PADA tahun 2026 ini gelombang panas ekstrem terus melanda berbagai belahan dunia, dengan suhu yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah di sejumlah wilayah, termasuk di Taiwan.

‎Dampaknya turut mengganggu kesehatan masyarakat, pasokan energi, dan aktivitas perekonomian. Taiwan juga menghadapi berbagai risiko perubahan iklim, termasuk suhu panas ekstrem, curah hujan tinggi, dan topan.
‎
‎Perubahan iklim kini telah menjadi tantangan bersama yang membawa implikasi mendalam terhadap stabilitas sosial, pembangunan industri, dan ketahanan nasional. Dalam konteks ini, tata kelola iklim global kini bergerak melampaui sekadar perumusan target dan komitmen menuju implementasi yang konkret.
‎
‎Pada pertemuan Konferensi Para Pihak ke-31 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP31) tahun ini, para peserta akan menekankan prinsip dialog, konsensus, dan aksi nyata, sekaligus mendorong penerjemahan berbagai komitmen menjadi hasil yang konkret dan dapat dipantau.
‎
‎Meskipun Taiwan bukan merupakan pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Taiwan tetap berupaya menjalankan tata kelola iklim dengan berpedoman pada semangat Persetujuan Paris.
‎
‎Setelah menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) untuk tahun 2035 pada 2025, Taiwan kini mulai menerjemahkan target pengurangan emisi ke dalam langkah-langkah nyata yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah.
‎
‎Menyelaraskan dengan Norma Internasional
‎
‎Pasal 4 Persetujuan Paris mengamanatkan negara-negara pihak untuk secara bertahap memperkuat rencana mitigasi serta memenuhi kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional.
‎
‎Sementara itu kerangka kerja transparansi yang diperkuat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 mengharuskan penyediaan informasi yang konsisten dan
‎dapat ditelusuri guna menilai kemajuan pelaksanaan aksi iklim.
‎
‎Sejalan dengan norma-norma internasional tersebut, tahun ini Taiwan secara resmi mengesahkan Program Aksi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Tahap Ketiga untuk enam sektor, yang mencakup periode 2026-2030.
‎
‎Program ini meliputi sektor energi, manufaktur, bangunan tempat tinggal dan komersial, transportasi, pertanian, dan lingkungan. Di dalamnya tercakup 20 rencana aksi mitigasi unggulan, target emisi tahunan, dan 63 indikator kinerja.
‎
‎Program tersebut juga mengintegrasikan sasaran mitigasi nasional ke dalam kebijakan masing-masing sektor serta memungkinkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap tahun.
‎
‎Taiwan juga menunjukkan bahwa pada 2024, emisi gas rumah kaca bersih tercatat 6,59 persen lebih rendah dibandingkan tingkat emisi pada 2005. Penurunan tersebut berlangsung selama tiga tahun berturut-turut.
‎
‎Dalam periode yang sama, produk domestik bruto (PDB) riil terus mengalami pertumbuhan, sementara intensitas emisi karbon dioksida menurun sebesar 48,59 persen. Hal ini menunjukkan adanya proses pemisahan secara bertahap antara pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon (decoupling).
‎
‎Dalam aspek transparansi, Taiwan mengacu pada kerangka dan pedoman yang direkomendasikan oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) serta Persetujuan Paris.

‎Taiwan secara berkala mempublikasikan berbagai dokumen terkait, termasuk Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC), Laporan Transparansi Dua Tahunan, dan Laporan Inventarisasi Nasional sesuai dengan praktik pelaporan internasional.
‎
‎Mendorong Target Emisi Nol Bersih dan Nol Limbah
‎
‎Untuk mempercepat transisi industri hijau, Taiwan mulai memberlakukan pemungutan biaya karbon pada tahun ini sebagai bagian dari upaya menjadikan penetapan harga karbon sebagai instrumen kebijakan utama dalam mendorong dekarbonisasi sektor industri.
‎
‎Mekanisme pemungutan ini dikaitkan dengan rencana pengurangan emisi secara sukarela serta pemberian tarif khusus yang lebih rendah guna mendorong perusahaan mengintegrasikan upaya pengurangan emisi ke dalam keputusan investasi dan kegiatan operasional mereka.
‎
‎Pada tahun pertama penerapannya, pemungutan biaya karbon telah menghasilkan pendapatan sebesar NT$4,97 miliar. Seluruh penerimaan tersebut dialokasikan ke dalam Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca, yaitu dana khusus yang diperuntukkan bagi upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim.
‎
‎Melalui berbagai instrumen, seperti subsidi, pembiayaan dan pembagian risiko, Taiwan berupaya mendorong keterlibatan modal swasta yang lebih besar dalam mendukung transisi menuju emisi nol bersih. Tahap berikutnya, Taiwan akan mengembangkan sistem perdagangan emisi berbasis batas emisi secara bertahap.
‎
‎Sistem ini akan dikenal sebagai Taiwan Emissions Trading System (TW-ETS) yang diarahkan untuk membentuk kerangka penetapan harga karbon yang lebih beragam, dengan mekanisme biaya karbon dan Sistem Perdagangan Emisi (ETS) berjalan secara berdampingan.
‎
‎Baru-baru ini Inggris mengakui biaya karbon Taiwan sebagai salah satu skema penetapan harga karbon yang memenuhi persyaratan dalam Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan (Carbon Border Adjustment Mechanism).
‎
‎Pengakuan ini memungkinkan produk-produk Taiwan yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pengurangan kewajiban pembayaran karbon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini menjadi langkah penting dalam memperkuat keterkaitan antara kerangka penetapan harga karbon Taiwan dan sistem internasional.
‎
‎Tahun ini Taiwan telah menyelesaikan revisi Undang-Undang Promosi Sirkularitas Sumber Daya dan Undang-Undang Pengelolaan Limbah. Perubahan ini menggeser pendekatan pengelolaan dari penanganan limbah pada tahap akhir menuju tata kelola yang mencakup seluruh siklus hidup produk.
‎
‎Pemerintah Taiwan telah mengidentifikasi delapan bidang utama ekonomi sirkular, yaitu pangan, plastik, tekstil, kesehatan, konstruksi, elektronik, sumber daya anorganik, dan industri sirkular.
‎
‎Saat ini, terdapat 69 perusahaan terbuka yang bergerak di sektor ekonomi sirkular, dengan total pendapatan tahunan melampaui NT$1 triliun. Ini menunjukkan bahwa ekonomi sirkular semakin berkembang menjadi sektor industri hijau dengan skala usaha yang signifikan.
‎
‎Melalui regulasi, kolaborasi industri, dan inovasi digital, Taiwan berupaya mempercepat sirkularitas sumber daya dan mewujudkan nol limbah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku primer dan menekan beban emisi karbon.
‎
‎Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan sumber daya, meningkatkan resiliensi rantai pasok, serta memperkuat daya saing industri hijau Taiwan di tingkat global.
‎
‎Memperkuat Ketahanan Iklim
‎
‎Pada COP30, para peserta mengadopsi Indikator Adaptasi Belém (Belém Adaptation Indicators) guna mendorong pencapaian Tujuan Global untuk Adaptasi (Global Goal on Adaptation) melalui aksi nyata yang terukur dan dapat dipantau.
‎
‎Sebagai respons terhadap meningkatnya risiko suhu panas ekstrem, tahun ini Taiwan menggunakan skenario gelombang panas dengan suhu mencapai 40°C sebagai dasar untuk mengembangkan strategi adaptasi lintas kementerian.
‎
‎Langkah ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi di berbagai sektor, termasuk kesehatan masyarakat, energi, transportasi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan.
‎
‎Selain itu, atas arahan Presiden Lai Ching-te, Taiwan telah membentuk Komite Promosi Hutan Perkotaan tingkat nasional untuk mendorong pelaksanaan Program Nasional Pengembangan Tutupan Hijau. Inisiatif ini menempatkan pengembangan hutan perkotaan sebagai bagian dari infrastruktur ketahanan nasional.
‎
‎Program ini juga mengintegrasikan teknologi penginderaan jauh LiDAR, teknologi digital twin tiga dimensi (3D), serta data iklim mikro untuk mengidentifikasi secara akurat titik-titik rawan panas dan area yang masih kekurangan tutupan peneduh.
‎
‎Taiwan juga akan menyusun Undang-Undang Hutan Perkotaan yang bertujuan mendorong sertifikasi tenaga profesional di bidang pemeliharaan dan perlindungan pohon, sekaligus mengembangkan pemanfaatan kayu secara sirkular dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
‎
‎Melalui optimalisasi sumber daya perusahaan dalam kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) serta dorongan partisipasi masyarakat, Taiwan akan mengembangkan kawasan percontohan berbasis lokal.
‎
‎Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Menuju Emisi Nol Bersih
‎
‎Pembukaan Persetujuan Paris menekankan pentingnya mempertimbangkan prinsip transisi tenaga kerja yang berkeadilan, termasuk penciptaan pekerjaan yang layak dan berkualitas.
‎
‎Dalam beberapa tahun terakhir, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim juga terus mengembangkan pembahasan mengenai energi, industri, ketenagakerjaan, serta dimensi sosial dalam proses transisi.
‎
‎Pada COP30, para peserta mendorong pengembangan mekanisme terkait transisi yang berkeadilan dengan memperkuat kerja sama internasional, bantuan teknis,
‎peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan.
‎
‎Taiwan menjadikan prinsip tidak meninggalkan siapa pun sebagai landasan utama dalam proses transisi menuju emisi nol bersih. Untuk itu Taiwan telah membangun dasar tata kelola yang mengakomodasi prinsip transisi berkeadilan melalui Undang-Undang Respons Perubahan Iklim (Climate Change Response Act).
‎
‎Dalam rangka mewujudkan transisi yang berkeadilan sekaligus melaksanakan kebijakan pengurangan emisi karbon, tahun ini Taiwan menyelenggarakan konsultasi dengan para pemangku kepentingan pada sektor energi, manufaktur, bangunan tempat tinggal dan komersial, transportasi, pertanian, serta lingkungan.
‎
‎Tahun ini Taiwan juga memanfaatkan Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca untuk mengintegrasikan kapasitas lintas sektor serta memberikan dukungan kepada pekerja, industri, daerah, dan kelompok masyarakat yang terdampak oleh proses transisi.
‎
‎Upaya ini diharapkan dapat mendorong pengembangan tenaga kerja terampil di sektor hijau (green-collar workforce), transisi rendah karbon bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlindungan kelompok rentan, peningkatan partisipasi masyarakat lokal, serta penguatan tata kelola transisi yang berkeadilan.
‎
‎Memperkuat Kemitraan Global untuk Merumuskan Solusi Iklim
‎
‎Pasal 6 Persetujuan Paris mendorong kerja sama sukarela guna meningkatkan ambisi dalam aksi iklim sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dengan berlandaskan prinsip integritas lingkungan, transparansi, dan pencegahan penghitungan ganda.
‎
‎Seiring dengan mulai diterapkannya berbagai mekanisme terkait, kerja sama iklim internasional semakin berkembang, tidak lagi terbatas pada dialog kebijakan, tetapi juga mencakup proyek mitigasi, kerja sama teknologi, pengembangan kapasitas, serta investasi.
‎
‎Berbagai bentuk kerja sama tersebut menjadi jalur penting untuk mempercepat implementasi Persetujuan Paris, dan Taiwan terus mengembangkan diplomasi iklim melalui langkah-langkah nyata dan pendekatan pragmatis.
‎
‎Tahun lalu Taiwan menandatangani MoU mengenai kerja sama berdasarkan Persetujuan Paris dengan Paraguay, negara yang memiliki hubungan diplomatic dengan Taiwan. Saat ini, kedua negara tengah melaksanakan 12 rencana aksi di bidang tata kelola lingkungan.
‎
‎Kerja sama tersebut merupakan wujud nyata kontribusi terhadap aksi iklim global dan kolaborasi lingkungan melalui berbagi teknologi, dialog antargenerasi muda, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai ekonomi sirkular.
‎
‎Taiwan akan terus memperkuat kemitraan internasional melalui keterlibatan yang pragmatis, memberikan kontribusi konkret, serta berbagi pengalaman dalam proses transisi menuju emisi nol bersih.
‎
‎Taiwan juga mengharapkan dukungan internasional agar dapat berpartisipasi secara bermakna dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan berbagai upaya tata kelola iklim global.
‎
‎Taiwan siap bekerja sama dengan berbagai negara untuk menerjemahkan komitmen iklim menjadi aksi konkret serta bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan menuju emisi nol bersih.

MENARIK melihat perkembangan terbaru di Muarojambi. Ada yang sekarang begitu bersemangat berbicara tentang transparansi tender, proyek titipan, kebocoran paket, dan mafia proyek. Bahkan laporan pun dibawa ke Jakarta. Bagus.

Demokrasi memang membutuhkan orang yang berani bertanya. Tapi ada satu benda yang sering hilang dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih: ingatan publik. Sebab masyarakat Muarojambi juga punya ingatan.

Masyarakat tentu masih bisa bertanya: ketika rezim pemerintahan sebelumnya berkuasa, siapa saja yang paling sering berada di sekitar proyek? Siapa yang dulu begitu akrab dengan paket-paket pekerjaan? Siapa yang dahulu menikmati manisnya aroma proyek ketika pintu kekuasaan terbuka lebar?

Dan mengapa setelah terjadi perubahan kekuasaan, sebagian orang yang dahulu tampak begitu nyaman di sekitar proyek tiba-tiba berubah menjadi inspektur moral pengadaan barang dan jasa?

Jangan salah paham.

Melaporkan dugaan penyimpangan ke KPK adalah hak setiap warga negara. Tetapi hak melapor tidak otomatis memberikan hak untuk menghapus masa lalu. Kalau memang ingin perang terhadap mafia proyek, mari perang secara konsisten. Jangan hanya mempersoalkan siapa yang sekarang mendapatkan proyek, tetapi pura-pura lupa bertanya siapa yang dahulu menikmati proyek.

Jangan hanya meminta audit terhadap pemerintahan hari ini, tetapi menutup buku ketika cerita menyentuh pemerintahan kemarin. Kalau standar yang dipakai adalah transparansi, maka transparansi harus berlaku ke depan dan ke belakang.

Kalau yang diminta adalah audit, silakan audit. Tetapi sekalian saja buka seluruh riwayat paket pekerjaan beberapa tahun terakhir. Buka siapa pemenangnya. Buka nilai kontraknya.
Buka proses tendernya. Buka perusahaan yang berulang kali menang. Buka siapa saja yang menjadi rekanan.

Dan yang paling menarik: buka pula siapa saja yang dahulu berdiri paling dekat dengan meja pembagian kue proyek. Sebab kalau memang ingin membersihkan rumah, jangan hanya menyapu ruang tamu ketika kamera datang. Buka gudang. Buka lemari. Buka laci. Bahkan kalau perlu, buka album foto lama.

Di situlah biasanya sejarah punya cara sendiri untuk berbicara. Ironinya, dalam politik proyek, seseorang bisa berganti posisi dengan sangat cepat. Kemarin mungkin dianggap “orang dalam”. Hari ini mendadak menjadi “pengawas”. Kemarin menikmati aroma kekuasaan. Hari ini sibuk mencium aroma korupsi. Kemarin dekat dengan proyek. Hari ini dekat dengan laporan.

Yang berubah mungkin jabatan dan narasinya. Yang tidak berubah adalah ingatan masyarakat. Karena itu, kalau memang serius ingin membongkar dugaan permainan tender Muarojambi, jangan berhenti pada 32 paket yang sedang ramai dibicarakan.

Tarik garisnya lebih panjang. Periksa sebelum, selama, dan sesudah pemerintahan berganti.
Sebab pemberantasan korupsi tidak boleh menjadi alat untuk mengganti pemain dalam permainan yang sama. Dan publik tentu tidak ingin menyaksikan sebuah drama lama dengan pemeran berbeda: yang kemarin menikmati kue proyek, hari ini datang membawa pisau untuk memotong kue orang lain.

Kalau memang bersih, tidak perlu takut diaudit. Kalau memang konsisten, tidak perlu takut sejarah dibuka. Dan kalau memang ingin menjadi pemburu mafia proyek, satu syaratnya sederhana: pastikan dulu jejak kaki sendiri tidak tertinggal di TKP yang sedang ditunjuk.

*Budak Dusun

ADA SATU hal yang tampaknya sudah sangat dikuasai oleh pemerintah di negeri ini: mengeluarkan surat edaran setelah masalah terjadi. Ketika asap mulai mengepung Jambi, sekolah terganggu, udara tidak nyaman, dan masyarakat kembali bertanya-tanya apakah paru-paru mereka masih boleh dipakai gratis, keluarlah sebuah Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 421/1085/SETDA.DISDIK/2026.

Isinya jelas: kegiatan belajar tatap muka dihentikan dan dialihkan menjadi Pembelajaran Jarak Jauh mulai 26 Agustus 2026. Alasannya, menjaga keselamatan, kesehatan, serta keberlangsungan pendidikan peserta didik.

Tentu kita menghargai keputusan untuk melindungi anak-anak. Tetapi sebagai rakyat biasa, izinkan kami bertanya dengan logika yang sangat sederhana: Kalau pemerintah bisa membuat Surat Edaran untuk menghentikan anak-anak masuk sekolah karena kondisi lingkungan tidak aman, mengapa pemerintah tidak membuat Surat Edaran yang memerintahkan kebakaran hutan untuk berhenti?

Mungkin apinya tidak bisa membaca surat edaran. Atau jangan-jangan, yang paling mudah dikendalikan memang hanya anak sekolah.

Api tidak bisa disuruh belajar dari rumah. Asap tidak bisa diberi tugas melalui WhatsApp. Gambut tidak bisa mengikuti zoom. Dan pohon-pohon yang terbakar tentu tidak bisa mengajukan izin PJJ.

Yang bisa dilakukan pemerintah sebenarnya jauh lebih penting: mencegah agar kebakaran tidak terjadi.

Tetapi di sinilah rakyat kembali melihat sebuah pola yang terasa sangat familiar.
 Api muncul.
 Asap datang.
 Masyarakat mengeluh.
 Sekolah diliburkan.
 Surat edaran diterbitkan.
 Rapat digelar.
 Foto-foto pemantauan dan penyiraman bermunculan.
 Kemudian musim hujan datang.
 Masalah dianggap selesai.

Tahun berikutnya?
Episode baru dengan cerita lama.

Pemerintah Seolah Menderita Amnesia Musiman

Yang membuat masyarakat kecewa bukan semata-mata karena hari ini ada asap. Yang membuat kecewa adalah karena kebakaran hutan dan lahan bukan kejadian yang datang tanpa undangan.

Setiap tahun musim kemarau datang.
Setiap tahun risiko karhutla meningkat.
Setiap tahun pemerintah sudah tahu kawasan mana yang rawan.
Setiap tahun masyarakat sudah mengalami asap.
Setiap tahun sekolah bisa terdampak.
Dan setiap tahun pula kita seolah kembali terkejut.
Seolah-olah kemarau baru pertama kali ditemukan di Jambi.
Seolah-olah gambut baru tahun ini bisa terbakar.
Seolah-olah pemerintah baru pertama kali mendengar kata hotspot.

Padahal kalender sudah bekerja jauh lebih disiplin daripada sebagian birokrasi.Kemarau datang sesuai jadwal. Yang tidak datang sesuai jadwal adalah kesiapan kita.
Ini yang membuat rakyat bertanya:
Apa sebenarnya yang dipelajari pemerintah dari kebakaran tahun-tahun sebelumnya?
Apakah setiap tahun pemerintah hanya belajar bagaimana memadamkan api, tetapi tidak pernah benar-benar belajar mengapa api selalu muncul?

Anak Sekolah yang Diliburkan, Bukan Api yang Dicegah

Surat edaran tersebut menyebut penghentian pembelajaran tatap muka sebagai langkah menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik.
Benar.

Tetapi kalau asap sudah cukup berbahaya sampai anak-anak harus belajar dari rumah, maka pertanyaan berikutnya jauh lebih penting:
Siapa yang bertanggung jawab memastikan kondisi lingkungan tidak sampai memaksa anak-anak meninggalkan ruang kelas?
Sebab PJJ menyelesaikan persoalan pendidikan untuk sementara.
Ia tidak menyelesaikan kebakaran.
Ia tidak membasahi gambut.
Ia tidak menutup kanal yang bermasalah.
Ia tidak mencegah pembakaran.
Ia tidak menangkap pelaku pembakaran.
Ia tidak mengembalikan kualitas udara.
Ia hanya memindahkan anak dari ruang kelas ke ruang tamu.

Dengan kata lain:
Anaknya yang dipindahkan, bukan sumber masalahnya.

Ini seperti rumah kebanjiran lalu pemerintah mengeluarkan surat edaran agar anak-anak belajar di lantai dua, sementara saluran air yang tersumbat dibiarkan.

Secara administratif, ada tindakan.
Secara substantif, persoalan tetap berada di tempatnya.

Mengapa Tidak Ada “SE Meliburkan Kebakaran Hutan”?

Mungkin sudah waktunya pemerintah menerbitkan surat edaran yang lebih berani.
Misalnya:

SURAT EDARAN GUBERNUR JAMBI
TENTANG PENGHENTIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Kepada seluruh api, bara, pembakar lahan, pengelola kawasan, serta pihak-pihak yang merasa kebakaran adalah urusan musim kemarau:
DILARANG MEMBAKAR.
Apabila melanggar, akan dilakukan pemeriksaan, penindakan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Sayangnya ada masalah kecil.
Surat edaran hanya ampuh terhadap manusia yang mau membaca dan mematuhi.
Api tidak punya NIK.
Bara tidak punya alamat.
Asap tidak punya nomor surat.
Dan kebakaran tidak takut tanda tangan pejabat.

Karena itu, kebijakan karhutla tidak boleh berhenti pada dokumen administratif. Jangan Sampai Surat Edaran Menjadi Bukti Bahwa Pemerintah Sudah Bertindak. Inilah penyakit birokrasi yang perlu dikritik.

Kadang-kadang pemerintah terlalu mudah menganggap bahwa mengeluarkan surat berarti sudah menyelesaikan masalah.

Padahal surat adalah instrumen, bukan hasil.

Rapat adalah instrumen. bukan hasil.
Satgas adalah instrumen, bukan hasil.
Pemantauan hotspot adalah instrumen, bukan hasil.

Yang dibutuhkan rakyat adalah hasil:
Udara bersih, lahan tidak terbakar, gambut tetap basah, pelaku ditindak, dan kebakaran tidak menjadi ritual tahunan.

Kalau setiap tahun pemerintah hanya menghasilkan surat baru sementara masalah lama tetap datang, maka yang perlu dievaluasi bukan cuma titik panasnya. Cara berpikir pemerintah juga perlu didinginkan.

Rakyat Tidak Membutuhkan Pemerintah yang Pandai Membuat Pengumuman
Rakyat tidak meminta sesuatu yang terlalu rumit.
Kami tidak meminta pemerintah menjadi ahli sihir.

Kami hanya ingin pemerintah menggunakan data kebakaran tahun-tahun sebelumnya untuk membuat peta risiko, memperkuat pengawasan, memastikan kesiapan pemadaman, mengawasi kawasan rawan, menindak pembakaran, dan memastikan tata kelola lahan tidak menciptakan kondisi yang mudah terbakar.

Kalau tahun lalu ada kawasan yang terbakar, tahun ini seharusnya kawasan itu menjadi prioritas pencegahan.
Kalau sebuah wilayah berkali-kali terbakar, pemerintah seharusnya bertanya: Mengapa?
Bukan sekadar: Bagaimana memadamkannya?

Kalau sebuah perusahaan, kelompok, atau siapa pun terbukti lalai, ya tindak.
Kalau masyarakat terbukti membakar, ya tindak.
Kalau tata kelola pemerintah bermasalah, ya evaluasi.

Jangan setiap tahun rakyat yang menghirup asap, anak-anak yang belajar dari rumah, sementara penyebabnya kembali menjadi teka-teki yang selalu dibahas setelah kebakaran terjadi.

Jangan Jadikan Anak-anak sebagai Alarm Kebakaran

Yang paling ironis adalah ketika ukuran keseriusan pemerintah baru terasa setelah sekolah terdampak.

Padahal sebelum anak-anak diliburkan, ada petani yang sudah menghirup asap.
 Ada pekerja yang tetap harus keluar rumah.
 Ada pedagang yang aktivitasnya terganggu.
 Ada masyarakat yang harus membeli masker.
 Ada orang tua yang khawatir terhadap kesehatan keluarganya.
 Ada kelompok rentan yang tidak punya pilihan untuk “work from home”.

Maka jangan jadikan anak sekolah sebagai alarm terakhir bahwa pemerintah harus bergerak.

Ketika sekolah sudah harus ditutup, itu seharusnya bukan tanda bahwa pemerintah baru mulai bekerja.

Itu tanda bahwa pekerjaan pencegahan sebelumnya perlu dipertanyakan.

Jambi Tidak Kekurangan Surat. Jambi Kekurangan Pencegahan yang Konsisten

Kita tidak kekurangan surat edaran.
Kita juga tidak kekurangan rapat.
Kita tidak kekurangan pejabat.
Kita tidak kekurangan lembaga.
Kita tidak kekurangan data.
Bahkan kita tidak kekurangan pengalaman.

Yang sering hilang justru satu hal: kemauan untuk belajar dari kebakaran yang sama sebelum kebakaran berikutnya datang.

Karena itu, kritik rakyat bukanlah agar pemerintah tidak mengeluarkan surat edaran tentang pembelajaran jarak jauh. Silakan…
Keselamatan anak memang harus menjadi prioritas. Tetapi jangan berhenti di sana.
Buat juga kebijakan yang membuat anak-anak tidak perlu belajar dari rumah karena udara di luar ruang kelas sudah tidak layak.

Sebab rakyat tidak ingin setiap tahun menerima paket yang sama:
Kemarau → asap → sekolah diliburkan → surat edaran → rapat → pemadaman → hujan → lupa → tahun depan terulang lagi.

Kalau siklus ini terus berlangsung, maka yang harus diliburkan bukan sekolahnya.
Yang harus diliburkan adalah pola pikir bahwa karhutla cukup ditangani setelah api menyala.

Dan kalau pemerintah benar-benar ingin menunjukkan bahwa mereka belajar dari kejadian sebelumnya, buktikan sebelum asap kembali memenuhi langit.

Karena rakyat sudah terlalu sering melihat satu pertunjukan yang sama.
Api yang berulang, asap yang berulang, masalah yang berulang, lalu surat edaran yang juga berulang.

Yang belum berulang adalah satu hal yang paling ditunggu rakyat: pencegahan yang benar-benar berhasil.

“SALAM SATU ASAP….!!!”