DETAIL.ID, Medan – Proyek akulturasi budaya dan religi yakni pembangunan Silang Hangoluan (Salib Kehidupan) di lokasi Titik Nol Habatahon (Batak) di Huta Parik Sabungan, Desa Simarrihit Limbong, Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, tak henti-hentinya menuai perbincangan.

Pro dan kontra bergulir dikalangan etnis Batak, yang terdiri dari beragam penganut agama, kepercayaan dan marga berbeda-beda. Selain masalah identitas budaya serta religi yang terkesan dipaksa campur aduk, proyek tersebut terkesan minim
kajian akademik serta musyawarah terbuka dalam penentuan titik nol peradaban suku Batak di daerah Limbong.

Namun ditengah peliknya ketidaksepahaman serta tak ada alasan yang dapat diterima akal sehat, Pemerintah Samosir bersama beberapa organisasi yang mengatasnamakan marga tetap tancap gas dalam proyek tersebut. Dan belakangan kian pelik dengan adanya pembangunan simbol salah satu agama.

Awal Maret lalu tepatnya pada 12 Maret 2025, Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk bersama Ketua Parsadaan Pomparan Limbong Mulana Indonesia (PPLMI), Mayjen (Purn) Bernhard Limbong sudah meletakkan batu pertama pembangunan salib suci ‘Silang Hangoluan’ di Titik Nol Habatahon.

Ceritanya, salib Silang Hangoluan bakal dibangun dengan tinggi keseluruhan 52 meter, sekaligus menjadi ikon salib tertinggi di dunia. Kalau berdasarkan klaim Benhard sebagaimana tersebar dalam berbagai media massa, pembangunan salib tersebut menelan biaya Rp 52 Milliar dan bersumber dari dana pribadinya.

“Menjadi suatu ikon salib tertinggi di dunia. Ini bukan mimpi, saya tidak pemberi harapan palsu, sebelum saya dipanggil Tuhan, saya akan berbuat sesuai dengan berkat yang diberi Tuhan,” kata Bernhard.

Namun Ketua PPLMI tersebut juga tak lupa menyinggung soal peran serta dari Pemkab Samosir. Ditengah efisiensi anggaran saat ini, Bernhard meminta Pemkab Samosir menjalin kerjasama agar dapat mencari PAD sehingga pembangunan dapat tetap berjalan.

Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk pun mengapresiasi pembangunan Salib Suci ‘Silang Hangoluan’. Menurut dia, Salib Suci yang berada di kawasan Titik Nol Habatahon itu bakal menjadi objek wisata religi baru yang berfokus pada spiritual. Seluruh masyarakat dihimbau mendukung pembangunan salib suci, karna diyakini bakal berdampak bagi perekonomian masyarakat.

“Saya tertegun dan sangat senang dalam acara ini. Masih ada putra daerah yang sangat peduli dengan daerah asalnya, mulai dari perencanaan sampai pembangunan. Saya yakin tempat ini akan menjadi salah satu ikon yang layak dikunjungi wisatawan dan menjadi suatu kebanggaan masyarakat Samosir,” ujar Ariston, saat itu.

Benhard dan Ariston bersepakat dan saling sanjung atas proyek gede tersebut. Banyak masyarakat juga menyambut baik, namun tak sedikit yang getol mengkritisi dan mempersoalkan proyek itu. Salah satunya tokoh masyarakat batak sekaligus Ketua Umum Ormas Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul.

Ketua Umum HBB tersebut secara vokal menolak pembangunan Salib Suci di areal Titik Nol Habatahon. Lantaran dinilai masalah kesukuan (Batak) sudah ditarik-tarik kedalam spritual (Agama). Video penolakannya pun beredar luas di media sosial.

“Kalau titik nol peradaban orang batak, bikin aja Titik Nol Habatahon. Kalau titik nol ha-kristenon, bikin aja titik nol ha-kristenon. Harus kita pisahkan lah. Jangan paksa. Orang batak itu ada yang muslim, mungkin Hindu, Budha dan kepercayaan lain,” ujar Lamsiang, di media sosialnya, belum lama ini.

Ketua Umum HBB tersebut pun mengajak agar etnis Batak pada umumnya baik di dalam pemerintahan atau diluar agar lebih bijak dalam memahami konteks. Sebab Batak sebagai identitas suku adat istiadat dan budaya jauh lebih dulu eksis sebelum agama konvensional masuk ke dalam sendi kehidupan masyarakat Indonesia.

Disamping hal tersebut, pembangunan proyek yang berdiri atas nama kesukuan dan religi yang menelan dana miliaran rupiah tersebut juga tak luput dari sorotan atas segala ketertiban administrasi macam Amdal serta berbagai perizinan terkait lainnya hingga kejelasan sumber pendanaan.

Namun dengan segala gejolak pro kontra yang ditimbulkan, pembangunan tetap berlanjut. Tanpa adanya penjelasan lebih lanjut dari pemerintah setempat yang dapat memecah persoalan yang ada.

Reporter: Juan Ambarita 

DETAIL.ID, Padang – Wali Kota Padang, Fadly Amran mengundang pimpinan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) se-Kota Padang untuk berbuka puasa bersama di Palanta rumah dinas Wali Kota Padang, Sabtu, 29 Maret 2025.

Kegiatan ini, selain sebagai momen silaturahmi di bulan suci Ramadan 1446 H, juga bertujuan untuk merajut kebersamaan dalam memajukan Kota Padang seutuhnya.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menekankan pentingnya kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat demi kemajuan Kota Padang ke depan.

“Kolaborasi adalah kunci agar semua program pemerintah dapat berjalan optimal dan masalah yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara bersama. Ini sejalan dengan visi kami menggerakkan segala potensi demi mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat, berlandaskan agama dan budaya, menuju kota yang maju dan sejahtera,” ujarnya di hadapan ratusan petinggi Ormas dan OKP se-Kota Padang saat itu.

Fadly Amran juga memperkenalkan program unggulan ‘Sinergi Nagari’, yang merupakan bagian dari sembilan program unggulan (Progul) yang diusung untuk mendorong pembangunan daerah.

“Program Sinergi Nagari bertujuan untuk mengoptimalkan peran Tungku Tigo Sajarangan dalam pemberdayaan masyarakat, serta menjalin kemitraan antara pemerintah kota dengan organisasi keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan, cendekiawan, dan lembaga adat,” katanya.

“Sebagai langkah strategis untuk menggerakkan semua potensi tersebut, kami telah merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang Penguatan Nagari dalam Kota. InsyaAllah semoga tahun ini dapat disahkan,” tutur Wali Kota Padang termuda ini.

Reporter: Diona

DETAIL.ID, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) akan kembali menggelar salat Idul Fitri 1446 H di halaman kantor Gubernur Sumbar. Berbagai persiapan untuk mensukseskan itu pun sudah mulai dilakukan.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumbar, Al Amin. Ia mengatakan nantinya yang akan bertindak sebagai khatib adalah anggota DPD RI, Muslim Yatim, sedangkan Imam Besar Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Alminangkabawi, H. Rahimul Amin, Lc, M.A akan bertindak sebagai imam dalam salat ied tersebut.

“InsyaAllah khatib salat Idul Fitri kita nanti adalah ustad Muslim Yatim dan H. Rahimul Amin, Lc, MA sebagai imam,” ujarnya di Padang pada Sabtu, 29 Maret 2025.

Terkait waktu pelaksanaan, ia menyebut akan dilaksanakan pada hari Senin, 31 Maret 2025 mendatang pukul 07.00 WIB, itu sesuai dengan hasil keputusan sidang isbat Kementerian Agama. Seandainya cuaca tidak mengizinkan, pihaknya juga sudah menyiapkan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Alminangkabawi sebagai lokasi alternatif.

“Jika seandainya hujan, pelaksanaan Salat Ied akan kita alihkan ke Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Alminangkabawi,” kata Al Amin.

Pelaksanaan salat Idul Fitri ini terbuka untuk masyarakat umum, dan diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi serta mempererat hubungan sosial antar masyarakat setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumbar mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan usai pelaksanaan Salat Ied.

“Seperti pengalaman tahun sebelumnya, sebagian masyarakat menggunakan koran sebagai alas sajadah. Kita harap setelah salat, koran tersebut tidak dibuang sembarangan atau dibiarkan bertebaran,” harapnya.

Reporter: Diona