Jambi – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH mengungkapkan kepada pengusaha untuk membantu pemerintah dalam membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jambi. Hal tersebut diungkapkannya ketika meresmikan SPPG Yayasan Lazuardi Kendari bertempat di JI. Nusa Indah 2 No. 23 Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatam Telanaipura, Kota Jambi, Senin, 28 Juli 2025.

“Pertama-tama, saya ingin menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas inisiatif Yayasan Lazuardi dalam membangun SPPG. Keberadaan SPPG ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi, dan kami perlu memberikan dukungan penuh terhadapnya. Penambahan SPPG di Kota Jambi ini sangat penting, mengingat target kita adalah mencapai 380 titik diseluruh Provinsi Jambi. Hingga saat ini, titik yang terverifikasi dan beroperasi baru mencapai 165, yang berarti masih ada kekurangan sekitar 215 titik,” ujar Gubernur Al Haris.

“Kami berharap mitra kami dapat meningkatkan jumlah dapur-dapur yang mereka kelola. Dengan batas maksimal 10 unit SPPG per yayasan, kami yakin hal ini dapat dicapai. Kami menyadari bahwa tantangan dilapangan memang cukup besar dalam membangun SPPG, sehingga peran mitra sangat krusial dalam menambah jumlah unit. Sesuai dengan harapan pemerintah dan Bapak Prabowo, kami berupaya agar seluruh wilayah dapat terjangkau oleh program ini pada akhir tahun ini. Saat ini, selain Kota Jambi yang sudah beroperasi, terdapat juga satu titik di Sungai Penuh. Kami mendorong agar daerah-daerah lain segera menyusul, sehingga target realisasi di Jambi pada akhir tahun ini dapat tercapai,” tuturnya.

Gubernur Al Haris menyampaikan, pencapaian target pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia pada akhir tahun 2025. Meskipun terdapat tantangan, koordinasi telah dilakukan dengan Kepala Badan Gizi Nasional untuk mengatasi kendala terkait lokasi dan pengelolaan.

“Kami menyadari bahwa pencapaian target ini memerlukan pendekatan yang fleksibel, terutama didaerah 3T. Sebagai contoh, pembangunan fasilitas dilokasi yang sulit dijangkau seperti daerah pedalaman, memerlukan solusi yang lebih adaptif. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar Camat dan Kepala Desa diberikan peran dalam pengelolaan, termasuk memanfaatkan fasilitas yang ada seperti kantor desa yang tidak terpakai. Kami juga akan mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan pelayanan yang efektif bagi masyarakat didaerah terpencil,” katanya.

Selanjutnya, Gubernur Al Haris juga menyampaikan bahwa proporsi anak-anak miskin saat ini masih tergolong tinggi, khususnya di wilayah pedesaan, termasuk daerah 3T yang menjadi fokus utama. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi berupaya keras, sebagaimana yang telah dilakukan di Kerinci dengan satu lokasi yang telah rampung dan satu lagi dalam tahap persiapan di Tanah Kampung dan Kayu Aro, yang diharapkan selesai pada bulan Agustus. Sementara itu, wilayah lain seperti Batang Hari, Sarolangun, Merangin, dan lainnya masih dalam tahap pengembangan.

Gubernur Al Haris menuturkan bahwa Pemerintah secara langsung memantau kondisi anak-anak yang menghadapi tantangan, namun menunjukkan semangat luar biasa dalam memanfaatkan makanan yang ada. Hal ini sangat penting bagi anak-anak, khususnya mereka yang berada di daerah pedesaan, termasuk anak-anak usia dini di PAUD. “Dapat dibayangkan, pada pagi hari, ibu mereka mungkin tidak memiliki beras untuk memasak, dan kami merasakan empati terhadap situasi tersebut,” tuturnya.

Selanjutnya, Gubernur Al Haris mengimbau SPPI Regional Jambi untuk memfasilitasi proses administrasi SPPG yang sesuai dengan standar BGN guna memastikan pencapaian target sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

“Kami mengantisipasi kelancaran seluruh proses. Untuk memfasilitasi, saya telah berkoordinasi dengan adinda Adit dan tim. Kami memohon persetujuan dan dukungan penuh untuk mengatasi kekurangan standar yang ada, mengingat urgensi percepatan pembangunan. Dengan komitmen bersama, kami optimis proses ini akan berjalan lancar, sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai oleh Polda. Penyesuaian pada beberapa tahapan awal diharapkan dapat diakomodasi. Selain itu, kami berharap SPPG ini dapat membuka peluang kerja bagi generasi muda kita, mengingat tantangan yang ada saat ini,” ucap Gubernur Al Haris.

Selain itu Gubernur Al Haris juga mengimbau agar proses pengadaan bahan baku MBG sebaiknya dilakukan di Jambi guna mengoptimalkan dampak positif terhadap perputaran ekonomi.

“Dengan mempertimbangkan kemitraan kita, jika mitra melakukan pembelian barang di luar Jambi dengan harga yang mungkin lebih kompetitif, hal ini tentu saja tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Jambi. Sebagai contoh, jika ada pembelian sayuran di Bengkulu yang mungkin lebih murah, hal ini tidak akan memberikan efek positif,” ujarnya.

“Dengan demikian, kami akan menjalin kemitraan strategis dengan petani lokal. Saya akan mengarahkan tim untuk memberikan rekomendasi mengenai komoditas yang potensial untuk dijamin dan didistribusikan kepada seluruh mitra. Beberapa contoh komoditas yang patut dipertimbangkan meliputi cabai, kentang, bawang, beras, serta minyak sayur. Kami juga memiliki minyak goreng merek Vipco, produk lokal Jambi, yang dapat menjadi opsi menarik bagi mitra dengan potensi kerja sama khusus untuk memperoleh harga yang kompetitif. Pada intinya, kami berupaya agar dana yang dialokasikan oleh Bapak Presiden dapat berputar di wilayah Jambi, sehingga nilai sebesar 3,1 triliun rupiah tersebut dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan aspek lainnya di Jambi,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota jambi Dr. dr. Maulana, MKM mengatakan, Pemerintah Kota Jambi menyampaikan dukungan penuh dan apresiasi kepada Ketua Yayasan atas investasi signifikan yang berorientasi pada sumber daya manusia. Dengan rasio 50 tenaga kerja per SPPG, dampak positifnya sangat luas, tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi.

“Hal ini akan memberikan manfaat bagi produsen telur ayam, tahu, tempe, dan sayuran. Penyerapan 2000 tenaga kerja diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran terbuka,” kata Wali Kota Maulana.

Sementara itu, Ketua Regional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Jambi Adityo Wirapranatha, S.Sos., M.Han., melaporkan, sehubungan dengan perkembangan pembangunan Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jambi, saat ini terdapat 165 titik yang telah memasuki tahap persiapan dan operasional. Khususnya di Kota Jambi, 42 titik SPPG telah beroperasi. Pembangunan SPPG ini merupakan hasil kolaborasi Mitra Mandiri sebagai kontribusi masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung program aplikasi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto.

“Kami menyampaikan apresiasi yang tulus atas kontribusi dan dukungan dari seluruh mitra. Bapak Presiden memberikan apresiasi yang tinggi terhadap program ini dan berharap seluruh penerima manfaat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak sekolah, dapat merasakan manfaatnya. Sebagai bagian dari upaya pencapaian target pembangunan 382 titik SPPG di Provinsi Jambi, kami memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan seluruh penerima manfaat dapat memperoleh manfaat optimal dari program makan bergizi gratis ini,” katanya.