ADVERTORIAL
Sekda Sudirman: Pemprov Akan Kejar 380 Titik Program MBG
Jambi – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH meresmikan dan melaunching SPPG Makan Bergizi Gratis (MBG) Pasir Putih yang berlokasi di Jln. H. Badar No. 36 Rt. 23 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jum’at, 1 Agustus 2025.
Hadir dalam kesempatan ini Wakil Wali Kota Jambi Diza Harza Aljosha, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 1 Sujatmiko, Perwakilan Kemenko Polkam RI Kharisma Chandra, Kepala Yayasan Olivia Aliniasi bagi Pendidikan Pratiwi Anisa.
Dalam wawancaranya Sekda Sudirman mengapresiasi bagi para mitra yang bekerjasama dengan Pemerintah untuk mewujudkan Makan Bergizi Gratis di Provinsi Jambi.
“Selamat kami ucapkan khusus bagi Yayasan Olivia yang dikomandoi oleh bu Tiwi beserta jajaran yang sudah menginisiasi untuk terbentuknya SPPG ini. Kita menyadari betul bahwa target yang akan kita wujudkan 380 titik dan MBG ini harus segera kita wujudkan dalam rangka untuk membantu anak-anak kita, ibu hamil, termasuk balita, terpenuhi gizinya,” ucap Sekda Sudirman.
Dikatakan Sekda Sudirman, dengan terpenuhinya makanan yang sehat bagi anak-anak dan ibu hamil akan meningkatkan SDM Indonesia.
“Terima kasih dan apresiasi juga kepada semua pihak yang sudah ikut membantu menyukseskan program MBG yang menjadi Asta Citanya pak Presiden, kolaborasi dan sinergi dari seluruh komponen insya Allah akan bisa merealisasikan tumbuh kembangnya anak, tumbuh kembangnya ibu dan balita itu menjadi sehat dan memiliki energi yang baik,” katanya.
Dijelaskan Sekda Sudirman, di Jambi masih harus mengejar untuk tersedianya penyediaan MBG.
“Di Jambi masih jauh, 251 dari 380. Ya, kita harus kejar lagi terutama untuk di kabupaten, kalau di Kota Jambi sudah sangat luar biasa. Semua intervensinya luar biasa untuk dapur bergizi gratis ini di kabupaten kota selain Kota Jambi, harus dipacu lagi,” katanya.
Sekda Sudirman juga mengungkapkan bahwa mitra dari pelaksana MBG harus terus didorong dan diyakinkan bahwa program ini juga memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.
“Para pemodal ini harus memiliki pemahaman yang tersosialisasikan dengan baik.Ini kan ada kekhawatiran kalau bangun dengan uang sendiri, tapi nanti kalau pelunasannya seperti apa, masih ada kecemasan, keraguan, karena memang dapur ini didominasi oleh pihak yang bisa kita katakan pihak rekan yang memiliki modal awal untuk bisa membangun. Jadi kita harus perlu mendorong para pemodal untuk ikut bersama-sama dengan Pemerintah untuk bisa membantu berdirinya dapur bergizi gratis,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 1 Sujatmiko meyatakan bahwa Badan Gizi Nasional mengeluarkan suatu kebijakan dalam mendukung program makan bergizi gratis secara nasional.
“Sinergi kolaborasi dan kerjasama dengan unsur-unsur Kementerian, Lembaga TNI/Polri, termasuk pemerintah daerah dan kelembagaan-kelembagaan yang lain ini jumlahnya juga cukup signifikan dan perkembangannya cukup bagus sampai sekarang ini. Yang paling utama bahwa pemerintah atau Badan Gizi Nasional juga sangat menghormati dan menghargai kemitraan dari unsur mandiri. Baik itu perorangan, kelompok masyarakat maupun yayasan,” kata Sujatmiko.
Dijelaskan Sujatmiko, kondisi yang ada sekarang seluruh wilayah Indonesia sekarang ini berjumlah 2501 satuan pelayanan gizi.
“Jadi baru 2501 satuan pelayanan gizi, ini nanti tumpengnya sudah dipotong berarti menjadi 2502. Tetapi kita cukup bangga karena itu kontribusi adalah dari Provinsi Jambi dan ada juga yang agak cukup memprihatinkan karena Provinsi Jambi ini mendapat ranking 2 dari bawah. Jadi diantara 10 provinsi di Sumatera ini Provinsi Jambi. Keberadaan SPPG berkaitan dengan kuantitas atau jumlah ini adalah 2 dari bawah kita ada kita, ada Provinsi Bangka Belitung,” katanya.
Sujatmiko juga menerangkan bahwa hal ini tidak membuat berkecil hati karena perkembangan di Jambi cukup tinggi juga.
“Ini yang menyusul dalam proses ini sejumlah 156, ya mudah-mudahan nanti bisa menyalip provinsi yang lain. Bapak ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa mengapa hal tersebut atau pertumbuhan mungkin di luar wilayah Jawa relatif lebih lambat ya. Barangkali kita supaya tidak ragu-ragu, khususnya untuk calon mitra yang dari jalur mandiri. Kekhawatiran mitra khususnya mandiri ini hal yang terjadi sebelumnya yaitu pada bulan bulan Januari dan Februari dimana memang kondisi pada waktu itu anggaran yang ada belum bisa diturunkan untuk melaksanakan operasional satuan pelayanan pembangunan gizi. Pada awal operasional itu terdapat mitra yang harus menanggung dana talangan. Artinya menangani terlebih dahulu. Ini suatu hal yang sangat menakutkan,” katanya.
ADVERTORIAL
Catat! Cetak KTP Jember Kini Bisa di Kecamatan Jombang
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat pelayanan publik melalui MPP Mini di Kecamatan Jombang.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, meninjau langsung pelayanan tersebut pada Senin, 25 Mei 2026.
Dalam kunjungan itu, Gus Fawait memastikan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota kini dapat mengurus administrasi kependudukan lebih mudah, termasuk pencetakan KTP elektronik.
“Jember ini sangat luas. Masyarakat Jombang kalau mau ke kota memerlukan waktu satu sampai dua jam. Padahal, mereka membayar pajak yang sama. Maka dari itu, hadirlah MPP Mini untuk mendekatkan pelayanan agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan MPP Mini menjadi langkah pemerataan pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Jember.
Berbagai layanan administrasi yang sebelumnya hanya tersedia di pusat kota kini dapat diakses langsung di kecamatan.
Gus Fawait juga mengungkapkan rencana berkantor secara berkala di MPP Mini untuk memantau pelayanan sekaligus mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung.
Selain mengecek fasilitas pelayanan, ia turut mengajak masyarakat mengawasi pelaksanaan program Peta Cinta yang mengatur pencetakan KTP elektronik bagi kecamatan luar kota dilakukan di kantor kecamatan masing-masing.
“Kalau dulu banyak yang mengeluh blangkonya habis, hari ini saya pastikan siapa saja yang butuh KTP, baik karena hilang atau rusak, bisa langsung mencetaknya di kantor kecamatan. Blangkonya selalu tersedia dan layanannya gratis. Jika ada oknum yang mempersulit, segera laporkan kepada kami melalui saluran Wadul Guse,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Bupati Batanghari Fadhil Arief Raih Penghargaan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional Tahun 2026
Jawa Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Bupati Batanghari, Fadhil Arief, secara resmi menerima penghargaan bergengsi pada acara puncak Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) Tahun 2026. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan nyata atas dedikasi, dukungan, dan kontribusi aktif pemerintah daerah setempat dalam mensukseskan program revitalisasi bahasa daerah.
Prosesi penyerahan penghargaan tersebut berlangsung dalam suasana khidmat yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan puncak FTBIN 2026. Acara bertaraf nasional ini diselenggarakan di Gedung Garuda, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang berlokasi di Depok. Adapun momentum bersejarah bagi Kabupaten Batanghari ini terlaksana pada Senin, 25 Mei 2026.
Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional sendiri merupakan sebuah agenda tahunan skala nasional yang memiliki misi krusial dalam memperkuat pelestarian bahasa daerah di seluruh penjuru kepulauan Indonesia.
Keberhasilan program ini didorong oleh sinergi kuat dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Mulai dari para pelajar, tenaga pendidik atau guru, pemerintah daerah, hingga lapisan masyarakat luas yang peduli akan kelestarian budaya.
Selain menjadi ajang apresiasi melalui penyerahan penghargaan revitalisasi bahasa daerah kepada para kepala daerah yang berkomitmen, festival ini juga dikemas dengan sangat meriah.
Berbagai penampilan seni budaya yang memukau dan pertunjukan bahasa daerah dari perwakilan seluruh provinsi di Indonesia turut ditampilkan. Hal ini menjadikan acara tersebut sebagai wadah unjuk kebudayaan yang kaya dan beragam.
Pada pergelaran akbar ini, Kabupaten Batanghari tidak hanya hadir menerima penghargaan, tetapi juga mengirimkan delegasi terbaiknya. Sejumlah siswa-siswi berprestasi tingkat sekolah dasar turut dilibatkan secara langsung untuk mewakili daerah. Mereka berasal dari SDN 25/I Muara Tembesi, SDN 20/I Pemayung, SDN 131/I Jangga Baru, SDN 47/I Muara Tembesi, serta SDN 58/I Rambutan Masam.
Tidak kalah penting, keterwakilan jenjang sekolah menengah juga diperkuat oleh kehadiran perwakilan siswa-siswi dari SMPN 3 Batanghari dan SMPN 31 Batanghari. Para peserta didik asal Batanghari ini membaur bersama peserta didik lainnya yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.
Keikutsertaan mereka semua dalam kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Semarak Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026. Acara puncak yang penuh inspirasi ini juga dihadiri oleh pejabat tinggi negara, di antaranya Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D.
Kehadiran beliau bersama dengan para bupati, walikota penerima penghargaan lainnya, serta para tamu undangan penting membuat momentum ini semakin menegaskan pentingnya menjaga identitas bangsa lewat bahasa daerah. (*)
ADVERTORIAL
Serahkan Sertipikat Hak Pakai untuk Lemhannas RI, Menteri Nusron: Perkuat Kepastian Hukum Aset Negara
DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan sertipikat Hak Pakai untuk Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) tepat pada momen perayaan 61 tahun Lemhannas RI yang berlangsung di Gedung Dwiwarna Purwa, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Sertipikat tersebut diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily.
“Kami menyerahkan sertipikat Hak Pakai kepada Gubernur Lemhannas RI sebagai wujud komitmen menjaga keamanan aset negara dan memperkuat tertib administrasi pertanahan demi mendukung ketahanan nasional yang berkelanjutan,” kata Menteri Nusron, usai menghadiri Syukuran dan Orasi Kebangsaan memperingati HUT ke-61 Lemhannas RI.
Sertipikat tersebut diberikan untuk tanah seluas 11.860 meter persegi yang berlokasi di Gambir, Jakarta Pusat. Tanah tersebut diperuntukkan sebagai kompleks perkantoran Lemhannas RI, termasuk gedung utama yang menjadi pusat kegiatan strategis lembaga dalam menjalankan fungsi pendidikan, pengkajian strategis, serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi para pemimpin nasional.
Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily, mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian legalisasi aset tanah Lemhannas RI. Menurutnya, sertipikat tersebut bukan sekadar dokumen administratif, namun jadi bentuk nyata kepastian hukum atas aset negara yang strategis.
“Saya ingin memberikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Bapak Nusron Wahid, yang telah memberikan dukungan dan kerja sama strategisnya dalam penyelesaian legalisasi sertipikat tanah Lemhannas RI,” ujar TB Ace Hasan Syadzily dalam sambutannya.
TB Ace Hasan Syadzily menyebut, setelah 61 tahun berdiri, dengan sertipikat tersebut kini aset utama Lemhannas RI telah memiliki kepastian hukum. Hal ini menjadi momentum penting bagi penguatan kelembagaan Lemhannas RI sebagai institusi strategis negara.
Pada kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Lemhannas RI: Memperkokoh Ketahanan Nasional untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”, hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh dan jajaran. (*)



