ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Dorong Kabupaten dan Kota Bentuk Satgas Percepatan Program 3 Juta Rumah
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris mendorong kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program 3 Juta Rumah. Program ini untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dalam memenuhi perumahan bagi masyarakat di Provinsi Jambi.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinergi 1 Juta Rumah Perkotaan Provinsi Jambi dan Bengkulu, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu pagi, 10 September 2025.
Rakor ini dihadiri Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diwakili Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan Noviza Tumenggung, ST, MT., Wali Kota Jambi, Wali Kota Sungaipenuh, Wali Kota Bengkulu atau yang mewakili serta para OPD Provinsi Jambi terkait.
Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris mengemukakan, Pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta rumah melalui Program 3 Juta Rumah untuk mengatasi backlog perumahan dan menyediakan hunian layak, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
“Sesuai Program 3 (Tiga) juta Rumah Visi Misi Asta Cita Presiden Republik Indonesia di daerah, Pemerintahan Prabowo Gibran. Target ini merupakan bagian dari agenda strategis nasional dan bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Program ini direncanakan untuk pembangunan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta di pedesaan serta pesisir, dengan memanfaatkan pendekatan inovatif dan kolaborasi lintas sektor,” ucap Gubernur Al Haris.
Dikatakan Gubernur Al Haris, untuk mempercepat terlaksananya program tersebut, Pemerintah harus banyak menggandeng pihak-pihak swasta yang ikut berpartisipasi, terutama dari swasta yang mempunyai relasi pusat dan daerah.
“Pemerintah Provinsi Jambi sudah menyiapkan berbagai langkah dalam percepat pelaksanaan program dan mendukung 3 Juta Rumah, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo-Gibran, termasuk didalamnya Program 1 Juta Rumah Perkotaaan,” kata Gubernur Al Haris.
“Semoga dengan rapat koordinasi ini, kita bisa mempercepat pelaksanaan pembangunan perumahan dengan tujuan menyediakan satu juta unit rumah setiap tahun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan non-MBR, untuk mengatasi backlog perumahan, khususnya di kawasan perkotaan dan sekitarnya, serta program ini diharapkan dapat membantu memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia, khususnya di wilayah Jambi, meski belum sepenuhnya mampu menuntaskannya,” ucapnya.
Gubernur Al Haris juga menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung program ini, tugas pemerintah daerah harus menyiapkan lahan-lahannya yang akan dipergunakan untuk perumahan dengan data yang sudah siap.
“Kita mengharapkan pemerintah pusat juga menggandeng swasta yang ada di Jambi dalam pembangunan perumahaan yang mempunyai kantor pusatnya di Jakarta seperti Astra, Wilman, Sinar Mas, dan PetroChina. Perusahaan ini kan sudah mempunyai kantor pusat di Jakarta, perlu kita bawa,” ujar Gubernur Al Haris.
“Pemerintah Provinsi Jambi berupaya sekuat tenaga agar program rumah ini ada setiap tahunnya kita bangun bagi masyarakat yang kurang mampu, agar kesejahteraan mereka bisa tercapai,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Gebrakan Gus Fawait Lindungi PMI: Jember Kini Punya Layanan Administrasi Mandiri dan Cek Kesehatan Termurah se-Jatim
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember resmi memutus rantai birokrasi panjang bagi warganya yang ingin bekerja ke luar negeri.
Melalui instruksi langsung Bupati Gus Fawait, Jember kini menghadirkan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Mall Pelayanan Publik serta layanan pemeriksaan kesehatan (medical check up) mandiri di rumah sakit daerah guna mencegah pemberangkatan pekerja secara non-prosedural.
Dalam peresmian klinik CPMI di RSD Balung pada Senin, 27 April 2026, Gus Fawait menyoroti bahwa selama ini warga Jember terpaksa mengambil risiko melalui jalur ilegal akibat jauhnya lokasi pengurusan dokumen.
Beliau menegaskan bahwa kehadiran layanan ini adalah jawaban atas absennya fasilitas negara di daerah penyumbang PMI terbesar.
“Jember sebagai salah satu daerah penyumbang PMI justru belum memiliki fasilitas tersebut,” ucapnya dengan nada tegas.
Kini, seluruh pengurusan administrasi bisa diselesaikan tanpa harus keluar kota menuju Malang atau Surabaya
Lebih dari sekadar memangkas jarak, Gus Fawait juga membuat kebijakan radikal dengan menekan biaya pemeriksaan kesehatan menjadi Rp450.000 dari tarif normal Rp750.000.
“Ini menjadi biaya atau harga paling murah yang kita lihat bahkan se-Jawa Timur,” kata Gus Fawait saat menjelaskan skema efisiensi biaya tersebut.
Melalui kemudahan akses dan tarif yang sangat terjangkau ini, Pemkab Jember optimis para calon pekerja akan lebih memilih jalur resmi yang menjamin keamanan mereka di luar negeri kelak.
Langkah ini dipandang sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah daerah bagi rakyatnya.
“Ini bentuk keberpihakan kami kepada calon PMI dan kami berharap CPMI di Kabupaten Jember,” tutur Gus Fawait.
[post-view]
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Percepat Akses Layanan Publik, Siapkan Empat Titik MPP Mini
DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan empat titik Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di sejumlah kecamatan untuk mempercepat akses layanan publik bagi masyarakat di wilayah dengan jarak tempuh jauh dari pusat kota.
Program ini digagas untuk menjawab kebutuhan warga yang selama ini harus menempuh perjalanan hingga satu sampai dua jam hanya untuk mengurus administrasi di pusat pemerintahan.
“Kita tahu bahwa jarak seperti di kecamatan Jombang dan tengah kota ini bisa waktu sejam sampai dua jam,” kata Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Empat lokasi yang disiapkan sebagai MPP Mini meliputi:
- Kecamatan Jombang
- Kecamatan Tanggul
- Kecamatan Mayang
- Wilayah utara (dalam proses, direncanakan di sekitar Kalisat)
Pemkab Jember menempatkan fasilitas tersebut di titik yang mewakili wilayah barat selatan, barat utara, dan timur selatan, serta memperluas jangkauan ke wilayah utara.
Melalui MPP Mini atau Pemkab Jember Mini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus datang ke Kota Jember.
Layanan yang disediakan meliputi perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan sosial.
“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan yang biasanya harus ke kota, hari ini bisa diurus di MPP Mini,” ujarnya.
Gus Fawait menyebut, pengembangan layanan di tingkat kecamatan terus dilakukan agar semakin lengkap dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kalau dulu mencetaknya di kecamatan, hari ini akan ditambahi lagi fungsi yang ada di MPP Mini,” katanya.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan publik di Kabupaten Jember yang memiliki karakter wilayah beragam, mulai dari pegunungan, perkebunan, hingga kawasan pesisir.
“Masyarakat Jember tidak perlu mencari sampai ke Kota Jember, cukup ada di wilayah-wilayah yang sudah kita siapkan,” ucapnya.
Saat ini, Pemkab Jember masih mempercepat proses penyelesaian dan kesiapan operasional MPP Mini, termasuk di wilayah utara yang masih dalam tahap pengembangan.
Gus Fawait menyampaikan, peresmian fasilitas tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh kesiapan terpenuhi.
“Saya akan mengajak kawan-kawan langsung ke Jombang, Tanggul, dan Mayang di kemudian hari,” ujarnya.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Raih Penghargaan Tokoh Pengentasan Kemiskinan dari Beritajatim
DETAIL.ID, Jember – Momentum peringatan HUT ke-20 Beritajatim.com menjadi catatan manis bagi Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Bertempat di Grand City Surabaya, pada Selasa, 21 April 2026, Bupati Jember Gus Fawait menerima penghargaan sebagai Tokoh Pengentasan Kemiskinan Berbasis Akselerasi Pembangunan.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan validasi data dan aksi nyata di lapangan yang dilakukan jajaran pemerintah daerah untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Gus Fawait memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para ASN yang telah bersinergi lintas sektor hingga mengantarkannya pada puncak kesuksesan ini.
“Saya persembahkan award ini kepada seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Jember, para ASN yang hari ini turun ke bawah untuk bahu-membahu. Tidak melihat asal mereka, apakah guru, nakes, atau yang lain, semua bersatu untuk memastikan data kemiskinan ekstrem di Jember benar-benar valid,” katanya.
Gus Fawait menekankan bahwa intervensi pembangunan tidak akan berjalan efektif tanpa pondasi data yang akurat.
Ia percaya bahwa dengan menekan angka kemiskinan, maka masalah sosial turunan lainnya akan ikut terurai.
“Kita tahu bahwa kemiskinan ini mengakibatkan banyak masalah lain, mulai dari angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, hingga tindak kriminalitas. Ujung dari semua masalah itu adalah faktor kemiskinan,” tuturnya.


