ADVERTORIAL
Sekda Sudirman Resmi Lantik Pengurus KPPI Provinsi Jambi, Harapkan Jadi Wadah Perempuan Politik Menguatkan Kapasitas
Jambi – Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jambi Periode 2024–2029 resmi dilantik. Organisasi perempuan politik Provinsi Jambi ini dipimpin oleh Ririn Novianty.
Pelantikan Pengurus DPD KPPI ini dihadiri Gubernur Jambi yang pada kesempatan ini diwakili oleh Sekda, Sudirman. Serta turut dihadiri Sekretaris Jenderal DPP KPPI Lis Dedeh dan juga dihadiri Hesnidar Haris selaku Dewan Kehormatan KPPI Provinsi Jambi.
Sekda Sudirman menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru KPPI. Ia menegaskan bahwa kehadiran KPPI merupakan langkah strategis dalam memperkuat keterwakilan perempuan di dunia politik serta mempercepat pembangunan daerah.
“Perempuan jangan ragu untuk mengambil peran dalam politik. Keterlibatan perempuan bukan sekadar angka, tetapi sebuah kekuatan untuk menghadirkan kebijakan yang adil, inklusif, dan berpihak pada masyarakat,” kata Sudirman dalam sambutannya pada pelantikan pengurus DPD KPPI Provinsi Jambi yang berlangsung di Swiss-Bel Hotel Jambi, Senin, 15 September 2025.
Sekda Sudirman menekankan bahwa KPPI harus menjadi wadah bagi para perempuan politik untuk saling menguatkan kapasitas, membangun solidaritas, dan menjalin sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, partai politik, maupun organisasi masyarakat.
“Kaukus Perempuan Politik Indonesia diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan mempercepat pembangunan di Provinsi Jambi,” ucapnya.
Sementara itu, Dewan Kehormatan DPD KPPI Provinsi Jambi, Hesnidar Haris mengatakan, organisasi perempuan merupakan mitra pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah.
“Organisasi perempuan adalah mitra pemerintah dalam membangun dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Perempuan bukan pelengkap, tetapi juga pejuang. Hebatnya KPPI adalah sebagai wadah bagi perempuan hebat partai politik, sekaligus sebagai penyejuk di parlemen.” ujarnya.
Sementara itu juga, Sekjen DPP KPPI, Lis Dedeh menuturkan, KPPI memiliki target pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan di parlemen.
“KPPI memiliki target pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Perempuan memiliki peran penting di parlemen, dan kita harus meyakinkan itu kepada masyarakat sebagai upaya dalam mencapai target tersebut,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD KPPI Provinsi Jambi periode 2024-2029, Ririn Novianty mencatat bahwa keterwakilan perempuan di parlemen baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengalami penurunan.
“Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hesnidar Haris yang sangat konsen dalam pengembangan dunia pendidikan dan perempuan di Provinsi Jambi. Namun, kita juga harus mencatat bahwa keterwakilan perempuan di parlemen mengalami penurunan. KPPI bukan hanya mewakili dunia politik, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ujar Ririn.
Ririn juga menambahkan bahwa KPPI akan terus memperjuangkan peningkatan kapasitas perempuan politik, memperkuat solidaritas antar partai, serta mendorong keterwakilan perempuan yang lebih signifikan di lembaga legislatif maupun eksekutif.
ADVERTORIAL
Gebrakan Gus Fawait Lindungi PMI: Jember Kini Punya Layanan Administrasi Mandiri dan Cek Kesehatan Termurah se-Jatim
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember resmi memutus rantai birokrasi panjang bagi warganya yang ingin bekerja ke luar negeri.
Melalui instruksi langsung Bupati Gus Fawait, Jember kini menghadirkan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Mall Pelayanan Publik serta layanan pemeriksaan kesehatan (medical check up) mandiri di rumah sakit daerah guna mencegah pemberangkatan pekerja secara non-prosedural.
Dalam peresmian klinik CPMI di RSD Balung pada Senin, 27 April 2026, Gus Fawait menyoroti bahwa selama ini warga Jember terpaksa mengambil risiko melalui jalur ilegal akibat jauhnya lokasi pengurusan dokumen.
Beliau menegaskan bahwa kehadiran layanan ini adalah jawaban atas absennya fasilitas negara di daerah penyumbang PMI terbesar.
“Jember sebagai salah satu daerah penyumbang PMI justru belum memiliki fasilitas tersebut,” ucapnya dengan nada tegas.
Kini, seluruh pengurusan administrasi bisa diselesaikan tanpa harus keluar kota menuju Malang atau Surabaya
Lebih dari sekadar memangkas jarak, Gus Fawait juga membuat kebijakan radikal dengan menekan biaya pemeriksaan kesehatan menjadi Rp450.000 dari tarif normal Rp750.000.
“Ini menjadi biaya atau harga paling murah yang kita lihat bahkan se-Jawa Timur,” kata Gus Fawait saat menjelaskan skema efisiensi biaya tersebut.
Melalui kemudahan akses dan tarif yang sangat terjangkau ini, Pemkab Jember optimis para calon pekerja akan lebih memilih jalur resmi yang menjamin keamanan mereka di luar negeri kelak.
Langkah ini dipandang sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah daerah bagi rakyatnya.
“Ini bentuk keberpihakan kami kepada calon PMI dan kami berharap CPMI di Kabupaten Jember,” tutur Gus Fawait.
[post-view]
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Percepat Akses Layanan Publik, Siapkan Empat Titik MPP Mini
DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan empat titik Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di sejumlah kecamatan untuk mempercepat akses layanan publik bagi masyarakat di wilayah dengan jarak tempuh jauh dari pusat kota.
Program ini digagas untuk menjawab kebutuhan warga yang selama ini harus menempuh perjalanan hingga satu sampai dua jam hanya untuk mengurus administrasi di pusat pemerintahan.
“Kita tahu bahwa jarak seperti di kecamatan Jombang dan tengah kota ini bisa waktu sejam sampai dua jam,” kata Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Empat lokasi yang disiapkan sebagai MPP Mini meliputi:
- Kecamatan Jombang
- Kecamatan Tanggul
- Kecamatan Mayang
- Wilayah utara (dalam proses, direncanakan di sekitar Kalisat)
Pemkab Jember menempatkan fasilitas tersebut di titik yang mewakili wilayah barat selatan, barat utara, dan timur selatan, serta memperluas jangkauan ke wilayah utara.
Melalui MPP Mini atau Pemkab Jember Mini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus datang ke Kota Jember.
Layanan yang disediakan meliputi perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan sosial.
“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan yang biasanya harus ke kota, hari ini bisa diurus di MPP Mini,” ujarnya.
Gus Fawait menyebut, pengembangan layanan di tingkat kecamatan terus dilakukan agar semakin lengkap dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kalau dulu mencetaknya di kecamatan, hari ini akan ditambahi lagi fungsi yang ada di MPP Mini,” katanya.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan publik di Kabupaten Jember yang memiliki karakter wilayah beragam, mulai dari pegunungan, perkebunan, hingga kawasan pesisir.
“Masyarakat Jember tidak perlu mencari sampai ke Kota Jember, cukup ada di wilayah-wilayah yang sudah kita siapkan,” ucapnya.
Saat ini, Pemkab Jember masih mempercepat proses penyelesaian dan kesiapan operasional MPP Mini, termasuk di wilayah utara yang masih dalam tahap pengembangan.
Gus Fawait menyampaikan, peresmian fasilitas tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh kesiapan terpenuhi.
“Saya akan mengajak kawan-kawan langsung ke Jombang, Tanggul, dan Mayang di kemudian hari,” ujarnya.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Raih Penghargaan Tokoh Pengentasan Kemiskinan dari Beritajatim
DETAIL.ID, Jember – Momentum peringatan HUT ke-20 Beritajatim.com menjadi catatan manis bagi Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Bertempat di Grand City Surabaya, pada Selasa, 21 April 2026, Bupati Jember Gus Fawait menerima penghargaan sebagai Tokoh Pengentasan Kemiskinan Berbasis Akselerasi Pembangunan.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan validasi data dan aksi nyata di lapangan yang dilakukan jajaran pemerintah daerah untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Gus Fawait memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para ASN yang telah bersinergi lintas sektor hingga mengantarkannya pada puncak kesuksesan ini.
“Saya persembahkan award ini kepada seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Jember, para ASN yang hari ini turun ke bawah untuk bahu-membahu. Tidak melihat asal mereka, apakah guru, nakes, atau yang lain, semua bersatu untuk memastikan data kemiskinan ekstrem di Jember benar-benar valid,” katanya.
Gus Fawait menekankan bahwa intervensi pembangunan tidak akan berjalan efektif tanpa pondasi data yang akurat.
Ia percaya bahwa dengan menekan angka kemiskinan, maka masalah sosial turunan lainnya akan ikut terurai.
“Kita tahu bahwa kemiskinan ini mengakibatkan banyak masalah lain, mulai dari angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, hingga tindak kriminalitas. Ujung dari semua masalah itu adalah faktor kemiskinan,” tuturnya.


