Connect with us
Advertisement

DAERAH

Didukung Kolaborasi Lintas Sektor, Penetapan LP2B Nasional Capai 87,52%

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,52%. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang berlangsung di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan pada Senin, 7 September 2026, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa angka tersebut sudah melampaui target penetapan LP2B untuk 2029.

“Setelah kita kerja delapan bulan dengan Kemendagri, BPS, dan semuanya di bawah bimbingan Kemenko Pangan, alhamdulillah secara nasional agregat 87,52%. Jadi, pekerjaan yang harusnya selesai tahun 2029 bisa kita selesaikan tahun 2026,” ujar Menteri Nusron.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, pemerintah menargetkan penetapan LP2B secara bertahap hingga minimal 87% pada 2029. Target penetapannya direncanakan bertahap, yaitu 78% pada 2026, 81% pada 2027, dan 84% pada 2028.

Menteri Nusron mengungkapkan, capaian tersebut meningkat signifikan dibanding kondisi di awal tahun ini. Pada Januari 2026, penetapan LP2B berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi baru mencapai sekitar 68%, sedangkan capaian nasional berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota yang telah memasukkan LP2B baru 41,72%.

Untuk mempercepat penetapan LP2B, Kementerian ATR/BPN melakukan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk daerah yang belum mampu memenuhi target secara mandiri, penghitungan capaian dilakukan secara agregat pada tingkat provinsi sehingga penetapan LP2B bisa tetap memenuhi target nasional. Upaya tersebut turut diperkuat melalui kerja sama, salah satunya diwujudkan lewat Surat Edaran Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Ini semua yang kami lakukan untuk menopang ketahanan pangan, swasembada pangan. Karena, swasembada pangan tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya lahan dan air,” tutur Menteri Nusron.

Meski secara nasional telah mencapai 87,52%, saat ini masih ada tujuh provinsi yang capaian penetapan LP2B-nya berada di bawah 87%. Ketujuh provinsi itu antara lain Riau, Jambi, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan waktu kepada daerah tersebut untuk meningkatkan capaiannya dengan tetap mempertahankan angka yang telah ditetapkan sebagai batas minimal.

“Kabar bagus yang dilakukan Menteri ATR/Kepala BPN, LP2B sudah 87% secara nasional. Untuk yang tujuh provinsi (belum sampai batas minimal), kita kasih waktu saja untuk keterlambatan ini untuk bisa lebih, kasih waktu. Tidak boleh kurang dari itu (angka sebelumnya) karena secara nasional sudah memenuhi 87%,” kata Menko Pangan.

Rakor ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; Wakil Menteri Lingkungan Hidup; serta perwakilan kementerian/lembaga terkait. Menteri Nusron hadir dengan didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana; Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. (*)

Advertisement

DAERAH

Ketua TP PKK Merangin Lavita Syukur Berikan Bantuan ‘Genting’

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Ketua TP PKK Merangin Hj Lavita Syukur memberikan bantuan ‘Genting’ (Gerakan orang tua asuh cegah Stunting), kepada balita beresiko Stanting dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), di Kecamatan Lembah Masurai, Jumat, 23 Oktober 2026.

Pada Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tersebut, Bunda PAUD Merangin itu langsung turun mengunjungi rumah sasaran. Pertama Hj Lavita Syukur berkunjung ke rumah Afina, balita beresiko Stanting di Desa Durian Mukut.

Di rumah balita berusia empat tahun itu, wakil ketua III Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stuntung (TPPPS) Merangin tersebut, melihat langsung kondisi anak yang beratnya 12 Kg, tinggi badan 98 Cm dan lingkar kepala 52 Cm.

“Alhamdulillah ini kita bawa telur dan susu dan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK). Bantuan ini akan berlangsung tiga bulan berturut-turut, selama 90 hari,” ujar Hj Lavita Syukur.

Nanti lanjut Ketua Posyandu Merangin ini, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi pertumbuhan anak atau kondisi kesehatan ibu secara berkala oleh kader Tim Pendamping Keluarga dan kader Posyandu.

Selanjutnya Hj Levita Syukur bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Merangin Ny Sri Rezeki Zulhifni dan rombongan mengunjungi ibu hamil KEK Selina Wulandari di Pasar Masurai. Ibu berusia 16 tahun itu sudah hamil selama 12 minggu, dengan berat badan 40 Kg, tinggi 146 Cm dan lingkar lengan atas 22,5 Cm.

Di rumah Selina Wulandari, Ketua TP PKK memberikan bantuan Susu dan Telur. Hj Lavita Syukur minta Kader Tim Pendamping Keluarga dan Kader Posyandu untuk terus memantau perkembangan kesehatan ibu tersebut.

Turut hadir dalam rombongan Ketua TP PKK itu, Sekdin PPKB Merangin Khaidir, Kepala Bagian TU RSD Kol Abundjani Bangko Fajar Aria Phitra, Camat Lembah Masurai Syarifudin dan Jafung Dinas PPKB Merangin Meileni Sari serta staf Bidang KS Dinas PPKB.

Hadir juga Kapus Pasar Masurai Fairuza, Kades Durian Mukut Boy Krisyanto bersama Kades Pasar Masurai Khairul Amin, Pokja IV TP PKK, Koordinator Balai Penyuluh KB Kecamatan Lembah Masurai Citra Gayatri.

Wakil Ketua III TPPPS Merangin tersebut diketahui sangat intens mengunjungi warga beresiko Stunting. Sebelumnya Hj Lavita Syukur mengunjungi ibu hamil KEK dan Balita beresiko Stuntung di Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau dan tempat-tempat lainnya.

‘Genting’ merupakan program gotong royong nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Republik Indonesia, untuk mempercepat penurunan angka Stunting. (*)

Continue Reading

DAERAH

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur dan Konsolidasi Tanah

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Hingga Oktober 2026, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merealisasikan pengadaan tanah untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) yang totalnya mencapai 159.662 bidang dengan luas 22.966,62 hektare. Dalam periode dua tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan konsolidasi tanah untuk penataan kawasan di sejumlah lokasi.

“Realisasi bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah mencapai 74,68% dari target 213.798 bidang, sedangkan capaian luas tanah mencapai 61,03% dari total target 37.629,27 hektare,” kata Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Arief Muliawan, di Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Konsolidasi tanah dilakukan untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Program tersebut menjadi salah satu langkah yang difokuskan Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan penataan kawasan yang lebih terencana.

“Dalam kurun waktu dua tahun, sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2026, kita berhasil menyelesaikan konsolidasi tanah sebanyak 6.167 bidang yang tersebar di 47 lokasi,” ujar Arief Muliawan.

Capaian konsolidasi tanah tersebut terdiri atas 3.913 bidang di 26 lokasi pada periode Oktober 2024-Oktober 2025, dengan realisasi 85,75%. Sementara itu, pada periode Oktober 2025-Oktober 2026, konsolidasi tanah mencapai 2.254 bidang di 21 lokasi, dengan realisasi 79,62%.

Melalui dua lingkup, yakni pengadaan tanah dan konsolidasi tanah, Kementerian ATR/BPN menjalankan peran dalam menyediakan tanah bagi pembangunan infrastruktur sekaligus menata kawasan sesuai dengan RTR. Keduanya menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang memperhatikan kepastian hukum hak atas tanah dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan pembangunan tetap sustainable. (*)

Continue Reading

DAERAH

Masuk Bursa Calon Rektor UIN KHAS Jember, Prof Chotib Usung Konsep Sapta Laksya PASTI

DETAIL.ID

Published

on

Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M. (tengah). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Peta persaingan menuju kursi kepemimpinan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember kian hangat.

Salah satu bakal calon rektor, Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M., memaparkan cetak biru arah pembangunan kampus lewat rancangan bertajuk Sapta Laksya PASTI.

Konsep ini diniatkan untuk membawa institusi tersebut menjadi pusat keunggulan pendidikan serta keilmuan Islam berkelas dunia.

Gagasan ini berpusat pada akronim UIN KHAS PASTI, yakni Progresif, Aspiratif, Solutif, Transparan, dan Inspiratif.

Melalui formula tersebut, Chotib berupaya menggerakkan UIN KHAS Jember menuju Center of Excellence yang melakukan transformasi pendidikan dan keilmuan Islam berbasis kearifan sosial-lokal.

Chotib menilai perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) saat ini berhadapan dengan beragam tantangan zaman di era globalisasi.

Hambatan itu berkisar dari pemisahan antara sains modern dan ilmu agama, hingga tuntutan memperkuat reputasi akademik pada ranah internasional.

“UIN KHAS Jember harus melangkah keluar dari menara gading dan bertransformasi secara radikal menjadi Center of Excellence. Visi ini kami bangun di atas tiga pilar utama: transformasi keilmuan yang de-dikotomis, pengakaran pada kearifan sosial-lokal masyarakat Pandalungan, serta proyeksi reputasi di kancah internasional,” ujar Chotib, Jumat, 23 Oktober 2026.

Terdapat tujuh ranah sasaran kerja yang terangkum dalam Sapta Laksya PASTI.

Bidang-bidang tersebut meliputi sektor pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, peningkatan mutu lulusan, jejaring kemitraan berperadaban, transformasi digital berbasis kampus hijau, serta pembenahan sistem tata kelola kelembagaan.

Di bidang pendidikan, model pembelajaran dirancang secara inovatif, lintas disiplin, dan berwawasan global.

Penyusunan kurikulum menerapkan metode Outcome Based Education (OBE) yang mempertemukan sains modern, kajian ontologi keislaman, serta kearifan lokal.

“PASTI Pendidikan maksudnya adalah penyelenggaraan pendidikan inovatif, integratif-multidisipliner, serta bertaraf internasional. Kurikulum dikembangkan menggunakan pendekatan Outcome Based Education (OBE) yang memadukan sains modern, ontologi keislaman, dan kearifan lokal,” tutur Chotib.

Pada ranah riset, Chotib membidik pengembangan penelitian transformatif yang mencakup bidang keagamaan, sains, hingga humaniora.

Integrasi epistemologis sains Islam dikuatkan seiring target peningkatkan publikasi karya ilmiah pada jurnal berreputasi internasional seperti Scopus serta Web of Science.

Mengenai program pengabdian masyarakat, pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dan Participatory Action Research (PAR) dijadikan pijakan utama. Metode ini dieksekusi lewat kegiatan “UIN KHAS Membangun Desa”, KKN Tematik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga program kelas internasional.

Langkah ini diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi warga dan mematangkan ekosistem halal.

“Melalui pendekatan ABCD dan PAR, sivitas akademika UIN KHAS Jember akan melebur bersama masyarakat, mengkapitalisasi aset lokal untuk mencapai kemandirian ekonomi, ekologi, dan penguatan ekosistem halal dari akar rumput,” kata Chotib.

Paradigma pengabdian ini mengubah pola lama yang berkarakter karitatif atau model instruktif dari atas ke bawah.

Warga diposisikan sebagai pelaku aktif yang diajak mengenali potensi serta mengelola aset di wilayahnya sendiri.

Mengenai kualitas lulusan, Chotib mendorong lahirnya alumni berkarakter Wasathiyah atau moderat yang siap bertarung di arena internasional.

Nilai karakter tersebut mengambil pilar keteladanan K.H. Achmad Siddiq melalui trilogi ukhuwah, mencakup ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah bashariyah.

Pembinaan ini disokong Ma’had Al-Jami’ah, wadah inkubator bisnis, pengembangan jejaring kompetensi, serta Global Student Mobility.

Kerja sama kemitraan dibangun lewat kerangka Triple Helix antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia industri demi mendorong hilirisasi hasil riset.

Di samping itu, kolaborasi diperluas melalui konsorsium perguruan tinggi Islam global demi menaikkan nama kampus di mata internasional serta memberi kemanfaatan konkrit bagi masyarakat dan dunia usaha.

Sisi integrasi teknologi diwujudkan melalui Smart Islamic University System untuk memadukan seluruh layanan kampus.

Gagasan ini berjalan seiring dengan gerakan Eco-Campus Initiative berlandaskan Fiqh al-Bi’ah atau teologi lingkungan, sehingga wawasan kelestarian alam menyatu dalam pengelolaan lembaga.

Sementara pada aspek tata kelola kelembagaan, penerapan Good University Governance (GUG) dijadikan target utama.

Agenda utamanya meliputi percepatan alih status kampus dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), serta penguatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Bertransformasi dari BLU menuju PTN-BH adalah kunci agar kampus kita lincah, mandiri secara finansial, serta bersih melalui penegakan Zona Integritas WBK-WBBM demi mengawal kemaslahatan umat,” ucap Chotib.

Seluruh tatanan dari sektor pendidikan, riset, pengabdian, alumni, kerja sama, teknologi, hingga kelola lembaga ini dirangkai sebagai langkah menjadikan UIN KHAS Jember tanggap terhadap persoalan lokal sekaligus mampu berkiprah di tingkat global.

“Intinya, tagline visi misi saya adalah menuju UIN KHAS PASTI,” kata Chotib. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs