ADVERTORIAL
Gubernur Jambi Minta Semua Pejabat Daerah Jambi Fokus Atasi Masalah Banjir
Jambi – Gubernur Jambi Al Haris meminta agar pihak pejabat daerah di lingkup Provinsi Jambi maupun kabupaten-kota untuk dapat fokus dalam menangani masalah banjir.
Dia menilai, persoalan banjir ini menjadi masalah serius yang mesti ditingkatkan mengingat adanya perubahan iklim ke musim penghujan.
“Saya minta agar semua pejabat daerah untuk fokus dalam menangani masalah banjir. Upayakan segala sumber daya yang ada karena masalah banjir jadi problematika yang mesti kita hadapi mengingat masuknya musim penghujan,” kata Al Haris, Selasa, 25 Februari 2025.
Meski hari ini dirinya masih tengah menjalani retret di Magelang. Tentunya hal-hal yang menyangkut persoalan persiapan dalam penanganan bencana alam menjadi langkah keseriusan yang diamanatkan buat kepala daerah.
“Ini persoalan penting, maka dari itu saya terus memonitor masalah penanganan banjir, walau saya masih berada di Magelang. Saya ingin masalah banjir harus bisa kita ambil langkah cepat dalam langkah mengambil tindakan cepat merespon masyarakat yang terdampak banjir,” ujar dia.
Saat ini, kondisi daerah Jambi yang sedang dilanda banjir akibat musim penghujan, Al Haris menyarankan pemerintah untuk turut andil dalam memberikan bantuan. Baik itu berupa bantuan sosial ataupun bantuan kemanusiaan.
“Ini yang terpenting karena perubahan cuaca saat ini yang mana musim penghujan, tentu bicara banjir pasti akan terjadi. Karena mengingat kini sebagian tempat sudah pada terendam banjir, utamakan dulu keselamatan warga. Itu penting,” ucap dia.
Sebagai tugas kepala daerah, keselamatan warga adalah paling utama dalam dampak banjir yang terjadi saat ini.
Maka dari itu, Al Haris berharap agar semua pejabat daerah di Jambi saling bahu membahu serta berkoordinasi dengan baik dalam langkah penyelamat serta bantuan sosial terlebih dahulu.
“Pastikan agar keselamatan warga dahulu, lalu carikan tempat-tempat evakuasi bagi korban banjir, dan pastikan pula kesehatan mereka dengan baik. Serta sandang pangan warga juga mesti diutamakan juga. Ini langkah penting karena sudah memasuki musim penghujan,” kata Al Haris.
Bukan hanya itu, Al Haris juga meminta agar seluruh tim baik Tagana sosial juga ikut terlibat dalam melakukan langkah penyelamatan terhadap warga yang hari ini jika menjadi korban terdampak banjir. Ini jadi tugas yang mesti dijalankan bersama-sama dalam menindaklanjuti banjir yang terjadi hari ini.
“Semua tim harus saling bahu membahu, saling satu tujuan, mengingat hari ini sudah terjadi banjir. Saya tidak ingin itu tidak disikapi dengan baik,” katanya.
Meski sejauh ini, selepas retret kepala daerah selesai. Pastinya semua stakholder ataupun kepala daerah yang sudah dilantik harus mencari solusi kongrit dalam menyikapi penanganan soal banjir.
“Yang pasti ini masalah banjir harus jadi topik penting, meskipun kita sudah melakukan segala cara dalam mencari solusi dalam menangani banjir. Yang jelas, kedepan harus kita siasati bersama cari jalan keluar agar masalah banjir bisa kita atasi sehingga kita sudah siap dalam menghadapi musim hujan selanjutnya agar tidak terjadi banjir banjir lagi,” ucap Al Haris dengan penuh harapan.
Permasalah banjir yang disampaikan Al Haris hari ini juga melihat banyaknya kawasan di Kota Jambi tengah mengalami banjir akibat hujan deras yang melanda Kota Jambi beberapa hari kemaren.
Meski ini bukan merupakan banjir kiriman, tentunya banjir yang terjadi di kawasan Kota Jambi terjadi akibat berkurangnya kawasan resapan air serta aliran drenase yang buruk.
Maka dari itu, pembahasan masalah banjir ini bukan hanya fokus di Kota Jambi saja, melainkan daerah lainnya. Mengingat musim penghujan juga terjadi dibeberapa daerah di wilayah Sumatera sehingga menyebabkan banjir.
“Yang kita takuti hari ini adalah banjir kiriman dari daerah hulu. Makanya permasalahan banjir jadi fokus kita melihat perubahan iklim yang terjadi,” tutur Al Haris.
ADVERTORIAL
Serahkan Lebih dari 1.000 Sertipikat Tanah Wakaf dalam ICOP 2026, Menteri Nusron Minta Penerima Jadi Pionir Percepatan
DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 1.029 sertipikat tanah wakaf dan 3 Sertipikat Hak Milik (SHM) untuk badan hukum keagamaan, dalam acara International Conference on Pesantren (ICOP) 2026 dan Penyerahan Sertipikat Wakaf, yang diselenggarakan di Universitas Darunnajah, Jakarta, Sabtu, 6 Juni 2026. Momen ini juga digunakan Menteri Nusron untuk mengajak para penerima berkontribusi memperluas gerakan sertipikasi tanah wakaf di berbagai daerah.
“Bapak/Ibu yang tanahnya sudah disertipikatkan, kami mohon menjadi contoh dan pionir untuk mengajak nazir masjid, musala, dan pondok pesantren lainnya yang belum tersertipikatkan agar bekerja sama dengan Kementerian Agama dan ATR/BPN. Ayo kita sertipikatkan bersama-sama,” ujar Menteri Nusron.
Dari total 1.032 sertipikat yang diserahkan dalam kesempatan ini, sebanyak 251 sertipikat adalah aset dari Banten, 687 dari Jawa Barat, dan 94 dari DKI Jakarta. Kementerian ATR/BPN juga menggandeng berbagai organisasi masyarakat dan pondok pesantren untuk mempercepat proses sertipikasi wakaf, dengan target seluruh sertipikat tanah wakaf rampung sebelum 2029 sebagai warisan pengamanan aset umat. “Target kami, tahun 2028 kalau bisa sudah sapu bersih 100% selesai tanah wakaf ini,” kata Menteri Nusron.
Kepada seluruh peserta dan penerima sertipikat di ICOP 2026, Menteri Nusron juga menjelaskan bahwa tanah wakaf merupakan salah satu dari lima jenis tanah dalam sistem pertanahan nasional. Kelima jenis tanah tersebut, yaitu tanah negara, tanah hak, tanah ulayat atau tanah adat, tanah aset, serta tanah wakaf yang telah diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
Secara nasional, dari sekitar 126,7 juta bidang tanah yang terdaftar di Indonesia, sebanyak 97 juta bidang telah bersertipikat. Sementara itu, khusus tanah wakaf tercatat ada sebanyak 522.026 bidang, namun baru 306.189 bidang yang telah bersertipikat. Jika dibandingkan, tingkat sertipikasi tanah wakaf saat ini baru mencapai sekitar 58,65%.
Meski demikian, langkah menjamin keamanan tanah-tanah wakaf ini terus berproses. Sejak 2016, jumlah bidang tanah wakaf bersertipikat meningkat signifikan, dari 100.144 bidang menjadi tambahan sekitar 206.045 bidang atau naik lebih dari 200%. Di momen ini, Menteri Nusron mengapresiasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyertipikatkan tanah wakaf.
“Saya berterima kasih kepada para wakif dan nazir. Kesadaran untuk menyertipikatkan tanah wakaf semakin meningkat. Ini menunjukkan kesadaran untuk mengamankan aset umat juga meningkat,” tutur Menteri Nusron.
Dalam rangkaian acara ini, Menteri ATR/Kepala BPN turut didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri; Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT, dan Mitra Kerja, Ana Anida; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat beserta jajaran. (*)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
ADVERTORIAL
22 Ribu ASN Jember Serentak Promosikan Potensi Daerah
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, terus melakukan terobosan kreatif demi memajukan daerahnya melalui kekuatan digital.
Memanfaatkan potensi media sosial, ia menggerakkan sekitar 22 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jember untuk secara masif mempromosikan keunggulan dan berita positif Jember setiap hari Jumat.
Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember, Gatot Triyono, menuturkan bahwa langkah ini lahir dari pemikiran modern bupati dalam membangun algoritma positif di internet.
Dengan berseliwerannya kabar baik, Jember diharapkan menjadi magnet baru yang memikat bagi wisatawan maupun investor.
“Tugasnya sederhana, setiap Jumat bupati meminta tolong agar para ASN ikut menyebarkan berita baik tentang Jember,” tutur Gatot.
Melalui instruksi memposting ulang informasi publik di akun pribadi masing-masing, para ASN kini berperan sebagai duta promosi yang mengedepankan rasa cinta pada daerah.
Komitmen para abdi negara ini pun berbalas manis dengan jaminan kesejahteraan yang tetap utuh dari kepala daerah.
“Reward-nya oleh Gus Bupati sudah diberikan di awal. Saat daerah lain melakukan pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pengawai), Gus Bupati menjaga tidak ada pengurangan TPP di semua ASN Pemkab Jember,” kata Gatot.
Gatot pun mengajak seluruh jajaran ASN untuk senantiasa tegak lurus mendukung visi mulia sang pemimpin demi kemajuan bersama.
“Partisipasi aktif ini tidak hanya sekadar tugas, melainkan kontribusi nyata yang akan berdampak baik bagi kemakmuran masyarakat Jember.” ucapnya.
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Evaluasi SOP BBM Subsidi untuk Permudah Petani dan Nelayan
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memastikan akan membenahi mekanisme penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi kalangan petani dan nelayan.
Langkah taktis ini diambil sebagai respons cepat setelah munculnya sejumlah kendala teknis dalam proses pembelian di lapangan.
Komitmen pembenahan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, saat menghadiri agenda Pro Gus’e Update di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Jember, Sabtu, 6 Juni 2026.
Gus Fawait memaparkan bahwa kebutuhan pasokan BBM subsidi sangat vital untuk menyokong operasional alat mesin pertanian (alsintan) serta aktivitas melaut para nelayan.
Oleh sebab itu, regulasi yang dinilai menghambat produktivitas warga akan segera dievaluasi total.
“Insyaallah akan ada perbaikan SOP terkait pembelian BBM subsidi untuk alsintan dan para petani kita. Pada prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Jember akan terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk mempermudah petani dan juga nelayan,” ujar Gus Fawait.
Ia tidak menampik adanya persoalan dalam pelaksanaan kebijakan distribusi di tingkat bawah.
Namun, pihak pemkab menegaskan tidak akan menutup mata terhadap seluruh keluhan yang dialami masyarakat.
“Beberapa waktu lalu memang ada kejadian yang berkaitan dengan BBM subsidi. Jika ada kendala yang membuat proses tersendat, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas nama Pemerintah Kabupaten Jember,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gus Fawait menerangkan bahwa hambatan tersebut murni berada pada ranah tata kelola birokrasi daerah dan bukan dipicu oleh keterbatasan kuota.
Ia memastikan alokasi BBM maupun pupuk bersubsidi dari pusat sebenarnya masih sangat mencukupi kebutuhan riil di daerah.
“Yang salah bukan pemerintah pusat, tetapi Pemerintah Kabupaten Jember, karena kuota BBM ada dan kuota pupuk juga tersedia,” katanya.
Selain merombak SOP, Pemkab Jember kini bergerak cepat guna memastikan sistem pelayanan publik berjalan lebih cepat, efektif, dan responsif agar hambatan serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.
Gus Fawait juga memaparkan bahwa atensi pemerintah terhadap penguatan sektor agraria terus merangkak naik.
Hal tersebut terefleksi nyata dari masifnya dukungan anggaran serta berbagai program strategis yang digelontorkan melalui instrumen APBN dari tahun ke tahun.
“Perhatian pemerintah pusat kepada sektor pertanian bisa dilihat dari data dan angka. Dari tahun ke tahun sektor pertanian mendapatkan perhatian yang besar melalui APBN,” ujarnya.



