DAERAH
Dianggap Tak Netral, Wali Kota Surabaya Risma Dilaporkan ke Bawaslu
detail.id/, Surabaya – Tim advokasi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya nomor urut 2 Machfud Arifin – Mujiaman Sukirno melaporkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya.
Tim advokasi Machfud-Mujiaman, Purwanto mengatakan, pihaknya melaporkan Risma, lantaran diduga telah bersikap tak netral dalam Pilkada Surabaya 2020.
“Kami dari tim advokasi pasangan nomor urut 2 dan tim kampanye mengadukan pelanggaran norma yang dilakukan oleh Bu Risma selaku pejabat publik,” kata Purwanto seperti dilansir CNNIndonesia, Kamis 1 Oktober 2020.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Hal itu, kata Purwanto, merujuk pada baliho atau alat peraga kampanye paslon nomor urut 1 Eri Cahyadi – Armuji, yang turut menampilkan figur Risma.
Ia menilai turut terlibatnya Risma yang saat ini masih menjabat sebagai wali kota, dalam kegiatan politik praktis adalah hal yang tak elok, dan contoh buruk bagi demokrasi.
“Jelas tidak sejalan dengan kehidupan demokrasi Indonesia. Jadi itu yang kita laporkan, kita adukan,” katanya.
Tim Machfud-Mujiaman menilai Risma selaku pejabat publik mestinya bisa bersikap netral, independen, dan tak memihak siapapun.
Selain itu, menurutnya, sikap Risma tersebut juga bisa berpotensi memicu ketidaknetralan para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya.
Pihak CNNIndonesia telah berupaya mengonfirmasi perihal laporan tersebut ke Bawaslu Surabaya dan Pemkot Surabaya. Namun pihak-pihak yang bersangkutan belum memberikan respons.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Sebelumnya, munculnya figur Tri Rismaharini (Risma) dalam baliho atau alat peraga kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya nomor urut 1, Eri Cahyadi – Armuji dinilai bukanlah sebuah pelanggaran.
Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, Muhammad Agil Akbar. Sebab, selain Wali Kota Surabaya, Risma juga merupakan pengurus partai atau Ketua DPP PDI Perjuangan.
“Jadi kepala daerah masuk dalam baliho sepanjang dia pengurus partai, diperbolehkan,” kata Agil, Selasa 29 September 2020.
Ia menegaskan bahwa pencantuman kepala daerah cum pengurus partai dalam alat peraga kampanye (APK) paslon, tidaklah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Maka hal itu tidak dilarang.
“Tidak diatur dalam PKPU. Karena tidak diatur maka tidak dilarang,” ucapnya.
Senada Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Jatim, Totok Hariyono, menyatakan pencantuman figur Risma bukanlah sebuah pelanggaram
Ia mengatakan di dalam Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) PKPU 4 Tahun 2017 tentang kampanye, yang dilarang hanyalah pencantuman presiden, wakil presiden, dan tokoh yang bukan pengurus partai.
“Tidak masalah dan tidak melanggar aturan jika kepala daerah fotonya dipasang di APK, selama kepala daerah itu termasuk pengurus partai,” kata dia.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Yang tidak boleh itu, kepala daerah yang tidak menjadi pengurus partai. Apapun alasannya, kalau tidak pengurus partai tidak boleh fotonya dipasang di APK,” tambahnya.
Meski begitu, APK tersebut tetaplah tidak boleh menyebut jabatan figur tersebut sebagai pejabat publik. Pemakaian atribut pemerintahan juga dilarang.
DETAIL.ID, Merangin – Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai pembukaan Pelatihan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kinerja dan BOSP Afirmasi Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Merangin, Senin, 31 Agustus 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Merangin, M. Syukur, mengajak seluruh tenaga pendidik untuk memantik kembali semangat berinovasi dan tidak cepat berpuas diri.
Di hadapan para guru penerima BOSP, Bupati M. Syukur menekankan bahwa esensi utama dari sebuah pelatihan bukanlah sekadar formalitas mengejar sertifikat atau rutinitas pengelolaan dana operasional sekolah. Lebih dari itu, pelatihan harus menjadi momentum untuk menghadirkan ide-ide segar di ruang kelas.
“Ibu-ibu guru harus berinovasi, kreatif, mencari ide-ide baru. Jadi bukan sekadar latihan bimtek terus pulang dapat sertifikat, sudah selesai. Tapi Ibu kembali ke sekolah harus punya semangat baru untuk membangun daerah,” tutur Syukur.
Dalam penyampaiannya yang diselingi canda tawa bersama para peserta, Bupati M. Syukur membagikan pandangannya mengenai pentingnya pemerataan kualitas pendidikan.
Menurutnya, pengalaman dan keberhasilan pembelajaran yang ada di sekolah perkotaan idealnya dapat dirasakan pula oleh anak-anak di wilayah kecamatan dan pelosok desa.
Ia mengajak para pendidik senior dan berprestasi di kota untuk membuka diri serta membagikan ilmu serta pengalamannya ke wilayah yang lebih membutuhkan, seperti Jangkat, Jangkat Timur, Tabir Barat, hingga Tabir Timur.
“Harusnya yang sudah berhasil, memberi ilmu pada yang belum berhasil. Logikanya harusnya begitu,” ujarnya disambut tawa dan tepuk tangan riuh dari para guru yang hadir.
Mengulas makna pengabdian, Bupati M. Syukur menceritakan pengalamannya saat memutuskan kembali ke Merangin untuk membangun daerah, meninggalkan kenyamanan jabatannya di tingkat nasional.
Ia berharap nilai keikhlasan dan ketulusan dalam melayani tersebut juga meresap ke dalam jiwa para guru saat mendidik generasi penerus bangsa.
Merespons arahan tersebut, Bupati M. Syukur meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin untuk terus mendampingi para guru serta memastikan fasilitas pembelajaran anak-anak di desa dapat sejajar dengan di kota.
Kegiatan pelatihan ini turut dihadiri oleh Kajari Merangin, Bunda PAUD Kabupaten Merangin, Sekda Merangin, Asisten I, Inspektur Inspektorat, Kadis Dikbud, serta Kadis Kominfo Kabupaten Merangin. (*)
DETAIL.ID, Merangin – Berkat kegigihan dan kerja kerasnya dalam membangun Merangin, Bupati H M Syukur meraih Penghargaan detikSumatera Awards 2026, untuk kategori Inovasi Kesehatan dan Penurunan Stunting dari media ternama www.detik.com.
Penghargaan bergengsi tersebut diterima H M Syukur dari Wakil Pimpinan Redaksi detik.com, Fajar Pratama pada Malam Anugerah detikSumatera Awards 2026, yang digelar di Grand Ballroom The Trans Hotel Jakarta, Jumat malam, 28 Agustus 2026.
detikSumatera Awards 2026 yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Menteri Lingkungan Hidup M Jumhur Hidayat, diinisiasi sebagai puncak apresiasi penghargaan kepada tokoh, institusi serta komunitas yang inovatif dan berkontribusi positif untuk Sumatera.
Bupati Merangin merupakan satu-satunya kepala daerah di Provinsi Jambi, yang meraih penghargaan maha bintang tersebut.
”Penghargaan ini milik seluruh masyarakat Provinsi Jambi, khususnya masyarakat Merangin,” ujar Bupati.
Dikatakan Bupati, penurunan prevalensi stunting Kabupaten Merangin dari 14,9% (2023) berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), menjadi 9,6% (2024) berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
“Penurunan angka stunting Kabupaten Merangin ini, jauh di bawah angka nasional 19,8%,” ucap Bupati yang malam itu tampil ceria berbusana batik didampingi Asisten II Setda Merangin Agus Salim, sembari melempar senyum khasnya.
Keberhasilan Merangin menurunkan angka stunting itu lanjut bupati, disertai dengan diraihnya penghargaan komitmen dari Pemerintah Provinsi Jambi, peningkatan Jamkesda menjadi 38.748 jiwa.
Selain itu, Desa Plakar Jaya Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin berhasil meraih juara II Desa Berkinerja Baik tingkat nasional, dalam konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting 2025.
Kadis Kominfo Merangin, Ahmad Khoiruddin Agung Saputro menambahkan, semua prestasi yang diraih Kabupaten Merangin di bawah kepemimpinan Bupati H M Syukur dan Wakil Bupati H A Khafid tersebut, membuat www.detik.com menilai Merangin sebagai rujukan praktik baik kesehatan masyarakat di Sumatera. (*)
DETAIL.ID, Jember – Kantor Imigrasi Jember dan Polres Jember mempererat koordinasi untuk memperkuat pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) sekaligus mencegah potensi tindak pidana yang berkaitan dengan mobilitas lintas negara di Kabupaten Jember.
Komitmen tersebut mengemuka dalam silaturahmi dan koordinasi Kepala Kantor Imigrasi Jember dengan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jember, Kamis, 27 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antarlembaga, terutama dalam pertukaran informasi mengenai keberadaan dan kegiatan WNA di wilayah Jember.
Koordinasi yang berjalan baik diharapkan dapat mempercepat langkah apabila ditemukan aktivitas yang membutuhkan perhatian maupun penanganan lebih lanjut.
Pengawasan terhadap WNA menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.
Kantor Imigrasi Jember bersama Polres Jember memiliki peran masing-masing yang saling mendukung dalam memastikan keberadaan serta kegiatan WNA tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kerja sama juga diarahkan pada upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Tindak Pidana Penyelundupan Migran (TPPM).
Kedua tindak pidana tersebut membutuhkan penanganan terpadu karena dapat melibatkan jaringan dan wilayah yang berbeda.
Melalui koordinasi yang semakin erat, informasi yang berkaitan dengan potensi pelanggaran maupun tindak pidana diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Kepala Kantor Imigrasi Jember menilai sinergi dengan Polres Jember menjadi bagian penting untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian.
“Sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pengawasan keimigrasian. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik bersama Polres Jember, kami berharap pengawasan terhadap WNA serta pencegahan TPPO dan TPPM dapat dilakukan secara lebih efektif,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Jember.
Penguatan kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada koordinasi, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah bersama dalam menjaga keamanan wilayah.
Dengan pengawasan yang dilakukan secara terpadu, potensi pelanggaran keimigrasian maupun kejahatan yang melibatkan warga negara asing dapat diantisipasi sejak dini. (*)
Batu Bara Ilegal Didemo di Kementerian ESDM, Geram Desak Pembekuan RKAB BBMM dan Periksa Pasutri AE dan NA
Buka Pelatihan BOSP 2026, Bupati M. Syukur Minta Guru Berinovasi hingga Mengajar di Pelosok
Urban Social Forum 12 Hadir di De Britto: Membayangkan Kota yang Lebih Manusiawi
Rotasi Besar-Besaran! 43 Pejabat Jember Duduki Posisi Baru
Bupati H M Syukur Raih Penghargaan detikSumatera Awards 2026
Dua Jembatan Gantung Baru Perkuat Akses Warga Pelosok Jember
Kapan Peserta JKN Mendapat Surat Kontrol? Begini Alur dan Ketentuannya
Imigrasi Jember dan Polisi Rapatkan Barisan Awasi WNA
Viral Video Penyerangan Terhadap TNI di Area PT SAL Sarolangun
BPJS Kesehatan dan Polije Siapkan Talenta Unggul untuk Mendukung Program JKN di Wilayah Tapal Kuda
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
