ADVERTORIAL
Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Bagan Pete, Gubernur Al Haris: Siap Tampung 1.080 Siswa Tidak Mampu
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris, meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, pada Kamis, 6 Maret 2026. Sekolah ini ditargetkan mulai menerima siswa pada tahun ajaran baru 2026-2027 dengan daya tampung mencapai 1.080 siswa.
Sekolah Rakyat tersebut dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pembangunan ini berada di bawah Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jambi. Nilai kontrak pekerjaan tercatat sebesar Rp 446.469.498.000 dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender dan masa pemeliharaan 180 hari kalender.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu. Dalam site plan yang dipasang, tersedia berbagai fasilitas penunjang, mulai dari gedung sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA, gedung serbaguna, masjid, asrama putra dan putri, rumah susun guru, kantin, gudang, hingga lapangan sepak bola dan fasilitas pendukung lainnya.
Untuk setiap lokasi, sekolah ini akan menampung 1.080 siswa yang terbagi dalam 36 rombongan belajar (rombel). Rinciannya, jenjang SD sebanyak 18 rombel dengan kapasitas 540 siswa, jenjang SMP 9 rombel dengan 270 siswa, dan jenjang SMA 9 rombel dengan total 270 siswa.
Gubernur Al Haris mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, ia merasa perlu melihat langsung perkembangan fisik proyek serta mengetahui kendala yang mungkin dihadapi di lapangan.
“Kita akan segera memasuki tahun ajaran baru. Maka kita perlu melihat kesiapan. Kalau nanti ada penerimaan siswa kelas satu sebelum bangunan selesai, tentu kita harus menyiapkan langkah lain untuk sementara menampung mereka,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa progres pembangunan saat ini berjalan baik. Pemadatan tanah telah selesai dan pembangunan fisik mulai dikerjakan. Fasilitas olahraga dan masjid pun sudah dalam tahap pembangunan.
“Progresnya baik sekali. Dengan pengawasan yang ketat dari konsultan dan kesiapan pelaksana di lapangan, mudah-mudahan tidak ada kendala hingga target Juni selesai dan bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita,” ucapnya.
Al Haris menyebutkan, perkembangan proyek ini juga akan dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari komitmen mendukung program Presiden agar berjalan lancar di Provinsi Jambi.
“Ini terus bergerak terus, dan saya kira dengan pengawasan yang ketat, ini akan bisa cepat selesainya nanti,” tuturnya.
Masyarakat menaruh harapan besar agar Sekolah Rakyat Provinsi Jambi segera rampung dan benar-benar menjadi solusi pemerataan pendidikan. Dengan konsep terpadu dan dukungan fasilitas asrama, sekolah ini diharapkan mampu mencetak generasi muda yang lebih fokus belajar dan memiliki masa depan yang lebih baik.
ADVERTORIAL
Gebrakan Gus Fawait Lindungi PMI: Jember Kini Punya Layanan Administrasi Mandiri dan Cek Kesehatan Termurah se-Jatim
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember resmi memutus rantai birokrasi panjang bagi warganya yang ingin bekerja ke luar negeri.
Melalui instruksi langsung Bupati Gus Fawait, Jember kini menghadirkan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Mall Pelayanan Publik serta layanan pemeriksaan kesehatan (medical check up) mandiri di rumah sakit daerah guna mencegah pemberangkatan pekerja secara non-prosedural.
Dalam peresmian klinik CPMI di RSD Balung pada Senin, 27 April 2026, Gus Fawait menyoroti bahwa selama ini warga Jember terpaksa mengambil risiko melalui jalur ilegal akibat jauhnya lokasi pengurusan dokumen.
Beliau menegaskan bahwa kehadiran layanan ini adalah jawaban atas absennya fasilitas negara di daerah penyumbang PMI terbesar.
“Jember sebagai salah satu daerah penyumbang PMI justru belum memiliki fasilitas tersebut,” ucapnya dengan nada tegas.
Kini, seluruh pengurusan administrasi bisa diselesaikan tanpa harus keluar kota menuju Malang atau Surabaya
Lebih dari sekadar memangkas jarak, Gus Fawait juga membuat kebijakan radikal dengan menekan biaya pemeriksaan kesehatan menjadi Rp450.000 dari tarif normal Rp750.000.
“Ini menjadi biaya atau harga paling murah yang kita lihat bahkan se-Jawa Timur,” kata Gus Fawait saat menjelaskan skema efisiensi biaya tersebut.
Melalui kemudahan akses dan tarif yang sangat terjangkau ini, Pemkab Jember optimis para calon pekerja akan lebih memilih jalur resmi yang menjamin keamanan mereka di luar negeri kelak.
Langkah ini dipandang sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah daerah bagi rakyatnya.
“Ini bentuk keberpihakan kami kepada calon PMI dan kami berharap CPMI di Kabupaten Jember,” tutur Gus Fawait.
[post-view]
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Percepat Akses Layanan Publik, Siapkan Empat Titik MPP Mini
DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan empat titik Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di sejumlah kecamatan untuk mempercepat akses layanan publik bagi masyarakat di wilayah dengan jarak tempuh jauh dari pusat kota.
Program ini digagas untuk menjawab kebutuhan warga yang selama ini harus menempuh perjalanan hingga satu sampai dua jam hanya untuk mengurus administrasi di pusat pemerintahan.
“Kita tahu bahwa jarak seperti di kecamatan Jombang dan tengah kota ini bisa waktu sejam sampai dua jam,” kata Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Empat lokasi yang disiapkan sebagai MPP Mini meliputi:
- Kecamatan Jombang
- Kecamatan Tanggul
- Kecamatan Mayang
- Wilayah utara (dalam proses, direncanakan di sekitar Kalisat)
Pemkab Jember menempatkan fasilitas tersebut di titik yang mewakili wilayah barat selatan, barat utara, dan timur selatan, serta memperluas jangkauan ke wilayah utara.
Melalui MPP Mini atau Pemkab Jember Mini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus datang ke Kota Jember.
Layanan yang disediakan meliputi perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan sosial.
“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan yang biasanya harus ke kota, hari ini bisa diurus di MPP Mini,” ujarnya.
Gus Fawait menyebut, pengembangan layanan di tingkat kecamatan terus dilakukan agar semakin lengkap dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kalau dulu mencetaknya di kecamatan, hari ini akan ditambahi lagi fungsi yang ada di MPP Mini,” katanya.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan publik di Kabupaten Jember yang memiliki karakter wilayah beragam, mulai dari pegunungan, perkebunan, hingga kawasan pesisir.
“Masyarakat Jember tidak perlu mencari sampai ke Kota Jember, cukup ada di wilayah-wilayah yang sudah kita siapkan,” ucapnya.
Saat ini, Pemkab Jember masih mempercepat proses penyelesaian dan kesiapan operasional MPP Mini, termasuk di wilayah utara yang masih dalam tahap pengembangan.
Gus Fawait menyampaikan, peresmian fasilitas tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh kesiapan terpenuhi.
“Saya akan mengajak kawan-kawan langsung ke Jombang, Tanggul, dan Mayang di kemudian hari,” ujarnya.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Raih Penghargaan Tokoh Pengentasan Kemiskinan dari Beritajatim
DETAIL.ID, Jember – Momentum peringatan HUT ke-20 Beritajatim.com menjadi catatan manis bagi Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Bertempat di Grand City Surabaya, pada Selasa, 21 April 2026, Bupati Jember Gus Fawait menerima penghargaan sebagai Tokoh Pengentasan Kemiskinan Berbasis Akselerasi Pembangunan.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan validasi data dan aksi nyata di lapangan yang dilakukan jajaran pemerintah daerah untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Gus Fawait memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para ASN yang telah bersinergi lintas sektor hingga mengantarkannya pada puncak kesuksesan ini.
“Saya persembahkan award ini kepada seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Jember, para ASN yang hari ini turun ke bawah untuk bahu-membahu. Tidak melihat asal mereka, apakah guru, nakes, atau yang lain, semua bersatu untuk memastikan data kemiskinan ekstrem di Jember benar-benar valid,” katanya.
Gus Fawait menekankan bahwa intervensi pembangunan tidak akan berjalan efektif tanpa pondasi data yang akurat.
Ia percaya bahwa dengan menekan angka kemiskinan, maka masalah sosial turunan lainnya akan ikut terurai.
“Kita tahu bahwa kemiskinan ini mengakibatkan banyak masalah lain, mulai dari angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, hingga tindak kriminalitas. Ujung dari semua masalah itu adalah faktor kemiskinan,” tuturnya.


