DAERAH
Gelar Bulan Literasi Kripto, Ini yang Dilakukan OJK ke Masyarakat

DETAIL.ID, Jakarta – Perkembangan industri keuangan dan investasi yang menggunakan teknologi terus berkembang dari masa ke masa. Setelah bursa saham, forex, dan futures, kini berkembang pula industri aset kripto yang sepenuhnya menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
“Karena itu tidak heran kalau pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan literasi masyarakat mengenai aset kripto untuk semakin meningkatkan pemahaman investor dan memajukan industri aset kripto,” kata Hasan Fawzi seperti dikutip media dari keterangan resmi OJK pada Rabu, 5 Februari 2025.
Perlu diketahui bahwa Hasan Fawzi saat ini menduduki posisi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto di OJK.
Hal tersebut disampaikan Hasan Fawzi saat menyampaikan kata sambutan dalam acara pembukaan Bulan Literasi Kripto (BLK) 2025 yang bertema “Bijak Berinvestasi: Bangun Masa Depan Sejak Dini”.
Kegiatan itu sendiri diselenggarakan oleh Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) di Jakarta, Senin, 3 Februari 2025, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh terkait di bidangnya.
Seperti Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif RI Muhammad Neil El Himam, Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Danang Tri Hartono.
Lalu, Kepala Satu Data Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Dini Magfhira, Direktur Utama PT Central Finansial X (CFX) Subani, dan para pedagang aset kripto.
Kemudian hadir juga Robby selaku Ketua Umum Aspakrindo, serta Tirta Karma Senjaya sebagai Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Dan perlu diketahui bahwa tahun 2025 ini merupakan tahun ketiga dilaksanakannya BLK dan akan dilakukan pertunjukan langsung atau roadshow di beberapa kota lainnya yaitu Medan, Makassar, Surabaya dan Pontianak.
Menurut Hasan Fawzi, peningkatan literasi keuangan masyarakat terhadap aset kripto penting untuk perlindungan konsumen dan menjadi elemen kunci untuk mencegah misinformasi, manipulasi pasar, serta praktik investasi yang tidak bertanggung jawab.
“Kami mendorong seluruh pemangku kepentingan, secara khususnya para Pedagang Aset Kripto dapat berperan sebagai aktor penting untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kripto,” kata Hasan.
Hasan juga berharap BLK 2025 dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat serta risiko aset kripto serta dapat menjadi katalisator dalam mendorong eksplorasi potensi aset keuangan digital yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan.
OJK berkomitmen untuk terus melakukan penguatan ekosistem kripto pasca transisi dalam koridor kolaborasi untuk inovasi yang berkelanjutan.
Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya dalam kesempatan itu mengatakan aset kripto telah memberikan kontribusi yang jelas pada perekonomian nasional.
Dia berharap kontribusi tersebut diharapkan terus bertumbuh dengan diakuinya aset kripto sebagai aset keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK.
Selain itu, ujarnya, keberadaan sandbox yang dikelola OJK akan membuka peluang pengembangan inovasi di ekosistem aset kripto yang lebih luas.
Dalam kesempatan tersebut Ketua Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Robby menyampaikan komitmennya untuk terus mengembangkan ekosistem aset kripto yang dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat.
“Masyarakat diharapkan tidak hanya terlibat di Web3 tetapi juga memiliki pemahaman yang baik tentang aset kripto sehingga, masyarakat mampu untuk mengambil keputusan investasi yang bijak dan cerdas,” kata Robby.
Aspakrindo, lanjutnya akan terus mendukung pengembangan produk dan layanan kripto yang bertanggung jawab yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan ekonomi.
Keamanan investor juga merupakan prioritas yang akan terus dilakukan. Regulasi yang kuat dan pengawasan yang ketat menjadi pondasi dari pasar kripto yang sehat dan berkelanjutan.
Perlu diingat bahwa beberapa waktu yang lalu Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi telah mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset kripto kepada OJK awal Januari 2025.
Peralihan tugas ini merupakan amanat dari Pasal 312 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) serta pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto.
OJK telah menyusun kerangka kerja strategis yang terstruktur untuk mengakomodasi dinamika pasar, mendukung inovasi, sekaligus memastikan stabilitas dan perlindungan bagi seluruh pemangku kepentingan.
OJK membagi proses ini ke dalam tiga fase utama yang saling terintegrasi, bertahap, dan sistematis. Fase pertama, Fase Peralihan, OJK memastikan proses peralihan berlangsung lancar dan stabil melalui pendekatan smooth landing yang mengedepankan kepercayaan pasar.
Fase kedua, Fase Pengembangan, merupakan fase evaluasi dan penguatan dari berbagai aspek, termasuk pengaturan, perizinan, dan pengawasan.
Dalam fase ini, OJK akan menilai kembali efektivitas regulasi yang ada dan menyesuaikannya dengan dinamika pasar serta perkembangan teknologi.
Terakhir, fase ketiga yaitu Fase Penguatan, keberlanjutan dan inovasi menjadi prioritas. Pada tahap ini, aktivitas perdagangan aset kripto akan berjalan secara normal dengan dukungan produk dan aktivitas baru yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Aset keuangan digital termasuk aset kripto membawa potensi yang sangat besar dalam mendorong inovasi di sektor keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta membuka akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan digital.
Namun, di balik peluang tersebut, terdapat pula berbagai risiko yang harus dikelola dengan cermat, seperti volatilitas pasar, potensi penyalahgunaan untuk kegiatan ilegal, serta ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan.
Reporter: Heno
DAERAH
Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang Tanam 80 Pohon di Puncak Gagoan, Wujudkan Pembelajaran Ekologi dan Sinergi dengan Masyarakat

DETAIL.ID, Solok – Sebanyak 80 santri dari Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang yang tergabung dalam Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan (HW) melakukan penanaman pohon secara massal di Kawasan Puncak Gagoan, Kecamatan Solok, Sumatera Barat pada Minggu, 17/ Agustus 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh Dewan Penghela (DP) dan Dewan Kerabat (DK) HW, Badan Pembina Pesantren, serta Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar, sebagai bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan RI dan implementasi kurikulum ekologi pesantren.
Sebanyak 80 pohon, terdiri dari durian dan pinang, diserahkan secara simbolis oleh perwakilan pesantren kepada Wali Jorong Baru, Koto Baru Tambak, Muhammad Hanafi.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi santri tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam sekaligus menguatkan kontribusi nyata lembaga pendidikan dalam isu lingkungan, sebelum ditanam di lahan yang rawan erosi tersebut.
“Ini adalah bentuk link and match antara teori ekologi dalam kurikulum pesantren dengan aksi di lapangan. Pohon durian dan pinang dipilih karena nilai ekologis dan ekonomisnya untuk masyarakat,” ujar Mudir Pesantren Kauman, Dr. Derliana, M.A.
Wali Jorong Baru, Muhammad Hanafi, menyambut positif inisiatif ini, ia mengungkapkan, “Kami sangat berterima kasih kepada Pesantren Kauman Muhammadiyah dan para santri. Penanaman pohon ini tidak hanya mencegah longsor, tetapi juga bisa menjadi sumber penghidupan warga kedepannya. Semoga kerja sama seperti ini bisa berlanjut dengan program lainnya, seperti edukasi pengolahan hasil hutan.”
Hanafi juga berharap kegiatan ini memotivasi pemuda setempat untuk turut aktif menjaga lingkungan.
Dr. Bakhtiar, Ketua PWM Sumbar dalam sambutannya menekankan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi Muhammadiyah untuk pembangunan berkelanjutan.
“Pesantren tidak hanya mencetak ahli agama, tetapi juga generasi yang peka terhadap lingkungan,” katanya.
Kegiatan penanaman 80 pohon di Puncak Gagoan ini tidak hanya menjadi bentuk kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang dalam mengintegrasikan pembelajaran ekologi ke dalam kurikulum pendidikan. Kolaborasi dengan Badan Pembinaan Pendidikan (BPP) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat semakin memperkuat dampak positif dari aksi ini.
Reporter: Diona
DAERAH
Gema Proklamasi di Puncak Gagoan, Pesantren Kauman Muhammadiyah Buktikan Komitmen Cinta Tanah Air

DETAIL.ID, Padang Panjang – Di antara hamparan hijau pepohonan dan udara sejuk yang menyelimuti Puncak Gagoan, Paninggahan, Kabupaten Solok, Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Upacara yang digelar pada Minggu, 17 Agustus 2025 itu berlangsung khidmat, diikuti oleh seluruh unsur pimpinan pesantren, Badan Pembina Pesantren (BPP), serta Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat.
Sebanyak 80 santri yang tergabung dalam Dewan Penghela (DP) dan Dewan Kerabat (DK) Kepanduan Hizbul Wathan Pesantren Kauman turut memeriahkan upacara tersebut. Drs. Apris, M.M, Ketua Badan Pembina Pesantren Kauman yang juga Kwartir Pusat Gerakan kepanduan Hizbul Wathan, bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Dr. Derliana, M.A, Mudir Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, membacakan teks Proklamasi dengan penuh semangat kebangsaan.
Dalam wawancaranya, Dr. Derliana, M.A menyampaikan kebanggaannya atas semangat para santri yang turut memperingati hari bersejarah ini.
“Upacara ini bukan sekadar seremonial, tetapi pengingat bahwa kemerdekaan harus diisi dengan pembangunan karakter dan intelektualitas generasi muda, khususnya santri, sebagai penerus bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Drs. Apris, M.M menekankan pentingnya nilai-nilai kemandirian dan kebangsaan dalam pendidikan pesantren.
“Kami berharap para santri tidak hanya pandai mengaji, tetapi juga menjadi pemimpin yang berintegritas, mencintai tanah air, dan siap berkontribusi untuk kemajuan Indonesia,” tuturnya.
Upacara ditutup dengan taujih (wejangan) berkemajuan yang disampaikan oleh Dr. Bakhtiar, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat. Dalam pesannya, ia mendorong para santri untuk menjadi “generasi unggul yang tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, siap memimpin Indonesia di masa depan,” ujarnya.
Upacara di Puncak Gagoan ini menjadi simbol harmoni antara kecintaan pada alam, semangat kebangsaan, dan visi pendidikan pesantren yang berorientasi pada kemajuan. Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang kembali meneguhkan komitmennya dalam mencetak kader bangsa yang religius, cerdas, dan berjiwa patriotik.
Reporter: Diona
DAERAH
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032

DETAIL.ID, Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, membuka wacana untuk mengusulkan daerahnya bersama Provinsi Jambi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII tahun 2032.
Gagasan tersebut lahir setelah Mahyeldi melakukan pertemuan dengan Gubernur Jambi, Al Haris, beberapa waktu lalu. Menurut Mahyeldi, sinergi antarprovinsi dinilai menjadi langkah strategis untuk mempercepat peremajaan fasilitas olahraga yang kini sudah mulai membutuhkan renovasi besar-besaran.
“Kemarin kita bicara dengan Gubernur Jambi, kita sama-sama menyadari sejumlah fasilitas olahraga di kedua daerah memang sudah perlu direnovasi agar tetap layak. Anggaran daerah terbatas, karena itu salah satu cara untuk mempercepat perbaikan adalah dengan mengajukan diri sebagai calon tuan rumah PON, dengan harapan ada dukungan APBN untuk pembiayaan peremajaan,” ujar Mahyeldi di Padang, Sabtu, 16 Agustus 2025.
Mahyeldi menegaskan, hingga saat ini usulan resmi ke KONI Pusat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memang belum disampaikan. Wacana tersebut masih dalam tahap kajian bersama antara Pemerintah Provinsi Sumbar dan Jambi.
“Kendati kita berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat, tentu kita juga perlu menghitung dan mengkaji dukungan apa saja yang bisa disiapkan daerah sebagai pendamping,” katanya.
Rencana pengajuan sebagai tuan rumah bersama PON 2032 ini sekaligus menjadi momentum bagi Sumbar dan Jambi untuk meningkatkan kualitas sarana olahraga, memperkuat kolaborasi antarwilayah, serta membuka peluang percepatan pembangunan sektor lain yang terkait dengan event olahraga berskala nasional.
Reporter: Diona