Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Al Haris Dorong Percepatan Pembangunan dan Implementasi Program MBG di Daerah Pelosok

DETAIL.ID

Published

on

Tebo – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menekankan pentingnya percepatan pembangunan fasilitas Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah-wilayah terpencil, khususnya yang sulit dijangkau dan memiliki akses terbatas. Ia juga meminta Bupati Tebo untuk tidak hanya fokus pada pembangunan di wilayah kota, tetapi lebih mengutamakan daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja dalam rangka Rakor Gubernur Jambi dengan Bupati Tebo, Forkopimda dan Seluruh Kepala OPD beserta Camat se-Kabupaten Tebo yang diselenggarakan di Rumah Dinas Bupati Tebo, Selasa, 5 Agustus 2025 malam.

“Untuk pembangunan dana pusat, pada jalur pertama ini diusulkan tiga lokasi. Saya berharap Pak Bupati mencari lokasi-lokasi yang benar-benar sulit dijangkau. Misalnya, di daerah kecamatan yang aksesnya terbatas. Program ini didukung dana sebesar Rp. 2 miliar per bangunan,” ujar Gubernur Haris.

Gubernur Al Haris juga menyampaikan bahwa program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun ini. Oleh karena itu, ia mendorong para camat dan kepala desa agar diberikan ruang untuk membangun fasilitas tersebut di wilayahnya masing-masing. “Kalau hanya mengandalkan pihak mitra, tentu akan sulit karena membutuhkan dana besar. Saya sudah minta kepada Kepala Badan Gizi agar membuka peluang bagi camat dan kades, tetapi sampai sekarang belum ada respons,” katanya.

Lebih lanjut, Gubernur Al Haris menceritakan pengalamannya saat mengunjungi Kota Sungai Penuh. Ia terkesan melihat antusiasme anak-anak dalam menyambut program MBG. “Saya pikir anak-anak kota mungkin kehidupannya sudah cukup, tapi saat saya masuk ke sekolah jam 11.00, semua nasi sudah habis. Anak-anak bilang makanannya enak. Artinya, kalau di kota saja seperti itu, apalagi di desa-desa yang angka kemiskinannya lebih tinggi. Maka program ini sangat layak dipercepat,” tuturnya.

Gubernur Al Haris juga mengingatkan pentingnya sinergi antara Bupati dan Wakil Bupati dalam mengawal visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten. Menurutnya, Bupati adalah pengambil kebijakan dan pemilik political will, Wakil Bupati sebagai pengawal visi dan misi, sementara Sekda bertugas mengoperasionalkan program-program tersebut bersama seluruh jajaran perangkat daerah.

“Wakil Bupati silakan memantau dan mengawasi jalannya program. Lihat apakah pejabat sudah bekerja sesuai arahan visi misi. Sekda memastikan semuanya berjalan sesuai target. Ukuran keberhasilan nanti akan terlihat dari nilai SAKIP, apakah program-program mengarah pada tujuan kepala daerah,” ujarnya.

Gubernur Al Haris menambahkan bahwa indikator keberhasilan pemerintah daerah juga akan tercermin dari nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang menjadi “rapor” kepala daerah di Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran untuk bekerja keras meningkatkan nilai LPPD setiap tahunnya.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga meminta percepatan pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih. Ia memahami adanya kekhawatiran bahwa koperasi dapat mengganggu usaha kecil masyarakat seperti warung kelontong, namun ia menekankan bahwa keberadaan koperasi desa harus diarahkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, bukan justru menjadi pesaing yang merugikan.

Tak kalah penting, Gubernur Al Haris juga menyoroti persoalan stunting yang masih menjadi tantangan besar di Provinsi Jambi. Ia menyebutkan bahwa angka stunting sempat mengalami kenaikan, dan meminta para pejabat, camat, hingga kepala OPD untuk menjadi bapak asuh anak-anak stunting di wilayahnya masing-masing.

“Kita ini sedang dipantau langsung oleh kementerian. Jadi mohon betul percepatannya. Karena hari ini angka kemiskinan dan pengangguran sudah mulai membaik, tinggal stunting yang harus terus kita tekan,” tuturnya.

Sebelumnya, Bupati Tebo Agus Rubiyanto, SE., MM menyampaikan bahwa kehadiran Gubernur Jambi tidak hanya sebatas menjalankan agenda pemerintahan, tetapi juga mencerminkan sinergi dan komitmen bersama dalam membangun Provinsi Jambi yang lebih baik.

“Kami juga mengapresiasi perhatian dan dukungan Gubernur terhadap program pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta pengembangan potensi unggulan, termasuk kebun tebu yang dinilai memiliki peran penting di wilayah tersebut,” ujarnya.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Buka Pendaftaran Pemasangan Listrik Gratis Bagi Warga Kurang Mampu

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember membuka pendaftaran program pemasangan listrik gratis bagi warga kurang mampu mulai awal Maret 2026.

Pendaftaran bisa melalui nomor narahubung Wadul Gus’e 0811-3031-1188 dan tautan https://s.id/DaftarListrikGratisJember⁠.

Program ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam membantu warga kurang mampu untuk memperoleh pemasangan listrik tanpa biaya.

Pemkab Jember mengarahkan masyarakat yang memenuhi kriteria segera menghubungi nomor yang telah disediakan atau mengisi formulir secara daring melalui tautan resmi tersebut agar proses pengajuan bisa segera diproses.

Untuk mengikuti program ini, warga wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:

  1. Fotokopi KTP Pemohon
  2. Surat Kartu Keluarga (KK)
  3. Surat Keterangan Tidak Mampu/Terdaftar DTKS
  4. Mengisi Formulir Pendaftaran

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memastikan program ini tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun.

Ia memastikan pemasangan listrik dilakukan secara gratis bagi warga yang lolos verifikasi.

“Gratis! Daftarnya ke nomor ini (0811-3031-1188). Semua karena cinta,” kata Gus Fawait dari tanah suci Mekkah, Selasa, 3 Maret 2026.

Terkait waktu realisasi, Gus Fawait menyampaikan pemasangan listrik gratis menyesuaikan jumlah pendaftar dan proses lanjutan yang berjalan.

“Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan (pemasangan listrik gratis, red). Nanti kalau jumlahnya banyak bisa multiyears (tahun jamak, red),” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan program ini berjalan berkat dukungan dua anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi dan Kawendra Lukistian, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait untuk warga Jember.

Pemkab Jember memproses setiap pendaftar yang masuk melalui nomor telepon maupun tautan resmi sesuai prosedur.

Program ini membuka akses bagi warga kurang mampu di Jember untuk memperoleh sambungan listrik gratis melalui kolaborasi pemerintah daerah dan pihak terkait.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Dari Mekkah, Gus Fawait Tegaskan Standar Layanan SPPG Jember

DETAIL.ID

Published

on

Rapat Koordinasi SPPG Jember, Senin (2/3/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, memberi arahan kepada Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Jember melalui Zoom dari Tanah Suci Mekkah, dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas di Pendapa Wahyawibawagraha pada Senin malam, 2 Maret 2026.

Perwakilan masing-masing SPPG hadir langsung di pendapa untuk mengikuti rapat tersebut.

Gus Fawait mengikuti jalannya koordinasi meski sedang menjalani ibadah umrah.

Dalam arahannya, ia menyampaikan hasil evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pelaksanaan program di Jember.

Ia menyebut BGN menjatuhkan sanksi kepada dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan.

“Bagi dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka akan ada sanksi tegas dari BGN,” katanya saat memberikan arahan via zoom, Senin, 2 Maret 2026.

Gus Fawait juga mengungkapkan adanya tiga dapur di Jember yang terkena sanksi suspend akibat ketidaksesuaian menu selama Ramadan.

“Kemarin saya dapat kabar, ada 3 dapur yang di suspend oleh BGN, karena dinilai memberikan menu yang tidak sesuai selama Ramadan ini,” ujarnya.

Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Jember mendukung langkah BGN dalam menjaga mutu layanan program gizi.

“Saya sebagai kepala daerah tentu mendukung keputusan dari BGN,” ucapnya.

Gus Fawait meminta seluruh pengelola SPPG fokus memperbaiki layanan agar tidak ada lagi dapur yang menerima sanksi.

“Saya berharap tidak ada lagi dapur yang di suspend oleh BGN. Ayo berikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kita,” katanya.

Ia juga menyampaikan rencana pemberian penghargaan pada akhir tahun bagi SPPG dengan kinerja terbaik.

“Nanti kita akan berikan awarding di akhir tahun, bagi SPPG di Jember yang memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Dorong Pj Kades Patemon Terbitkan Perkades APBDes demi Pulihkan Layanan Desa

DETAIL.ID

Published

on

Kepala DPMD Jember, Adi Wijaya. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya, menyarankan Penjabat (Pj) Kepala Desa Patemon segera menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang APBDes di Desa Patemon.

Hal tersebut sebagai langkah mengatasi kelumpuhan layanan pemerintahan akibat mandeknya pembahasan Perdes APBDes bersama BPD.

Langkah ini menjadi solusi darurat agar operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran gaji perangkat desa, tetap berjalan meski belum ada persetujuan bersama terkait Perdes APBDes.

Adi Wijaya merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Perkades dalam kondisi tertentu.

“Dalam hal Perdes APBDes belum ada proses pembahasan atau persetujuan bersama, maka teman-teman bisa menggunakan Perkades APBDes untuk mencairkan belanja operasionalnya. Jadi, gaji dan lain sebagainya itu bisa dibayarkan,” ujar Adi Wijaya, Senin, 2 Maret 2026.

Menurut Adi, opsi Perkades APBDes menjadi langkah jangka pendek paling realistis guna memastikan kebutuhan dasar organisasi pemerintahan desa tetap berjalan demi pelayanan kepada masyarakat.

DPMD Jember juga melakukan koordinasi gabungan bersama unsur Forkopimda serta melibatkan Muspika Pakusari untuk mengawal proses tersebut.

Selain itu, DPMD siap menurunkan sumber daya manusia guna memberikan bimbingan teknis apabila dibutuhkan oleh pihak desa maupun kecamatan.

“DPMD siap untuk memfasilitasi. Jika memang masih membutuhkan panduan, kami akan turunkan sumber daya kami maupun bisa langsung berkonsultasi di kantor kami,” kata Adi Wijaya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs