Connect with us
Advertisement

PERKARA

Erdina Sihombing Dituntut 9 Bulan Karena Nekat Potong Jari Sendiri Lalu Ngaku Dibegal

Published

on

Potong Jari Sendiri

detail.id/, Medan – Erdina Br Sihombing terdakwa penyebar berita bohong segera menghadapi tuntutan Jaksa. Wanita yang mengaku dibegal dengan memotong jari tangan demi mangkir dari hutang, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman 9 bulan penjara di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

“Meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 9 bulan,” kata JPU Chandra Priono Naibaho di hadapan majelis hakim diketuai oleh Riana Pohan, melansir VIVA Senin, 16 November 2020.

Jaksa Chandra mengatakan wanita berusia 51 tahun itu, dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar Pasal 220 KUHP.

“Yakni memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan,” ujar Chandra.

Seusai mendengarkan tuntutan jaksa, majelis hakim Riana Pohan menunda persidangan digelar secara daring itu hingga pekan depan. Agenda berikutnya yaitu pembacaan pembelaan (pledoi) dari terdakwa. Pledoi nanti akan dibacakan melalui penasihat hukumnya, Andreas.

Mengutip dakwaan jaksa Chandra, disebutkan kasus bermula pada Jumat, 1 Mei 2020 sekira pukul 03.30 WIB. Saat itu, terdakwa Erdina Br. Sembiring pergi berjalan menuju Jalan Mamiyai, Gang Senggol, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Kota Medan.

Terdakwa membawa sebilah parang dari rumah

“Di mana terdakwa memiliki banyak utang kepada 6 orang yang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp70 juta, sehingga timbul niat terdakwa untuk memotong jari tangannya sendiri,” kata Chandra.

Untuk dapat merekayasa kasus tersebut, Erdina telah menyiapkan parang yang diambil dari rumahnya di Jalan Mamiyai, Kota Medan.

“Dengan kejadian itu, sehingga timbul niat terdakwa untuk memotong jari tangan terdakwa agar menimbulkan keonaran dan kepanikan di kalangan masyarakat,” tutur Chandra.

Tidak jauh dari rumahnya, terdakwa lalu mengambil pecahan batu bekas cor semen yang berukuran 10 cm x 15 cm. Selanjutnya batu cor semen tersebut terdakwa lapis dengan kain sarung yang terdakwa bawa dari rumah.

“Terdakwa meletakkan tangan kiri terdakwa di atas batu tersebut dengan posisi keempat jari terdakwa berada di atas batu menghadap ke atas. Lalu terdakwa memotong keempat jari tangan terdakwa dengan menggunakan sebilah parang dengan cara mengayunkan parang tersebut sebanyak satu kali sekuat tenaga,” ujar Chandra.

Empat jari tangan terdakwa putus dan tangan terdakwa mengeluarkan banyak darah. Kemudian, terdakwa langsung membungkus tangan terdakwa yang berdarah dengan kain sarung.

Sementara itu, keempat jari tangan terdakwa dimasukkan terdakwa ke dalam plastik lalu terdakwa berjalan 100 meter. Ia membuang plastik yang berisi empat jari tangan terdakwa ke dalam parit.

Mengaku dibegal

Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Lagu Mehuli Br. Ginting dan menyampaikan jadi korban tindak kriminal.

Lalu, saksi Lagu Mehuli Br. Ginting bersama dengan saksi Laba Sinulingga membawa terdakwa ke Rumah Sakit Murni Teguh untuk mendapatkan perawatan ke Unit Gawat Darurat.

Kemudian, saksi M. Yusuf yang merupakan Satpam Murni Teguh membawa terdakwa untuk mendapatkan perawatan. Saat itu, Yusuf bertanya kepada Erdina tentang peristiwa yang dialaminya.

Menurut keterangan terdakwa mengaku bahwa ia telah menjadi korban begal. Hal ini yang berujung anak terdakwa bernama Nico Johan Saputra Manurung lalu membuat laporan perihal yang dialami ibunya ke kantor kepolisian Polrestabes Medan.

Setelah itu, petugas Polrestabes Medan lalu melakukan pemeriksaan dan pengecekan ke lokasi kejadian seperti yang disampaikan terdakwa.

Namun, petugas kepolisian menemukan kejanggalan atas pengakuan terdakwa tersebut. Terdakwa pun diperiksa di Polda Sumut. Nah, saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa yang bersangkutan sengaja menyampaikan berita bohong.

Kepada petugas kepolisian, Erdina mengaku cerita dirampok dan dibegal adalah bohong. Hal itu, dilakukan agar masyarakat dan orang-orang yang memberikan utang kepada terdakwa percaya bahwa terdakwa benar dirampok dan dibegal.

Dengan demikian, orang yang memberikan utang kepada terdakwa merasa kasihan dan iba kepada terdakwa dan dapat memberikan waktu untuk menagih utang kepada terdakwa.

“Terdakwa Erdina Br. Sembiring sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana,” kata Chandra.

PERKARA

‎KPK Periksa Kakanwil BPN Jambi sebagai Saksi Kasus Suap Pengurusan HGB Summarecon

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, ‎Jambi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Jambi, Humaidi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
‎
‎Pemeriksaan tersebut dilakukan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa kemarin, 17 November 2026.
‎
‎Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan terhadap pejabat Kanwil ATR/BPN Jambi tersebut. Namun, pemeriksaan masih dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi.
‎
‎”Benar, pemeriksaan dalam kapasitas Ybs sebagai saksi,” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp, Rabu, 18 November 2026.
‎
‎Berdasarkan keterangan resmi KPK, selain Kakanwil ATR/BPN Jambi Humaidi, penyidik juga memeriksa Kakanwil ATR/BPN Sulawesi Selatan (Sulsel) Wartomo. Pemeriksaan keduanya berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
‎
‎KPK turut memeriksa seorang notaris berinisial JSU dan Direktur Utama PT Alia Digital Printex berinisial LA sebagai saksi dalam perkara yang sama.
‎
‎Sementara itu, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait pemeriksaan tersebut, Humaidi selaku Kakanwil ATR/BPN Jambi belum memberikan respons hingga berita ini diterbitkan.
‎
‎Begitu juga dengan eks Kakanwil BPN Jambi yang kini menjabat Kakanwil ATR/BPN Sulawesi Selatan, Wartomo. Dikonfirmasi via WhatsApp, pesan hanya tertanda centang 2.
‎
‎Adapun kasus dugaan korupsi ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026.
‎
‎Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
‎
‎Sehari setelah OTT, KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak perusahaan, hingga pihak swasta yang diduga menjadi perantara.
‎
‎Delapan tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I berinisial SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk berinisial APA, serta RP yang diduga berperan sebagai perantara pihak Summarecon.
‎
‎Selain itu, terdapat mantan Bupati Kebumen berinisial AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF.
‎
‎Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga memeriksa sejumlah pejabat dan pegawai perusahaan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
‎
‎Pada Senin, 16 November 2026, penyidik memanggil sejumlah saksi dari PT Bela Parahiyangan Investindo, termasuk manajer legal, pemasaran, teknologi informasi dan PR, serta keuangan.
‎
‎Kemudian keesokan harinya, KPK kembali memeriksa sejumlah saksi di Polresta Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka di antaranya mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat berinisial GJ, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat DS, serta Kepala Seksi Survei dan Pemetaan berinisial ZM.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading

PERKARA

Korupsi KUR BSI Tebo, 8 Saksi Akui Serahkan Data untuk Pinjaman Rp200 Juta

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, ‎Jambi – Delapan orang saksi mengakui menyerahkan data pribadi mereka kepada terdakwa Hendri Agusrian Putra untuk digunakan mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rimbo Bujang 1, Kabupaten Tebo.
‎
‎Dari pengajuan tersebut, masing-masing pinjaman disebut mencapai rata-rata Rp 200 juta. Namun, para saksi mengaku hanya menerima uang sebesar Rp 3 juta sebagai imbalan atau fee setelah kredit dicairkan.
‎
‎Fakta itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penyaluran KUR BSI di Pengadilan Negeri Jambi, Selasa, 17 November 2026. Persidangan dengan terdakwa Hendri Agusrian Putra tersebut beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
‎
‎Jaksa Penuntut Umum, Maulana, mengatakan delapan saksi yang diperiksa merupakan anak buah terdakwa. Mereka disebut mengetahui bahwa data pribadi yang diserahkan akan digunakan untuk mengajukan pinjaman KUR di BSI.
‎
‎”Mereka tahu dan dengan kesadaran penuh menyerahkan data mereka kepada terdakwa untuk digunakan sebagai pinjaman di BSI,” kata Maulana.
‎
‎Menurut Maulana, setiap saksi memperoleh uang Rp3 juta setelah pinjaman dicairkan. Sementara nilai kredit yang diajukan rata-rata mencapai Rp200 juta per orang.
‎
‎”Uang yang cair itu rata-rata Rp 200 juta dan mereka mendapatkan fee Rp 3 juta,” ujarnya.
‎
‎Dalam persidangan, para saksi juga mengaku sempat mempertanyakan risiko penggunaan identitas pribadi mereka kepada terdakwa. Salah satu kekhawatiran yang muncul berkaitan dengan dampak pinjaman tersebut terhadap riwayat kredit atau BI Checking.
‎
‎Keterangan delapan saksi ini menjadi bagian penting dalam mengungkap mekanisme pengajuan KUR yang diduga bermasalah. Terlebih, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan manipulasi dokumen persyaratan kredit di BSI KCP Rimbo Bujang 1 pada 2021.
‎
‎Dalam perkara ini, terdapat 26 pengajuan KUR yang diduga direkayasa dengan memanipulasi dokumen persyaratan agar memenuhi ketentuan pencairan kredit.
‎
‎Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara disebut mengalami kerugian mencapai Rp 4,8 miliar. Jaksa juga telah mengajukan 111 barang bukti dalam persidangan.
‎
‎Kasus ini terjadi di Kantor BSI KCP Rimbo Bujang 1, Jalan Pahlawan, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.
‎
‎Persidangan terhadap Hendri merupakan bagian dari pengusutan perkara dugaan korupsi penyaluran KUR yang sebelumnya juga telah menyeret pihak lain hingga dijatuhi vonis.
‎
‎JPU masih mendalami peran terdakwa, termasuk proses pengumpulan identitas, pengajuan dokumen, hingga pencairan dana kredit. Seluruh keterangan saksi dan barang bukti nantinya akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading

PERKARA

Helen Lolos dari Tambahan Penjara di Kasus TPPU, Rp 1 Miliar dan 6 Tanah Disita

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Helen Dian Krisnawati, yang dikenal sebagai ratu narkoba Jambi, kembali dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil bisnis narkotika.
‎
‎Dalam amar putusan yang dibacakan dalam sidang pada Selasa kemarin, 10 November 2026, majelis hakim tidak menjatubkan pidana penjara terhadap Helen. Hal ini lantaran terdakwa sebelumnya telah divonis penjara seumur hidup dalam perkara tindak pidana narkotika.
‎
‎”Memutuskan hukuman penjara nol,” ujar hakim saat membacakan amar putusan.
‎
‎Meski tidak dijatuhi tambahan hukuman penjara, majelis hakim memerintahkan sejumlah aset Helen dirampas untuk negara.
‎
‎Aset tersebut meliputi 6 bidang tanah, dengan rincian 5 bidang tercatat atas nama Helen dan satu bidang lainnya atas nama Efendi, yang merupakan anak Helen. Selain itu, uang sebesar Rp 1 miliar juga diputuskan dirampas untuk negara.

‎Sementara itu, 9 bidang tanah lainnya diputuskan dikembalikan kepada pemiliknya. Majelis hakim juga memerintahkan pengembalian 3 dari 7 rekening yang sebelumnya berkaitan dengan perkara TPPU tersebut.
‎
‎Total uang dalam tujuh rekening itu mencapai sekitar Rp 1.8 miliar. Selain itu duit sebesar Rp 830 juta juga diputuskan dikembalikan kepada pemiliknya.
‎
‎Kuasa hukum Helen, Joni Iswandi mengatakan tidak dijatuhkannya pidana penjara dalam perkara TPPU tersebut karena kliennya telah lebih dahulu divonis penjara seumur hidup dalam perkara narkotika.
‎
‎”Untuk kasus TPA sudah divonis seumur hidup, maka pada kasus TPPU ini sudah tidak divonis lagi,” ujarnya pada Rabu, 11 November 2026.
‎
‎Joni membenarkan adanya 6 bidang tanah dan uang Rp 1 miliar yang dirampas untuk negara. Sedangkan uang Rp 830 juta dikembalikan kepada pemiliknya.
‎
‎Terkait langkah hukum selanjutnya, pihak Helen mengaku masih mempertimbangkan kemungkinan mengajukan banding.
‎
‎”Kami masih pikir-pikir untuk langkah hukum selanjutnya. Kalau jaksa banding maka kita kemungkinan juga akan banding,” katanya.
‎
‎Sebelumnya Helen telah divonis penjara seumur hidup dalam perkara narkotika pada 1 Agustus 2025. Ia dinyatakan terbukti mengendalikan peredaran narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi secara terorganisir.
‎
‎Putusan tersebut kini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah upaya kasasi ditolak. Sementara dalam perkara TPPU, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut Helen dengan pidana penjara selama 20 tahun.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs