Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Gubernur Al Haris Kukuhkan Pengurus Debalang Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah 2026-2031

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., kukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Debalang Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah Provinsi Jambi Masa Bakti 2026-2031, yang berlangsung di Auditorium Paduko Berhalo, Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin, 2 November 2026.

Pengukuhan ini menjadi momentum memperkuat peran organisasi adat dalam menjaga persatuan, melestarikan nilai-nilai budaya Melayu Jambi, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris mengapresiasi komposisi kepengurusan Debalang Negeri yang dinilai memiliki potensi besar untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi.

Ia berharap seluruh pengurus dapat mengemban amanah dengan penuh dedikasi, menjaga kehormatan adat, serta berperan aktif dalam membangun dan menjaga marwah Provinsi Jambi.

“Sebagai putra daerah Jambi, kita harus memiliki tanggung jawab terhadap negeri ini. Jangan hanya diam, tetapi harus punya ide, gagasan, dan kemauan untuk membantu membangun Jambi serta menjaga marwahnya,” ujar Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris menegaskan, keberadaan Debalang Negeri harus menjadi kekuatan dalam mempererat persatuan masyarakat Jambi. Ia mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk tetap solid, tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang berkembang di media sosial, serta menjadikan persatuan sebagai modal utama pembangunan daerah.

“Dari Ujung Jabung sampai Kerinci, kita harus bersatu. Jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memecah belah. Jambi harus kompak dan satu, karena persatuan merupakan modal utama kita,” katanya.

Gubernur Al Haris juga berharap Debalang Negeri dapat menjadi wadah pengabdian masyarakat yang mampu menjaga kedaulatan, kehormatan, serta nilai-nilai adat dan budaya di tengah perkembangan zaman.

Selain itu, Gubernur Al Haris menyampaikan harapannya agar tokoh-tokoh adat tetap memberikan bimbingan dan pemikiran bagi kemajuan Provinsi Jambi, terutama dalam menjaga kesinambungan kepemimpinan dan penguatan lembaga adat.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Debalang Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, H. Ramli Taha, yang bergelar Depati Penawar Rajo Berjanggut Merah, menyampaikan penghormatan dan terima kasih kepada Gubernur Jambi serta seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya pengukuhan tersebut.

Ramli Taha mengatakan, pengukuhan pengurus bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan momentum untuk meneguhkan komitmen bersama dalam memperkuat persatuan serta menjaga adat, budaya, dan marwah Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

Ia menjelaskan bahwa Debalang Negeri merupakan organisasi fungsional berbasis adat dan budaya Melayu Jambi dalam struktur Lembaga Adat Melayu Jambi. Karena itu, seluruh pengurus memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga nilai-nilai dasar, norma hukum adat, serta kebudayaan Melayu Jambi.

“Keberadaan Debalang Negeri bukan hanya untuk menjaga nama dan kebesaran organisasi, tetapi harus diwujudkan melalui pengabdian nyata dalam menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan budaya Melayu Jambi,” ujarnya.

Ramli juga menegaskan pentingnya menjunjung tinggi falsafah adat Jambi, yakni ‘Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah’, sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, semboyan organisasi ‘Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung’ mengandung pesan tentang penghormatan terhadap adat, kearifan lokal, persatuan, serta tanggung jawab untuk menaati nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat. (*)

Advertisement

ADVERTORIAL

Berobat di Jember Lebih Praktis berkat Kemudahan Antrean Online Mobile JKN

DETAIL.ID

Published

on

Ifa Fauziana menunjukkan layanan Mobile JKN. (Foto: Dok/Humas BPJS Kesehatan KC Jember)

DETAIL.ID, Jember – Menjadi seorang ibu berarti selalu ingin memberikan yang terbaik bagi kesehatan buah hatinya.

Namun, ketika anak membutuhkan perawatan medis secara berkelanjutan, biaya pengobatan tentu menjadi salah satu hal yang dapat menimbulkan kekhawatiran.

Hal inilah yang dirasakan Ifa Fauziana (37), seorang ibu rumah tangga asal Jember yang kini merasakan betapa pentingnya perlindungan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ifa merupakan peserta JKN dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

Sebelumnya, ia terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Namun, setelah kepesertaannya tidak lagi dijamin oleh pemerintah, Ifa memutuskan untuk melanjutkan perlindungan kesehatan keluarganya dengan mendaftar sebagai peserta mandiri.

“Bagi saya, kesehatan keluarga itu sangat penting. Karena sebelumnya sudah tidak lagi ditanggung pemerintah, saya memutuskan untuk mendaftar sebagai peserta mandiri. Saya tidak ingin mengambil risiko ketika sewaktu-waktu ada anggota keluarga yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” tutur Ifa, Selasa, 17 November 2026.

Keputusan tersebut semakin ia syukuri ketika kedua anaknya membutuhkan pelayanan kesehatan.

Anak pertamanya pernah mengalami kejang, sesak napas, hingga dehidrasi sehingga harus mendapatkan penanganan di klinik maupun rumah sakit.

Sementara itu, anak keduanya membutuhkan perawatan dan terapi secara rutin di RSUD dr. Soebandi.

“Anak pertama saya pernah kejang dan langsung kami bawa ke klinik. Ia juga beberapa kali harus dirawat di rumah sakit karena sesak napas dan dehidrasi. Sementara anak kedua harus rutin menjalani terapi di RSUD dr. Soebandi. Alhamdulillah, pelayanan dan tindakan medis yang dibutuhkan anak-anak saya dijamin oleh JKN,” katanya.

Sebagai seorang ibu, Ifa mengaku tidak ingin membayangkan besarnya biaya yang harus disiapkan apabila seluruh pengobatan anaknya harus ditanggung sendiri.

Terlebih, kebutuhan terapi yang berlangsung secara rutin tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Kehadiran Program JKN menjadi salah satu bentuk perlindungan yang memberikan ketenangan bagi keluarganya.

“Saya tidak bisa membayangkan kalau harus membayar sendiri semua biaya pengobatan anak, apalagi perawatannya harus dilakukan secara rutin. Pasti banyak yang harus dipersiapkan. Alhamdulillah, saya sudah menjadi peserta JKN. Iuran yang saya bayarkan terasa sebanding dengan manfaat besar yang keluarga kami terima. Anak saya juga mendapatkan penanganan dari dokter yang profesional dan dilayani dengan baik tanpa dibeda-bedakan,” ucap Ifa.

Tidak hanya merasakan manfaat dari sisi pembiayaan kesehatan, Ifa juga mengapresiasi kemudahan pelayanan yang kini semakin berkembang.

Salah satunya melalui fitur antrean online pada Aplikasi Mobile JKN yang memungkinkan peserta mengambil nomor antrean sebelum datang ke fasilitas kesehatan.

“Alhamdulillah, sekarang sudah ada antrean online melalui Mobile JKN. Jadi, saya bisa mengambil nomor antrean dari rumah tanpa harus datang pagi-pagi ke rumah sakit. Waktunya lebih efisien dan tidak perlu menunggu terlalu lama di rumah sakit. Ini sangat membantu kami, apalagi ketika harus mengantar anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tuturnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Persalinan Caesar Tanpa Beban Biaya, Peserta Rasakan Manfaat Nyata Program JKN

DETAIL.ID

Published

on

Sulis Sumiyati menunjukkan KIS. (Foto: Dok/Humas BPJS Kesehatan KC Jember)

DETAIL.ID, Jember – Jaminan kesehatan menjadi salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan setiap keluarga.

Sebab, kebutuhan layanan kesehatan bisa datang kapan saja, termasuk ketika seorang ibu harus menjalani persalinan dengan tindakan medis yang tidak direncanakan sebelumnya.

Bagi Sulis Sumiyati (37), peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) asal Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, keberadaan Program JKN memberikan ketenangan saat dirinya harus melahirkan melalui operasi caesar.

Sebagai seorang ibu rumah tangga, Sulis mengaku bersyukur karena telah terdaftar sebagai peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Manfaat program tersebut benar-benar ia rasakan ketika kehamilan anak pertamanya mengharuskan dirinya menjalani persalinan melalui operasi caesar di Rumah Sakit Umum Srikandi IBI Jember.

“Alhamdulillah, persalinan anak pertama saya berjalan lancar meskipun harus melalui operasi caesar. Kalau harus membayar sendiri, tentu biayanya tidak sedikit. Saya sangat bersyukur karena semuanya dijamin JKN. Prosesnya juga mudah, mulai dari pemeriksaan rutin sampai mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Saya cukup menunjukkan NIK atau kartu digital melalui Aplikasi Mobile JKN,” ucap Sulis, Senin, 16 November 2026.

Pengalaman tersebut membuat Sulis semakin yakin bahwa kepesertaan JKN merupakan bentuk perlindungan kesehatan yang penting bagi keluarganya.

Ia juga merasakan bahwa pelayanan yang diterima selama menjalani pemeriksaan kehamilan hingga persalinan berlangsung dengan baik.

Baik di puskesmas maupun rumah sakit, tenaga medis memberikan pelayanan sesuai kebutuhan medis tanpa membedakan status kepesertaan.

“Saya senang karena bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit tanpa mengeluarkan biaya dan tidak merasa dibeda-bedakan. Apalagi ini pengalaman pertama saya melahirkan, tentu banyak rasa khawatir. Namun, semuanya berjalan baik. Kita cukup mengikuti alurnya, mulai dari puskesmas hingga dirujuk ke rumah sakit. Dokter tentu lebih memahami kondisi kita dan tindakan medis yang diperlukan,” katanya.

Sulis pun menyampaikan bahwa selama memanfaatkan JKN, dirinya dan keluarga tidak pernah mengalami kendala berarti.

Ia merasa terbantu karena biaya pemeriksaan kehamilan hingga persalinan sesuai ketentuan program dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan.

“Saya dan suami sangat bersyukur menjadi peserta JKN. Dari kehamilan anak pertama sampai sekarang mempersiapkan anak kedua, kami tetap mengandalkan JKN. Selama ini tidak ada kendala yang berarti. Kadang ada yang bilang berobat atau melahirkan menggunakan JKN itu ribet, tetapi saya sudah membuktikan sendiri bahwa pelayanannya mudah selama mengikuti prosedur. Manfaatnya benar-benar terasa bagi keluarga kami,” tambah Sulis.

Melalui pengalaman yang dirasakannya, Sulis berharap semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya memiliki perlindungan kesehatan sejak dini.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat, rajin berolahraga, serta memahami prosedur pelayanan JKN agar dapat memanfaatkan jaminan kesehatan secara optimal.

Continue Reading

ADVERTORIAL

INAHAFF 2026, Ekosistem Anti-Kecurangan JKN Makin Kuat

DETAIL.ID

Published

on

2nd INAHAFF Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026). (Foto: Dok/Humas BPJS Kesehatan KC Jember)

DETAIL.ID, Jakarta – Pengendalian kecurangan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelayanan kesehatan.

Sejak awal penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi kecurangan demi menjaga kualitas layanan bagi peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, berbagai langkah pengendalian kecurangan telah dilakukan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, hingga perluasan kolaborasi lintas sektor.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPJS Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang.

BPJS Kesehatan juga menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring serta pelaporan kegiatan anti-kecurangan, hingga mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi oleh BNSP.

“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo dalam 2nd Indonesia Healthcare AntiFraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Menurut Pujo, semakin luas cakupan kepesertaan JKN, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraannya. Per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia.

Besarnya cakupan tersebut turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan.

Seiring dengan perkembangan tersebut, tantangan pengendalian kecurangan juga terus berkembang.

Ia menegaskan praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kerugian finansial.

Penguatan upaya pencegahan turut berperan dalam menjaga keselamatan pasien, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya kesehatan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

“Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi,” kata Pujo.

Sebagai bagian dari upaya memperluas kolaborasi, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA).

Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam memperkuat integritas pelayanan kesehatan.

INHAFA akan mengembangkan tiga peran strategis, yakni forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.

Melalui inisiatif tersebut, sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat sehingga upaya pengendalian kecurangan dalam Program JKN dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari menyebut kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perkembangan pola pelayanan, serta dinamika risiko menuntut kita untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang semakin adaptif.

Ia menambahkan, upaya pengendalian kecurangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara mandiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil.

Sinergi tersebut diperlukan untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Vetty.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi risiko kecurangan.

Hal ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan agar tidak ada satu pun masyarakat yang harus menghadapi risiko kesehatan seorang diri karena negara hadir melalui BPJS Kesehatan.

Salah satu kekuatan yang harus terus dijaga adalah memastikan tidak ada lagi praktik kecurangan dalam seluruh sistem penyelenggaraan JKN.

Ia menegaskan pentingnya membangun sistem yang tangguh agar BPJS Kesehatan tidak dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan.

“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.

Ia menegaskan bahwa dengan sinergi yang dilakukan tidak boleh membiarkan sistem gagal mengantisipasi kecurangan akibat adanya kepentingan tertentu.

Sistem anti-kecurangan harus dibangun melalui ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Saat ini, regulasi terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN,” tutur Cak Imin.

Dalam INAHAFF ini juga dilakukan pemberian penghargaan bagi pihak-pihak yang telah berkomitmen memperkuat budaya anti kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2026, antara lain:

1. Kategori Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik

* Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr.dr. Hamzah, Sp.An.,KNA, KIC
* Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si
* Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D

2. Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik

* Terbaik 1 : Kabupaten Purbalingga
* Terbaik 2 : Kota Medan
* Terbaik 3 : Kabupaten Banyumas

3. Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik

* Terbaik 1 : Provinsi Bali
* Terbaik 2 : Provinsi Riau
* Terbaik 3 : Provinsi Jawa Barat

4. Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik

* Terbaik 1 : Kabupaten Kotawaringin Barat
* Terbaik 2 : Kabupaten Karawang
* Terbaik 3 : Kabupaten Sukabumi

5. Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik

* Terbaik 1 : Provinsi Bali
* Terbaik 2 : Provinsi Nusa Tenggara Timur
* Terbaik 3 : Provinsi Nusa Tenggara Barat

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs