DETAIL.ID, Natuna – Bupati Natuna, Cen Sui Lan secara resmi mengukuhkan dan melantik Ketua dan Pengurus TP. PKK Kabupaten Natuna masa bhakti 2025-2030.

Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Serindit Ranai, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna pada Jumat, 9 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Bupati Natuna Cen Sui Lan menegaskan kehadiran PKK sangat penting dalam mensosialisasikan program pemerintah daerah.

“Kita harus menyadari peran PKK ini adalah sangat penting, di mana dengan ada PKK ini turut membantu mensosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat,” ucapnya.

Beliau menekankan salah satu program pemerintah yang harus disosialisasikan, yaitu program stunting yang menjadi kewajiban.

“Di mana salah satunya adalah mensosialisasikan program pemerintah tentang penurut angka stunting, Natuna untuk saat ini angka stunting masih tergolong tinggi, oleh sebab itu PKK sebagai mitra pemerintah akan lebih mudah lagi dengan kewenangannya yang di miliki dapat lebih leluasa dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketua TP. PKK Kabupaten Natuna masa bhakti 2025-2030 Syafartidah Jarmin meminta dukungan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan peluang PKK untuk ikut berkontribusi terhadap membantu mensosialisasikan program pemerintah sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

“Mohon dukungan kepada pemangku kepentingan dengan kebijakan strategis, untuk memberikan peluang kepada kami melakukan kontribusi membantu pembangunan pembangunan pemerintah sesuai fungsi dan kewenangan,” ucapnya.

Reporter: Saipul Bahari

DETAIL.ID, Natuna – Bupati Natuna, Cen Sui Lan didampingi Sekretaris Daerah Boy Wijanarko dan sejumlah pimpinan OPD terkait, mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD tahun 2025 secara virtual melalui zoom meeting pada Kamis, 8 Mei 2025.

Rapat ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran di tengah tantangan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada pembukaan rakor ini menjelaskan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada percepatan realisasi APBD berorientasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung program strategis nasional.

Rapat ini juga membahas strategi percepatan realisasi anggaran, termasuk identifikasi hambatan yang mungkin muncul dan langkah-langkah mitigasinya. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan pelaksanaan APBD tahun 2025 dapat mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun dalam situasi yang penuh tantangan.

Partisipasi aktif Bupati Natuna dan jajaran OPD dalam rapat ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga stabilitas pembangunan di Kabupaten Natuna.

Reporter: Saipul Bahari

Jambi – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. menyampaikan harapannya agar revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional benar-benar berpihak kepada para guru.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR RI di Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Jambi, Kamis, 8 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Al Haris menegaskan bahwa guru adalah pelaku utama dalam dunia pendidikan. Karena itu, regulasi yang baru diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan tata kelola pendidikan serta mendorong penyelenggaraan pendidikan yang lebih berkualitas dan merata.

“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan selamat datang kepada Tim Komisi X DPR RI yang dipimpin Bapak H. Lalu Hadrian Irfani. Ini kehormatan bagi kami, dan kami berharap aspirasi dari daerah seperti Jambi dapat menjadi bagian dari rumusan kebijakan nasional,” ujar Gubernur.

Al Haris juga menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan sebagai fondasi pembangunan daerah. Ia mengungkapkan bahwa indeks pembangunan pendidikan Provinsi Jambi masih di bawah rata-rata nasional, sehingga diperlukan sinergi dan kerja keras bersama seluruh kepala daerah.

Ia juga mengapresiasi adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat yang dinilainya sangat membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu. Namun demikian, ia menyoroti masih banyak tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur sekolah dan ketergantungan pada dana pusat.

Gubernur turut menyoroti persoalan penggunaan gawai di kalangan pelajar. Ia menyarankan agar sistem pembelajaran kembali menitikberatkan pada buku teks dan meminta DPR RI mengatur pembatasan penggunaan ponsel di sekolah.

“Banyak anak-anak usia 10 hingga 20 tahun sudah kecanduan judi online. Ini ancaman serius bagi masa depan mereka dan harus jadi perhatian kita bersama,” tuturnya.

Menurutnya, penataan sistem pendidikan merupakan kebutuhan mendesak dan harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan zaman.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan bahwa revisi UU Sisdiknas adalah salah satu agenda prioritas dalam masa sidang ini. Ia menekankan pentingnya kunjungan ke daerah-daerah seperti Jambi untuk menyerap langsung aspirasi dari para guru dan pelaku pendidikan.

“RUU ini harus mampu menjawab tantangan zaman, memperkuat pendidikan karakter, serta menjamin kesejahteraan guru dan pemerataan akses pendidikan,” kata Lalu Hadrian.