung aparatur dalam menangani persoalan di lapangan, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan meski berada di wilayah dengan tantangan akses maupun kondisi yang berbeda. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs