Connect with us

NASIONAL

Darurat Upah Murah, Gebrak: Pemerintah Inginkan Buruh Sengsara

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Indonesia berada dalam kondisi darurat upah murah dengan diterapkannya formula baru penghitungan upah minimum 2022. Melalui 2 surat edaran, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berkolaborasi memastikan politik upah murah diterapkan di seluruh daerah.

Hal ini menjadi isu utama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) saat menggelar aksi demonstrasi menolak rencana penetapan upah minimum 2022 yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, pada Jumat 19 November 2021.

Dengan formula baru, upah minimum DKI Jakarta hanya berubah 0,85% atau Rp 37.749. Sementara Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perubahan upah minimum tahun depan dengan angka kenaikan tertinggi se-Indonesia, namun hanya sebesar Rp 75.673 atau 4,04%. Lebih ironis lagi di beberapa daerah seperti Bekasi, Karawang, dan Subang tidak mengalami kenaikan Upah Minimum sama sekali di tahun 2022.

“Kaum buruh dipaksa menerima upah minimum yang tidak sebanding dengan kenaikan harga komoditas pangan, sewa rumah, biaya pendidikan, serta biaya kebutuhan hidup lainnya selama pandemi.

“Gara-gara PP 36/2021 yang merupakan peraturan turunan omnibus law UU Cipta Kerja, para buruh akan masuk ke dalam lingkaran setan yaitu waktu kerja berlebih (overwork) dan jerat utang rentenir. Upah murah yang diterima oleh kaum buruh juga akan semakin memperparah kondisi ketimpangan kekayaan, dimana kenyataannya hari ini kita justru mendapati catatan meningkatnya kekayaan segelintir kelompok pengusaha dan penguasa selama masa pandemi,” kata Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos pada Jumat, 19 November 2021.

Kondisi semakin darurat setelah Menteri Dalam Negeri mewajibkan kepala daerah mengikuti keputusan pemerintah pusat dalam hal penentuan upah minimum dengan dalih sebagai “proyek strategis nasional”.

Di bawah ancaman sanksi administratif hingga pemecatan, kepala daerah dinilai akan semakin sulit mengeluarkan diskresi terkait penetapan upah minimum di wilayahnya masing-masing.

“Perjuangan melawan darurat upah murah sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan tekanan di daerah. Kita harus menyatukan isu upah ini sebagai perjuangan nasional agar ada kepastian kenaikan upah secara nasional. Tidak ada daerah-daerah yang tertinggal dan upahnya tidak naik,” kata Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah.

Gebrak mendesak agar Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri mencabut surat edaran yang melegalisasi pemberlakuan upah murah 2022. Selain itu, Omnibus Law UU Cipta Kerja yang menjadi biang keladi krisis yang dialami rakyat termasuk kelas pekerja Indonesia juga harus dicabut.

Karena menurut mereka, Presiden Joko Widodo harus mengambil keputusan tegas di tengah kondisi darurat upah murah ini dengan menggunakan hak prerogatifnya yang dijamin oleh konstitusi, Ia bisa saja menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal kenaikan upah secara nasional dan membatalkan penentuan upah lewat skema Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

“Namun Jika presiden Joko Widodo masih enggan untuk bersikap membela kelas pekerja, maka kami akan menggalang kekuatan lebih besar untuk membatalkan aturan ini,” tulis Aliansi Gebrak dalam rilis yang diterima detail pada Jumat, 19 November 2021.

Sebagai informasi, Gebrak merupakan aliansi lintas sektor yang terdiri dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Liga Mahasiswa Nasional Demokratik-Dewan Nasional (LMND-DN), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Sekolah Mahasiswa Progresif (Sempro), Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI), Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan (JARKOM SP Perbankan), dan lain-lain.

Reporter: Juan Ambarita

NASIONAL

Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Yogyakarta – SMA Kolese De Britto, salah satu sekolah unggulan dalam jejaring global pendidikan Jesuit, kembali mengundang masyarakat luas dalam perhelatan Open House De Britto 2025. Mengusung tema “We Make Leaders”, acara ini akan digelar pada 23 Agustus 2025 di kompleks SMA Kolese De Britto, Yogyakarta.

Open House ini akan menjadi ruang perjumpaan yang hangat antara sekolah, calon siswa, orang tua, dan masyarakat. Melalui kegiatan beragam seperti kompetisi kreatif, expo pendidikan, talkshow inspiratif, hingga bazar kuliner. Pengunjung akan diajak mengenal lebih dekat dinamika pendidikan di SMA Kolese De Britto.

Fokusnya bukan hanya pada keunggulan akademis, tetapi juga pada proses pembentukan karakter berbasis 1L+5C: Leadership, Competence, Conscience, Compassion, Commitment, Consistency, sebagai fondasi untuk melahirkan pemimpin pelayanan (servant leaders) yang tangguh, kolaboratif, dan peduli.

“Open House ini merupakan undangan terbuka bagi masyarakat untuk melihat, merasakan, dan berdialog langsung tentang dinamika pendidikan di SMA Kolese pendidikan yang memerdekakan dan memanusiakan,” kata Kepala SMA Kolese De Britto, Robertus Arifin Nugroho.

Pengunjung akan disuguhi berbagai kegiatan menarik:

• Talk Show Seputar De Britto: mengupas nilai, model pembinaan karakter, dan pembentukan leader of service di era Gen Z.

• Expo Ekstrakurikuler: pamer kreativitas siswa dalam seni, olahraga, teknologi, sains, dan kegiatan rohani.

• Lomba Mewarnai (TK & SD kelas 1–3)

• Lomba Menggambar (SD kelas 4–6)

• Lomba Drum Band (SD)

• Kompetisi Akademik (SMP)

• Class of Leader Competition (SMP) – menguji problem solving, kolaborasi, dan ketangguhan mental

• Bazar Makanan: lebih dari 30 stan UMKM lokal Yogyakarta, kuliner tradisional & modern.

Tema “We Make Leaders” lahir dari kesadaran akan tantangan pendidikan abad ke-21: mencetak generasi unggul akademik, matang karakter, peka isu sosial, dan berani menjadi agen perubahan.

Dengan suasana akrab dan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, Open House ini diharapkan membuka wawasan, menginspirasi, dan meneguhkan pentingnya pendidikan karakter di tengah arus zaman.

“Ayo datang dan bergabung bersama kami! Rasakan energi positif dari komunitas yang membentuk pemimpin masa depan,” katanya. (*)

Continue Reading

NASIONAL

Membanggakan! Nasabah Bank Jambi Raih Hadiah Rp 100 Juta dalam Undian Tabungan Simpeda Periode Pertama

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Yogyakarta – Bertempat di kawasan bersejarah Candi Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah diselenggarakan Penarikan Undian Tabungan Simpeda Periode ke-1 Tahun XXXVI-2025 yang diikuti oleh jutaan nasabah dari seluruh Indonesia. Pada momen membanggakan ini, salah satu nasabah Bank Jambi berhasil meraih hadiah senilai Rp 100 juta, sebagai bagian dari total hadiah sebesar Rp 3 miliar yang dibagikan kepada para pemenang.

Program undian nasional ini mencatat partisipasi luar biasa dengan lebih dari 8,9 juta penabung dan total saldo tabungan mencapai Rp 73 triliun per akhir Juni 2025. Selain Bank Jambi, pemenang lainnya juga berasal dari Bank Jakarta dan Bank Lampung.

Direktur Utama Bank Jambi, H. Khairul Suhairi, S.E., M.M menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas capaian ini. “Alhamdulillah, kembali ada nasabah kami yang berhasil meraih hadiah dalam Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode 1 Tahun XXXVI-2025,” kata Khairul Suhairi saat ditemui usai acara pada Kamis, 7 Agustus 2025.

Beliau menambahkan bahwa program Simpeda memberikan nilai tambah yang signifikan bagi nasabah Bank Jambi. “Menabung di Bank Jambi tidak hanya memberikan kesempatan mendapatkan hadiah dari Bank Jambi sendiri, tetapi juga kesempatan memenangkan hadiah dari Undian Simpeda Nasional yang rutin diselenggarakan setiap tahun oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda). Semakin besar saldo yang dimiliki nasabah, maka semakin besar pula peluang untuk memenangkan hadiah dalam Simpeda Nasional,” ujarnya.

Undian Tabungan Simpeda merupakan bentuk nyata apresiasi dan komitmen Bank Pembangunan Daerah untuk meningkatkan loyalitas serta kepercayaan nasabah. Kegiatan ini juga menjadi pengingat pentingnya budaya menabung sebagai bagian dari pengelolaan keuangan yang sehat.

Sebagai informasi, Asbanda juga mengumumkan bahwa Bank Jateng akan menjadi tuan rumah Penarikan Undian Simpeda Periode 2026, yang direncanakan berlangsung di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada Februari 2026.

Bank Jambi terus berkomitmen untuk memberikan layanan prima, program-program unggulan, serta peluang menarik bagi seluruh nasabah setianya. (*)

Continue Reading

NASIONAL

Kongres SPI Ditutup dengan Pertemuan Petani Transmigran di Tanjungjabung Timur dan Kunjungan ke Kampung Reforma Agraria

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Serikat Petani Indonesia (SPI) melaksanakan Pertemuan Petani Transmigran di Desa Sukamaju, Tanjungjabung Timur, Jambi pada Jumat, 25 Juli 2025. Pertemuan ini menjadi penanda berakhirnya rangkaian Kongres V SPI.

Heru Pangatas selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Tanjungjabung Timur menyambut para delegasi kongres. Dalam sambutannya, Heru menegaskan harapannya agar acara ini dapat mempersatukan para petani SPI untuk menegakkan reforma agraria di lahan-lahan transmigrasi.

“Seluruh persoalan petani harus petani sendiri yang menyelesaikan!” serunya.

Ketua DPW SPI Jambi, Sarwadi dalam sambutannya mengajak forum untuk kilas balik perjuangan SPI yang sudah 27 tahun lebih berdiri. “27 tahun sudah kita lewati, pahit manis sudah dilewati, banyak pencapaian-pencapaian yang sudah kita raih. Mari kita jadikan ini motivasi untuk terus berjuang,” ujarnya.

Henry Saragih selaku Ketua Umum SPI menyampaikan bahwa lokasi diadakannya pertemuan petani transmigran yang sekaligus menutup rangkaian kongres ini merupakan tempat yang istimewa. Karena dari tempat itulah SPI di Jambi lahir dan berkembang hingga sekarang sudah ada di berbagai kabupaten di Jambi.

“Program transmigrasi yang dilakukan di Indonesia terutama ketika Orde Baru adalah program yang tidak sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria,” kata Ketua Umum SPI tersebut.

Menurutnya, program transmigrasi ini melanggar hak-hak banyak pihak. Mulai dari melanggar hak-hak kepada masyarakat adat hingga menyengsarakan warga yang ditransmigrasikan.

Pada pertemuan ini disampaikan kondisi petani di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi.

Wenda yang merupakan bagian dari Panitia Persiapan Wilayah SPI Papua Pegunungan mengajak para petani SPI untuk mendukung para petani di tanah-tanah konflik di Papua.

Dari tanah Borneo, Dwi Putra selaku Ketua DPW SPI Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa petani di daerahnya semakin terpinggirkan dengan berbagai polemik baik dari pemerintah maupun korporasi.

“Ada satu desa di Kabupaten Balangan itu hilang karena ada ekspansi pertambangan. Ini contoh yang sangat menyedihkan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, konflik masih terus berlangsung hingga sekarang. Terdapat tiga desa transmigrasi yang sedang mengalami konflik dengan korporasi. Kriminalisasi dan tuduhan terus dilayangkan kepada petani di sana.

Sejalan dengan itu, Mustamin dari Sulawesi Tenggara menyampaikan harapannya untuk forum ini. “Apa yang terjadi di Sulawesi Tenggara sangat menyedihkan. Untuk itu, semoga forum ini bisa menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi dan juga menularkan semangat juang untuk kita semua,” ujarnya.

Pertemuan ini turut diisi dengan dialog bersama petani transmigran dari beberapa daerah di Jambi, seperti Muarojambi dan Tanjungjabung Timur. Pada kesempatan ini juga turut diserahkan data petani transmigran untuk dikaji dan ditindaklanjuti bersama di SPI.

Untuk pertama kalinya, Kongres SPI menghasilkan sebuah dokumen mengenai petani transmigran. Hal ini menjadi penanda seriusnya SPI dalam memperjuangkan isu ini, memperjuangkan reforma agraria di tanah-tanah transmigrasi.

Agenda penutupan rangkaian Kongres V SPI ini dilanjutkan dengan penanaman jagung dan pemanenan sayur pare di Kawasan Daulat Pangan Tanjungjabung Timur.

Sebagai penyempurna sekaligus langkah awal periode kepengurusan, juga dilaksanakan kunjungan ke Kampung Reforma Agraria Tanjungjabung Timur. Para delegasi melaksanakan kunjungan sekaligus panen nanas yang menjadi salah satu hasil tani utama Kampung Reforma Agraria tersebut. (*)

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs