DAERAH
Belajar Daring, Bikin Mak-mak Darting
detail.id/, Tebo – Bebe hanya enjoy belajar daring selama 8 hari. Selebihnya, anak 8 tahun itu mulai bosan. Tugas sekolah bertubi-tubi masuk ke handphone ibunya lewat pesan WhatsApp.
Bebe adalah siswa kelas tiga SD di Kabupaten Tebo, Jambi. Rencana sekolah tatap muka ditunda gara-gara Kabupaten Tebo dinyatakan zona merah pada Juni 2021. Jumlah penderita Covid-19 terus meningkat tajam.
Alhasil Bebe dan semua siswa se-Kabupaten Tebo kembali belajar lewat metode daring. Bebe senangnya bukan main. Ia pikir setelah belajar daring, bisa bermain sepuasnya. Tapi ternyata tidak.
Setiap hari, tugas seolah menumpuk. Ibunya yang menerima setiap informasi tugas Bebe kian hari kian pening dan darting (darah tinggi). Ibunya darting melihat Bebe yang kehilangan semangat belajar.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Ibu Bebe yang sudah repot mengurusi urusan rumah tangga tambah pusing. Ibunya harus memantau gawainya setiap berbunyi pesan masuk.
Selasa pagi, 3 Agustus 2021. Ibunya melihat wajah Bebe mendadak muram. Wajahnya yang biasa riang gembira mendadak kusut. Bebe terlihat ketakutan duduk di depan meja belajar dengan tumpukan buku pelajaran.
Saking asyiknya bermain, Bebe melupakan tugas sekolah. Alhasil, tugasnya sudah menumpuk. Semuanya mesti dikerjakan dan segera dikirimkan kepada guru.
Melihat anaknya pusing tujuh keliling, sang ibu menghampiri Bebe. Melihat tak kunjung ada tugas yang sudah diselesaikan oleh Bebe, sorot mata ibu pun melotot dengan suara marah yang lantang seraya berupaya menahan emosi.
“Kok tugas semudah ini saja tidak tahu, Nak. Makanya pikiran tuh jangan hanya main saja,” kata sang ibu ngomel-ngomel. Bebe tampak kebingungan.
Selang beberapa menit, android ibunya berbunyi. Pertanda ada pesan WhatsApp yang baru masuk. Sambil mengecek pesan singkat di android miliknya, sang ibu bertambah emosi berkata, “Tugas kemarin belum selesai dikerjakan, sekarang sudah masuk tugas yang baru lagi,” kata ibu Bebe.
Ibu Bebe menjelaskan bahwa semenjak pembelajaran daring dilakukan, pihak sekolah hanya mengirimkan tugas atau pembelajaran melalui pesan singkat ke grup WhatsApp sekolah. Group tersebut beranggotakan orang tua siswa dengan admin guru (wali) kelas.
Setiap harinya wali kelas akan mengirimkan tugas kepada siswanya melalui grup WhatsApp tersebut sesuai bidang studi atau mata pelajaran yang dipelajari di sekolah.
“Kemarin bahasa Inggris, kemudian hafalan lagu (nyanyi). Sekarang bahasa Arab. Sebelumnya matematika. Satu pun belum ada yang selesai,” kata sang ibu dengan kondisi emosi.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Kini tugas sekolah Bebe semakin menumpuk. Bikin kepala ibu Bebe pusing tujuh keliling dan darah tinggi. Ia kadang tidak tega untuk meluapkan amarahnya terhadap Bebe, anaknya namun apa boleh buat. Si anak malah larut bermain dan mengabaikan tugas sekolahnya. Ibunya terpaksa bertindak terhadap Bebe.
“Selama ini saya paling menghindar memarahi anak. Sekarang ini minta ampun. Kalau tidak dimarahi, ya tidak bakalan mereka mengerjakan tugas. Jujur, setelah memarahi anak, timbul rasa kasihan,” ujarnya.
Untuk itu, ibu Bebe minta kepada Pemkab Tebo untuk mengkaji ulang terkait Surat Edaran tentang pembelajaran secara daring. Menurutnya, kesehatan fisik anak memang penting, tapi kesehatan psikis anak tak boleh dikesampingkan.
“Terkadang darah tinggi saya naik melihat anak saya, sehingga saya luapkan amarah saya pada anak saya sendiri, tapi kalau dimarahi tiap hari, tentu psikisnya terganggu. Untuk itu saya meminta kepada Pemkab Tebo untuk mengkaji ulang SE pembelajaran daring ini,” ucap Ibu Bebe.
Bila kondisi pandemi sekarang sehingga tidak memungkinkan untuk segera menerapkan kembali pembelajaran tatap muka, ia menyarankan ada pola pembelajaran yang terarah. Atau setidaknya tugas yang diberikan itu bisa membuat anak bersemangat belajar dan kreatif.
“Terkadang tugas yang diberikan terlalu banyak. Hanya mencatat walaupun anak sudah memiliki buku pelajaran. Sementara tidak semua orang tua bisa mengajar karena latar belakang yang berbeda. Itu yang membuat kita sering emosi,” kata dia.
Jika selama ini Bebe menjadi pelampiasan emosi dari sang ibu mungkin wajar saja. Selain harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, kini ditambah lagi, harus membimbing anaknya, menyelesaikan tugas sekolah selama pembelajaran daring.
Ini jika sudah memakai cara marah-marah si Bebe masih malas belajar, tugas yang sudah menumpuk tak kunjung ada yang selesai sementara hari berganti pesan grup WhatsApp wali kelas dengan ibu Bebe dan para orang tua lainnya selalu berbunyi. Tugas selalu ada. Namun tidak ada yang dikerjakan Bebe.
“Masak belum, pakaian kotor sudah menumpuk. Ini sudah jam 11 lewat. Tugas anak belum juga selesai,” keluhnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Karena luasan tanah perumahan sangat terbatas (10 x 15 meter), membuat jarak antar rumah sangat berdekatan. Di sebelah rumah Bebe, terdengar suara sedikit keras. Tampaknya anak tetangga sebelah juga tengah belajar. Sama seperti ibu Bebe, ibu anak tetangga juga emosi, “Abangggg,” teriakan ibu itu terdengar jelas dari rumah Bebe.
Belajar daring yang ditetapkan oleh pemerintah memang tidak efektif saat ini. Peristiwa yang dialami oleh keluarga Bebe di Tebo contohnya, si anak bosan, tugas tidak dikerjakan, sementara esok hari tugas lain sudah masuk. Orang tua pening, Bebe jadi korban pelampiasan amarah. Sampai kapan semua ini berlangsung, tidak ada yang tahu.
Reporter: Syahrial
DAERAH
Imigrasi Jember Pangkas Alur Pengurusan Paspor dengan Inovasi PINTAR
DETAIL.ID, Jember – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember menggandeng Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lumajang, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bondowoso, serta PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Jember dalam peluncuran Inovasi PINTAR (Pelayanan Integrasi Paspor untuk Rakyat).
Kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Kamis, 19 November 2026 ini menyederhanakan proses pengurusan paspor bagi calon jemaah haji maupun pemohon umum di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.
Selama ini, pengurusan paspor menuntut kehadiran pemohon sebanyak dua kali di kantor imigrasi, yakni tahap pengajuan permohonan dan tahap pengambilan dokumen paspor.
Aturan tersebut membebani waktu, tenaga, serta ongkos perjalanan calon jemaah yang tinggal jauh dari kantor imigrasi, khususnya jemaah lanjut usia.
Melalui Inovasi PINTAR, ketiga instansi menyatukan alur layanan pengurusan paspor.
Kantor Kementerian Haji dan Umrah memperoleh akses mendaftarkan calon jemaah haji secara kolektif lewat Dashboard PINTAR milik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, kemudian proses pelayanan berjalan langsung di lokasi pemohon melalui layanan Eazy Passport.
Adapun PT Pos Indonesia menangani pembayaran serta pengiriman paspor bagi pemohon kolektif maupun pemohon reguler, sehingga pemohon yang memakai jasa pengiriman cukup mendatangi kantor imigrasi satu kali.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, Eko Julianto Rachmad, menuturkan bahwa PKS dengan Kementerian Haji dan Umrah menjadi pijakan pendaftaran kolektif paspor calon jemaah haji pada Dashboard PINTAR, sementara PKS bersama PT Pos Indonesia menjadi dasar layanan pembayaran dan pengiriman dokumen paspor.
“Kami berharap kerja sama ini mengurangi kedatangan pemohon ke kantor dan memastikan calon jemaah memperoleh paspor sebelum jadwal keberangkatan ibadah haji dan umrah,” kata Eko.
Acara peluncuran diawali sambutan dari PPOH Executive General Manager PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Jember, Kurnia Ahyadi Dwi Cahyono.
Kurnia menyampaikan harapan agar sinergi melalui Inovasi PINTAR senantiasa menjaga mutu pelayanan yang optimal dan dirasakan manfaatnya oleh warga.
“Kami siap memberikan layanan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengiriman paspor yang telah selesai kepada pemohon. Pengiriman dilakukan secara aman dan dapat dilacak melalui nomor resi pada web tracking PT Pos,” ucap Kurnia.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Kepala Kemenhaj Bondowoso yang juga hadir mewakili Kemenhaj Lumajang, Yeni Dwi Wulandari, S.E., M.E., menyambut baik sekaligus mengapresiasi hadirnya Inovasi PINTAR.
Dalam penerapannya, Kemenhaj melakukan pencocokan data jemaah dengan basis data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk) untuk menekan risiko selisih data.
Inovasi PINTAR merupakan rancangan aksi perubahan dari Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VIII.
Langkah ini turut memperkuat komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Masyarakat yang membutuhkan penjelasan mengenai layanan PINTAR dapat menghubungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember maupun Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lumajang dan Bondowoso.
DAERAH
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
DETAIL.ID, Sorong – Penguatan integritas aparatur menjadi kunci untuk memastikan pelayanan pertanahan berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan bebas dari penyimpangan sehingga masyarakat memperoleh layanan yang adil dan dapat dipercaya. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Wahyu Widada, meminta jajarannya untuk menjalankan pelayanan dan kegiatan administratif lainnya lengkap sesuai aturan yang berlaku.
“Sebelum bekerja atau bertindak itu hendaknya mengutamakan dua hal, yaitu lihat aturan hukumnya, lalu lihat bisnis prosesnya atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang benar seperti apa. Sepanjang kita mengikuti aturan hukum, tidak ada permasalahan yang akan kita hadapi,” ujar Wahyu Widada saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pembangunan Zona Integritas di Kota Sorong, Rabu, 18 November 2026.
Di hadapan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Papua Barat, Irjen ATR/BPN menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak cukup diukur dari pemenuhan dokumen, indikator penilaian, maupun predikat yang diperoleh satuan kerja. Keberhasilannya harus tercermin dari pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama melalui kemudahan akses layanan, transparansi biaya, serta penanganan pengaduan.
“Pertama, tidak ada calo. Masyarakat harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan pertanahan secara langsung tanpa melalui perantara yang tidak semestinya. Untuk mewujudkannya, informasi dan prosedur pelayanan harus disampaikan secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Kedua, tidak ada pungutan liar. Seluruh pelayanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan biaya dan tarif yang berlaku, tanpa ada biaya di luar ketentuan maupun gratifikasi,” kata Irjen ATR/BPN.
Bukan hanya memastikan layanan berjalan sesuai aturan, jajaran ATR/BPN juga perlu memperhatikan pengelolaan pengaduan yang disampaikan masyarakat. Setiap keluhan harus ditindaklanjuti dan dipantau penyelesaiannya hingga tuntas, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
“Lalu juga tidak boleh ada pengaduan masyarakat yang diabaikan. Kanal pengaduan harus mudah diakses dan tersedia dalam berbagai sarana. Setiap pengaduan harus dipantau penyelesaiannya sampai tuntas. Jangan sampai ada masyarakat yang telah menyampaikan keluhan, tetapi tidak memperoleh kepastian penyelesaian,” ucap Irjen ATR/BPN.
Sesi pembinaan ini dimoderatori oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma. Turut hadir menyampaikan pengarahan bersama Irjen ATR/BPN, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo; Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernardus Wijanarko. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. (*)
DAERAH
Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat
DETAIL.ID, Sorong – Dalam proses pengadministrasian tanah ulayat terdapat tiga langkah administrasi tanah yang terbagi ke dalam inventarisasi dan identifikasi; pengukuran dan pemetaan; serta pencatatan dan penerbitan salinan daftar tanah ulayat. Langkah itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Agar proses bisa berjalan baik, masyarakat hukum adat (MHA) perlu mendapatkan pendampingan sebelum identifikasi subjek dan objek tanah ulayat dilakukan.
“MHA butuh kegiatan pra-partisipatif bagaimana dia bisa memahami program ini. Didampingi sampai mereka mengerti betul bagaimana hak dan kewajibannya sebagai MHA. Karena, kesepakatan MHA menjadi langkah awal yang penting dalam memulai tahap pertama kegiatan pengadministrasian tanah ulayat,” ujar Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, di Kota Sorong, Selasa, 17 November 2026.
Pra-identifikasi dimulai dengan bagaimana MHA dapat melakukan musyawarah dan dipandu dalam mengidentifikasi wilayah adatnya, mengidentifikasi tanah ulayatnya serta mengidentifikasi objeknya. Deni Santo menjelaskan, suatu MHA diakui keberadaan dan eksistensinya jika memenuhi subjeknya, memenuhi objeknya dan ada hubungan hukumnya. Selain itu, pra-identifikasi berfungsi sebagai waktu berdialog jika ada permasalahan terkait tanah adat sehingga dapat diidentifikasi lebih awal. Pendampingan tersebut diperlukan agar masyarakat memahami tahapan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, termasuk proses pencatatan terhadap hak adat ataupun nilai-nilai adat yang telah ada di wilayah adat mereka.
“Harus diyakinin mereka itu sampai mereka menyatakan ada kesepakatan, ada keputusan bagi MHA mengikuti kegiatannya sehingga nanti pada kegiatan tahap pertama ada kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi karena MHA sudah sepakat dan mereka sudah punya peta indikasi untuk nilai adatnya, untuk tanah ulayatnya,” kata Deni Santo.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyebut bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan tanah dan tata ruang. Ia ingin hal tersebut berjalan berkeadilan dan berkelanjutan, seperti halnya pengadministrasian tanah ulayat ini.
“Tentunya kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini tentunya butuh kerja bersama, butuh dialog dalam menyamakan persepsi dan juga bagaimana kita melakukannya di lapangan,” ujar Rezka Oktoberia.
Dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, turut menyampaikan sambutan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi dan jajaran Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Papua Barat; serta perwakilan pemerintah daerah dan NGO dari Landesa.
Kegiatan ini juga menyediakan sesi diskusi panel dengan menghadirkan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernadus Wijanarko; Project Manager PMU ILASPP; dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sardi Razak. Diskusi panel ini dimoderatori oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Pamelia Tambunan. (*)



