DETAIL.ID, Jember – Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Jember menemukan sejumlah persoalan dalam aktivitas pertambangan di kawasan Gunung Sadeng, Kecamatan Puger.

Temuan itu didapat saat tim menggelar inspeksi mendadak (sidak) terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan tersebut, Kamis, 9 Juli 2026.

Pemeriksaan dilakukan terhadap perusahaan yang masih beroperasi maupun yang telah menghentikan kegiatan usahanya.

Tim memeriksa kelengkapan administrasi, kepatuhan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), hingga kesesuaian aktivitas pertambangan dengan ketentuan tata ruang.

Perwakilan Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang, Yudho, mengatakan pihaknya masih menemukan perusahaan yang belum memenuhi kewajiban administrasi maupun perpajakan.

“Dalam pengecekan, kami menemukan kewajiban pembayaran pajak yang belum diselesaikan dan ada perizinan yang sudah mati,” kata Yudho.

Salah satu perusahaan yang menjadi perhatian ialah PT Pertama Mina Sutra Perkasa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, perusahaan tersebut masih memiliki tunggakan pajak MBLB sekitar Rp495 juta.

Satgas telah meminta perusahaan segera melunasi kewajibannya karena pajak tersebut menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.

Sementara itu, pihak perusahaan juga mengakui izin usaha pertambangannya telah berakhir sejak Juni 2025.

Saat ini, perusahaan sedang mengajukan status suspend sembari menunggu proses penerbitan izin baru.

Berdasarkan data Satgas, terdapat 21 perusahaan yang melakukan eksplorasi di kawasan Gunung Sadeng, namun hanya sekitar tujuh perusahaan yang telah mengantongi izin resmi.

Adapun total tunggakan pajak MBLB periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar Rp1,6 miliar.

Nilai tunggakan terbesar berasal dari PT Imasco Tambang Raya yang mencapai sekitar Rp900 juta.

“Secara keseluruhan, tunggakan pajak MBLB periode Januari hingga Juni mencapai sekitar Rp1,6 miliar. Tunggakan terbesar berada di PT Imasco Tambang Raya sekitar Rp900 juta,” ujarnya.

Yudho menjelaskan, saat ini penghitungan pajak MBLB menggunakan satuan meter kubik berdasarkan Surat Keputusan Bupati mengenai konversi tonase ke meter kubik.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pertambangan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Kalau izinnya sudah habis, mereka tidak boleh lagi melakukan aktivitas eksplorasi. Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan UPT karena menjadi kewenangan mereka,” tutur Yudho.

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, memastikan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, telah memasuki tahap akhir.

Saat meninjau langsung lokasi pembangunan pada Kamis, 9 Juli 2026, ia menyebut progres pengerjaan sudah mencapai lebih dari 90 persen dan ditargetkan selesai pada akhir Juli mendatang.

Peninjauan tersebut dilakukan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Jember serta perwakilan pemerintah pusat.

Mereka memastikan seluruh sarana dan prasarana telah sesuai dengan rencana sehingga sekolah dapat segera digunakan untuk menerima peserta didik.

Dalam kunjungan itu, Gus Fawait meninjau satu per satu fasilitas yang tersedia, mulai ruang belajar, asrama siswa, masjid, gedung serbaguna, hingga area olahraga yang hampir seluruhnya telah selesai dibangun.

“Hari ini saya melihat langsung sekolah yang sangat megah. Fasilitasnya lengkap dan dibangun khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” kata Gus Fawait.

Ia mengatakan, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam membuka akses pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Menurutnya, pendidikan merupakan cara paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan yang selama ini masih menjadi tantangan di berbagai daerah.

“Program ini menjadi jalan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Anak-anak harus memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan,” ujarnya.

Gus Fawait menjelaskan, sekolah tersebut dibangun dengan fasilitas yang tergolong lengkap.

Selain ruang belajar dan asrama, tersedia dua lapangan basket, lapangan sepak bola berstandar FIFA, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya yang dirancang untuk menunjang proses pembelajaran dan pengembangan karakter siswa.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Jember siap mendukung penuh pelaksanaan Sekolah Rakyat bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Seluruh organisasi perangkat daerah telah diminta mengawal proses penyelesaian pembangunan hingga operasional sekolah berjalan sesuai jadwal.

“Seluruh jajaran Pemkab Jember hadir sebagai bentuk komitmen mendukung Sekolah Rakyat. Insyaallah pembangunan selesai pada akhir Juli,” katanya.

Sekolah Rakyat dibangun di kawasan olahraga yang bersebelahan dengan Jember Sport Garden (JSG).

Keberadaan sekolah tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat di bidang pendidikan, tetapi juga mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.

Selain itu, Gus Fawait menginstruksikan camat, lurah, dan pemerintah desa untuk aktif mendata anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum memperoleh akses pendidikan.

Ia menegaskan tidak boleh ada lagi anak di Jember yang kehilangan kesempatan sekolah karena kendala ekonomi.

“Jangan sampai ada anak Jember gagal sekolah karena biaya. Semua kebutuhan pendidikan sudah disiapkan pemerintah secara penuh,” ucapnya.

Menurutnya, seluruh kebutuhan peserta didik akan dipenuhi pemerintah.

Setiap siswa akan memperoleh fasilitas berupa laptop, seragam, tempat tinggal di asrama, makan tiga kali sehari, serta makanan ringan dua kali setiap hari tanpa dipungut biaya.

Program tersebut juga memberikan perhatian kepada kondisi keluarga siswa.

Orang tua peserta didik yang masih tinggal di rumah tidak layak huni akan memperoleh bantuan perbaikan rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Melihat kelengkapan fasilitas yang tersedia, Gus Fawait menilai kualitas Sekolah Rakyat tidak kalah dengan sekolah unggulan nasional.

“Saat melihat fasilitasnya, saya teringat Taruna Nusantara. Bedanya, sekolah berkualitas ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu,” ujarnya.

Sekolah Rakyat Jember nantinya akan menyelenggarakan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem berasrama.

Antusiasme masyarakat terhadap program tersebut disebut cukup tinggi sejak proses pendaftaran dibuka.

Gus Fawait berharap kehadiran Sekolah Rakyat menjadi titik awal lahirnya generasi muda Jember yang memiliki daya saing dan mampu mengubah masa depan keluarganya melalui pendidikan.

“Target kami sederhana, jangan ada lagi anak Jember kehilangan masa depan karena kemiskinan. Semua harus mendapatkan pendidikan terbaik,” tuturnya. (*)

Jambi – Festival Budaya Kenduri Sko Lima Desa di Tanjung Pauh Mudik, Kabupaten Kerinci, berlangsung meriah pada Minggu, 5 Juli 2026. Gubernur Jambi Al Haris bersama Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris (Hesti Haris) hadir langsung dalam perhelatan adat yang digelar lima tahun sekali tersebut.

Festival budaya ini diikuti masyarakat dari lima desa, yakni Tanjung Pauh Mudik, Punai Merindu, Pancuran Tiga, Bukit Pulai, dan Sumur Jauh. Turut hadir Bupati Kerinci Monadi, Wali Kota Sungaipenuh Alfin, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ratusan warga.

Dalam sambutannya, Al Haris mengatakan Kenduri Sko merupakan warisan budaya yang harus terus dijaga karena memiliki nilai sejarah, adat istiadat, dan identitas masyarakat Kerinci.

Menurutnya, berbeda dengan perayaan tahunan seperti Idul Fitri, Kenduri Sko hanya digelar setiap lima tahun sehingga menjadi momen penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus melestarikan tradisi leluhur.

“Budaya dan adat istiadat yang diwariskan nenek moyang harus terus dijaga dan dipraktikkan agar tetap hidup di tengah masyarakat,” ujar Al Haris.

Tak hanya berbicara soal budaya, Gubernur juga merespons keluhan warga terkait banjir dan kondisi jembatan di kawasan Tanjung Pauh Mudik. Ia berjanji segera meminta Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait melakukan kajian untuk mencari solusi penanganan banjir.

Al Haris menegaskan, jika anggaran daerah belum mencukupi, Pemerintah Provinsi Jambi akan mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat atau melakukan penanganan secara bertahap melalui APBD Provinsi.

“Kalau tidak ada dana di daerah, kita akan ajukan ke pusat. Kalau perlu, kita tangani bertahap dari anggaran provinsi. Yang penting masyarakat mendapatkan solusi,” katanya.

Menurut Al Haris, persoalan banjir tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut keselamatan warga, kerusakan lahan pertanian, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

Pada kesempatan itu, Al Haris juga mengapresiasi panitia, tokoh adat, dan masyarakat yang konsisten menjaga tradisi Kenduri Sko agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

Sebagai bentuk dukungan, Gubernur menyerahkan bantuan dana CSR Bank Jambi sebesar Rp25 juta yang diperuntukkan bagi lima desa penyelenggara festival.

Sementara itu, Bupati Kerinci Monadi mengajak seluruh masyarakat mempertahankan adat istiadat sebagai identitas daerah sekaligus memperkuat persatuan.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak negatif perkembangan teknologi, seperti maraknya judi online dan penyalahgunaan narkotika yang dinilai dapat merusak kehidupan keluarga.

“Kita harus bersama-sama membimbing anak-anak dan generasi muda agar memanfaatkan teknologi secara bijak, sekaligus tetap memegang teguh nilai adat dan budaya yang diwariskan leluhur,” ujar Monadi.

Selain itu, Monadi mengajak masyarakat menjaga lahan persawahan sebagai bagian dari ketahanan pangan keluarga dan desa, sebagaimana yang telah diajarkan oleh para pendahulu.

Festival Budaya Kenduri Sko Lima Desa menjadi simbol kuat pelestarian budaya masyarakat Kerinci sekaligus ajang mempererat kebersamaan antarwarga, pemerintah, dan tokoh adat dalam menjaga warisan leluhur agar tetap hidup dari generasi ke generasi. (*)