Connect with us
Advertisement

DAERAH

Maulana Larang Truk Isi Solar di SPBU Dalam Kota, Wali Kota Dinilai Monopoli

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Pemerintah Kota Jambi menerbitkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pengaturan Penggunaan Bahan Bakar Solar untuk Kendaraan Roda Enam atau Lebih di SPBU Wilayah Kota Jambi. Kebijakan ini diumumkan oleh Wali Kota Jambi, Maulana saat memimpin apel pelepasan Satgas Pengurai Kemacetan Akibat Antrean BBM Solar di halaman Mako Damkar Kota Jambi, Rabu, 8 Oktober 2025.

Dalam surat edaran tersebut, kendaraan roda 6 atau lebih hanya diperbolehkan melakukan pengisian bahan bakar solar di 7 SPBU yang berada di kawasan jalan lingkar Kota Jambi. Ketujuh SPBU itu akan beroperasi 24 jam penuh untuk memastikan ketersediaan solar bagi kendaraan angkutan tetap terjamin.

Adapun tujuh SPBU yang ditunjuk yaitu;

  1. SPBU Nomor 24.361.13 di Paal X
  2. SPBU Nomor 24.361.38 di Talang Bakung
  3. SPBU Nomor 34.361.54 di Simpang Gago-Gado
  4. SPBU Nomor 24.376.01 di Lingkar Selatan
  5. SPBU Nomor 24.376.79 di Bagan Pete
  6. SPBU Nomor 34.361.02 di Aur Duri
  7. SPBU Nomor 24.361.04 di Paal VIII.

“Saya sudah berkoordinasi langsung dengan pihak Pertamina agar ketersediaan solar di tujuh SPBU ini terjamin. Jangan sampai ada antrean panjang yang mengganggu arus lalu lintas,” ujar Maulana.

Dari total 17 SPBU di Kota Jambi yang menjual solar, sepuluh di antaranya berada di kawasan dalam kota. Dengan kebijakan baru Maulana, SPBU tersebut bakal hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 4 atau pribadi, tidak bisa lagi bagi kendaraan angkutan berat.

Maulana juga memerintahkan Tim Terpadu Pemkot Jambi, TNI/Polri dan Pertamina untuk melakukan pengawasan ketat di seluruh SPBU dalam kota. Bila ditemukan indikasi pelansiran atau penyalahgunaan barcode pengisian, kata Maulana, segera koordinasikan dengan Polresta dan Kodim 0415/Jambi untuk dilakukan penindakan.

Satgas gabungan akan melakukan patroli rutin guna mencegah antrean panjang kendaraan solar dan memastikan distribusi BBM tepat sasaran. Langkah ini diambil agar penyaluran solar bersubsidi tidak disalahgunakan oleh oknum pelangsir dan agar arus lalu lintas di Kota Jambi tetap lancar.

Wali Kota juga mengingatkan pengelola SPBU untuk mematuhi seluruh ketentuan dalam surat edaran. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenai sanksi tegas, mulai dari tilang kendaraan, teguran administratif, hingga pencabutan izin operasional SPBU.

“Tidak ada toleransi bagi pelanggar. Semua demi kepentingan masyarakat dan kelancaran lalu lintas di Kota Jambi,” katanya.

Namun kebijakan Maulana tersebut tak terlepas dari kritikan oleh elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI). Ketua LPKNI, Kurniadi Hidayat mencium aroma monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dari kebijakan baru Maulana itu.

“Karna kita melihat salah satu dari 7 SPBU yang diperbolehkan itu indikasinya punya pak Wali Kota sendiri,” kata Kurniadi.

Selain itu, Ketua LPKNI menyoroti warga atau pekerja di dalam Kota Jambi yang dipaksa harus menempuh jarak lebih jauh ke SPBU pinggiran kota hanya untuk mengisi BBM, kebijakan Maulana dinilai mengesampingkan kelompok warga pada kategori tersebut.

“Misalkan tinggalnya itu di Sipin, jauh kemana-mana (7 SPBU). Sementara dia kerja di toko material. Jadi itupun harus dipertimbangkan,” ujarnya.

Menurut Kurniadi, seharusnya Wali Kota Jambi Maulana dapat memberi ruang bagi warga masyarakat pengguna kendaraan roda 6 untuk tetap dapat mengisi BBM pada SPBU dalam kota.

“Setidak-tidaknya harus punya izin khusus yang memang mobil dalam Kota dan kerja di kota Jambi, agar diberikan stiker khusus agar bisa mengisi BBM pada SPBU dalam Kota,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita 

Advertisement Advertisement

DAERAH

Menguak Rahasia Sukses: Dinas Pendidikan Kedah Malaysia Tinjau Pengelolaan Pesantren Legendaris Kauman Padang Panjang

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Padang Panjang – Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang kembali mengukuhkan posisinya sebagai rujukan pendidikan Islam terkemuka di Asia Tenggara. Kali ini, Pesantren yang sarat sejarah tersebut menerima Kunjungan Kerja Resmi dari Dinas Pendidikan Baling, Kedah, Malaysia pada Kamis, 6 Oktober 2025 dalam rangka meninjau secara langsung pengelolaan pesantren di Indonesia.

Rombongan tamu istimewa dari Kedah, yang diketuai oleh Hj. Abu Bakar Bin Man, yang juga menjabat Pegawai Pendidikan Daerah Baling, disambut dengan nuansa budaya dan semangat persyarikatan yang kental.

Kedatangan rombongan disambut meriah dengan alunan musik tradisional khas Minangkabau, Tambua, yang membangkitkan suasana. Kehangatan penyambutan semakin terasa dengan peragaan olahraga bela diri kebanggaan Muhammadiyah, Tapak Suci, yang diperagakan secara apik oleh para santri. Para tamu tampak terpukau dengan keterampilan dan kedisiplinan santri Kauman.

Mudir Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, Dr. Derliana, MA. beserta jajaran pimpinan menyambut hangat rombongan. Selepas penampilan Tapak Suci yang memukau, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama, mengabadikan momen kebersamaan lintas negara.

Setelah sesi penyambutan, rombongan diajak berkeliling lingkungan Pesantren. Mereka meninjau berbagai fasilitas yang tersedia serta melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran dan kegiatan sehari-hari di Pesantren Kauman.

“Kami tidak menyangka bisa berkunjung dan berinteraksi langsung dengan sekolah yang sarat akan sejarah ini,” ujar Hj. Abu Bakar Bin Man dengan antusias, mengungkapkan kekaguman rombongan atas kesempatan yang didapat.

Tak hanya melihat fasilitas akademik, rombongan juga diajak mengunjungi ruangan Bimbingan Konseling (BK) untuk mengamati bagaimana proses penanganan dan pembinaan karakter santri dilakukan di Kauman.

Acara formal kemudian dilanjutkan di ruangan Majelis Guru Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Dalam sesi ini, Dr. Derliana, MA., memaparkan secara komprehensif sejarah dan transformasi yang telah dialami oleh Pesantren Kauman Muhammadiyah dari masa ke masa, termasuk peran pentingnya dalam pergerakan dan pendidikan di Indonesia.

Beliau juga memaparkan perkembangan signifikan pesantren dalam beberapa tahun terakhir, sebuah capaian yang dinilai telah meningkatkan mutu dan kepercayaan publik. Seluruh hadirin, termasuk tamu dari Kedah, tampak takjub dengan paparan yang disampaikan oleh Mudir Pesantren Kauman tersebut.

Dr. Derliana juga turut menyampaikan bahwa, popularitas Pesantren Kauman di tingkat internasional sangat tinggi, terlihat dari fakta bahwa Pesantren Kauman setidaknya mendapat 2 hingga 3 kali kunjungan setiap bulannya dari berbagai institusi pendidikan yang ada di negara Malaysia.

Sementara itu, Ketua Rombongan, Hj. Abu Bakar Bin Man, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan hangat dan ilmu yang didapat selama berada di Pesantren Kauman.

“Kami berharap ilmu yang didapat di Pesantren Kauman ini menjadi pengalaman berharga bagi seluruh rombongan dan dapat kami aplikasikan di Kedah nanti untuk memajukan pendidikan,” tutur Hj. Abu Bakar Bin Man.

Sesi formal ditutup dengan penyerahan cenderamata sebagai simbol persahabatan dan kolaborasi. Acara dilanjutkan dengan kunjungan rombongan ke Unit Ekonomi Kreatif Pesantren Kauman, yang merupakan penunjang utama bagi kemandirian finansial dan pengembangan entrepreneurship santri di Pesantren Kauman. Kunjungan ini menunjukkan komitmen Kauman tidak hanya pada aspek akademik dan keagamaan, tetapi juga pada kemandirian ekonomi.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Lapas Kelas III Suliki Gelar Panen Raya Sayuran Dukung Ketahanan Pangan Nasional

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Suliki – Lapas Kelas III Suliki menggelar kegiatan Panen Raya Sayuran di lahan SAE Brandgang pada Rabu, 5 November 2024 sebagai bentuk nyata dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan 13 Program Akselerasi yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta kemandirian warga binaan melalui kegiatan pertanian.

Panen raya tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas III Suliki, Farid Wajdi yang turut didampingi oleh jajaran pejabat struktural, pegawai, serta warga binaan. Kehadiran seluruh elemen dalam kegiatan ini menunjukkan sinergi dan semangat gotong royong dalam membangun program pembinaan berbasis kerja produktif. Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat nilai-nilai rehabilitasi sosial di lingkungan pemasyarakatan.

Beragam jenis sayuran berhasil dipanen dalam kegiatan tersebut, antara lain terung, bayam, kangkung, dan pakcoy. Hasil panen ini tidak hanya menjadi bukti keberhasilan program pembinaan, tetapi juga berpotensi untuk mendukung kebutuhan pangan lokal serta memberikan keterampilan bertani kepada warga binaan sebagai bekal pasca pemasyarakatan.

Kepala Lapas Kelas III Suliki, Farid Wajdi dalam kesempatan panen ini menyampaikan, “Panen raya ini merupakan bukti nyata bahwa warga binaan mampu berkontribusi positif melalui kegiatan produktif seperti pertanian. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional dan program akselerasi menimipas, tetapi juga menjadi sarana pembinaan yang membekali mereka dengan keterampilan hidup. Dengan semangat kebersamaan, kami akan terus mendorong program-program yang memberdayakan warga binaan secara berkelanjutan.”

Dengan adanya kegiatan seperti ini, Lapas Kelas III Suliki menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang produktif dan berdaya guna. Panen raya ini diharapkan menjadi inspirasi bagi lembaga pemasyarakatan lainnya untuk terus berinovasi dalam mendukung program nasional dan meningkatkan kualitas pembinaan terhadap warga binaan.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Usai Paripurna DPR RI, M. Shadiq Pasadigoe Tekankan Penguatan Ekonomi Daerah, Hukum, dan Infrastruktur Sumbar

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Usai pelaksanaan Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Ir. M. Shadiq Pasadigoe, SH., MM, Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, menyampaikan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi daerah pasca-reses.

Dalam rapat yang disiarkan secara daring melalui tautan resmi s.id/RAPURKe-7, Shadiq menegaskan bahwa pembangunan nasional harus sejalan dengan kebutuhan nyata di daerah, terutama dalam bidang ekonomi rakyat, penegakan hukum, dan perbaikan infrastruktur dasar.

“Paripurna bukan sekadar agenda seremonial, tetapi tanggung jawab politik dan moral untuk membawa suara rakyat dari daerah ke pusat. Sumatera Barat memerlukan perhatian serius, terutama di sektor ekonomi dan penegakan hukum,” ujar Shadiq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

Ekonomi Sumbar Tumbuh, Tapi Perlu Dorongan Pemerintah Pusat

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat dalam publikasi Sumatera Barat Dalam Angka 2024, ekonomi Sumbar pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,36 persen (c-to-c) dengan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 367,45 triliun.

Pertumbuhan tertinggi tercatat di sektor pertanian, perdagangan, dan penyediaan akomodasi, sedangkan sektor konstruksi dan industri pengolahan masih tumbuh lambat.

“Angka pertumbuhan itu cukup baik, namun belum mencerminkan kesejahteraan rakyat secara merata. Pemerintah pusat harus memperkuat dukungan untuk UMKM dan koperasi, karena di situlah denyut ekonomi rakyat sesungguhnya,” ujar Shadiq.

Data BPS menunjukkan terdapat lebih dari 600 ribu pelaku UMKM di Sumbar, tetapi baru sekitar 18 persen yang terhubung ke ekosistem digital. Karena itu, ia mendorong perluasan pembiayaan mikro berbasis syariah melalui Koperasi Syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), BTM agar masyarakat nagari memiliki akses permodalan yang berkeadilan, dan sekarang telah mulai hadir Koperasi Merah Putih.

Infrastruktur dan Ketimpangan Wilayah

Berdasarkan publikasi Statistik Daerah Sumatera Barat 2024, sekitar 27 persen jalan kabupaten dan kota di provinsi ini masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat.

“Infrastruktur adalah kunci pemerataan. Kita butuh percepatan program perbaikan jalan dan jembatan di daerah pedalaman. Termasuk digitalisasi nagari agar anak-anak muda punya peluang yang sama dalam pendidikan dan ekonomi,” kata Shadiq.

Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur, serta program padat karya yang melibatkan masyarakat lokal.

Soroti Penegakan Hukum dan Kondisi Lapas di Sumbar

Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, Shadiq juga menyoroti persoalan klasik lembaga pemasyarakatan di Sumatera Barat. Beberapa Lapas lama di Padang, Batusangkar dan Bukittinggi masih mengalami kelebihan kapasitas hingga 180 persen serta minim fasilitas pembinaan.

“Lapas bukan tempat membuang orang, tetapi ruang membina manusia. Pemerintah harus mempercepat modernisasi sistem pemasyarakatan dan memperluas program pembinaan berbasis agama dan kemandirian,” ujarnya.

Ia juga mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk memperkuat kerja sama dengan lembaga sosial keagamaan seperti Muhammadiyah, PERTI, dan pesantren dalam pembinaan moral warga binaan.

Pendidikan dan Penguatan SDM

Di bidang pendidikan, Shadiq menilai pemerataan akses pendidikan tinggi di Sumatera Barat masih perlu ditingkatkan. Menurut Sumbar Dalam Angka 2024, angka partisipasi pendidikan tinggi baru mencapai 23,1 persen, di bawah rata-rata nasional 28 persen.

“Banyak anak nagari cerdas tetapi terkendala biaya dan jarak. Perguruan tinggi daerah seperti Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Unidha Padang dll nya, harus terus diperkuat perannya untuk melahirkan generasi unggul dan berakhlak,” katanya.

Shadiq juga mengusulkan agar pendidikan vokasi dan wirausaha lokal dimasukkan ke dalam program strategis pemerintah untuk mengurangi pengangguran.

Komitmen Restorasi dan Pembangunan Berkeadilan

Menutup pernyataannya, Shadiq menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan restorasi dan pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat Sumatera Barat.

“Politik bagi kami di NasDem adalah jalan pengabdian. Kami akan terus menyuarakan kebutuhan rakyat, memperkuat hukum yang berkeadilan, dan memastikan pembangunan berpihak kepada yang lemah,” tuturnya.

Reporter: Diona

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs