Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Hesnidar Haris Tekankan Penguatan PKK dari RT, RW, Hingga Dasa Wisma Dalam Bimtek Se-Provinsi Jambi

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hj. Hesnidar Haris, SE (Hesti Haris), menegaskan pentingnya penguatan PKK yang dimulai dari tingkat RT, RW, Dasa Wisma hingga kabupaten/kota. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengurus TP-PKK Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jambi, dengan fokus pada penguatan kelembagaan, administrasi, serta pemahaman 10 Program Pokok PKK. Acara ini digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Rabu, 20 Agustus 2025 pagi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Bidang Perekonomian Setda Provinsi Jambi Johansyah, Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota, serta jajaran pengurus TP-PKK se-Provinsi Jambi.

Dalam sambutan dan arahannya Hj. Hesti Haris menegaskan bahwa garda terdepan dari Gerakan PKK adalah PKK di tingkat RT, RW, dan Dasa Wisma. “Ke depan, ketiga elemen inilah yang benar-benar diminta untuk kita aktifkan bersama. Karena itu, pada kesempatan hari ini kita bekali terlebih dahulu dengan informasi dan ilmu yang dapat disampaikan serta disebarluaskan hingga ke tingkat bawah,” ujar Hj. Hesti Haris.

Pada kesempatan tersebut Hj. Hesti Haris menyampaikan hasil Rakernas X PKK yang telah digelar secara nasional. Dari Rakernas tersebut, ditetapkan tiga dokumen utama sebagai acuan pelaksanaan Gerakan PKK, yaitu Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025–2029, Strategi Gerakan PKK, serta Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK.

Dikatakan Hj. Hesti Haris, Rakernas X PKK juga menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, antara lain usulan revisi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020. Revisi tersebut mencakup penyesuaian masa jabatan Ketua TP-PKK Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, penambahan unsur Wakil Ketua dan Sekretaris pada struktur TP-PKK Provinsi serta Kabupaten/Kota, serta penguatan peran Kelompok Dasawisma dengan diintegrasikan kedalam struktur kelembagaan resmi.

“Mulai dari provinsi, kabupaten, hingga kota, bidang kelembagaan PKK harus menyesuaikan dengan keputusan terbaru tersebut. Walaupun rumusan kepengurusan baru masih dalam proses, sementara ini kita tetap mengikuti arahan pusat, termasuk terkait struktur organisasi dan tata kelola kelembagaan,” ujar Hj. Hesti Haris.

Selain kelembagaan, Ketua TP-PKK Provinsi Jambi tersebut juga menekankan pentingnya penguatan administrasi melalui penerapan aplikasi Si Gadis Jambi (Sistem Informasi Keluarga dan Sistem PKK Jambi). Ia meminta setiap kabupaten minimal memiliki satu kecamatan sebagai pilot project pelaksanaan program ini. Untuk mempercepat pelaksanaan, Pemprov Jambi akan mengadakan lomba penerapan Si Gadis Jambi mulai tahun depan.

“Tanpa adanya kompetisi, biasanya pergerakan berjalan lambat, padahal sistem ini sudah kita bangun sejak beberapa tahun lalu. Dengan lomba tersebut, kita dapat mengetahui kelemahan sekaligus manfaat dari penerapan Si Gadis Jambi. Harapan saya, satu kabupaten minimal satu kecamatan, dan seluruh desa serta kelurahan wajib melaksanakan tiga jenis data keluarga,” katanya.

Sebagai penutup, Hj. Hesti Haris menegaskan bahwa data PKK memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah. Hal ini terbukti saat kunjungannya ke DKI Jakarta, dimana data pemerintah daerah setempat banyak mengacu pada data PKK karena dinilai lengkap dan mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian Setda Provinsi Jambi, Johansyah, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Bimtek ini. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, administrasi, serta pemahaman 10 Program Pokok PKK di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

Advertisement

ADVERTORIAL

Akses Ekonomi Jember Dipercepat, Jalur Jombang-Kencong Mulai Mulus Kembali

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember memantau pengerjaan pengaspalan jalan, Rabu (6/5/2026). (Foto: Istimewa)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi memulai proses pengaspalan jalan di jalur Jombang-Kencong guna menjawab keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur.

Pengerjaan yang sedang berlangsung ini mencakup peninggian badan jalan, pelebaran, hingga pengaspalan ulang di sejumlah titik strategis untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyatakan bahwa langkah ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperbaiki akses transportasi utama di Jember.

“Sebagian besar jalan provinsi yang sebelumnya dikeluhkan masyarakat kini mulai diperbaiki,” ungkapnya di sela-sela peninjauan, Rabu, 6 Mei 2026.

Ia menjelaskan bahwa perbaikan ini dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas, terutama pada area yang rawan kerusakan akibat beban kendaraan dan drainase yang buruk.

Menurut Gus Fawait, perbaikan jalan ini sangat krusial karena volume kendaraan di wilayah Jember, khususnya jalur Tanggul hingga Mangli, terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya.

“Perbaikan dilakukan bertahap. Fokusnya memperlancar mobilitas warga dan mengurangi kerusakan akibat genangan maupun kendaraan berat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa infrastruktur yang memadai akan menjadi motor penggerak utama bagi aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Di akhir kunjungannya, Gus Fawait memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas sinergi yang terjalin dalam mempercepat pembangunan di wilayahnya.

“Saya mewakili masyarakat Jember mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur dan seluruh jajaran. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut,” tutur Gus Fawait.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Tak Serumit yang Dibayangkan, Warga Buktikan Urus Sertifikat Tanah Sendiri Lebih Mudah

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID,  Tangerang – Mengurus sertifikat tanah secara mandiri semakin menjadi pilihan masyarakat. Dengan datang langsung ke Kantor Pertanahan, masyarakat dapat mengetahui alur, persyaratan, hingga estimasi proses secara lebih transparan, sekaligus menghindari risiko penipuan jika menggunakan calo.

Pengalaman itu dirasakan oleh Zakia (48), warga dari Kabupaten Tangerang yang pernah coba menggunakan jasa calo untuk membantunya menyelesaikan urusan tanahnya. Namun, informasi yang ia peroleh justru membuat urusannya tak selesai.

“Saya mau mengurus perbaikan nama di sertifikat lewat kuasa, tapi bermasalah. Sudah sejak tahun lalu tidak selesai. Akhirnya saya putuskan urus sendiri. Setelah saya datang langsung, ternyata dijelaskan cukup melengkapi dokumen seperti KTP dan KK, lalu mengikuti alur yang ada di loket,” kata Zakia saat ditemui di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Awalnya, Zakia sempat membayangkan pelayanan yang berbelit dan harus berpindah-pindah loket. Namun setelah datang langsung, layanan yang diterima justru berbeda dari yang dibayangkan.

“Tadinya saya agak cemas karena belum pernah urus sendiri. Tapi setelah datang, ternyata prosesnya tidak rumit, tempatnya nyaman, dan petugasnya juga komunikatif. Saya sempat berpikir harus mencari tahu sendiri alurnya, tapi justru sejak awal sudah dibantu dan diarahkan,” ujar Zakia.

Dari hasil konsultasi dengan petugas loket di Kantor Pertanahan, Zakia mendapatkan bukan hanya kejelasan, namun juga ketenangan setelah paham proses perbaikan data tidak serumit yang diperkirakan. Seluruh informasi itu ia dapatkan hanya dengan sekali mendatangi satu loket di Kantor Pertanahan.

Pengalaman serupa juga dirasakan oleh Febri (37), yang tengah mengurus peningkatan status sertipikat rumahnya dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM). Ia memilih mengurus sendiri karena merasa tidak memerlukan jasa perantara yang justru menambah biaya.

Febri menuturkan, informasi terkait tahapan layanan hingga mekanisme pembayaran disampaikan secara jelas sehingga membuatnya lebih yakin untuk mengurus peningkatan status tanahnya secara mandiri.

“Karena ini tanah milik saya sendiri, saya tidak perlu kuasa atau calo karena pasti ada biaya tambahan. Kebetulan saya punya waktu, jadi lebih baik urus sendiri. Pelayanannya juga bagus,” tuturnya.

Kementerian ATR/BPN terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan pertanahan secara mandiri. Selain pada hari kerja umum, yaitu Senin-Jumat, Kementerian ATR/BPN juga sudah menyediakan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Layanan ini berlangsung pada Sabtu-Minggu yang dikhususkan bagi masyarakat mengurus urusan tanah secara mandiri. (DR/JR)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gus Fawait Resmikan MPP Mini di Tanggul, Mudahkan Urusan Administrasi Warga Jember Barat

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember meninjau fasilitas pelayanan publik di Kecamatan Tanggul. (Foto: DETAIL/Istimewa)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, resmi mengoperasikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di Kecamatan Tanggul pada Senin, 4 Mei 2026.

Hal tersebut sebagai langkah nyata untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat di wilayah barat.

Kehadiran fasilitas ini menjadi solusi bagi warga di wilayah Tanggul, Sumberbaru, dan sekitarnya agar tidak lagi perlu menempuh perjalanan jauh ke pusat kota hanya untuk mengurus administrasi dasar.

“Warga Tanggul maupun Sumberbaru kini tidak perlu jauh-jauh ke kota hanya untuk mengurus administrasi dasar. Cukup datang ke kecamatan,” ujar Gus Fawait.

Peresmian yang berlangsung khidmat dengan santunan anak yatim ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Jember Ahmad Halim beserta jajaran kepala OPD dan perangkat desa setempat.

Gus Fawait menegaskan bahwa MPP Mini ini diproyeksikan sebagai “Pemkab Mini”, di mana para kepala dinas akan dijadwalkan berkantor langsung di sana secara bergantian untuk memastikan pelayanan berjalan cepat dan efektif.

Selain itu, Pemkab Jember juga menggandeng Pengadilan Negeri Jember untuk menghadirkan layanan administrasi kependudukan berbasis daring melalui Zoom, sehingga masyarakat yang membutuhkan putusan pengadilan tidak perlu lagi repot bolak-balik ke kantor pengadilan di kota.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus utama dalam mendukung kehadiran layanan publik ini.

Gus Fawait mengungkapkan bahwa rencana anggaran 2026-2027 telah mencakup pelebaran serta pengaspalan jalan poros Tanggul-Mangli.

Tak berhenti di situ, Alun-Alun Tanggul juga akan direvitalisasi dengan tambahan konsep street food mini guna mendongkrak ekonomi para pelaku UMKM lokal.

“Kami ingin pemerataan pelayanan dan pembangunan benar-benar dirasakan seluruh masyarakat Jember, termasuk pelaku UMKM,” tutur Gus Fawait.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs