ADVERTORIAL
Wabup Katamso Hadiri Paripurna DPRD Tanjabbar dengan Agenda Pendapat Akhir Bupati Tanjab Barat Terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2024
Tanjungjabung Barat – Wakil Bupati Tanjungjabung Barat, Dr. H. Katamso, S.A., S.E., M.E., menghadiri Rapat Paripurna keempat DPRD Tanjungjabung Barat dalam rangka penyiapan laporan panitia khusus DPRD, Pengambilan keputusan DPRD dan pendapat akhir Bupati Tanjungjabung Barat atas keputusan DPRD tentang hasil pembahasan LKPJ Bupati Tanjungjabung Barat tahun anggaran 2024, Senin, 5 Mei 2025.
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tanjab Barat, Hamdani, S.E., juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, Unsur Forkopimda, Sekertaris Daerah, 26 Anggota Dewan, Asisten, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat, Kepala Instansi Vertikal, Insan Pers dan tamu undangan lainnya.
Bacakan sambutan Bupati, Wakil Bupati Katamso mengucapkan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD kabupaten Tanjungjabung Barat yang telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui pembahasan LKPJ Bupati tahun anggaran 2024.
“Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD kabupaten Tanjungjabung Barat khususnya ada tim panitia khusus LKPJ DPRD atas kerjanya dalam serangkaian kegiatan LKPJ mulai dari rapat paripurna pertama, dilanjutkan dengan pembahasan hingga rapat paripurna keempat ini yang menghasilkan rekomendasi, saran dan masukan penting atas LKPJ Bupati Tanjungjabung Barat tahun 2024,” ucap Wabup.
Lebih lanjut, Wabup Katamso mengatakan bahwa pemerintah daerah telah memaknai keputusan dan rekomendasi yang telah di sampaikan DPRD sebagai wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di kabupaten Tanjungjabung Barat.
“Seluruh rekomendasi, saran dan masukan yang telah disampaikan akan di telaah dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah, serta menjadi dasar dalam menyusun program dan kegiatan kedepan agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat,” katanya.
Wabup juga mengatakan bahwa pemerintah daerah menyadari bahwa masih terdapat tantangan, kekurangan, serta keterbatasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.
“Oleh karena itu kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan DPRD Tanjungjabung Barat akan terus kami jaga da tingkatkan, demi terwujudnya Tanjungjabung Barat yang Maju, Adil, dan Sejahtera,” tuturnya.
Kegiatan di lanjutkan dengan penyampai Laporan panitia Khusus III DPRD, Pengambilan keputusan DPRD, serta Penandatanganan berita acara dan pendapat akhir Bupati atas keputusan DPRD terhadap pembahasan rancangan perda kabupaten Tanjungjabung Barat tentang rencana pembangunan industri kabupaten Tanjab Barat tahun 2025-2045.
Merangin
Bupati Merangin Buka Festival Jaranan Nusantara 2025
Merangin – Bupati Merangin, H M Syukur diwakili Staf Ahli Bupati bidang Keuangan, Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan, Irsadi, bersama Ketua TP PKK Merangin, Hj Lavita Syukur membuka Festival Jaranan Nusantara (FJN) pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Pembukaan FJN 2025 dalam rangka Meranti Festival tersebut, ditandai pemukulan Gong oleh Hj Lavita Syukur didampingi Irsadi, di Lapangan Merpati Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang.
Tampak hadir, Camat Renah Pamenang Kusranto, para tokoh Keluarga Jawa Merangin dan ratusan warga yang antusias ingin menyaksikan FJN 2025 yang menjadi agenda rutin Desa Meranti setiap tahunnya tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Merangin sangat mengapresiasi dan dukungan penuh atas terselenggaranya Festival Jaranan Nusantara 2025 yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa Meranti dan Karang Taruna setempat tersebut,” ujar Bupati melalui Irsadi.
Dikatakan Irsadi, FJN sebagai upaya melestarikan budaya khas Kuda Lumping (Jaranan) yang merupakan warisan budaya Indonesia dan sekaligus sebagai wadah mengangkat potensi budaya serta ekonomi masyarakat Kabupaten Merangin.
Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat dan peserta dari berbagai Paguyuban Jaranan se-Indonesia, untuk menjadikan FJN 2025 sebagai momentum mempererat persatuan budaya, memperkuat identitas daerah.
Ketua TP PKK Merangin, Hj Lavita Syukur menambahkan, digelarnya FJN 2025 juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, melalui peningkatan aktivitas Usaha Makro Kecil Menengah (UMKM).
“Kami berharap agar FJN 2025 ini terus berlanjut secara berkesinambungan dan terus berkembang dari tahun ke tahunnya. Ini event besar yang dapat mengangkat peran Merangin khususnya Desa Meranti dalam melestarikan budaya nasional,” ujar Hj Lavita Syukur.
Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah terhadap pelestarian seni dan budaya tradisional lanjut Ketua TP PKK Merangin, FJN telah mendapat rekomendasi resmi dari Kementerian Kebudayaan RI, dengan melibatkan banyak paguyuban jaranan dari berbagai daerah di Indonesia.
Acara pembukaan FJN 2025 tersebut, berlangsung meriah diikuti Paguyuban Jaranan dari berbagai kecamatan di Merangin dan kabupaten/kota di Provinsi Jambi serta dari provinsi lainnya.
ADVERTORIAL
Wabup Batanghari Bakhtiar Hadiri Acara Pisah Sambut Kakanwil Ditjen PAS Jambi
Jambi – Wakil Bupati Batanghari, H Bakhtiar menghadiri acara pisah sambut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjen PAS) Provinsi Jambi, yang digelar di Griya Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi pada Jumat, 5 Desember 2025.
Wabup Bakhtiar hadir dalam acara ini sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi pemasyarakatan di wilayah Jambi. Turut hadir pula para kepala daerah se-Provinsi Jambi, jajaran Ditjen PAS, serta tamu undangan lainnya.
Acara pisah sambut menandai berakhirnya masa tugas Hidayat, A.Md. IP, S.H MM yang kini digantikan oleh Dr. TR Irwan Rahmat Gumilar, A.Md.IP, S.H, M.Si.
Wakil Gubernur Jambi, Drs H Abdullah Sani menyampaikan apresiasi mendalam kepada Hidayat atas kerja sama dan kontribusinya selama memimpin jajaran Pemasyarakatan di Provinsi Jambi.
“Selamat datang Bapak Irawan Rahmat Gumilar di Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Kepada Bapak Hidayat, selamat bertugas di tempat yang baru. Terima kasih atas kerja sama dan sinergisitas selama menjabat di Provinsi Jambi,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Hidayat menegaskan pisah sambut ini bukan sekadar perpisahan, melainkan proses penerusan estafet pengabdian dengan semangat baru menuju pelayanan pemasyarakatan yang semakin baik.
Sementara itu, Irwan Rahmat Gumilar memperkenalkan diri di hadapan tamu undangan dan menyampaikan komitmennya untuk membangun pemasyarakatan yang humanis dan kolaboratif.
Irwan menegaskan pentingnya dukungan dari Gubernur, Forkopimda, para bupati/wali kota, dan stakeholder lainnya demi mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin optimal di Provinsi Jambi.
Melalui kehadiran para kepala daerah dalam acara tersebut, termasuk Wakil Bupati Batanghari H Bakhtiar, Pemerintah Provinsi Jambi menunjukkan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Ditjen Pemasyarakatan dalam rangka peningkatan layanan pembinaan dan keamanan lembaga pemasyarakatan di seluruh kabupaten dan kota.
Acara ditutup dengan pemberian cenderamata dan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan harapan baru untuk pemasyarakatan di Provinsi Jambi.
ADVERTORIAL
Perkuat Sinergi dan Kolaborasi, Bupati Fadhil Arief Tandatangani Kesepakatan Bersama Kejaksaan Negeri Batanghari
Batanghari – Pemerintah Kabupaten Batanghari resmi menandatangani kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Batanghari terkait dengan pencegahan dan penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara pada Rabu, 3 Desember 2025.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief dan Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari, Erik Meza Nusantara.
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Batanghari agar berjalan transparan, profesional, serta bebas dari persoalan hukum.
Melalui kerja sama ini, Kejaksaan Negeri Batanghari akan memberikan pendampingan hukum, bantuan hukum, hingga tindakan litigasi apabila dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun proyek pembangunan daerah.
Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalisir potensi kekeliruan administrasi maupun sengketa hukum di kemudian hari.
“Kolaborasi ini sangat penting untuk menjamin seluruh proses pembangunan dan roda pemerintahan berjalan sesuai aturan. Dengan pendampingan kejaksaan, kita ingin memastikan kebermanfaatan bagi masyarakat sekaligus menghindari persoalan hukum,” ujar Bupati Fadhil Arief.
Acara penandatanganan tersebut turut dihadiri oleh Asisten III Setda Batanghari, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Muara Tembesi, para Kepala OPD, para camat, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

