Connect with us
Advertisement

DAERAH

Gejolak Dugaan KKN di Disdikbud Tebo: GMNI Jambi Bersama TINDAK Desak APH Segera Proses Hukum

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo kian santer beredar. Pasca Tim Independen Untuk Demokrasi (TINDAK) menggelar aksi unjuk rasa di Kejati Jambi beberapa waktu lalu, kini giliran DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jambi yang mengambil sikap.

Ketua DPC GMNI Jambi, Ludwig Syarif dalam sesi jumpa pers bersama dengan Tim TINDAK menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi utama pembangunan SDM suatu bangsa. Oleh karena itu OPD macam Disdikbud Tebo harusnya benar-benar mengelola duit negara demi meningkatkan kualitas pendidikan para pelajar di Kabupaten Tebo.

Berbagai temuan Tim TINDAK yang mengarah pada adanya pengaturan paket pekerjaan hingga pengadaan yang tidak tepat sasaran pada Disdikbud Tebo oleh Rahman Dwiyatma selaku Kabid Pendidikan Dasar dan Rusmin selaku pihak rekanan dengan klaim kedekatan dengan kepala daerah, pun bikin GMNI Jambi ambil sikap.

“Kami ingin mengingatkan sekali lagi kepada APH, khususnya terkait kondisi hari ini di Kabupaten Tebo, sebagai daerah dengan tingkat korupsi yang tinggi di Provinsi Jambi,” kata Ludwig pada Minggu, 28 September 2025.

Ketua GMNI Jambi tersebut heran dengan data informasi yang diperoleh, sebagaimana dugaan persekongkolan yang mencuat antara Rahman dengan Rusmin yang diduga mengatasnamakan Bupati Tebo untuk memonopoli puluhan paket pekerjaan pada Disdikbud Tebo bernilai lebih kurang Rp 20 miliar.

Belum lagi dengan adanya paket pengadaan videotron pada ruang makan gedung rumah dinas Bupati Tebo yang juga menelan dana ratusan juta rupiah dari anggaran Disdikbud Tebo. Hingga paket konstruksi yang malah dikerjakan oleh kontraktor luar daerah. Ludwid pun kembali mendesak agar APH mulai menyelidiki kasus ini.

“Jangan sampai kami lebih percaya seekor sapi bisa terbang daripada APH dapat memberantas kasus-kasus korupsi di Provinsi Jambi ini. Karena kami sangat merindukan adanya birokrasi yang sehat. Apalagi dalam hal ini di Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Harapan serupa juga kembali ditekankan oleh Dandi dari Tim TINDAK. Ia berharap betul kasus dugaan korupsi yang telah ia dan rekan-rekannya laporkan pada Kejati Jambi, Kamis 18 September lalu, dapat segera diproses secara transparan dan berkeadilan.

Tak cuma itu, TINDAK juga mendesak DPRD Kabupaten Tebo untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan benar. Menurutnya DPRD Tebo juga perlu memanggil Kepala Dinas Pendidikan Tebo untuk mengklarifikasi temuan-temuan TINDAK soal borok Disdikbud Tebo.

“Ini banyak yang tidak sesuai regulasi. Dan lagi bagaimana mungkin perusahaan yang berada di luar Provinsi Jambi, beralamat di Sulawesi Selatan yang malah dapat proyek di Disdik Tebo ini. Ada banyak perusahaan sejenis di Tebo,” katanya.

Dia pun kembali menegaskan komitmen dari TINDAK untuk mengawal proses hukum atas kasus dugaan korupsi yang telah mereka laporkan tersebut.

Ketua GMNI Jambi pun menyatakan bahwa sebagai bentuk kontrol sosial terhadap OPD yang memfasilitasi terkait pendidikan sekaligus mendorong birokrasi yang sehat, GMNI Jambi juga bakal mengawal proses hukum atas kasus dugaan KKN di Disdikbud Tebo.

“Ke depan kasus ini bakal kita antarkan ke Kejati Jambi. Baik berupa pelaporan maupun aksi demonstrasi. Besar harapan kita ada penindakan terhadap tikus-tikus kantor yang ada di Provinsi Jambi ini,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita

Advertisement

DAERAH

Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Untuk mempermudah masyarakat mencari informasi awal tanpa perlu mendatangi Kantor Pertanahan (Kantah), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyediakan layanan ATR/BPN Dekat. Jangkauan layanan tersebut diperluas, dari sebelumnya hanya tersedia di 46 Kantah, kini masyarakat di 19 kabupaten/kota lainnya dapat mengakses layanan pertanahan melalui mobil layanan keliling ATR/BPN Dekat.

“Melalui ATR/BPN Dekat, kami ingin mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat. Jadi, masyarakat bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi awal atau berkonsultasi mengenai urusan pertanahan. Petugas kami yang hadir langsung di tengah masyarakat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, dalam keterangannya pada Senin, 16 November 2026.

Layanan ATR/BPN Dekat di wilayah tambahan 19 kabupaten/kota ini mulai bisa dimanfaatkan terhitung sejak 14 November 2026. Kini, tak hanya masyarakat di sejumlah area pada Pulau Jawa dan Bali, mobil layanan keliling juga disediakan oleh Kantah yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh; Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu; Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi; Kabupaten Jepara dan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah; Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung; Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Kota Dumai, Provinsi Riau; serta Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Di Provinsi Sumatera Selatan, layanan ATR/BPN Dekat tersedia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Lahat. Sementara di Provinsi Sumatera Utara, masyarakat dapat mengaksesnya di Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Pematangsiantar.

Lokasi pelaksanaan ATR/BPN Dekat menyesuaikan kebijakan masing-masing Kantah. Umumnya, masyarakat dapat menemukannya di sejumlah titik aktivitas publik, seperti pasar, lokasi car free day, kantor desa, maupun alun-alun kabupaten/kota. “Melalui ATR/BPN Dekat, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai jenis pelayanan, mulai dari konsultasi dan pengaduan pertanahan, pengecekan status tanah, pendaftaran tanah pertama kali, perubahan data sertipikat berupa nama atau alamat, hingga layanan hak tanggungan dan roya,” ucap Uunk Din Parunggi.

Mobil layanan keliling diharapkan dapat menjadi ruang interaksi antara masyarakat dan petugas pertanahan. Dengan begitu, masyarakat bisa memperoleh penjelasan mengenai berbagai prosedur dan dokumen yang perlu disiapkan sebelum mengurus layanan pertanahan lebih lanjut di Kantah.

“Untuk mengetahui jadwal dan lokasi kehadiran mobil layanan keliling ATR/BPN Dekat, masyarakat dapat menghubungi Hotline layanan di 081110680000 atau memantau sosial media Kantah setempat. Jadi, masyarakat dapat menyesuaikan waktu kunjungan dan memanfaatkan layanan yang tersedia,” tutur Kepala Biro Humas dan Protokol. (*)

Continue Reading

DAERAH

Bupati Tubaba Lantik 25 Kepalo Tiyuh Terpilih, Tekankan Sinergi Kawal Program Strategis Nasional dan Daerah

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tulang Bawang Barat — Roda Pemerintahan di tingkat tiyuh (desa) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) resmi memasuki babak baru. Bupati Tubaba, Ir. Novriwan Jaya, S.P., secara resmi melantik 25 Kepalo Tiyuh terpilih hasil Pemilihan Kepalo Tiyuh (Pilkati) Serentak Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2026.

Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan ini dipusatkan di Aula Lantai III Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tubaba, Kamis, 12 November 2026.

Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Lampung, Wakil Bupati Tubaba, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Subdirektorat Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Suwadi, S.Sos., Ketua TP PKK dan Ketua I TP PKK Tubaba, para Asisten, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Tubaba. Kehadiran para unsur pimpinan daerah ini mencerminkan kuatnya komitmen bersama dalam mengawal kemajuan pembangunan dari tingkat desa.

Dalam kesempatan yang sama, rangkaian acara turut diisi dengan penyerahan penghargaan kepada 10 Kepalo Tiyuh periode sebelumnya, 9 Penjabat Kepalo Tiyuh, 8 perwakilan panitia pemilihan, serta penyerahan piala pemenang dan piagam penghargaan kepada pembina tiyuh terbaik lomba tiyuh tingkat kabupaten.

Kepala Subdirektorat Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Suwadi, S.Sos., yang hadir mewakili Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, menyampaikan apresiasi atas sukses dan kondusifnya pelaksanaan pemilihan tingkat desa di Kabupaten Tubaba.

​”Alhamdulillahirabbil’alamin, hingga detik ini semua berjalan dengan lancar, kondusif berkat perjuangan dan doa Bapak Ibu sekalian beserta pimpinan yang ada. Ini menjadi titik fokus Bapak Menteri Dalam Negeri dan Pak Dirjen Bina Pemdes, di mana proses yang berjalan dan pasca pelaksanaan di lapangan berlangsung kondusif serta sesuai mekanisme perundang-undangan,” ujar Suwadi.

Dalam arahannya, Bupati Novriwan Jaya mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, serta Kementerian Dalam Negeri atas dukungan maksimal sehingga hajat demokrasi di Tubaba dapat berjalan aman dan lancar. Bupati juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para Kepalo Tiyuh purna bakti serta para Pj. Kepalo Tiyuh atas dedikasi dan jasa mereka selama mengabdi.

Kepada para Kepalo Tiyuh yang baru dilantik, Bupati berpesan agar dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya demi kemajuan tiyuh dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran kepalo tiyuh sebagai garda terdepan dalam mengawal berbagai program prioritas nasional maupun program unggulan daerah, yang meliputi:

1. ​Tubaba Sehat: Fokus mengawal kesehatan masyarakat dengan target peningkatan angka harapan hidup yang kini telah mencapai 75 tahun dan terus didorong hingga menyentuh 80 tahun.

2. ​Tubaba Cerdas: Komitmen memastikan tidak ada anak di Tubaba yang putus sekolah melalui dukungan beasiswa pendidikan bagi anak-anak berprestasi.

3. ​Tubaba Berdaya: Mendorong perputaran ekonomi kerakyatan melalui fasilitasi akses permodalan KUR dan KUR super mikro bekerja sama dengan perbankan (Bank Lampung, BSI, dan BRI) dengan target peredaran dana mencapai Rp1 miliar per tiyuh.

4. ​Bank Sampah Bergerak: Mendukung gerakan lingkungan hidup agar seluruh tiyuh membentuk bank sampah demi membangun kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sejalan dengan program nasional Indonesia Asri.

5. ​Infrastruktur: Terus berkoordinasi dan mengusulkan program pembangunan infrastruktur melalui pemerintah pusat maupun provinsi, di tengah upaya bersama dalam memajukan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

Dengan dilantiknya para pemimpin baru di tingkat tiyuh ini, Pemkab Tubaba optimis sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga tingkat tiyuh akan semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. (*)

Continue Reading

DAERAH

Berkat UHC Prioritas, Warga Jember Bisa Operasi Jantung Gratis di Bali

DETAIL.ID

Published

on

Warga Jember menjalani perawatan medis di Bali. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Seorang warga asal Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, mendapatkan penanganan medis gratis melalui program jaminan kesehatan daerah setelah mengalami serangan jantung saat bekerja di Bali.

Pasien tersebut kini menjalani perawatan intensif di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah (RSUP Sanglah), Denpasar, setelah sebelumnya sempat terkendala perkiraan biaya tindakan mencapai Rp200 juta.

Kondisi darurat itu terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah jantung yang mengharuskannya segera menjalani tindakan medis lanjutan.

Besarnya estimasi biaya sempat membuat pasien kebingungan saat hendak mengurus proses pengobatan di rumah sakit rujukan tersebut.

Situasi berubah ketika pasien mengurus administrasi pelayanan kesehatan dan mengetahui bahwa fasilitas jaminan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Jember tetap berlaku bagi warga yang sedang berada di luar daerah.

Seluruh proses penjaminan tersebut kemudian diproses sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pasien dapat ditangani tanpa terbebani biaya ratusan juta rupiah.

“Terima kasih kepada Bupati Jember, Gus Fawait,” katanya.

Akses layanan kesehatan daerah ini pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh warga ber-KTP Jember yang membutuhkan penanganan medis darurat maupun lanjutan, termasuk mereka yang sedang merantau atau bekerja di luar wilayah Kabupaten Jember. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs