Connect with us

ADVERTORIAL

Pemprov Jambi Gelar Musrenbang RKPD Dalam Upaya Sepakati Permasalahan Pembangunan

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2026. Acara tersebut dihadiri secara langsung oleh Bupati dan Walikota se-Provinsi Jambi, bertempat di Aula Mayang Mangurai Bappeda Provinsi Jambi, Rabu, 16 April 2025 pagi.

Musrenbang RKPD tahun 2026 ini merupakan momentum penting dalam rangka penyusunan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Pelaksanaan Musrenbang ini merupakan upaya dalam menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas pembangunan, arah kebijakan dan program, serta penyelarasan antara program pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional.

Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M. Pd. I memberikan gambaran singkat kondisi makro Provinsi Jambi.

“Pada tahun 2024, perekonomian kita mengalami peningkatan sebesar 4,51%, yang didorong oleh pertumbuhan seluruh lapangan usaha. Sejalan dengan upaya menumbuhkan perekonomian daerah, Provinsi Jambi berhasil mengendalikan tingkat inflasi di angka 1,43% pada tahun 2024 lalu,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Wagub Sani memaparkan lima isu strategis yang diangkat dalam upaya percepatan pembangunan tahun Provinsi Jambi 2026 yaitu, optimalisasi produktivitas ekonomi, rantai komoditas unggulan, pemerataan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan serta tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Mengacu pada isu strategis dan rancangan awal RPJMD serta memperhatikan keselarasan tema dan prioritas, pemerintah Provinsi Jambi menjabarkan dalam lima prioritas pembangunan daerah, sebagai berikut;

Pertama, pembangunan ekonomi progresif, inklusif dan berkelanjutan; Kedua, pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya yang merata dan berkeadilan; Ketiga, peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah; Keempat, tata kelola pemerintahan yang adaptif dan demokratis; Kelima, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Melalui lima prioritas tersebut, pemerintah Provinsi Jambi memiliki sasaran dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8-5,4%; penurunan angka kemiskinan sebesar 6,25-6,76%; tingkat pengangguran terbuka 4,2-4,4%; Indeks Gini sebesar 0,314-0,32; Indeks Modal Manusia 0,56; dan penurunan intensitas gas rumah kaca sebesar 77,12-79,29%.

Dalam upaya percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan dan penurunan kemiskinan, pemerintah Provinsi Jambi melakukan launching Quick Wins Pro Jambi. Pro Jambi sendiri merupakan Program Jaringan Majukan Jambi, yang meliputi Pro Jambi Cerdas, Pro Jambi Sehat, Pro Jambi Tangguh, Pro Jambi Responsif, Pro Jambi Agamis.

Dalam kesempatan tersebut Wagub Sani juga mengajak seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk lebih intensif dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dalam menyusun perencanaan yang baik dan bersinergi, memiliki indikator yang jelas dan terukur. “Momen Musrenbang ini kita jadikan sebagai salah satu kesempatan untuk selalu berinovasi dan mengembangkan ide-ide baru dalam perencanaan,” ucapnya.

“Semoga Musrenbang RKPD tahun 2026 ini dapat mewujudkan kualitas perencanaan yang lebih baik, dapat diimplementasikan serta memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Jambi,” katanya.

ADVERTORIAL

Hadiri Acara Rakornas KPK, Bupati Natuna Perkuat Sinergi dalam Upaya Pencegahan Kasus Korupsi di Kabupaten Natuna

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Natuna – Bupati Natuna, Cen Sui Lan bersama Sekda H Boy Wijanarko Varianto dan Kepala BPKAD Natuna, Suryanto menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah, yang digelar di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 15 Mei 2025 pagi.

Rapat tersebut diselenggarakan berdasarkan amanat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, menekankan tugas KPK untuk berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam upaya pemberantasan korupsi, serta lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik.

Bupati Natuna Cen Sui Lan yang hadir pada kesempatan tersebut menyatakan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah serta bekerja sama dengan KPK dalam upaya memberantas dan menekan angka praktik korupsi di wilayah perbatasan.

Beliau juga berharap, Rakornas ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah dan meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

Sejalan dengan itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya peran Kepala Daerah dalam menciptakan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Beliau menyoroti bahwa pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama dan dilakukan secara terstruktur, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Salah satu instrumen yang menjadi sorotan adalah Monitoring Center for Prevention (MCP), sebuah sistem pelaporan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah yang dikembangkan oleh KPK.
MCP mencakup delapan area intervensi yang sangat vital dalam pemerintahan daerah, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, manajemen aset, serta optimalisasi pajak. Semua ini menjadi tolok ukur integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan kehadiran langsung Kepala Daerah dalam rapat koordinasi tersebut, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, sekaligus memperkuat sistem pelayanan publik yang transparan, efisien, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Reporter: Saipul Bahari

Continue Reading

ADVERTORIAL

Bupati Asahan Harap Aksi Bergizi di Sekolah Melahirkan Generasi yang Sehat

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Asahan – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si berharap melalui kegiatan “Aksi Bergizi” dan pembagian Tablet Tambah Darah (TTD) di sekolah, dapat melahirkan generasi yang sehat dan menjadi langkah dalam pencegahan stunting di Kabupaten Asahan, sehingga generasi emas tahun 2045 dapat tercapai.

Bupati Asahan juga mengatakan gerakan aksi bergizi di sekolah merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam rangka pencegahan stunting dengan cara lebih memperhatikan gizi yang seimbang dan mencegah terjadinya anemia, terutama untuk para pelajar.

“Gerakan aksi bergizi ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran remaja putri dalam membiasakan menkonsumsi tablet tambah darah untuk mengurangi resiko anemia,” ucap Bupati Asahan saat membuka kegiatan tersebut di SMA Negeri 1 Simpang Empat pada Kamis, 15 Mei 2025.

Lebih lanjut Bupati berpesan, kepada para siswa untuk memperhatikan makanan yang dikonsumsi, hindari mengonsumsi asupan yang tidak bermanfaat karena di usia ini aktivitas lebih banyak.

“Saya sangat senang dengan kegiatan kepedulian gizi anak-anak dan remaja di sekolah. Kita akan perhatikan semua agar mendapat gizi seimbang baik melalui pembagian vitamin atau edukasi kesehatan,” ucap Bupati.

Untuk Kepala sektolah, guru maupun orang tua, Bupati meminta untuk dapat berperan mengawasi anak-anak dalam kepatuhan mengkonsumsi TTD. Pemerintah Kabupaten Asahan akan terus mendukung kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif kepada generasi muda di Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, dr. Hari Sapna, M.KM menyampaikan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi sekolah tentang pentingnya TTD, membiasakan olahraga atau aktivitas fisik, dan konsumsi gizi seimbang. Selanjutnya untuk meningkatkan komitmen sekolah untuk melaksanakan kegiatan aksi bergizi secara rutin (setiap minggu) serta mempersiapkan remaja putri yang akan menjadi calon ibu, harus sehat bebas dari anemia, agar dapat melahirkan generasi penerus bangsa dalam menyongsong generasi emas 2045 yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi.

Kegiatan ini dirangkai dengan pemberian Tablet Tambah Darah oleh Bupati Asahan, Wakil Bupati Asahan dan Ketua TP. PKK Kabupaten Asahan kepada para peserta didik, yang disaksikan oleh Kepala OPD yang hadir, Kacabdis Wilayah V Sumatera Utara, Camat Simpang Empat, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Simpang Empat beserta jajaran dan tamu undangan lainnya.

Reporter: Fitriyani Harahap

Continue Reading

ADVERTORIAL

50 Jemaah Calon Haji Anggota KORPRI Kabupaten Asahan Langsungkan Upah-upah

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Asahan – Bupati Asahan yang pada kesempatan ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setdakab Asahan, Drs. Muhilli Lubis, M.M melangsungkan upah-upah jemaah calon haji anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Asahan pasa Kamis, 15 Mei 2025 yang bertempat di Aula Melati Kantor Bupati Asahan.

Pada momen ini, Muhilli Lubis menyampaikan bahwa keberangkatan menunaikan ibadah haji adalah suatu perjalanan yang bernilai luhur dan mulia, karena Allah SWT menjanjikan surga bagi haji yang mabrur. Pada hari ini jemaah akan berpisah dengan keluarga untuk sementara waktu, namun itulah cobaannya.

“Setiap upaya untuk meraih kesuksesan pasti akan ada tantangannya. Karena itu, pengorbanan yang dilakukan baik materi, waktu dan tenaga akan sia-sia jika Bapak Ibu tidak dapat memperoleh haji yang mabrur,” ucap Muhilli Lubis.

Muhilli berharap agar jemaah dapat menjadi haji yang mabrur. Sebagai haji yang mabrur, ketika kembali nanti para jemaah harus lebih mantap lagi kepribadiannya dan dapat menjadi teladan ditengah-tengah masyarakat khususnya dilingkungan ASN Pemkab Asahan.

Pelaksanaan ibadah haji memang di tanah suci, tapi pengembangannya di kampung halaman masing – masing, dan jangan lupa mohon di tengah-tengah kekhusukan doa saudara-saudara untuk pribadi, keluarga dan kerabat, serta jangan lupa untuk mendoakan masa depan Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Ketua Panitia pelaksana kegiatan, Utomo, S.Ag., menyampaikan jemaah calon haji dan keluarga yang mengikuti upah-upah berjumlah 50 orang. Jemaah calon haji dari Pegawai Negeri Sipil adalah anggota KORPRI yang bertugas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, dan direncanakan akan berangkat meninggalkan tanah air pada tanggal 20 Mei 2025 yang akan datang.

Reporter: Fitriyani Harahap

Continue Reading
Advertisement ads ads
Advertisement ads