Connect with us
Advertisement

DAERAH

Anggota DPR RI Partai Nasdem Asal Sumbar Shadiq Pasadigoe, Ingin Bermanfaat Bagi Masyarakat dalam Tugas Kedewanan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Sumatera Barat – Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ir. M. Shadiq Pasadigoe, S.H, MM, yang juga merupakan anggota Komisi XIII DPR RI yang membidangi Hukum dan HAM, melakukan reses di daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat 1 pada 31 Maret hingga 8 April 2025.

Kegiatan berlangsung di sejumlah daerah, yakni Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam kunjungannya, Ir. M. Shadiq Pasadigoe berdialog langsung dengan masyarakat, tokoh adat, akademisi, serta pelaku usaha untuk mendengarkan berbagai aspirasi terkait pembangunan, kesejahteraan sosial, serta regulasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Barat pada Rabu, 2 April 2025.

Penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan di Kota Padang, masyarakat menyampaikan harapan terkait peningkatan infrastruktur jalan dan penyelesaian sejumlah proyek strategis yang dianggap vital untuk kelancaran perekonomian daerah. Selain itu, isu ketahanan pangan dan kesejahteraan petani juga menjadi perhatian utama.

Sementara di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, aspirasi yang disampaikan lebih banyak terkait dengan sektor pendidikan dan penguatan ekonomi kreatif. Masyarakat berharap ada lebih banyak program pendampingan dan bantuan modal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di Kota Solok dan Kabupaten Solok, isu yang banyak diangkat adalah akses layanan kesehatan dan pemerataan fasilitas pendidikan. Warga setempat meminta agar pemerintah lebih memperhatikan kualitas layanan kesehatan, terutama bagi daerah yang sulit dijangkau.

Kunjungan ke Kota Sawahlunto difokuskan pada diskusi terkait peningkatan kesejahteraan mantan pekerja tambang dan upaya pengembangan pariwisata berbasis sejarah. Masyarakat berharap adanya insentif khusus untuk mengembangkan destinasi wisata heritage yang ada di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, perhatian lebih banyak diberikan kepada sektor perikanan dan kelautan. Nelayan setempat mengharapkan kebijakan yang mendukung kemudahan akses permodalan serta perlindungan terhadap ekosistem laut yang menjadi sumber utama penghidupan mereka.

Terkait Komitmen untuk Masyarakat?

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ir. M. Shadiq Pasadigoe menegaskan bahwa dirinya akan membawa isu-isu tersebut ke tingkat nasional dan memperjuangkannya dalam pembahasan kebijakan di DPR RI.

“Kami berkomitmen untuk terus mendengarkan masyarakat dan mencari solusi terbaik. Aspirasi yang kami serap dalam reses ini akan menjadi bahan evaluasi dan perjuangan kami di parlemen, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, ” ujar Ir. M. Shadiq Pasadigoe.

Selain mendengar aspirasi, dalam reses ini juga dilakukan pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat serta dialog bersama pemangku kebijakan daerah guna membangun sinergi yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI yang membidangi Hukum dan HAM, Ir. M. Shadiq Pasadigoe juga membahas berbagai isu yang berkaitan dengan bidang tugasnya, termasuk koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sekretariat Jenderal DPR, Sekretariat Jenderal DPD, Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden (KSP).

Reses tersebut merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPR RI dalam mendekatkan diri dengan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat di tingkat nasional mencerminkan kebutuhan serta kepentingan rakyat secara langsung.

Ir. M. Shadiq Pasadigoe, S.H., MM juga melakukan pertemuan bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang dalam rangka sharing dan berbagi pengalaman selama beliau di eksekutif.

Reporter: Diona

Advertisement

DAERAH

Sholat Id di Durian Lecah, Bupati M. Syukur Temukan Jembatan Rusak, Minta Dinas PU Segera Perbaiki

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin — Bupati Merangin, M. Syukur melaksanakan sholat Iduladha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Pondok Pesantren, Desa Durian Lecah, Kecamatan Sungai Manau, Rabu, 27 Mei 2026.

Sementara itu, Wakil Bupati A. Khafidh melaksanakan salat Id di Masjid Baitul Makmur kawasan Sungai Misang, Bangko.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menyampaikan sejumlah komitmen penting terkait pembangunan infrastruktur, evaluasi kinerja pemerintahan, hingga sikap keterbukaannya dalam melayani masyarakat.

Hal paling menjadi sorotan adalah fasilitas publik. Dalam perjalanan menuju Masjid, Bupati M. Syukur melihat kondisi lantai jembatan gantung yang mulai rusak.

“Saya tadi lewat jembatan kita, saya lihat lantainya sudah agak sedikit rusak. Maka saya perintahkan Kadis PU untuk segera memperbaiki lantai jembatan demi keamanan masyarakat,” kata M. Syukur di hadapan jemaah.

Di hadapan para ulama, kiai, dan warga, Bupati yang telah menjabat selama satu tahun lebih ini secara berlapang dada menyampaikan permohonan maaf atas visi-misi pemerintahan yang belum terealisasi secara sempurna.

Ia mengajak pada momen Iduladha ini sebagai ajang untuk introspeksi diri dan saling berbagi. Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin juga menyerahkan bantuan hewan kurban.

“Ada enam ekor sapi yang kami serahkan, dan salah satunya ada di Desa Durian Lecah ini. Silakan panitia untuk membagikannya kepada masyarakat,” ujarnya.

Bupati M. Syukur juga menjamin tidak ada sekat birokrasi kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.

“Rumah dinas bupati selalu terbuka untuk masyarakat. Dan nomor handphone saya enggak pernah diganti. Silakan kalau ada persoalan-persoalan di tengah masyarakat, mohon kiranya bisa disampaikan,” ucapnya sembari meminta doa agar tetap istiqomah dan amanah dalam memimpin Kabupaten Merangin.

Bupati yang sengaja datang lebih awal sejak pukul 06.30 WIB ini mengajak seluruh jemaah untuk menyambut Iduladha dengan penuh kegembiraan yang bermakna, sekaligus bersama-sama memakmurkan masjid. (*)

Continue Reading

DAERAH

Desa Empang Benao Terima Sapi Kurban Bantuan Presiden Prabowo Seberat 826 Kg

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Pemerintah Kabupaten Merangin resmi menerima bantuan kemasyarakatan berupa satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Prosesi serah terima bantuan ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting langsung dari Ruang Ruang MPC Bappeda Kabupaten Merangin.

Sapi kurban yang diberikan merupakan jenis Simental dengan bobot pakan mencapai 826 kilogram. Bantuan ini dialokasikan untuk masyarakat di Desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, dan akan disalurkan melalui pengurus Masjid Jami’ Nurul Falah.

Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, Daryanto, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden atas perhatian yang diberikan kepada warga Merangin.

“Kami Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas pemberian sapi Bantuan Masyarakat (Banmas) ini. Sapi tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar masjid sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya,” ujar Daryanto.

Daryanto juga menambahkan bahwa sapi jenis Simental tersebut tidak didatangkan dari luar daerah, melainkan dibeli langsung dari peternak lokal Merangin, yaitu Irwanto, warga Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan.

“Semoga dengan adanya kegiatan Banmas ini akan memacu para peternak lokal untuk terus mengembangkan peternakannya. Kami juga berharap di tahun-tahun mendatang Kabupaten Merangin bisa kembali mendapatkan program bantuan ini,” tuturnya. (*)

Continue Reading

DAERAH

Tak Ada Lagi Kesalahpahaman, Bupati M. Syukur dan Delapan Temenggung Gelar Audiensi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin — Pemerintah Kabupaten Merangin akhirnya berhasil menyelesaikan kesalahpahaman dengan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD).

Bupati Merangin, M. Syukur, menggelar audiensi langsung bersama delapan Temenggung SAD di ruang kerja Kepala Dinas Sosial pada Senin, 25 Mei 2026.

Pertemuan ini dilakukan guna meluruskan miskomunikasi terkait bantuan keramba ikan serta insiden kericuhan yang sempat terjadi di Kantor Bupati Merangin beberapa waktu lalu.

Para pemimpin adat SAD yang hadir diantaranya Temenggung Jhon Edward, Temenggung Carak, Temenggung Ngapas, Temenggung Pak Jang, Temenggung Jamal, Temenggung Stampung, Temenggung Sikar, dan Temenggung Jon.

Sementara, para pejabat yang turut mendampingi Bupati diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin Zulhifni, Asisten I Setda Sukoso, Kepala Dinas Sosial A. Lazik, sejumlah kepala OPD, perwakilan Forkopimda, Kepala BIN Daerah Merangin, serta Camat Tabir Ulu dan Camat Nalo Tantan.

Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan bahwa persoalan yang terjadi murni karena adanya miskomunikasi. Menurutnya, para Temenggung SAD sengaja datang karena ingin mendengarkan penjelasan langsung dari kepala daerah yang mereka anggap sebagai “Rajo”.

“Ini kan hanya ada miskomunikasi dan hari ini sudah kita selesaikan. Tadi sudah kita jelaskan semua, dan kami sudah saling memaafkan hal-hal yang mengganjal. Semua pihak bisa menerima dengan baik,” ujar Bupati M. Syukur saat diwawancarai usai pertemuan.

Dalam audiensi tersebut, Bupati juga mengklarifikasi isu mengenai tuntutan honor para Temenggung yang sempat memicu polemik. M. Syukur meluruskan bahwa secara aturan pemerintah, tidak ada alokasi anggaran untuk honorarium jabatan Temenggung secara khusus.

“Kita masih punya rekaman pertemuan sebelumnya. Saya tidak pernah menjanjikan honor. Yang saya katakan waktu itu, gaji saya pribadi selama satu bulan silakan diambil untuk dibuatkan baju. Kalau honor dari pemerintah, aturan tidak memperbolehkan lagi,” ucap Bupati.

Ia menambahkan, jika para pemimpin SAD ingin mendapatkan honorarium resmi dari daerah, mereka harus masuk ke dalam struktur administrasi pemerintahan desa.

“Kalau mau ada honor, harus menjadi Kades, Kepala Dusun, atau Ketua RT. Nah, kalau mereka masuk dalam kepengurusan RT, baru bisa mendapatkan gaji. Tadi mereka sudah memahami hal tersebut dan meminta maaf,” tuturnya.

Ke depan, Pemkab Merangin berkomitmen untuk terus membangun komunikasi yang intens dan persuasif dengan masyarakat SAD. Bupati berharap agar kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan anak-anak warga SAD dapat terus meningkat secara bertahap.

Di akhir wawancara, M. Syukur juga memberikan imbauan tegas agar tidak ada pihak-pihak luar yang mencoba memanfaatkan masyarakat SAD demi kepentingan tertentu yang justru dapat merugikan mereka.

“Saya berharap komunikasi terus dijaga. Jangan sampai ada pihak tertentu yang memanfaatkan keadaan, kasihan masyarakat kita. Kita ingin warga SAD punya kehidupan dan citra baru yang lebih bagus ke depannya. Proses perbaikan kebiasaan lama ini memang bertahap, tapi alhamdulillah hari ini semua berjalan sangat baik dan saling berjiwa besar,” ujarnya. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs