Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Bupati Fadhil Arief Resmi Lantik 190 PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kabupaten Batanghari

DETAIL.ID

Published

on

Batanghari – Setelah melalui berbagai proses, sebanyak 190 orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Kabupaten Batanghari, secara resmi dilantik oleh Bupati Muhammad Fadhil Arief. Prosesi pelantikan ini berlangsung di Serambi Rumah Dinas Bupati pada Senin sore, 26 Januari 206.

Prosesi pelantikan disaksikan langsung oleh Sekda Mula P, Rambe, dan Asisten I Setda Batanghari M. Rifa’I. Selain itu, juga tampak hadir para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para keluarga PPPK paruh waktu yang dilantik.

Ratusan orang PPPK paruh waktu yang dilantik ini, terdiri dari 120 orang tenaga guru, 17 orang tenaga kesehatan, dan 53 orang tenaga teknis. Mereka merupakan para pegawai yang sebelumnya tidak lolos dalam seleksi penerimaan PPPK dan CPNS di tahun 2024 lalu.

Sementara pada kesempatan itu, Bupati Batanghari Mhd. Fadhil Arief berpesan kepada seluruh PPPK paruh waktu, untuk tetap mengabdi dengan baik. Serta bekerja dengan penuh keikhlasan, dan kesabaran. Sebab sebelum resmi dilantik, sudah banyak tantangan yang telah dihadapi.

“Ada proses tantangan yang dibuat tuhan kepada adek-adek (PPPK-red) semua. Ada yang formasinya terlalu sedikit, sementara adek-adek linearitas kependidikannya berada di bidang itu. Kemudian ada juga formasinya yang tidak cukup, sehingga adek-adek terpaksa bersaing dengan rekan kerjanya sendiri. Melalui tes CAT yang dilakukan BKN Jambi waktu itu,” kata Fadhil.

Dengan demikian, orang nomor satu di Bumi Serentak Bak Regam ini juga berharap agar seluruh tenaga PPPK paruh waktu di lingkup Pemkab Batanghari. Dapat menunjukkan profesionalisme, dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif. Serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

“Adek – adek ini, apabila kerjanya bagus pasti akan diberikan kemudahan oleh tuhan. Karena ini proses saja. Ada orang yang begitu mulus karirnya di awal, tapi ujungnya jelek. Ada yang dari awalnya susah, tapi ujungnya bagus. Jadi untuk menentukan bagus atau tidaknya akhirnya (karir) itu adalah diri kita sendiri,” ujarnya.

Hal itu disampaikan oleh Bupati sebagai motivasi kepada seluruh PPPK Paruh Waktu di Batanghari, untuk terus bekerja dengan baik. Sebab terhitung tahun 2026 ini, akan ada Aparatur Sipil Negara baik itu PPPK maupun PNS, yang akan memasuki batas usia pensiun.

“Akan ada PPPK dan PNS yang pensiun, yang kemungkinan berada di formasi adek-adek semua. Kalau adek-adek kerjanya bagus, dan mau belajar. Pasti slotnya akan kita berikan kepada adek-adek yang paruh waktu ini,” tutur Bupati Fadhil Arief.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Dorong Pj Kades Patemon Terbitkan Perkades APBDes demi Pulihkan Layanan Desa

DETAIL.ID

Published

on

Kepala DPMD Jember, Adi Wijaya. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya, menyarankan Penjabat (Pj) Kepala Desa Patemon segera menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang APBDes di Desa Patemon.

Hal tersebut sebagai langkah mengatasi kelumpuhan layanan pemerintahan akibat mandeknya pembahasan Perdes APBDes bersama BPD.

Langkah ini menjadi solusi darurat agar operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran gaji perangkat desa, tetap berjalan meski belum ada persetujuan bersama terkait Perdes APBDes.

Adi Wijaya merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Perkades dalam kondisi tertentu.

“Dalam hal Perdes APBDes belum ada proses pembahasan atau persetujuan bersama, maka teman-teman bisa menggunakan Perkades APBDes untuk mencairkan belanja operasionalnya. Jadi, gaji dan lain sebagainya itu bisa dibayarkan,” ujar Adi Wijaya, Senin, 2 Maret 2026.

Menurut Adi, opsi Perkades APBDes menjadi langkah jangka pendek paling realistis guna memastikan kebutuhan dasar organisasi pemerintahan desa tetap berjalan demi pelayanan kepada masyarakat.

DPMD Jember juga melakukan koordinasi gabungan bersama unsur Forkopimda serta melibatkan Muspika Pakusari untuk mengawal proses tersebut.

Selain itu, DPMD siap menurunkan sumber daya manusia guna memberikan bimbingan teknis apabila dibutuhkan oleh pihak desa maupun kecamatan.

“DPMD siap untuk memfasilitasi. Jika memang masih membutuhkan panduan, kami akan turunkan sumber daya kami maupun bisa langsung berkonsultasi di kantor kami,” kata Adi Wijaya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

DPRD Provinsi Jambi Siapkan Pansus Percepatan Jalan Khusus Batu Bara

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – DPRD Provinsi Jambi menegaskan komitmennya dalam mengawal penyelesaian pembangunan jalan khusus atau hauling batu bara di Provinsi Jambi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif sekaligus mengatasi persoalan kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fattah, menyampaikan hal tersebut usai menerima audiensi dan surat resmi dari Keluarga Besar Pemuda Pancasila yang turut memberikan perhatian terhadap persoalan angkutan batu bara.

Menurut Hafiz, kemacetan akibat aktivitas kendaraan batu bara sudah menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat. Ia menegaskan pembangunan jalan khusus batu bara merupakan solusi jangka panjang yang tidak bisa lagi ditunda.

Proyek tersebut sebelumnya ditargetkan rampung pada 2024, namun hingga memasuki 2026 belum juga selesai. Sejumlah kendala di lapangan seperti penolakan, persoalan ganti rugi lahan, hingga izin pemakaian kawasan hutan produksi menjadi hambatan dalam proses pembangunan.

Untuk memastikan progres berjalan sesuai rencana, DPRD berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) percepatan jalan batu bara sebagai bentuk pengawasan ketat terhadap proyek strategis tersebut.

Berdasarkan rapat terakhir di rumah dinas gubernur, proyek ini diharapkan dapat diselesaikan pada Agustus atau September 2026.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Perkuat Sinergi TNI dengan Legislatif, Ketua DPRD Provinsi Jambi Terima Kunjungan Danrem 042/Gapu

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Komandan Korem 042/Gapu, Kolonel Inf Nyamin, melaksanakan kunjungan ke Kantor DPRD Provinsi Jambi pada Jumat, 27 Februari 2026. Silaturahmi ini merupakan bagian dari rangkaian perkenalan sebagai pejabat baru sekaligus mempererat sinergi antara TNI dan lembaga legislatif di daerah.

Danrem 042/Gapu didampingi para Perwira Jajaran Utama (PJU) Korem 042/Gapu dan diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah di ruang kerja pimpinan dewan.

Kolonel Inf Nyamin menyampaikan silaturahmi bertujuan membangun komunikasi yang harmonis dan kolaboratif dalam mendukung stabilitas keamanan serta percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Jambi.

“Kami berharap terjalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara Korem 042/Gapu dan DPRD Provinsi Jambi, sehingga setiap program pembangunan dan kebijakan strategis daerah dapat berjalan dengan aman dan kondusif,” tutur Danrem.

Pihak DPRD Provinsi Jambi menyambut hangat kunjungan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan TNI dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung kepentingan masyarakat. Dan diharapkan hubungan kelembagaan antara Korem 042/Gapu dan DPRD Provinsi Jambi semakin solid dalam mewujudkan Jambi yang aman, maju dan sejahtera.

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs