DETAIL.ID, Natuna – Bupati Natuna, Cen Sui Lan secara resmi mengukuhkan dan melantik Ketua dan Pengurus TP. PKK Kabupaten Natuna masa bhakti 2025-2030.

Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Serindit Ranai, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna pada Jumat, 9 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Bupati Natuna Cen Sui Lan menegaskan kehadiran PKK sangat penting dalam mensosialisasikan program pemerintah daerah.

“Kita harus menyadari peran PKK ini adalah sangat penting, di mana dengan ada PKK ini turut membantu mensosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat,” ucapnya.

Beliau menekankan salah satu program pemerintah yang harus disosialisasikan, yaitu program stunting yang menjadi kewajiban.

“Di mana salah satunya adalah mensosialisasikan program pemerintah tentang penurut angka stunting, Natuna untuk saat ini angka stunting masih tergolong tinggi, oleh sebab itu PKK sebagai mitra pemerintah akan lebih mudah lagi dengan kewenangannya yang di miliki dapat lebih leluasa dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketua TP. PKK Kabupaten Natuna masa bhakti 2025-2030 Syafartidah Jarmin meminta dukungan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan peluang PKK untuk ikut berkontribusi terhadap membantu mensosialisasikan program pemerintah sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

“Mohon dukungan kepada pemangku kepentingan dengan kebijakan strategis, untuk memberikan peluang kepada kami melakukan kontribusi membantu pembangunan pembangunan pemerintah sesuai fungsi dan kewenangan,” ucapnya.

Reporter: Saipul Bahari

DETAIL.ID, Natuna – Bupati Natuna, Cen Sui Lan didampingi Sekretaris Daerah Boy Wijanarko dan sejumlah pimpinan OPD terkait, mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD tahun 2025 secara virtual melalui zoom meeting pada Kamis, 8 Mei 2025.

Rapat ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran di tengah tantangan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada pembukaan rakor ini menjelaskan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada percepatan realisasi APBD berorientasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung program strategis nasional.

Rapat ini juga membahas strategi percepatan realisasi anggaran, termasuk identifikasi hambatan yang mungkin muncul dan langkah-langkah mitigasinya. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan pelaksanaan APBD tahun 2025 dapat mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun dalam situasi yang penuh tantangan.

Partisipasi aktif Bupati Natuna dan jajaran OPD dalam rapat ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga stabilitas pembangunan di Kabupaten Natuna.

Reporter: Saipul Bahari

DETAIL.ID, Natuna – Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Pengadilan Agama Natuna terkait Perlindungan Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian.

Kegiatan ini bertempat di Ruang Kerja Bupati Natuna, Kantor Bupati, Lantai ll, Bukit Arai Natuna, Kepulauan Riau pada Rabu, 7 Mei 2025.

Bupati Natuna Cen Sui Lan dalam kegiatan tersebut menyambut baik kegiatan MoU dengan Pengadilan Agama.

“Kami menyambut baik kerja sama Pemerintah Daerah bersama Pengadilan Agama terkait Perlindungan Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian,” ucapnya.

Beliau juga menyampaikan, pemenuhan hak anak dan perempuan pasca cerai ini sangatlah penting karena beberapa kasus perceraian di Kabupaten Natuna banyak anak dan perempuan setelah cerai menjadi terlantar.

“Terkait perjanjian kerja sama ini adalah bentuk keseriusan kita, karena sebelum itu saya pernah membahas ini, di mana di tahun sebelumnya kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Natuna setelah cerai banyak kaum perempuan dan anak menjadi terlantar tidak terurus lagi, dengan adanya perjanjian kerja sama ini kepastian perlindungan hak anak dan perempuan pasca cerai akan ada,” katanya.

Melalui pendataan MoU ini akan tercipta kepastian hak anak dan perempuan setelah mengalami perceraian.

“Semoga dengan adanya kerjasama ini kepastian hak anak dan perempuan akan terjamin pasca perceraian, hidup meraka bisa terjamin,” tuturnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Dr. Drs. H. Suhadak, S.H., M.H. menyampaikan harapan dengan kerja sama ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat Natuna.

“Menindaklanjuti MoU dengan Pak Gubernur Kepri, kami sudah melakukan pendataan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pengadilan Agama, terkait itu, hari ini kami datang bersama untuk menjalin kerja sama. Kami juga mengucapkan terima kepada kepada Ibu Bupati sudah menyambut kami semoga dengan kerja sama ini akan memberikan dampak positif dan bermanfaat untuk masyarakat Natuna,” ucapnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Natuna, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Kepala BKPSDM Kabupaten Natuna, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Bagian Kesejahteraan Sama.

Adapun rombongan dari Pengadilan Agama hadir Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan; Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Dr. Drs. H. Suhadak, S.H., M.H.; Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Hendriansyah, S.H., M.H.; Ketua Pengadilan Agama Natuna, Sardianto, S.H.I, M.H.I.;  Panitera PA Natuna, Edy Efrizal, S.H., M.H.: Sekretaris PA Natuna Edie Nugroho, S.Kom.

Reporter: Saipul Bahari