Connect with us

DAERAH

Bayar Tagihan Pelanggan Miskin Tiga Bulan, Direktur PDAM “Ambil” Dana Corona

DETAIL.ID

Published

on

Bayar Tagihan Pelanggan Miskin Tiga Bulan, Direktur PDAM "Ambil" Dana Corona

DETAIL.ID, Batanghari – Direktur PDAM Tirta Batanghari, Jambi, Abubakar Sidik rupanya mengajukan permohonan dana kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 guna membayar tagihan rekening pelanggan kategori miskin selama tiga bulan.

Hal ini disampaikan Kepala pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Batanghari, Syar’i Saman melalui Sekretaris BPBD, Syamral Lubis kepada detail belum lama ini diruang kerja Syar’i Saman.

“Berdasarkan pengajuan Direktur PDAM ke Sekretariat Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Batanghari, dalam hal ini BPBD dan kita ajukan nota dinas kepada Bupati Batanghari, tenyata tagihan rekening pelanggan PDAM kategori miskin, dibayar dari dana Jaring Pengaman Sosial (JPS),” kata Syamral.  

Pengajuan bantuan dana pembayaran tagihan pelanggan PDAM kategori miskin berlaku sejak April, Mei dan Juni 2020. Syamral berkata, total pengajuan dana mencapai angka Rp600 juta. Artinya, biaya tagihan pelanggan PDAM kategori miskin pada April, Mei dan Juni berkisar Rp200 juta.

“Untuk tiga bulan terhitung April, Mei dan Juni, sama seperti BBT. Total tiga bulan berkisar Rp600 juta, setiap bulan berkisar Rp200 juta,” ucapnya.

Syamral berujar pencairan pengajuan PDAM Tirta Batanghari tahap pertama sudah terealisasi diatas tanggal 8 Juni 2020. Jumlahnya mencapai Rp200 juta. Kemudian PDAM mengajukan permohonan dana lagi karena mau bayar tagihan PLN atas pemakaian.

“Jumlah tagihan PLN kita tidak tahu. Kalau jumlah pelanggan PDAM kategori miskin penerima bantuan silahkan tanya dengan PDAM,” kata Syamral.

Proses pembayaran atas pengajuan Direktur PDAM Tirta Batanghari terhadap tagihan pelanggan kategori miskin telah diajukan ke Bupati Batanghari. Langkah ini ditempuh BPBD agar proses pencairan tidak menyalahi regulasi.

“Kita ajukan ke pak Bupati, boleh dibayar atau tidak. Ternyata dengan segala konsekuensi dan masuk dalam aturan, boleh di bantu pembayaran tagihan PDAM masyarakat miskin, tidak pelanggan besar, artinya mungkin pelanggan yang subsidi dulu,” ucapnya.

Syamral dengan lantang mengatakan bahwa sebenarnya bukan PDAM Tirta Batanghari yang membantu pelanggan kategori miskin selama tiga bulan masa pandemi COVID-19. Namun, bantuan pembayaran tagihan diberikan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Batanghari.

“Bukan PDAM, salah itu. Kalau PDAM yang bantu, ya dana PDAM. Tapi minta kepada pemerintah daerah melalui Gugus Tugas COVID-19,” katanya.

Direktur PDAM Tirta Batanghari, Abubakar Sidik belum memberikan keterangan resmi terkait permohonan dana pembayaran tagihan pelanggan kategori miskin diminta dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Batanghari.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” newsticker_animation=”vertical” number_post=”8″ post_offset=”2″]

Panggilan telepon detail mengkonfirmasi peryataan Sekretaris BPBD Batanghari, Syamral Lubis tidak mendapat jawaban hingga berita ini ditulis. Pesan singkat detail melalui WhatsApp, Jumat (19/6/2020) pukul 16.02 WIB juga belum mendapat balasan Sidik.

Reporter: Ardian Faisal

DAERAH

Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang

DETAIL.ID

Published

on

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir (tengah) meninjau kondisi Pujasera di Pantai Padang pada Sabtu, 22 Februari 2025. (DETAIL/Diona)

DETAIL.ID, Padang – Dinas Pariwisata Kota Padang akan melakukan pembenahan dan penataan ulang terhadap Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Pantai Padang tepatnya di depan Masjid Al-Hakim. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat meninjau kawasan Pujasera pada Sabtu, 22 Februari 2025, menyampaikan kondisi Pujasera saat ini kurang terawat.

“Bangunan dan sarana prasarana sudah banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan segera. Kami akan melakukan penataan terhadap Pujasera ini, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitasnya, karena ini merupakan Program Unggulan (Progul) Bapak Wali Kota Padang Fadly Amran, yaitu Padang Rancak,” ujarnya.

Maigus Nasir berharap, dengan tertatanya Pujasera, perekonomian pedagang dan masyarakat setempat dapat meningkat. Kemudian minat masyarakat untuk berkunjung ke Pantai Padang semakin bertambah.

“Sebelum memulai perbaikan ini, kami akan mengundang pedagang untuk menyamakan komitmen dan persepsi agar penataan berjalan sesuai harapan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Sani menyampaikan, perbaikan Pujasera Pantai Padang masuk dalam program 100 hari kerja Wali Kota Padang. Anggaran perbaikan bersumber dari dana APBD Kota Padang.

Yudi menyebutkan, perbaikan yang dilakukan mencakup penggantian tenda berjualan pedagang dengan kanopi berbahan baja ringan, perbaikan bangunan tempat berjualan, fasilitas toilet, serta penataan area medan nan bapaneh.

“Kami juga akan melakukan penataan terhadap titik-titik tempat berjualan bagi pedagang sehingga tidak ada yang menggunakan trotoar. Selain itu, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang untuk merapikan pohon pelindung di kawasan Pujasera ini,” tutur Yudi.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Bandung – Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menyebut bahwa kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jawa Barat menunda keberangkatan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Dia menyebut, di Jawa Barat terdapat empat kepala daerah asal PDIP yang menunda keberangkatan menuju retreat di Magelang. Mereka ialah Bupati Cirebon Imron, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.

“Intinya surat itu sudah jelas, kepala daerah yang diundang kegiatan retret di Magelang untuk menunggu dulu instruksi ibu Ketua Umum selanjutnya dan mereka untuk standby dengan posisi telepon yang aktif,” kata Ono di Bandung pada Jumat, 21 Februari 2025.

Dia mengaku saat ini PDIP masih mengkaji aturan terkait retreat untuk kepala daerah di Magelang. Ono menegaskan, yang terpenting saat ini adalah para kepala daerah langsung bekerja membangun daerahnya masing-masing.

“PDI Perjuangan selalu berkomitmen bagaimana kepala daerahnya untuk bisa bekerja, yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing dan memberikan pengabdian maksimal ke rakyat,” tutur Ono.

Reporter: Yayat Hidayat

Continue Reading

DAERAH

M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, H. M. Syukur bertemu dengan Gubernur Jambi H. Al Haris, saat mengikuti jalannya pelaksanaan kegiatan orientasi atau retreat Kepala Daerah pada hari pertama, Jumat, 21 Februari 2025.

“Alhamdulillah ini bersama Pak Gubernur Jambi, kami mengikuti kegiatan hari pertama retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah,” ujar Bupati Merangin dibenarkan Gubernur Jambi, yang keduanya terlihat sangat bersemangat.

Pada hari pertama tersebut, baik H. M. Syukur maupun H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya, mengikuti pengarahan dan ramah tamah sesuai dengan jadwal pelaksanaannya.

Sedangkan untuk kegiatan fisik seperti olahraga dan harus bangun sebelum subuh serta materi kepemimpinan, akan dilakukan pada hari kedua hingga hari terakhir pelaksanaan retreat.

Para Kepala Daerah juga akan mendapat berbagai materi lainnya, salah satunya adalah terkait program strategis Pemerintah Pusat, yang harus diselaraskan dengan visi-misi para Kepala dtaerah.

Melalui retreat tersebut, diharapkan nanti para kepala daerah saat berkonsolidasi dengan Pemerintah Pusat, supaya terjadi sinkronisasi dan selaras misinya dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Orientasi atau retreat Kepala Daerah tersebut jelas Bupati Merangin, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia dan H. M. Syukur siap untuk melaksanakannya. “Masyarakat Merangin tunggu, seminggu lagi saya pulang ke Merangin,” kata Bupati.

Ketika mengikuti retreat itu, tampak Bupati Merangin H. M. Syukur dan Gubernur Jambi H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya di Indonesia, mengenakan baju seragam army yang terlihat sangat gagah dan tegas. (*)

Continue Reading
Advertisement