ADVERTORIAL
Sekda: IBI Garda Terdepan Jaga Kesehatan Ibu dan Anak
Jambi – Gubernur Jambi yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, SH., MH., mengatakan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) adalah garda terdepan dalam menjaga kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikannya pada Fun Walk/Jalan Santai dan Puncak HUT IBI, bertempat di Halaman Kantor Gubernur Jambi,Telanaipura, Kota Jambi, Minggu kemarin, 27 Juli 2025 pagi.
“Pada kesempatan ini, saya mewakili Bapak Gubernur. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 kepada Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Jambi. Hari ini merupakan hari yang membahagiakan bagi para bidan, dan saya harap Bapak/Ibu dapat menikmati kebahagiaan ini. Kedua, atas nama Pemerintah Provinsi, kami mengapresiasi kinerja para bidan selama ini yang telah berdedikasi dan mengabdi untuk negeri ini, khususnya dalam memberikan pelayanan penyelamatan bagi ibu dan anak dalam proses persalinan. Kami juga mengapresiasi keterlibatan bidan dalam penanganan masalah stunting, yang merupakan bagian dari upaya kami untuk memberikan peran yang lebih luas kepada bidan,” ujar Sekda Sudirman.
“Ketiga, kami berharap kebersamaan dan kekompakan yang telah terjalin dapat terus dijaga dengan baik, karena hal ini merupakan aset daerah yang berpotensi menjadi aset nasional untuk kemajuan Provinsi Jambi maupun Indonesia,” katanya.
Dalam sambutan dan arahannya tersebut, Sekda Sudirman yang mewakili Gubernur Jambi menyampaikan bahwa Bidan merupakan garda terdepan dalam menjaga martabat perempuan. Tidak hanya membantu persalinan, tetapi juga memberikan edukasi/konseling KB, edukasi kesehatan seksual remaja, pencegahan kehamilan berisiko, serta penanganan kasus kekerasan berbasis gender.
“Tema yang diangkat pada tahun ini, “Peran Strategis Bidan dalam Memenuhi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan di Setiap Kondisi Krisis, Menuju Indonesia Emas 2045″, menuntut perhatian dan komitmen bersama dari kita semua. Sebagaimana diketahui, kesehatan seksual dan reproduksi merupakan hak dasar perempuan yang krusial dan harus dijamin oleh negara,” katanya.
“Dalam konteks ini, Bidan berperan penting sebagai lebih dari sekadar penyedia layanan kesehatan, namun juga sebagai advokat hak-hak perempuan, konselor psikososial, dan agen perubahan sosial. Mereka memberikan bantuan dan pelayanan tanpa batas, mengatasi tantangan geografis, keterbatasan logistik, serta risiko keselamatan, demi memastikan setiap ibu mendapatkan pertolongan saat melahirkan, remaja tidak kehilangan arah, dan hak-hak reproduksi terlindungi,” ujarnya.
Kemudian Sekda Sudirman mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jambi memandang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai mitra strategis dalam upaya akselerasi pencapaian target pembangunan kesehatan. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen melalui salah satu program prioritas, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Primer dan Kualitas Pendidikan, serta Program Jaringan Majukan Jambi (PRO-JAMBI) melalui menu PRO-JAMBI SEHAT, yang mencakup Jaminan Kesehatan melalui BPJS bagi Keluarga Miskin; Bantuan Gizi bagi Ibu Hamil, Balita, dan Remaja; serta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer bagi masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Jambi menyadari bahwa pembangunan kesehatan memerlukan kolaborasi yang efektif. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor, memberikan dukungan kepada tenaga bidan, serta membuka peluang bagi inovasi dan pengembangan berkelanjutan,” tuturnya.
“Hari ini kita menyatukan langkah kita dalam jalan santai bersama 1.800 peserta sebagai bentuk kebersamaan antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Sekaligus, kita akan melaksanakan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan syukur atas usia ke-74 tahun IBI, yang telah menjadi bagian dari denyut kehidupan bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PD IBI Provinsi Jambi Bdn. Dewi Nopiska Lilis. S.SiT. M.Keb., melaporkan kegiatan terkait penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-74. Tema yang diusung adalah “Peran Strategis Bidan dalam Memenuhi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan di Setiap Kondisi Krisis, Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam konteks ini, peran bidan sangat krusial, terutama dalam situasi krisis, dengan menekankan sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kesehatan masyarakat melalui proses kehamilan, persalinan, nifas, serta perawatan bayi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan fisik dan mental yang optimal,” katanya.
“Pada puncak perayaan ini, kita berkumpul dalam acara yang dihadiri oleh 1.800 peserta. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur dan dinas terkait atas kerja sama yang profesional. Penghargaan juga kami sampaikan kepada panitia yang luar biasa serta mitra yang telah mendukung kegiatan ini,” tuturnya.
“Mari kita nikmati rangkaian kegiatan ini dengan semangat dan kegembiraan, menjaga kesehatan, mempererat kebersamaan, serta menjadikan momen ini sebagai inspirasi untuk terus berkontribusi dalam pembangunan kesehatan bangsa. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu, khususnya Ibu-ibu PC dari luar kota dan para bidan desa yang hadir,” katanya.
Kegiatan yang berlangsung dengan sukses dan meriah ini ditandai dengan pelepasan balon ke udara dan pemotongan tumpeng. Selain itu dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pemberian penghargaan kepada para sesepuh bidan.
Turut Hadir dalam kegiatan ini Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hj. Hesti Haris, Direktur Umum RSUD Raden Mattaher, Kepala Perguruan Tinggi Kesehatan Di Provinsi Jambi, para peserta dan tamu undangan lainnya.
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Buka Pendaftaran Pemasangan Listrik Gratis Bagi Warga Kurang Mampu
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember membuka pendaftaran program pemasangan listrik gratis bagi warga kurang mampu mulai awal Maret 2026.
Pendaftaran bisa melalui nomor narahubung Wadul Gus’e 0811-3031-1188 dan tautan https://s.id/DaftarListrikGratisJember.
Program ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam membantu warga kurang mampu untuk memperoleh pemasangan listrik tanpa biaya.
Pemkab Jember mengarahkan masyarakat yang memenuhi kriteria segera menghubungi nomor yang telah disediakan atau mengisi formulir secara daring melalui tautan resmi tersebut agar proses pengajuan bisa segera diproses.
Untuk mengikuti program ini, warga wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- Fotokopi KTP Pemohon
- Surat Kartu Keluarga (KK)
- Surat Keterangan Tidak Mampu/Terdaftar DTKS
- Mengisi Formulir Pendaftaran
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memastikan program ini tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun.
Ia memastikan pemasangan listrik dilakukan secara gratis bagi warga yang lolos verifikasi.
“Gratis! Daftarnya ke nomor ini (0811-3031-1188). Semua karena cinta,” kata Gus Fawait dari tanah suci Mekkah, Selasa, 3 Maret 2026.
Terkait waktu realisasi, Gus Fawait menyampaikan pemasangan listrik gratis menyesuaikan jumlah pendaftar dan proses lanjutan yang berjalan.
“Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan (pemasangan listrik gratis, red). Nanti kalau jumlahnya banyak bisa multiyears (tahun jamak, red),” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan program ini berjalan berkat dukungan dua anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi dan Kawendra Lukistian, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait untuk warga Jember.
Pemkab Jember memproses setiap pendaftar yang masuk melalui nomor telepon maupun tautan resmi sesuai prosedur.
Program ini membuka akses bagi warga kurang mampu di Jember untuk memperoleh sambungan listrik gratis melalui kolaborasi pemerintah daerah dan pihak terkait.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Dari Mekkah, Gus Fawait Tegaskan Standar Layanan SPPG Jember
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, memberi arahan kepada Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Jember melalui Zoom dari Tanah Suci Mekkah, dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas di Pendapa Wahyawibawagraha pada Senin malam, 2 Maret 2026.
Perwakilan masing-masing SPPG hadir langsung di pendapa untuk mengikuti rapat tersebut.
Gus Fawait mengikuti jalannya koordinasi meski sedang menjalani ibadah umrah.
Dalam arahannya, ia menyampaikan hasil evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pelaksanaan program di Jember.
Ia menyebut BGN menjatuhkan sanksi kepada dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan.
“Bagi dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka akan ada sanksi tegas dari BGN,” katanya saat memberikan arahan via zoom, Senin, 2 Maret 2026.
Gus Fawait juga mengungkapkan adanya tiga dapur di Jember yang terkena sanksi suspend akibat ketidaksesuaian menu selama Ramadan.
“Kemarin saya dapat kabar, ada 3 dapur yang di suspend oleh BGN, karena dinilai memberikan menu yang tidak sesuai selama Ramadan ini,” ujarnya.
Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Jember mendukung langkah BGN dalam menjaga mutu layanan program gizi.
“Saya sebagai kepala daerah tentu mendukung keputusan dari BGN,” ucapnya.
Gus Fawait meminta seluruh pengelola SPPG fokus memperbaiki layanan agar tidak ada lagi dapur yang menerima sanksi.
“Saya berharap tidak ada lagi dapur yang di suspend oleh BGN. Ayo berikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kita,” katanya.
Ia juga menyampaikan rencana pemberian penghargaan pada akhir tahun bagi SPPG dengan kinerja terbaik.
“Nanti kita akan berikan awarding di akhir tahun, bagi SPPG di Jember yang memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Dorong Pj Kades Patemon Terbitkan Perkades APBDes demi Pulihkan Layanan Desa
DETAIL.ID, Jember – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya, menyarankan Penjabat (Pj) Kepala Desa Patemon segera menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang APBDes di Desa Patemon.
Hal tersebut sebagai langkah mengatasi kelumpuhan layanan pemerintahan akibat mandeknya pembahasan Perdes APBDes bersama BPD.
Langkah ini menjadi solusi darurat agar operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran gaji perangkat desa, tetap berjalan meski belum ada persetujuan bersama terkait Perdes APBDes.
Adi Wijaya merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Perkades dalam kondisi tertentu.
“Dalam hal Perdes APBDes belum ada proses pembahasan atau persetujuan bersama, maka teman-teman bisa menggunakan Perkades APBDes untuk mencairkan belanja operasionalnya. Jadi, gaji dan lain sebagainya itu bisa dibayarkan,” ujar Adi Wijaya, Senin, 2 Maret 2026.
Menurut Adi, opsi Perkades APBDes menjadi langkah jangka pendek paling realistis guna memastikan kebutuhan dasar organisasi pemerintahan desa tetap berjalan demi pelayanan kepada masyarakat.
DPMD Jember juga melakukan koordinasi gabungan bersama unsur Forkopimda serta melibatkan Muspika Pakusari untuk mengawal proses tersebut.
Selain itu, DPMD siap menurunkan sumber daya manusia guna memberikan bimbingan teknis apabila dibutuhkan oleh pihak desa maupun kecamatan.
“DPMD siap untuk memfasilitasi. Jika memang masih membutuhkan panduan, kami akan turunkan sumber daya kami maupun bisa langsung berkonsultasi di kantor kami,” kata Adi Wijaya.
Reporter: Dyah Kusuma


