Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Abdullah Sani Dampingi Mendikdasmen Abdul Mu’ti Resmikan BLUD SMK Negeri dan Serahkan CSR Untuk SLB di Provinsi Jambi

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M. Ed., melakukan kunjungan kerja ke SMK Negeri 4 Kota Jambi, Kamis, 24 Juli 2025.

Kunjungan ini bertujuan untuk meresmikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SMK Negeri Provinsi Jambi.

Dalam kunjungannya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti didampingi oleh Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Syamsurizal, Bunda PAUD Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jambi Hj. Iin Kurniasih, serta jajaran Kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Acara peresmian ini diawali dengan penyerahan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1372, 1373, 1383, 1384/KEP.GUB/PRKM-3.3/2024 oleh Wakil Gubernur Jambi tentang penerapan BLUD pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kota Jambi, SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Timur, SMK Negeri 4 Tanjung Jabung Timur dan terakhir SMK Negeri 5 Merangin.

Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PetroChina International Jabung Ltd kepada SLB Negeri Tanjung Jabung Timur merupakan bentuk komitmen bahwa setiap anak memiliki hak pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa terkecuali.

Dalam sambutan dan arahannya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan, sesuai dengan Asta Cita keempat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah berusaha meningkatkan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan.

“Melalui program Asta Cita, Pemerintah berfokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan mutu pendidikan,” ucapnya.

Mendikdasmen menuturkan, pendirian BLUD SMK Negeri ini merupakan kebijakan Nasional dalam memperkuat pendidikan vokasi yang adaptif terhadap kebutuhan industri.

“BLUD ini kita harapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih profesional dan mandiri, sekaligus meningkatkan kualitas kompetensi lulusan SMK agar siap bersaing di dunia kerja dan industri,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, Kementerian memiliki dua program prioritas yang menjadi pilar bagi pendidikan Indonesia menuju generasi unggul, inovatif dan berkarakter kuat.

“Pertama, kita punya program Revitalisasi Satuan Pendidikan, program ini bertujuan memperkuat fondasi pendidikan dasar dan menengah yang inklusif dan merata. Nantinya, lebih dari 11.000 satuan pendidikan akan kita perbaiki melalui dana APBN sebesar 16,9 Triliun. Tentunya akan dikelola melalui sistem swakelola, sehingga sekolah mengelola keuangannya sendiri, dengan harapan pengelolaan lebih efisien dan sekolah mampu menyerap tenaga kerja, serta dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar lingkungan sekolah,” ujar Abdul Mu’ti.

“Kedua, ada Digitalisasi Pendidikan, program ini memastikan tenaga pendidik memiliki kompetensi yang memadai sebagai penentu kualitas pendidikan. Kita akan memberikan bantuan 300.000 Smart TV bagi satuan pendidikan di seluruh Indonesia, kita juga akan memberikan pelatihan dan materi pembelajaran secara online yang nantinya akan ditampilkan pada Smart TV tersebut. Guru juga harus smart, jangan sampai culture lag, karena ini merupakan satu paket dalam meningkatkan mutu pendidikan,” tuturnya.

Sementara itu, Wagub Sani mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik program Kementerian dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

“Pemprov Jambi memiliki komitmen serius dalam meningkatkan pendidikan, sesuai dengan salah satu misi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan yakni memantapkan keberlanjutan pembangunan dan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

“Kita berharap dengan dibentuknya BLUD UPTD SMK Negeri ini akan memberikan dampak positif terhadap kemandirian sekolah, dengan berbagai produk yang dihasilkan dan dipasarkan nantinya, akan berdampak terhadap pemasukan sekolah itu sendiri,” tutur Wakil Gubernur Jambi itu.

Advertisement

ADVERTORIAL

Akses Ekonomi Jember Dipercepat, Jalur Jombang-Kencong Mulai Mulus Kembali

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember memantau pengerjaan pengaspalan jalan, Rabu (6/5/2026). (Foto: Istimewa)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi memulai proses pengaspalan jalan di jalur Jombang-Kencong guna menjawab keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur.

Pengerjaan yang sedang berlangsung ini mencakup peninggian badan jalan, pelebaran, hingga pengaspalan ulang di sejumlah titik strategis untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyatakan bahwa langkah ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperbaiki akses transportasi utama di Jember.

“Sebagian besar jalan provinsi yang sebelumnya dikeluhkan masyarakat kini mulai diperbaiki,” ungkapnya di sela-sela peninjauan, Rabu, 6 Mei 2026.

Ia menjelaskan bahwa perbaikan ini dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas, terutama pada area yang rawan kerusakan akibat beban kendaraan dan drainase yang buruk.

Menurut Gus Fawait, perbaikan jalan ini sangat krusial karena volume kendaraan di wilayah Jember, khususnya jalur Tanggul hingga Mangli, terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya.

“Perbaikan dilakukan bertahap. Fokusnya memperlancar mobilitas warga dan mengurangi kerusakan akibat genangan maupun kendaraan berat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa infrastruktur yang memadai akan menjadi motor penggerak utama bagi aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Di akhir kunjungannya, Gus Fawait memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas sinergi yang terjalin dalam mempercepat pembangunan di wilayahnya.

“Saya mewakili masyarakat Jember mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur dan seluruh jajaran. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut,” tutur Gus Fawait.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Tak Serumit yang Dibayangkan, Warga Buktikan Urus Sertifikat Tanah Sendiri Lebih Mudah

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID,  Tangerang – Mengurus sertifikat tanah secara mandiri semakin menjadi pilihan masyarakat. Dengan datang langsung ke Kantor Pertanahan, masyarakat dapat mengetahui alur, persyaratan, hingga estimasi proses secara lebih transparan, sekaligus menghindari risiko penipuan jika menggunakan calo.

Pengalaman itu dirasakan oleh Zakia (48), warga dari Kabupaten Tangerang yang pernah coba menggunakan jasa calo untuk membantunya menyelesaikan urusan tanahnya. Namun, informasi yang ia peroleh justru membuat urusannya tak selesai.

“Saya mau mengurus perbaikan nama di sertifikat lewat kuasa, tapi bermasalah. Sudah sejak tahun lalu tidak selesai. Akhirnya saya putuskan urus sendiri. Setelah saya datang langsung, ternyata dijelaskan cukup melengkapi dokumen seperti KTP dan KK, lalu mengikuti alur yang ada di loket,” kata Zakia saat ditemui di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Awalnya, Zakia sempat membayangkan pelayanan yang berbelit dan harus berpindah-pindah loket. Namun setelah datang langsung, layanan yang diterima justru berbeda dari yang dibayangkan.

“Tadinya saya agak cemas karena belum pernah urus sendiri. Tapi setelah datang, ternyata prosesnya tidak rumit, tempatnya nyaman, dan petugasnya juga komunikatif. Saya sempat berpikir harus mencari tahu sendiri alurnya, tapi justru sejak awal sudah dibantu dan diarahkan,” ujar Zakia.

Dari hasil konsultasi dengan petugas loket di Kantor Pertanahan, Zakia mendapatkan bukan hanya kejelasan, namun juga ketenangan setelah paham proses perbaikan data tidak serumit yang diperkirakan. Seluruh informasi itu ia dapatkan hanya dengan sekali mendatangi satu loket di Kantor Pertanahan.

Pengalaman serupa juga dirasakan oleh Febri (37), yang tengah mengurus peningkatan status sertipikat rumahnya dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM). Ia memilih mengurus sendiri karena merasa tidak memerlukan jasa perantara yang justru menambah biaya.

Febri menuturkan, informasi terkait tahapan layanan hingga mekanisme pembayaran disampaikan secara jelas sehingga membuatnya lebih yakin untuk mengurus peningkatan status tanahnya secara mandiri.

“Karena ini tanah milik saya sendiri, saya tidak perlu kuasa atau calo karena pasti ada biaya tambahan. Kebetulan saya punya waktu, jadi lebih baik urus sendiri. Pelayanannya juga bagus,” tuturnya.

Kementerian ATR/BPN terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan pertanahan secara mandiri. Selain pada hari kerja umum, yaitu Senin-Jumat, Kementerian ATR/BPN juga sudah menyediakan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Layanan ini berlangsung pada Sabtu-Minggu yang dikhususkan bagi masyarakat mengurus urusan tanah secara mandiri. (DR/JR)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gus Fawait Resmikan MPP Mini di Tanggul, Mudahkan Urusan Administrasi Warga Jember Barat

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember meninjau fasilitas pelayanan publik di Kecamatan Tanggul. (Foto: DETAIL/Istimewa)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, resmi mengoperasikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di Kecamatan Tanggul pada Senin, 4 Mei 2026.

Hal tersebut sebagai langkah nyata untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat di wilayah barat.

Kehadiran fasilitas ini menjadi solusi bagi warga di wilayah Tanggul, Sumberbaru, dan sekitarnya agar tidak lagi perlu menempuh perjalanan jauh ke pusat kota hanya untuk mengurus administrasi dasar.

“Warga Tanggul maupun Sumberbaru kini tidak perlu jauh-jauh ke kota hanya untuk mengurus administrasi dasar. Cukup datang ke kecamatan,” ujar Gus Fawait.

Peresmian yang berlangsung khidmat dengan santunan anak yatim ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Jember Ahmad Halim beserta jajaran kepala OPD dan perangkat desa setempat.

Gus Fawait menegaskan bahwa MPP Mini ini diproyeksikan sebagai “Pemkab Mini”, di mana para kepala dinas akan dijadwalkan berkantor langsung di sana secara bergantian untuk memastikan pelayanan berjalan cepat dan efektif.

Selain itu, Pemkab Jember juga menggandeng Pengadilan Negeri Jember untuk menghadirkan layanan administrasi kependudukan berbasis daring melalui Zoom, sehingga masyarakat yang membutuhkan putusan pengadilan tidak perlu lagi repot bolak-balik ke kantor pengadilan di kota.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus utama dalam mendukung kehadiran layanan publik ini.

Gus Fawait mengungkapkan bahwa rencana anggaran 2026-2027 telah mencakup pelebaran serta pengaspalan jalan poros Tanggul-Mangli.

Tak berhenti di situ, Alun-Alun Tanggul juga akan direvitalisasi dengan tambahan konsep street food mini guna mendongkrak ekonomi para pelaku UMKM lokal.

“Kami ingin pemerataan pelayanan dan pembangunan benar-benar dirasakan seluruh masyarakat Jember, termasuk pelaku UMKM,” tutur Gus Fawait.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs