DAERAH
Perbaikan Pagar DPRD Jambi Senilai Rp1,3 Milyar, Dinilai Tak Pro-Rakyat

DETAIL.ID, Jambi – Pihak Dinas PUPR Pemkot Jambi dan DPRD Kota Jambi tetap melanjutkan rehabilitasi pagar kantor DPRD Kota Jambi senilai Rp 1,3 miliar meskipun ada penolakan dari warga. Sikap itu dinilai tak prorakyat.
Akademisi dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Nusantara Batanghari, Jambi, Dr Fikri Riza, menilai sikap tersebut menunjukkan DPRD dan Pemkot Jambi tak mau mendengarkan suara warga. Menurut dia, seharusnya wakil rakyat mendengarkan rakyat.
“Ini sudah tidak prorakyat lagi, harusnya pemerintah dan wakil rakyat mendengarkan keinginan masyarakatnya. Saya rasa kita boleh saja menduga-duga, sepertinya perbaikan pagar ini sudah ada yang atur dan yang akan memenangkan tendernya, sehingga pelaksanaannya tetap saja dilakukan walau sudah ditolak,” kata Fikri, Jumat 5 Februari 2021 mengutip detik.com.
Dia menyatakan rehabilitasi pagar gedung DPRD Kota Jambi bukanlah hal yang penting di tengah pandemi Corona. Menurutnya, dana Rp 1,3 miliar bisa digunakan untuk program yang lebih bermanfaat bagi warga.
“Kenapa urusan pagar dulu yang diprioritaskan? Kenapa tidak persoalan lain yang sekiranya lebih ada manfaatnya? Ini masih di tengah pandemi Corona,” kata Fikri.
Fikri menilai harusnya anggaran Rp 1,3 miliar itu bisa dipakai untuk program bantuan warga yang ekonominya terdampak pandemi Corona. Dia juga menyebut duit Rp 1,3 miliar bisa dipakai untuk program mengatasi banjir.
“Jika dianggap perbaikan pagar ini membantu para masyarakat bekerja di situasi ini, jawaban itu tidak tepat juga. Lebih baik kenapa Pemkot Jambi tidak alihkan saja bagaimana Kota Jambi ini tidak kerap banjir, jadikan pengerjaan yang sifatnya mengatasi kebanjiran. Itu bisa juga membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan namun jelas pengerjaannya untuk hal yang lebih penting ketimbang bangun pagar kantor DPRD,” ujar Fikri.
“Jangan jadikan alasan, supaya pagar di kantor DPRD sama dengan pagar kantor Wali Kota Jambi yang pagarnya sudah tinggi dan diperbaiki, biar pagarnya sama. Itu narasi yang tidak pas,” sambungnya.
Proyek Pagar Jalan Terus
Sementara itu, anggota DPRD Kota Jambi Junaidi tetap menganggap perbaikan pagar DPRD penting di tengah masa pandemi dan penolakan warga. Menurutnya, pagar gedung Dewan terlalu pendek.
“Menurut saya, pagar kantor DPRD itu sudah selayaknya diperbaiki karena ini juga sudah lama tidak diperbaiki dan ini juga demi keamanan juga. Yang pertama, kantor DPRD itu pernah diterobos oleh para pendemo dari pelajar yang mudah masuk melewati pagar, apalagi pagar itu juga sudah rendah sekali, jadi gampang dimasuki orang. Kondisi pagar yang sekarang juga dinilai tidak aman karena di gedung DPRD itu kan banyak arsip-arsip di sana, jadi untuk antisipasi keamanan,” kata Junaidi, Kamis 4 Februari 2021 lalu seperti dilansir detik.
Soal dikaitkan dengan pandemi, politikus PDIP ini menyebut sudah banyak dana dialokasikan untuk penanganan pandemi. Perbaikan pagar gedung DPRD Kota Jambi pun sudah diajukan sejak 2009.
“Jadi ini bukan di saat masa pandemi Corona diajukannya. Saya ini juga sudah tiga kali periode menjadi anggota DPRD Kota Jambi dan memang pagar itu sudah lama sekali tidak diperbaiki. Kondisinya juga sudah rendah dan mesti diperbaiki juga kan. Jadi saya tetap setuju jika pagar itu diperbaiki, namun itu bukan direhab ya, tetapi dirombak habis dengan anggaran segitu,” ujar Junaidi.
Sementara itu, Dinas PUPR Kota Jambi mengatakan rehabilitasi pagar gedung DPRD Kota Jambi dengan anggaran Rp 1,3 miliar tetap berlanjut. Pemkot akan melakukan perbaikan meski ada penolakan dari warga.
“Ya ini kan kita yang menganggarkan untuk perbaikan pagar itu, karena kan gini… pagar di Pemkot Jambi sudah dibangun, jadi harus sama untuk pagar di DPRD juga diperbaiki. Pengerjaan ini akan tetap dilaksanakan tahun ini,” kata Kabid Cipta Karya PUPR Kota Jambi, Momon Sukmana Fitra, Kamis 4 Februari 2021.
Pagar Gedung DPRD Kota Jambi akan dibangun ulang. Nantinya, pagar yang baru bakal setinggi 2,5 meter dan memiliki gapura baru.
DAERAH
Kejaksaan Tinggi Jambi Gelar Rapat Koordinasi Tim PAKEM Provinsi Jambi

DETAIL.ID, Jambi – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Provinsi Jambi pada Rabu 30 April 2025 di Aula Jaksa R. Soeprapto Kejati Jambi.
Rapat ini dihadiri oleh Asisten Intelijen Kejati Jambi, para koordinator dan kepala seksi bidang Intelijen, Kabid Fasilitas Ormas dan Lembaga Politik Kesbangpol Provinsi Jambi, Kasubdit Kamneg Polda Jambi AKBP Farouk Afero, perwakilan Korem 042/Gapu Kapt. Retno Subandi, Kabagops BIN Daerah Jambi Kol. Edwin Gunawan, Kabid Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Fatahuddin, S.Ag., M.Fil.I, Wakil Ketua FKUB Provinsi Jambi Drs. H. Asnawi Sani, serta Ketua MUI Provinsi Jambi Prof. Dr. KH Hadri Hasan, MA.
Dipimpin oleh Asintel Kejati Jambi, Nophy Tennophero Suoth, SH., MH., rapat ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang berkembang di masyarakat.
Asintel Kejati Jambi menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi munculnya aliran-aliran menyimpang di Provinsi Jambi. Menurutnya, pengawasan ini tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan memerlukan kerja sama dan koordinasi lintas instansi.
“Pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan bukan hanya tanggung jawab Kejaksaan, tetapi tugas bersama seluruh elemen,” ujar Nophy.
Rapat ini juga diisi dengan paparan dan diskusi mengenai kondisi aktual aliran kepercayaan dan keagamaan di Jambi, serta penyusunan strategi pengawasan yang lebih efektif dan terkoordinasi.
Melalui rakor ini, diharapkan terbentuk langkah-langkah konkret untuk menjaga ketentraman, keharmonisan, dan keamanan masyarakat di Provinsi Jambi dari potensi pengaruh aliran-aliran yang menyimpang. (*)
DAERAH
Wakil Ketua DPRD Sumbar Usulkan Sistem Dua Jalur di Jalan Pemuda

DETAIL.ID, Padang – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), M. Iqra Chissa mengusulkan agar Jalan Pemuda, Padang, tepatnya dari depan Plaza Andalas hingga depan Taman Budaya, dibuat 2 jalur.
Usulan itu disampaikan Iqra langsung pada Wali Kota Padang, Fadly Amran saat pertemuan makan malam di Safari Garden, Senin, 28 April 2025.
Iqra melihat di area itu banyak toko yang sepi, bahkan ada yang terpaksa tutup. Ia menilai pembeli sepi karena ruas jalan yang masih satu jalur. Hal ini tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Iqra memaparkan, selain dibangun dengan sistem dua jalur, taman pembatas jalan digeser ke tengah. Sehingga bisa dibangun trotoar di kiri dan kanan jalan seperti di Jalan Khatib Sulaiman.
“Pembangunan ini akan mengubah tatanan Kota Padang menjadi lebih baik,” kata Iqra, kepada media, Selasa, 29 April 2025 di DPRD Sumbar.
Ia berharap, selain menambah indahnya tatanan Kota Padang, diberlakukannya sistem jalan dua jalur akan memicu meningkatnya jual beli pada toko-toko di kawasan tersebut.
Wali Kota Padang, Fadly Amran menyambut baik gagasan Iqra tersebut.
“Ini ide yang sangat bagus. Saya sendiri juga pernah memikirkan rencana serupa. Tujuannya agar tatanan kota Padang menjadi lebih baik,” kata Fadli Amran.
Reporter: Diona
DAERAH
RSUD Padang Panjang Raih Penghargaan Top BUMD Awards 2025

DETAIL.ID, Jakarta – Kota Padang Panjang kembali torehkan prestasi membanggakan yaitu penghargaan bergengsi Top BUMD Awards 2025 yang digelar oleh Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan majalah TOP Business, yang juga turut didukung oleh Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian BUMN.
Acara bergengsi ini berlangsung di Hotel Raffles Ciputra World, Jakarta pasa Senin, 28 April 2025.
Pada ajang tersebut, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat raih penghargaan bergengsi Top BUMD Awards 2025, diantaranya kategori Top Pembina BUMD 2025, yang diterima Wali Kota Hendri Arnis.
Top BUMD Award 2025 Bintang 5 Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Serambi dan RSUD Padang Panjang. Top CEO BUMD 2025 diterima Direktur Perumdam, Adrial A. Bakar dan Direktur RSUD, dr. Lismawati R, M.Biomed, Sp.PA.
Penghargaan kategori Top Pembina BUMD, diberikan kepada Gubernur/ Bupati/ Wali Kota yang BUMD nya mendapat penghargaan pada predikat bintang tertentu, dengan dasar penilaian keberhasilan BUMD tidak lepas dari peran, kontribusi, dan dukungan Kepala Pemerintahan nya.
“Lima kriteria BUMD yang mendapat penghargaan, yaitu kinerja bisnis yang tinggi, pengembangan bisnis berkelanjutan, berkontribusi bagi pembangunan daerah, sudah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan menjadi role model bagi BUMD lain,” ucap Ketua Juri Top BUMD Awards 2025, Prof. Djohermansyah Johan.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, mengatakan atas keberhasilan penghargaan Top Award 2025 yang telah diraih Kota Padang Panjang, atas upaya dan kerja keras semua pihak termasuk dukungan dari masyarakat.
“Ini tentunya menjadi motivasi untuk mempertahankan predikat peraih penghargaan ini dan menjadi penyemangat bagaimana lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tuturnya.
Hendri Arnis berharap Perumdam Tirta Serambi dan RSUD Padang Panjang, untuk terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dalam memberikan pelayanan.
Penghargaan bergengsi Top BUMD Awards 2025, diterima Wakil Wali Kota, Allex Saputra bersama Lismawati dan Adrial yang diwakili bagian keuangan, Syafwan Hadi, di Dian Ballroom Hotel Raffles, Ciputra World Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 28 April 2025.
“Alhamdulillah, kita sangat bersyukur dan berbahagia karena Padang Panjang berhasil mendapatkan beberapa kategori penghargaan di Top BUMD Award 2025 ini. Penghargaan ini merupakan sebuah penghargaan terbesar dan membanggakan di Indonesia,” kata Allex.
Allex berharap, penghargaan ini akan semakin menambah motivasi untuk terus bekerja dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Padang Panjang.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat baik ASN hingga masyarakat yang telah bekerja keras untuk mencapai penghargaan ini. Ini akan semakin memicu kita dalam meningkatkan motivasi, kinerja, layanan, inovasi dan daya saing serta layanan kepada masyarakat,” kata dia.
Menurut Allex Saputra, Top BUMD Awards adalah satu-satunya kegiatan corporate rating (penilaian kinerja BUMD) yang penilaiannya dilakukan secara obyektif dan independen.
Direktur RSUD, dr. Lismawati R, M.Biomed, Sp.PA, menyebutkan RSUD Padang Panjang, telah meraih penghargaan TOP BUMD sebanyak 2 kali dan tahun ini berhasil meraih Bintang 5
“Ini sungguh penghargaan luar biasa, karena baru dua kali kita ikut langsung mendapatkan award Bintang 5, sebelum penghargaan ini diraih kami beserta jajaran manajemen RSUD mengikuti presentasi secara daring, berjudul Implementasi Kinerja BLUD RSUD Kota Padang Panjang, yang disampaikan terkait penerapan layanan dan kinerja serta inovasi-inovasi yang ada di RSUD.” kata Lismawati.
Ia menjelaskan saat ini ada sebanyak 14 inovasi terbaru di RSUD. Salah satunya Smart Hospital Satu Jam Saja, dan 13 lainnya.
Sementara itu, Dirut Perumdam Tirta Serambi, Adrial menyampaikan, ini adalah penghargaan Top Award BUMD kali ini merupakan penghargaan yang ke tiga kalinya bagi Perumdam Tirta Serambi.
“Penghargaan ini sebagai tantangan untuk selalu menjadikan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat semakin baik dan memuaskan lagi. Juga apresiasi atas kerja keras dan dedikasi jajaran Tirta Serambi yang operasionalnya semakin efektif dan efisien yang diakui di tingkat nasional,” kata Adrial.
Top BUMD Awards merupakan ajang penghargaan tertinggi dan membanggakan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia yang mempunyai prestasi melalui capaian kinerja terbaik di bidang pelayanan, tata kelola dan keuangan BUMD. Dari 1.133 BUMD yang ada di Indonesia hanya sekitar 225 BUMD yang terseleksi memasuki babak final untuk presentasi akhir.
Reporter: Diona