DETAIL.ID, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar Rapat Koordinasi Manajemen Website dan Tindak Lanjut Data SDG’s, yang bertempat di Ruang Rapat I Lantai 2, Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, pada Senin, 7 Juli 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam rangka pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Skema Bottom-Up DPMK ITB tahun 2025.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, menyampaikan apresiasi atas inisiatif kerja sama dengan ITB untuk mengembangkan sistem digital pemantauan capaian pembangunan di wilayah terluar.

“Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data yang lebih terukur dan transparan. Kabupaten Natuna sebagai daerah terluar tentu memerlukan sistem monitoring yang mendukung percepatan capaian SDG’s 2030,” ujar Sekda.

Rapat ini juga membahas kesiapan perangkat daerah dalam menyajikan data indikator SDG’s serta desain teknis website yang akan dikembangkan. Sekda berharap agar seluruh OPD dapat mendukung penuh proses integrasi data agar website ini bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Reporter: Saipul Bahari

DETAIL.ID, Natuna – Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik menerima kunjungan kerja rombongan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Prioritas Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, ALKI, dan Choke Point, pada Rabu, 18 Juni 2025.

Kegiatan penyambutan dilaksanakan di VIP Room Bandara Lanud Raden Sadjad, Ranai. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Brigjen TNI Purwito, yang turut didampingi sejumlah pejabat penting dari berbagai instansi strategis di lingkungan Kemenko Polhukam.

Penyambutan dilakukan oleh jajaran Pemerintah Daerah dan Forkopimda Natuna yang dipimpin langsung Wakil Bupati bersama Ketua DPRD Natuna, Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Danlanal Ranai, Danlanud RSA, Aslog Guspurla Koarmada I, Dansatrad 212 Ranai, Wadanyon Komposit 1/Gardapati, Pasi Intel Kodim 0318/Natuna dan Kapolsek Bunguran Timur.

Rangkaian kegiatan dimulai saat rombongan mendarat di Bandara Lanud Raden Sadjad dan diarahkan menuju VIP Room. Setelah penyambutan, rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju Hotel Jelita Sejuba untuk persiapan pelaksanaan forum koordinasi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah pusat dalam memastikan integrasi dan keselarasan antar instansi terkait pengawasan wilayah laut Indonesia. Sebagaimana diketahui, Natuna yang berada di wilayah ALKI I dan dekat dengan beberapa choke point strategis, menjadi kawasan vital yang membutuhkan perhatian khusus terkait keamanan dan penegakan hukum maritim.

Dalam forum yang akan digelar, diharapkan akan dibahas rencana aksi lintas sektor, mulai dari pertahanan, intelijen, hingga kebijakan sipil untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.

Reporter: Saipul Bahari

DETAIL.ID, Natuna – Bupati Natuna, Cen Sui Lan bersama Sekda H Boy Wijanarko Varianto dan Kepala BPKAD Natuna, Suryanto menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah, yang digelar di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 15 Mei 2025 pagi.

Rapat tersebut diselenggarakan berdasarkan amanat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, menekankan tugas KPK untuk berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam upaya pemberantasan korupsi, serta lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik.

Bupati Natuna Cen Sui Lan yang hadir pada kesempatan tersebut menyatakan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah serta bekerja sama dengan KPK dalam upaya memberantas dan menekan angka praktik korupsi di wilayah perbatasan.

Beliau juga berharap, Rakornas ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah dan meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

Sejalan dengan itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya peran Kepala Daerah dalam menciptakan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Beliau menyoroti bahwa pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama dan dilakukan secara terstruktur, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Salah satu instrumen yang menjadi sorotan adalah Monitoring Center for Prevention (MCP), sebuah sistem pelaporan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah yang dikembangkan oleh KPK.

MCP mencakup delapan area intervensi yang sangat vital dalam pemerintahan daerah, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, manajemen aset, serta optimalisasi pajak. Semua ini menjadi tolok ukur integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan kehadiran langsung Kepala Daerah dalam rapat koordinasi tersebut, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, sekaligus memperkuat sistem pelayanan publik yang transparan, efisien, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Reporter: Saipul Bahari