Connect with us
Advertisement

DAERAH

KPPU Kanwil I Sumbagut Gandeng LPS Medan untuk Lakukan Ini

DETAIL.ID

Published

on

LPS I Medan adalah salah satu pihak yang digandeng KPPU Kanwil I Sumbagut untuk mengawasi persaingan usaha. (ist)

DETAIL.ID, Medan – Ridho Pamungkas selaku Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Kantor Wilayah (Kanwil) I Sumatera bagian Utara (Sumbagut) mengakui pihaknya telah mengajak berbagai pihak untuk turut mencegah dan mengawasi praktek monopoli dalam berusaha di Medan dan sekitarnya.

Salah satu pihak yang telah diajak oleh KPPU Kanwil I Sumbagut tersebut, kata Ridho Pamungkas kepada para wartawan di Medan pada Kamis, 20 Februari 2025, adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) I Medan.

Bahkan, Ridho Pamungkas mengungkapkan beberapa waktu yang lalu dirinya dan sejumlah pejabat terkait di KPPU Kanwil I Sumbagut susah melakukan kunjungan ke kantor LPS I Medan.

“Dalam kunjungan tanggal 7 Februari 2025 itu saya didampingi oleh Kepala Bidang (Kabid) Kajian dan Advokasi Shobi Kurnia, Staf Bagian Penegakan Hukum Rhandli Pratama, dan Staf Humas KPPU Dewi Konny Sibarani, melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan LPS I Medan,” ujar Ridho Pamungkas.

Kedatangan mereka disambut oleh Kepala Perwakilan LPS I Medan, Muhamad Yusron, di Kantor LPS I Medan.

Dalam pertemuan tersebut, kata Ridho, dirinya menjelaskan bahwa KPPU memiliki tugas untuk mengawasi persaingan usaha tidak sehat, salah satunya adalah mencegah Praktik Anti-Persaingan pada Sektor Keuangan.

Untuk itu, kata dia, KPPU merasa perlu untuk berkoordinasi dengan LPS dalam memantau adanya potensi monopoli atau praktik kartel dalam sektor perbankan yang bisa merugikan konsumen.

“Seperti, misalnya, bank-bank yang melakukan kesepakatan untuk menaikkan suku bunga atau komisi tertentu atau persaingan yang tidak seimbang antara bank perkreditan rakyat (BPR) dengan bank umum,” kata Ridho Pamungkas.

“Baik itu dalam hal permodalan, fasilitas layanan maupun regulasi yang kurang proporsional,” tutur Ridho Pamungkas lebih lanjut.

Ridho juga menyoroti potensi akan terjadinya peningkatan transaksi pada pasar pinjaman yang diberikan kepada pelaku UMKM yang ikut terlibat sebagai penyedia dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam hal tersebut, ia bilang KPPU dapat bekerja sama dengan LPS dalam memantau bank-bank besar yang memiliki pengaruh dominan di pasar kredit/pinjaman.

“Misalnya jika ada indikasi bahwa bank besar menghambat masuknya bank-bank kecil atau BPR di pasar kredit bagi UMKM dengan praktik harga yang tidak wajar,” kata dia

Sementara itu secara terpisah Muhammad Yusron bilang, LPS merupakan lembaga independen yang posisinya setara dengan Bank Indonesia (BI) dan OJK yang berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

“Khususnya terhadap sistem perbankan dan mencegah krisis keuangan yang lebih besar,” ucap Muhamad Yusron.

LPS, sambungnya lagi, dapat menjamin simpanan nasabah maksimal Rp 2 miliar per nama dan per bank dengan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu transaksi tercatat di pembukuan bank, tingkat suku bunga nasabah tidak boleh lebih tinggi dari LPS dan nasabah tidak boleh melakukan fraud.

Yusron menambahkan sejak mulai beroperasi pada tahun 2005 hingga September 2024, LPS telah melikuidasi total 137 bank di Indonesia. Dari jumlah tersebut, terdiri atas 1 bank umum, 123 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan 13 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Sebagian besar BPR yang ditutup karena persoalan fraud yang dilakukan oleh pengelola BPR.

Terkait dengan isu-isu persaingan di sektor keuangan, Yusron menyatakan siap untuk bekerja sama dalam mengawasi, menegakkan, dan memastikan praktik persaingan yang sehat serta memberikan jaminan yang adil kepada nasabah perbankan.

Yusron berharap kedua lembaga ini dapat bersinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya pengaruh negatif yang merugikan masyarakat serta sektor keuangan.

Reporter: Heno

Advertisement Advertisement

DAERAH

Jelang Nataru Antrian Panjang BBM Terjadi di Muaro Bungo, Kata Pertamina Begini…

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Bungo, Jambi. Kondisi ini membuat masyarakat resah karena harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).

Pantauan pada beberapa unggahan di media sosial dan laporan media massa lokal menunjukkan antrian memanjang di beberapa SPBU, di antaranya SPBU Candika, SPBU di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, serta sejumlah SPBU lainnya di Muaro Bungo.

Menanggapi kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) mengklaim ketersediaan dan kelancaran penyaluran BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, di wilayah Muaro Bungo tetap terjaga.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan suplai dan distribusi BBM ke seluruh SPBU guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

“Pertamina Patra Niaga mencatat adanya keterlambatan sementara dalam distribusi BBM di wilayah Muaro Bungo akibat penyesuaian suplai dan pengaturan distribusi. Penyesuaian ini dilakukan secara terencana dan bersifat sementara serta saat ini dalam proses normalisasi,” ujar Rusminto, Selasa 23 Desember 2025.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pertamina menginformasikan ketersediaan produk Solar dapat diperoleh di SPBU 24.372.21, SPBU 24.372.48, SPBU 24.372.22, dan SPBU 24.372.63. Sementara itu, produk Pertalite tersedia di SPBU 24.372.48, SPBU 24.372.21, dan SPBU 24.372.63.

Adapun produk Pertamax dengan stok mencukupi tersedia di SPBU 24.372.22 dan SPBU 24.372.63. Saat ini, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel juga tengah melakukan perencanaan pengiriman prioritas ke sejumlah SPBU di wilayah Muaro Bungo.

Rusminto menegaskan Pertamina akan terus menjaga keandalan distribusi BBM melalui pengawasan operasional yang ketat, koordinasi dengan lembaga penyalur, serta pemantauan suplai secara berkala.

“Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait produk, layanan, maupun pengaduan dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading

DAERAH

Imigrasi Jambi Perkuat Pengawasan WNA hingga Tingkat Desa

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Jambi terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan hingga masyarakat di tingkat desa.

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Jambi, Pertrus Teguh Afrianto mengatakan pengawasan WNA dilakukan secara berkelanjutan melalui sejumlah program yang telah dirancang oleh Direktorat Jenderal Imigrasi bersama unit pelaksana teknis (UPT) di daerah.

“Kami membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang bekerja secara kontinu melalui pengumpulan informasi, koordinasi lintas instansi, serta operasi gabungan untuk memastikan keberadaan dan kegiatan orang asing sesuai ketentuan,” kata Pertrus, dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 Imigrasi Jambi, Senin 22 Januari 2025.

Selain pengawasan internal, Imigrasi Jambi juga melibatkan peran aktif masyarakat dengan melakukan sosialisasi di tingkat desa. Masyarakat diminta memberikan informasi apabila terdapat WNA yang tinggal atau melakukan aktivitas di wilayahnya.

“Setiap ada WNA yang datang ke suatu wilayah, kami selalu berkoordinasi dan meminta informasi terkait kegiatan yang bersangkutan,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengawasan berbasis masyarakat, Imigrasi Jambi membentuk desa binaan serta Petugas Imigrasi Pembinaan Desa (PIMPASA). Program tersebut bertujuan mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM), sekaligus sebagai sistem peringatan dini dan deteksi awal terhadap keberadaan WNA.

“PIMPASA kami kembangkan sebagai early warning system di tingkat desa,” katanya.

Pengawasan juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, salah satunya Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Melalui aplikasi tersebut, hotel dan penginapan wajib melaporkan keberadaan tamu WNA.

“Data WNA yang menginap di hotel-hotel di Provinsi Jambi termonitor melalui APOA. Jika ada yang tidak terdata, akan terdeteksi melalui pengawasan di lapangan,” ujarnya.

Menurut Pertrus, peran media dan pemerintah daerah turut membantu pengawasan melalui penyampaian informasi terkait aktivitas WNA. Informasi tersebut menjadi bahan pemantauan dan tindak lanjut oleh petugas Imigrasi.

Terkait isu warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja secara ilegal, Pertrus mengakui terdapat tantangan karena Provinsi Jambi belum memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) internasional.

“Keberangkatan ke luar negeri umumnya melalui TPI di Medan, Jakarta, Surabaya, Bali, dan daerah lainnya,” katanya.

Meski demikian, pihaknya telah melakukan langkah antisipasi dengan memperkuat koordinasi dan pengawasan di TPI utama, termasuk pendalaman terhadap penumpang yang diduga akan bekerja secara nonprosedural.

“Petugas di TPI telah kami minta untuk lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan terhadap penumpang,” ujarnya. (*)

Continue Reading

Uncategorized

Merangin adalah Kabupaten Pertama di Jambi yang pada Paripurna Terbuka HUT ke-76 Dihadiri Menteri

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin –Merangin dibawah kepemimpinan Bupati H M Syukur dan Wabup H A Khafid, mengukir sejarah baru. Betapa tidak, Merangin menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Jambi yang pada Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun (HUT) dihadiri Menteri.

Pada Paripurna Istimewa HUT ke-76 Kabupaten Merangin tersebut, hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang tampil ceria di hadapan masyarakat Merangin.

Kehadiran Menko Pangan RI di Bumi Tali Undang Tambang Teliti Kabupaten Merangin itu menjadi momentum penting, sekaligus kebanggaan bagi Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Merangin.

Masyarakat luas mencatat, kehadiran Menko Pangan di Merangin tersebut, menandakan adanya kedekatan dan komunikasi yang baik antara Bupati H M Syukur dengan kalangan pejabat Pemerintah Pusat.

Tidak hanya di Paripurna, bahkan sebelum tiba di Gedung Dewan Bupati H M Syukur mengajak Zulhas blusukan ke kebun di kawasan Mentawak, untuk panen raya jagung bersama masyarakat.

Bupati dalam sambutan Paripurna Terbuka di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Merangin itu, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi luar biasa atas kehadiran Menko Pangan Zulhas tersebut.

“Ini merupakan kehormatan besar bagi masyarakat Kabupaten Merangin. Kehadiran Menko Pangan RI pada rapat paripurna HUT ke-76 ini, menunjukkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat,” ujar Bupati.

Bahkan masyarakat luas melihat, untuk beberapa tahun terakhir HUT Provinsi Jambi saja sangat jarang dihadiri pejabat Pemerintah Pusat sekelas Menteri. Tapi ini HUT kabupaten bisa dihadiri Menteri.

Rapat paripurna terbuka itu berlangsung meriah, dipimpin Ketua DPRD Merangin Muhammad Rivaldi. Tampak hadir Gubernur Jambi H Al Haris bersama Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj Hesnidar Haris, Ketua TP PKK Kabupaten Merangin Hj Lavita Syukur.

Hadir juga Wabup H A Khafid bersama Wakil Ketua TP PKK Merangin Hj Emi Minarsih Khafid, Sekda Zulhifni bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Merangin Ny Kiki Zulhifni, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.

Tidak hanya itu, hadir para anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Jambi, DPRD Merangin, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan para ketua organisasi kemasyarakatan.

Kehadiran para pejabat lintas daerah dan Pusat tersebut, semakin menegaskan Kabupaten Merangin dalam pembangunan berkolaborasi dan sinergi demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs