DETAIL.ID, ‎Jambi – Sampai saat ini kasus dugaan korupsi Pajak Parkir Pasar Angso Duo, Jambi masih terus bergulir di meja penyidik Pidsus Kejari Jambi.
‎
‎Kasi Pidsus Kejari Jambi, Soemarsono bilang saat ini kasus dugaan korupsi tersebut masih dalam tahap penghitungan kerugian keuangan negara oleh instansi berwenang.
‎
‎”Masih terus, ini masih dalam tahap penghitungan kerugian keuangan negaranya,” ujar Soemarsono pada Senin, 12 Januari 2026.
‎
‎Menurut Sumarsono, sampai saat ini menurutnya penyidik sudah memeriksa sekitar 30an saksi dari berbagai latar belakang.
‎
‎Disinggung terkait pemanggilan oknum anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pajak parkir ini, Kasi Pidsus Kejari Jambi tersebut tampak masih enggan untuk membeberkan lebih jauh.
‎
‎Namun tak tertutup kemungkinan untuk diambil keterangan.
‎
‎”Kalau untuk anggota dewan, belum sampai disitu. Nanti kita tunggu dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang lain,” katanya.
‎
‎Sebelumnya kasus penyimpangan pajak parkir di Pasar Angso Duo, Jambi mencuat dengan dugaan manipulasi setoran oleh pengelola parkir PT Eraguna Bumi Nusa (EBN) yang tidak menyetorkan pajak periode Maret-Desember 2023.
‎
‎Hal tersebut menyebabkan kebocoran PAD pada Pemkot Jambi. Pada pertengahan Desember lalu, pihak Kejaksaan Negeri Jambi menggeledah kantor PT EBN dan menyita sejumlah dokumen.
‎
‎Kasus ini sudah cukup lama bergulir dan sampai saat ini masih terus menyita perhatian publik.

Reporter: Juan Ambarita 

‎
DETAIL.ID, Jambi – Sama seperti Viktor Gunawan, Mantan Dirut PT Prosympac Agro Lestari (PAL) Wendy Haryanto juga divonis 8 tahun bui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi, Kamis 8 Januari 2025.
‎
‎Dalam berbagai fakta persidangan yang kembali diuraikan Majelis Hakim Terdakwa Wendy Haryanto berkali-kali disebut memalsukan laporan keuangan PT PAL sehingga tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
‎
‎Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para pengurus terdahulu PT PAL yakni saksi Arief Rohman, Martinus Harto Sutedjo, Csis Onei Hercuantoro, serta sejumlah pihak lainnya. Rekayasa dokumen dilakukan demi pengajuan kredit pada bank BNI saat proses take over PT PAL oleh pengurus baru yakni Bengawan Kamto dkk.
‎
‎Oleh Majelis Hakim Terdakwa Wendy Haryanto dinilai telah meyakinkan secara sah melawan hukum secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
‎
‎Namun majelis hakim membebaskan Terdakwa Wendy dari tuntutan uang pengganti sebesar Rp 79.2 M yang dihitung dalam aset tanah dan pabrik hingga peralatan produksi PT PAL.
‎Majelis hakim berpendapat bahwa aset tersebut tidak tepat untuk dirampas oleh negara, lantaran objek perkara masih mengarah pada pihak ke-3 yakni Bank BNI serta putusan PKPU yang masih berlaku hingga 2027.
‎
‎”Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair; Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun, dan pidana denda sebesar Rp 300 juta. Apabila tidak dibayarkan maka diganti kurungan penjara selama 4 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim, Anisa Bridgestirana.
‎
‎Sehelumnya oleh JPU, Wendy Haryanto dituntut dengan dakwaan Subsider
‎Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dengan tuntutan pidana penjara selama 3 tahun, dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan.
‎
‎Kemudian pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 79.2M yang dihitung dari barang bukti berupa aset tanah dan bangunan serta alat produksi PT PAL. Dengan ganjaran pidana penjara 2 tahun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti.
‎
Reporter: Juan Ambarita

‎DETAIL.ID, Jambi – Mantan Dirut PT Prosympac Agro Lestari (PAL) Viktor Gunawan divonis 8 tahun kurungan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi pada Kamis 8 Januari 2026.
‎
‎Dalam berbagai pertimbangan hukum yang dibacakan majelis Hakim, Terdakwa Viktor Gunawan dinilai terbukti secara sah melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan memanipulasi laporan keuangan PT PAL demi pengajuan kredit pada Bank BNI KC Palembang tahun 2018-2019.
‎
‎Namun majelis hakim tidak sepakat dengan tuntutan uang pengganti sebesar Rp 10 M, sebagaimana tuntutan JPU. Lantaran putusan PKPU masih berlangsung hingga tempo 2027, dan terdapat sejumlah pembayaran kewajiban yang telah dilakukan oleh PT PAL, sebagaimana terungkap di persidangan.
‎
‎Sikap sopan di persidangan dan belum pernah dijatuhi pidana pun menjadi hal yang meringankan dalam pertimbangan majelis hakim. Sementara perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan program pemberantasan korupsi jadi point memberatkan.
‎
‎Terhadap Viktor Gunawan, majelis hakim memutus bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
‎
‎”Mnjatuhkan pidana oleh kkarena itu kepada Terdakwa Viktor Gunawan dengan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp 300 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim, Annisa Bridgestirana, membacakan amar putusan.
‎
‎Selain itu, Terdakwa Viktor Gunawan juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.5 M. Dengan ketentuan, apabila tidak dibayarkan dalam 1 bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Maka harta bendanya disita oleh penuntut umum untuk kemudian dilelangkan, apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan kurungan penjara selama 2 tahun.
‎
Soal vonis tersebut, baik JPU maupun Penasehat Hukum Viktor merespons pikir-pikir. Jika kembali kebelakang, Viktor sebelumnya dituntut lebih berat. JPU menuntut dengan dakwaan Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 . Dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda 200 juta subsider 5 bulan. Dan uang pengganti sebesar Rp 10.3M subsider 3 tahun penjara.

Reporter: Juan Ambarita