ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Resmi Buka MTQH ke-55 Tingkat Provinsi Jambi, Tegaskan Tak Ada Lagi Daerah yang Tolak jadi Tuan Rumah
Jambi – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menegaskan agar tidak ada lagi daerah kabupaten/kota yang menolak untuk jadi tuan rumah penyelenggaraan MTQH selanjutnya.
Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadits (MTQH) Ke-55 Tingkat Provinsi Jambi, bertempat di Lapangan Kantor Wali Kota Jambi, Minggu, 1 November 2026 malam.
“Ini adalah bagian daripada pembangunan mental spiritual. Jangan kita berpikir membangun daerah itu hanya fisiknya saja, bagaimana gedung yang indah, jalan yang mulus kalau orang-orangnya tidak disiapkan mental, moral dan spiritual yang baik. MTQH ini bagi satu daerah berjumpanya 11 tahun sekali. Sayang kalau ada daerah yang tidak mau menerimanya, artinya mereka kehilangan momen. Ini gaung Al-Quran, tidak usah rugi dengan dana yang tidak besar itu. Pasti Allah gantikan dengan dana yang lebih besar nantinya,” tutur Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa pembukaan MTQH ke-55 menjadi momentum bagi semua pihak untuk kembali membumikan Al-Quran dan Hadits di tengah kehidupan masyarakat.
“Alhamdulillah Kota Jambi sebagai tuan rumah, secara kualitas malam hari ini tempat pembukaannya sudah sama dan mirip dengan MTQ Nasional di Jawa Tengah kemarin. Artinya secara kualitas pelaksanaan alhamdulillah sudah baik, tinggal kualitas hasil yang akan didapat dari MTQH ini nantinya termasuk diamalkan di tengah masyarakat,” ujar Gubernur Al Haris.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga mengaku sangat berbahagia atas kehadiran para kafilah dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang menunjukkan semangat bersama untuk menghadirkan qori-qoriah dan hafiz-hafizah terbaik.
Ia menilai persaingan antar daerah dalam MTQH adalah hal yang wajar sebagai tanda keinginan untuk tampil terbaik. Untuk itu ia mengingatkan agar qori-qoriah kembali ke daerah asalnya masing-masing dengan catatan daerah juga harus menganggarkan pembinaan.
“Tadi saat pelantikan Dewan Hakim saya sudah sampaikan, qori-qoriah daerah asal kembali ke daerahnya masing-masing, tapi dengan catatan daerahnya juga harus menganggarkan dana. Karena ada daerah yang pembinaannya sudah baik, sudah bagus, sehingga banyak qori-qoriah yang berlomba untuk masuk ke daerah itu,” katanya.
Dengan sistem MTQH yang berlangsung setiap tahun, orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut menekankan agar hasil MTQH provinsi langsung diasah untuk mengikuti MTQ tingkat nasional, sehingga perlu pembinaan yang konsisten dari kabupaten/kota.
“Mudah-mudahan ke depan pelatih-pelatih nasional akan kita perbanyak untuk melatih di daerah-daerah agar kualitas kafilah kita tidak kalah. Kita sudah berhasil kemarin juara satu nasional untuk kategori anak-anak. Kalau semua daerah konsisten menghasilkan qori-qoriah baru, insya Allah pasti akan meningkat kualitas dan hasil MTQH kita di masa mendatang,” kata Gubernur Al Haris.
Selain itu, Gubernur Al Haris juga optimis dalam 3 hingga 5 tahun ke depan akan lahir qori internasional dari Jambi seperti Samsuri Firdaus.
Sementara itu, Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh kafilah dalam Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadits (MTQH) Ke-55 Tingkat Provinsi Jambi di Lapangan Kantor Wali Kota Jambi.
“Kami mengucapkan selamat datang di Tanah Pilih Pusako Batuah, Kota Jambi,” ujar Wali Kota Maulana mengawali sambutannya.
Dihadapan Gubernur Jambi, Wali Kota menyampaikan bahwa MTQH ke-55 diselenggarakan sejak 30 Oktober hingga 8 November 2026 diikuti oleh 11 kafilah dari kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dengan total 629 putra-putri terbaik yang akan mengikuti berbagai cabang dan golongan perlombaan.
“Momen ini juga memberikan manfaat ekonomi yang besar Bapak Gubernur. Saat ini terdapat 162 stand UMKM dan 12 stand bazar dari kabupaten/kota se-Provinsi Jambi,” katanya.
Wali Kota Maulana juga menyebutkan tema MTQH Provinsi Jambi ke-55 di Kota Jambi tahun ini adalah “Melalui MTQH ke-55 Provinsi Jambi Kita Teguhkan Nilai-Nilai Al-Quran dalam Membentuk Generasi Penerus yang Beriman, Berkarakter, Mantap Menuju Jambi Bahagia”.
“Kami dan seluruh warga masyarakat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas kepercayaan kepada Kota Jambi untuk menjadi tuan rumah menyelenggarakan MTQH ke-55 Tingkat Provinsi Jambi tahun 2026. Ini merupakan kehormatan sekaligus amanah besar bagi kami,” ujar Wali Kota.
Ia juga menegaskan bahwa MTQH bukan sekedar agenda perlombaan keagamaan, melainkan bagian penting dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang religius, berakhlak mulia, harmonis dan berkarakter Qurani.
“Amanah yang sejalan dengan semangat Kota Jambi Bahagia, yaitu Kota yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera,” ucapnya.
“Kata Agamis dalam visi Kota Jambi bukan sekedar identitas, melainkan menjadikan nilai-nilai agama sebagai sumber etika dalam pemerintahan, pelayanan publik, kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, dan pembangunan keluarga,” tutur Wali Kota Maulana.
Turut hadir pada acara tersebut Wakil Gubernur Jambi sekaligus Ketua LPTQ Provinsi Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris, S.E., anggota DPR RI, Komisi XII Syarif Fasya, Unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A. beserta istri, Para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dan Para Sekda Kabupaten/Kota, Kepala Kanwil Kemenag RI Provinsi Jambi, Kepala OPD terkait, Ketua LPTQ Kabupaten/Kota, Dewan Hakim, Para Kafilah Qori dan Qoriah, Pelatih dan Ofisial MTQH Ke-55, serta undangan lainnya. (*)
ADVERTORIAL
Berobat di Jember Lebih Praktis berkat Kemudahan Antrean Online Mobile JKN
DETAIL.ID, Jember – Menjadi seorang ibu berarti selalu ingin memberikan yang terbaik bagi kesehatan buah hatinya.
Namun, ketika anak membutuhkan perawatan medis secara berkelanjutan, biaya pengobatan tentu menjadi salah satu hal yang dapat menimbulkan kekhawatiran.
Hal inilah yang dirasakan Ifa Fauziana (37), seorang ibu rumah tangga asal Jember yang kini merasakan betapa pentingnya perlindungan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ifa merupakan peserta JKN dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.
Sebelumnya, ia terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Namun, setelah kepesertaannya tidak lagi dijamin oleh pemerintah, Ifa memutuskan untuk melanjutkan perlindungan kesehatan keluarganya dengan mendaftar sebagai peserta mandiri.
“Bagi saya, kesehatan keluarga itu sangat penting. Karena sebelumnya sudah tidak lagi ditanggung pemerintah, saya memutuskan untuk mendaftar sebagai peserta mandiri. Saya tidak ingin mengambil risiko ketika sewaktu-waktu ada anggota keluarga yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” tutur Ifa, Selasa, 17 November 2026.
Keputusan tersebut semakin ia syukuri ketika kedua anaknya membutuhkan pelayanan kesehatan.
Anak pertamanya pernah mengalami kejang, sesak napas, hingga dehidrasi sehingga harus mendapatkan penanganan di klinik maupun rumah sakit.
Sementara itu, anak keduanya membutuhkan perawatan dan terapi secara rutin di RSUD dr. Soebandi.
“Anak pertama saya pernah kejang dan langsung kami bawa ke klinik. Ia juga beberapa kali harus dirawat di rumah sakit karena sesak napas dan dehidrasi. Sementara anak kedua harus rutin menjalani terapi di RSUD dr. Soebandi. Alhamdulillah, pelayanan dan tindakan medis yang dibutuhkan anak-anak saya dijamin oleh JKN,” katanya.
Sebagai seorang ibu, Ifa mengaku tidak ingin membayangkan besarnya biaya yang harus disiapkan apabila seluruh pengobatan anaknya harus ditanggung sendiri.
Terlebih, kebutuhan terapi yang berlangsung secara rutin tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Kehadiran Program JKN menjadi salah satu bentuk perlindungan yang memberikan ketenangan bagi keluarganya.
“Saya tidak bisa membayangkan kalau harus membayar sendiri semua biaya pengobatan anak, apalagi perawatannya harus dilakukan secara rutin. Pasti banyak yang harus dipersiapkan. Alhamdulillah, saya sudah menjadi peserta JKN. Iuran yang saya bayarkan terasa sebanding dengan manfaat besar yang keluarga kami terima. Anak saya juga mendapatkan penanganan dari dokter yang profesional dan dilayani dengan baik tanpa dibeda-bedakan,” ucap Ifa.
Tidak hanya merasakan manfaat dari sisi pembiayaan kesehatan, Ifa juga mengapresiasi kemudahan pelayanan yang kini semakin berkembang.
Salah satunya melalui fitur antrean online pada Aplikasi Mobile JKN yang memungkinkan peserta mengambil nomor antrean sebelum datang ke fasilitas kesehatan.
“Alhamdulillah, sekarang sudah ada antrean online melalui Mobile JKN. Jadi, saya bisa mengambil nomor antrean dari rumah tanpa harus datang pagi-pagi ke rumah sakit. Waktunya lebih efisien dan tidak perlu menunggu terlalu lama di rumah sakit. Ini sangat membantu kami, apalagi ketika harus mengantar anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Persalinan Caesar Tanpa Beban Biaya, Peserta Rasakan Manfaat Nyata Program JKN
DETAIL.ID, Jember – Jaminan kesehatan menjadi salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan setiap keluarga.
Sebab, kebutuhan layanan kesehatan bisa datang kapan saja, termasuk ketika seorang ibu harus menjalani persalinan dengan tindakan medis yang tidak direncanakan sebelumnya.
Bagi Sulis Sumiyati (37), peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) asal Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, keberadaan Program JKN memberikan ketenangan saat dirinya harus melahirkan melalui operasi caesar.
Sebagai seorang ibu rumah tangga, Sulis mengaku bersyukur karena telah terdaftar sebagai peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Manfaat program tersebut benar-benar ia rasakan ketika kehamilan anak pertamanya mengharuskan dirinya menjalani persalinan melalui operasi caesar di Rumah Sakit Umum Srikandi IBI Jember.
“Alhamdulillah, persalinan anak pertama saya berjalan lancar meskipun harus melalui operasi caesar. Kalau harus membayar sendiri, tentu biayanya tidak sedikit. Saya sangat bersyukur karena semuanya dijamin JKN. Prosesnya juga mudah, mulai dari pemeriksaan rutin sampai mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Saya cukup menunjukkan NIK atau kartu digital melalui Aplikasi Mobile JKN,” ucap Sulis, Senin, 16 November 2026.
Pengalaman tersebut membuat Sulis semakin yakin bahwa kepesertaan JKN merupakan bentuk perlindungan kesehatan yang penting bagi keluarganya.
Ia juga merasakan bahwa pelayanan yang diterima selama menjalani pemeriksaan kehamilan hingga persalinan berlangsung dengan baik.
Baik di puskesmas maupun rumah sakit, tenaga medis memberikan pelayanan sesuai kebutuhan medis tanpa membedakan status kepesertaan.
“Saya senang karena bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit tanpa mengeluarkan biaya dan tidak merasa dibeda-bedakan. Apalagi ini pengalaman pertama saya melahirkan, tentu banyak rasa khawatir. Namun, semuanya berjalan baik. Kita cukup mengikuti alurnya, mulai dari puskesmas hingga dirujuk ke rumah sakit. Dokter tentu lebih memahami kondisi kita dan tindakan medis yang diperlukan,” katanya.
Sulis pun menyampaikan bahwa selama memanfaatkan JKN, dirinya dan keluarga tidak pernah mengalami kendala berarti.
Ia merasa terbantu karena biaya pemeriksaan kehamilan hingga persalinan sesuai ketentuan program dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan.
“Saya dan suami sangat bersyukur menjadi peserta JKN. Dari kehamilan anak pertama sampai sekarang mempersiapkan anak kedua, kami tetap mengandalkan JKN. Selama ini tidak ada kendala yang berarti. Kadang ada yang bilang berobat atau melahirkan menggunakan JKN itu ribet, tetapi saya sudah membuktikan sendiri bahwa pelayanannya mudah selama mengikuti prosedur. Manfaatnya benar-benar terasa bagi keluarga kami,” tambah Sulis.
Melalui pengalaman yang dirasakannya, Sulis berharap semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya memiliki perlindungan kesehatan sejak dini.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat, rajin berolahraga, serta memahami prosedur pelayanan JKN agar dapat memanfaatkan jaminan kesehatan secara optimal.
ADVERTORIAL
INAHAFF 2026, Ekosistem Anti-Kecurangan JKN Makin Kuat
DETAIL.ID, Jakarta – Pengendalian kecurangan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelayanan kesehatan.
Sejak awal penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi kecurangan demi menjaga kualitas layanan bagi peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, berbagai langkah pengendalian kecurangan telah dilakukan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, hingga perluasan kolaborasi lintas sektor.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPJS Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang.
BPJS Kesehatan juga menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring serta pelaporan kegiatan anti-kecurangan, hingga mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi oleh BNSP.
“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo dalam 2nd Indonesia Healthcare AntiFraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Menurut Pujo, semakin luas cakupan kepesertaan JKN, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraannya. Per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia.
Besarnya cakupan tersebut turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan.
Seiring dengan perkembangan tersebut, tantangan pengendalian kecurangan juga terus berkembang.
Ia menegaskan praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kerugian finansial.
Penguatan upaya pencegahan turut berperan dalam menjaga keselamatan pasien, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya kesehatan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.
“Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi,” kata Pujo.
Sebagai bagian dari upaya memperluas kolaborasi, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA).
Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam memperkuat integritas pelayanan kesehatan.
INHAFA akan mengembangkan tiga peran strategis, yakni forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.
Melalui inisiatif tersebut, sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat sehingga upaya pengendalian kecurangan dalam Program JKN dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari menyebut kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perkembangan pola pelayanan, serta dinamika risiko menuntut kita untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang semakin adaptif.
Ia menambahkan, upaya pengendalian kecurangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara mandiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil.
Sinergi tersebut diperlukan untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.
“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Vetty.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi risiko kecurangan.
Hal ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan agar tidak ada satu pun masyarakat yang harus menghadapi risiko kesehatan seorang diri karena negara hadir melalui BPJS Kesehatan.
Salah satu kekuatan yang harus terus dijaga adalah memastikan tidak ada lagi praktik kecurangan dalam seluruh sistem penyelenggaraan JKN.
Ia menegaskan pentingnya membangun sistem yang tangguh agar BPJS Kesehatan tidak dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan.
“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.
Ia menegaskan bahwa dengan sinergi yang dilakukan tidak boleh membiarkan sistem gagal mengantisipasi kecurangan akibat adanya kepentingan tertentu.
Sistem anti-kecurangan harus dibangun melalui ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Saat ini, regulasi terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN,” tutur Cak Imin.
Dalam INAHAFF ini juga dilakukan pemberian penghargaan bagi pihak-pihak yang telah berkomitmen memperkuat budaya anti kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2026, antara lain:
1. Kategori Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik
* Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr.dr. Hamzah, Sp.An.,KNA, KIC
* Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si
* Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D
2. Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik
* Terbaik 1 : Kabupaten Purbalingga
* Terbaik 2 : Kota Medan
* Terbaik 3 : Kabupaten Banyumas
3. Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik
* Terbaik 1 : Provinsi Bali
* Terbaik 2 : Provinsi Riau
* Terbaik 3 : Provinsi Jawa Barat
4. Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik
* Terbaik 1 : Kabupaten Kotawaringin Barat
* Terbaik 2 : Kabupaten Karawang
* Terbaik 3 : Kabupaten Sukabumi
5. Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik
* Terbaik 1 : Provinsi Bali
* Terbaik 2 : Provinsi Nusa Tenggara Timur
* Terbaik 3 : Provinsi Nusa Tenggara Barat



