DETAIL.ID, Natuna – Bupati Natuna kembali menegaskan komitmen dan harapan masyarakat atas percepatan pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas, dalam forum Diskusi Publik bertajuk “Percepatan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas: Perspektif Integrasi dan Kedaulatan Bangsa di Perbatasan” pada Rabu, 23 April 2025.

Bertempat di Gedung Sri Srindit, Ranai, kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas (BP3K2NA) yang juga berlangsung hybrid dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Diskominfo Natuna.

Selanjutnya, Bupati Natuna dalam sambutannya menyampaikan bahwa kebutuhan akan pembentukan provinsi khusus bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan bentuk kewenangan konkret dari upaya menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan yang sangat strategis.

“Pembentukan Provinsi Khusus Natuna dan Anambas merupakan aspirasi nyata masyarakat yang berada di wilayah perbatasan,” ucap Cen Sui Lan.

Bupati juga menyoroti luas wilayah Natuna yang terdiri dari 2.000,85 km2 daratan dan 222.683,74 km2 lautan serta berbatasan langsung dengan negara ASEAN sangat membutuhkan kewenangan khusus dan rentang kendali dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah.

Bupati Natuna juga menyerukan kolaborasi bersama pemerintah pusat, DPR RI, Provinsi Kepri agar pembentukan provinsi khusus Kepulauan Natuna-Anambas bisa segera terwujud.

Hadir Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda yang juga menjadi narasumber pada diskusi publik ini. Dan juga Gubernur Kepulauan Riau, anggota DPRD Provinsi Kepri, Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas, Anggota DPRD Natuna serta Asisten I Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga bergabung melalui zoom meeting.

Reporter: Saipul Bahari

DETAIL.ID, Asahan – Selasa, 22 April 2025, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa Rapat Koordinasi Pemerintah (Rakorpem) merupakan sarana penting untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan.

Hal tersebut disampaikan Bupati saat memimpin Rakorpem April 2025 yang digelar di Aula Melati, Kantor Bupati Asahan.

“Rakorpem ini diharapkan menghasilkan keputusan dan langkah strategis bagi kemajuan Kabupaten Asahan,” ujarnya di hadapan para pejabat Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang didampingi Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.AP., mengajak seluruh peserta rapat untuk mengikuti kegiatan dengan serius demi tercapainya sinergi antar lembaga dan perumusan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Asahan, Drs. H. Suprianto, M.Pd., memaparkan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta memperhatikan sasaran RPJMD.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Asahan, Drs. Sorimuda Siregar, menjelaskan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sumber, termasuk opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Rakorpem ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Zainal Arifin Sinaga, para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD, Kabag, Camat, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Asahan, serta peserta lainnya.

Reporter: Fitriyani Harahap

Jambi – Al Haris selaku Gubernur Jambi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepegawaian kepada 43 tenaga Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang bertugas di Badan Penghubung Provinsi Jambi di Jakarta, Kamis, 22 April 2025.

Penyerahan SK ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jambi untuk memberikan kepastian hukum bagi para tenaga Non-ASN yang telah melalui proses seleksi dan tes kepegawaian.

“Hari ini saya hadir di Badan Penghubung Provinsi Jambi di Jakarta untuk memberikan SK Kepegawaian Tenaga Non ASN di lingkup Badan Penghubung Provinsi Jambi di Jakarta sebanyak 43 orang,” ujar Al Haris.

Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pemberian SK ini menjadi bentuk legalitas serta pengakuan terhadap kinerja para tenaga Non-ASN tersebut.

Ia menjelaskan bahwa langkah ini sesuai dengan kebijakan nasional yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Pemberian SK ini agar ada kepastian hukum bagi mereka yang selama ini sudah kita lakukan tes,” katanya.

Mengacu pada arahan Kemenpan RB, para tenaga Non-ASN yang telah diberikan SK akan diangkat dengan status sebagai pegawai paruh waktu. Hal ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan pelayanan yang cepat dan efisien di wilayah perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta.

“Sesuai arahan Kemenpan RB mereka bisa diangkat dengan status pegawai paruh waktu,” ujar Al Haris.

Lebih lanjut, Gubernur Al Haris berharap dengan adanya kejelasan status dan legalitas ini, para tenaga Non-ASN dapat semakin meningkatkan kinerja dan profesionalismenya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Jambi yang berada di Ibu Kota.

“Kami berharap mereka dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat Jambi yang ada di Jakarta,” tuturnya.

Penyerahan SK ini disambut antusias oleh para tenaga Non-ASN dan menjadi momen penting dalam perjalanan mereka sebagai bagian dari perangkat pendukung pemerintah daerah di luar wilayah Provinsi Jambi.