DAERAH
Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan
DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Penertiban dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian terhadap Hak Guna Usaha (HGU) masing-masing perusahaan, mulai dari pencabutan seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga tidak diperpanjang atau diperbarui.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU, di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Penanganan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri terkait korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut diklasifikasikan ke dalam lima kelompok.
Pertama, HGU yang akan dicabut seluruhnya, yakni HGU seluas 4.000 hektare atas nama PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; HGU seluas 11.558,11 hektare atas nama PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare atas nama PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pertimbangan pencabutan HGU, meliputi kondisi lahan terbakar lebih dari 50%, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran yang berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Klaster kedua, HGU yang tidak dapat diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Ketentuan ini ditetapkan terhadap eks HGU seluas 2.300 hektare atas nama PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak tersebut diketahui telah berakhir pada 2020, dan tidak akan diberi perpanjangan. Pertimbangannya, antara lain faktor ketidaksesuaian sarana dan prasarana, serta kejadian kebakaran yang berulang.
Ketiga, terdapat tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit dan tidak dipertimbangkan untuk diberikan HGU dan/atau izin usaha perkebunan. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Menteri ATR/Kepala BPN memutuskan untuk tidak memberikan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunannya.
Keempat, pencabutan sebagian HGU terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat yang memiliki luas 1.510,2639 hektare. Pertimbangannya adalah lahan yang terbakar tidak lebih dari 50% dan terdapat ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Kelima, terdapat tiga HGU yang pencabutan sebagian atau seluruhnya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Ketiganya meliputi HGU 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare atas nama PT STP; HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare atas nama PT API; serta HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare atas nama PT JMS. Pendalaman terhadap kelompok kelima dilakukan untuk memperoleh data yang valid sebagai dasar penentuan keputusan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya.
Menteri Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan; serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Proses penanganan juga dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyiapan rekomendasi penyelesaian kasus. “Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Dalam rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman ini hadir para Kepala Badan, Wakil Menteri dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih. Hadir mendampingi Menteri Nusron, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (*)
DAERAH
Tingkatkan Mutu Pendidikan Berbasis Al-Qur’an, 608 Kepala Sekolah dan Guru PAI Ikuti Pelatihan Seminar
DETAIL.ID, Tulang Bawang – Kolaborasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang bersama UMMI Foundation Daerah Lampung (UMDA) menggelar kegiatan Pelatihan Singkat dan Seminar Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Al-Qur’an tahun 2026, yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Menggala, Rabu, 11 November 2026.
Pelatihan ini merupakan bentuk kolaborasi antara UMDA Bandar Lampung dengan Pemkab Tulang Bawang dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan, melalui penguatan mutu pembelajaran serta pengembangan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur’an.
Sebanyak 608 peserta yang terdiri dari 246 kepala sekolah negeri dan madrasah serta 362 Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan satuan pendidikan se-Kabupaten Tulang Bawang mengikuti pelatihan tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tulang Bawang, M. Ami Iswandi Ismed Balaw, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga harus diimbangi dengan pembentukan karakter, moral, dan akhlak peserta didik.
Menurutnya, pendidikan berbasis Al-Qur’an memiliki peran penting dalam membangun generasi yang berilmu, berkarakter, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman.
“Kami berharap melalui kegiatan pelatihan singkat dan seminar ini, para kepala sekolah serta guru PAI dapat meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam mengembangkan pola pembelajaran yang lebih baik, khususnya pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur’an,” ucap Ami Balaw.
Ia juga berharap ilmu dan materi yang diperoleh peserta selama kegiatan tidak hanya menjadi pengetahuan pribadi, tetapi dapat diterapkan dan dikembangkan di masing-masing satuan pendidikan.
“Dengan demikian, kualitas pembelajaran pendidikan agama di sekolah semakin meningkat dan nilai-nilai Al-Qur’an dapat tertanam dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Kita ingin melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, serta memiliki akhlak yang baik,” katanya.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Tulang Bawang, L. Fandhi Ahmad Zia, yang hadir mewakili Bupati Tulang Bawang Drs. Qudrotul Ikhwan, M.M., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyambut baik terselenggaranya kegiatan tersebut.
Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tenaga pendidik, serta seluruh elemen masyarakat.
“Pemkab Tulang Bawang berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan. Para kepala sekolah dan guru memiliki peran strategis dalam membentuk generasi penerus bangsa, sehingga peningkatan kompetensi tenaga pendidik harus terus dilakukan,” ujar Fandhi.
Ia juga menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan menciptakan generasi yang unggul dalam pengetahuan, tetapi juga harus mampu membentuk karakter, kepribadian, dan akhlak mulia berdasarkan nilai-nilai agama.
Ia berpesan kepada seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan menyerap materi yang disampaikan, kemudian mengimplementasikannya di lingkungan sekolah masing-masing. Semoga kolaborasi antara Pemkab Tulang Bawang dan UMDA Lampung ini dapat terus berlanjut serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk terus meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, memperkuat kualitas pembelajaran, serta mewujudkan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur’an ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran.
Momentum ini menjadi penguatan pendidikan berbasis Al-Qur’an menjadi salah satu langkah mewujudkan generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan, kuat dalam iman, serta berakhlak mulia. (*)
DAERAH
Tubaba Q Sehat Home Care, Bupati Ajak Perkuat Kepedulian Sosial
DETAIL.ID, Tulang Bawang Barat – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis (Tubaba Q Sehat) November 2026.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Bupati Tulang Bawang Barat, Ir. Novriwan Jaya, S.P., turun langsung meninjau pelayanan kesehatan sekaligus melaksanakan kunjungan homecare atau pelayanan kesehatan dari rumah ke rumah di Tiyuh Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
Pelayanan homecare tersebut menyasar sejumlah warga yang membutuhkan perhatian dan pelayanan kesehatan, di antaranya Mbah Suti (86), Ibu Aliyem (56), serta Mbah Suyati (57). Melalui kunjungan ini, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat, khususnya warga lanjut usia, tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara mudah dan optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Novriwan Jaya menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tugas sebagai fasilitator dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dan sosial.
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada peran pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dan dukungan seluruh elemen masyarakat.
Oleh karena itu, Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung berbagai program pemerintah yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya memperkuat peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat tiyuh agar dapat menjadi salah satu wadah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga kurang mampu dan kelompok rentan.
Ia juga mengajak seluruh rumah ibadah di Kabupaten Tubaba untuk meningkatkan kepedulian sosial melalui optimalisasi pengelolaan dana infak dan sedekah.
Menurutnya, dana sosial keagamaan tersebut hendaknya dapat disalurkan dan dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga kehadiran rumah ibadah tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi pusat kepedulian dan solidaritas sosial.
Melalui program Tubaba Q Sehat, Pemerintah Kabupaten Tubaba berharap pelayanan kesehatan dapat semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, dengan mengedepankan pelayanan yang humanis, kepedulian sosial, serta semangat gotong royong demi mewujudkan masyarakat Tubaba yang lebih sehat dan sejahtera. (*)
Uncategorized
Sulap eks PETI Jadi Sawah, Pemkab Merangin Jadikan Peta FSVA Kompas Pengentasan Rawan Pangan
DETAIL.ID, Merangin — Pemerintah Kabupaten Merangin menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pemanfaatan data yang akurat dan terukur.
Hal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Ekspose Hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA) Kabupaten Merangin Tahun 2026 di Ruang Aula Kantor Dinas PUPR Kabupaten Merangin, Kamis, 12 November 2026.
Rakor dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merangin, Zulhifni, yang hadir membacakan sambutan tertulis Bupati Merangin, M. Syukur.
Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan strategis yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.
Ketersediaan, akses, serta pemanfaatan pangan yang berkualitas harus ditopang oleh data yang valid hingga tingkat tapak.
“Peta FSVA ini bukan hanya sekadar dokumen atau gambaran kondisi wilayah, tetapi harus menjadi kompas dan dasar dalam menentukan arah kebijakan serta program pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Merangin,” ujar Sekda Zulhifni saat membacakan arahan Bupati Merangin.
Pemerintah Kabupaten Merangin mematok empat poin penting yang wajib menjadi perhatian bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan.
Seluruh OPD terkait diminta memberikan dukungan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar peta FSVA menggambarkan kondisi riil di lapangan.
Hasil pemetaan wajib dijadikan acuan utama dalam menentukan wilayah sasaran prioritas penanganan daerah rentan dan rawan pangan.
Perangkat daerah harus memperkuat koordinasi mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan menerjemahkan hasil pemetaan ini ke dalam program yang tepat sasaran, terencana, dan berkelanjutan—termasuk untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, serta pencegahan stunting.
Di sela-sela agenda utama tersebut, Pemkab Merangin juga menyampaikan atensi khusus terhadap potensi sektor pertanian tanaman pangan. Kabupaten Merangin tercatat memiliki sekitar 7.000 hektar lahan sawah yang menjadi salah satu lumbung pangan daerah.
Konsentrasi sawah terbesar salah satunya membentang di wilayah Sungai Manau Lamo, meliputi kawasan Kecamatan Renah Pembarap, Sungai Manau, hingga Pangkalan Jambu.
Namun, tantangan besarnya adalah kerusakan lingkungan akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Menyikapi hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Sejumlah lokasi bekas PETI sukses direklamasi dan disulap kembali menjadi lahan persawahan produktif melalui metode penimbunan lubang galian.
Salah satu contoh suksesnya dapat dilihat di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, yang menunjukkan hasil pertanian cukup menggembirakan.
“Sawah yang sudah terlanjur rusak karena PETI kita reklamasi. Namun pesan pentingnya, bagi lahan sawah yang belum tersentuh, jangan sampai dirusak atau beralih fungsi,” ujar Bupati Merangin dalam pesan tambahannya. (*)



