Connect with us
Advertisement

LINGKUNGAN

Ismet Raja Tengah Malam, Seniman Sekaligus Aktivis Jambi

Published

on

Dari seni hingga aksi, Ismet tak ingin rakyat ditelanjangi di kampung halaman sendiri. Melalui musik ia sampaikan kritik, dengan aksi kamisan pun ia menyiratkan pesan. Hingga Ismet pun sempat dituding Provokator.

ISMET berang. Acara nonton bareng film “Bara Dwipa” karya Watchdoc di Sarolangun mendadak dibatalkan. Panitia penyelenggara melaporkan kepadanya bahwa acaranya tidak jadi sebab tidak ada yang datang.

Orang-orang ketakutan. Salah satu pemilik tambang batu bara di Sarolangun yang merupakan salah satu pejabat tinggi pemerintahan di Sarolangun disebut-sebut jadi dalangnya.

“Kalau seperti itu lama-lama mereka akan ditelanjangi di kampung halaman sendiri. Mengapa sudah menghirup udara kotor malah diam tak mau melawan, sama saja hanya menjadi penonton atas perusakan lingkungan yang terus-terus berlangsung dan mengaminkan hal tersebut,” tutur Ismet dengan nada sedikit meninggi, kepada detail pada Sabtu 20 November 2021.

Ismet menyebut bahwa kontribusi batu bara sebenarnya minim. Menurutnya, dari sekian banyak perusahaan tambang yang berada di Provinsi Jambi sama sekali tidak berdampak banyak terhadap kesejahteraan masyarakat. “Karena uangnya enggak berputar di Jambi malah berputarnya di luar, yang menikmatinya pun hanya segelintir elite lokal yang tidak peduli terhadap persoalan yang timbul di masyarakat,” keluhnya.

Meski tak menampik bahwa batu bara berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun dampak lingkungan yang disebabkan oleh tambang batu bara merupakan hal serius. Dengan tegas ia katakan, seberapa penting hal itu jika dibandingkan dengan hak lingkungan yang sehat bagi masyarakat dalam jangka panjang?

“Jujur saya katakan saya tidak pro pada tambang batu bara, kalau kita bicara kesejahteraan. Buktinya apa? Kembalikanlah kepada fitrahnya Jambi, kepada pertanian, perkebunan. Karena ini (batu bara) merupakan kenikmatan sesaat, begitu ia sudah habis dikeruk dan lingkungan sudah terlanjur rusak parah warga Jambi juga yang merasakan berbagai macam dampak yang akan timbul,” ujar Ismet.

Anak Petani di Desa yang Belum Teraliri Listrik

Ismet menghabiskan masa kecilnya di Desa Sekaladi, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Kala di desanya belum tersentuh listrik, Ismet kecil masih asyik bermain di hutan, membantu orang tuanya yang berprofesi sebagai petani.

Bakat Ismet kecil perlahan mulai terlihat. Awalnya ia menyukai musik daerah. Musik dengan genre melayu serta dangdut. Jika ada acara pesta di kampung halamannya, ia kerap mengajukan diri untuk tampil menyanyikan lagu dangdut.

“Tahun 2002 aku sudah mengenal musik punk, semenjak pindah ke Jambi baru menekuni aliran punk,” kata pria dengan nama panggung, Ismet Raja Tengah Malam pada Sabtu, 20 November 2021.

Dari aliran musik dangdut, melayu kemudian Ismet yang merantau ke Jambi pada tahun 2002 ini mulai mengenal musik beraliran punk. Ia pun mulai tampil sebagai sosok anak punk, rambut mohawk, dengan anting besar menghiasi penampilannya. Kecintaannya pada musik punk membulatkan tekad untuk menjelajahi nusantara, berkelana sambil manggung di berbagai tempat di kota-kota di Indonesia.

“Waktu itu (2002) sudah banyak aliran yang jumpa, tapi aku masih sekadar suka aja, saat pindah ke Jambi aku kenal music punk, aku nyetreet keliling Sumatra modal numpang, paling jauh itu udah pernah nyetreet sampai ke Lombok,” ujar pria kelahiran 39 tahun silam ini.

Band Rancid menjadi salah satu musik punk yang sering didengar oleh Ismet, kemudian band-band lokal seperti Marginal, Superman Is Dead, dan berbagai band lain. Pengalaman hidup Ismet memunculkan niatannya untuk mencoba mendirikan suatu band Punk bernama “Blog Head” di masa kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Negeri Jambi.

“Tahun 2004 aku coba buat band punk bernama “Blog Head” artinya manusia bodoh. Karena manusia bodoh adalah manusia yang tidak bisa menggunakan pikiran mereka dengan positif, kenapa kamu dibodohi dengan pikiran kamu sendiri, sedangkan pikiran adalah untuk membuka wawasan kamu,” kata ayah dua anak ini.

Pria dengan nama asli Ismet Isnaini, yang menyandang nama Ismet Raja Tengah Malam ini menjelaskan bahwa kata Raja Tengah Malam yang ia pakai sebagai nama panggungnya merupakan terdiri dari berbagai paduan arti. Raja adalah kependekan dari rakyat jantan dan tengah malam merupakan waktu untuk ia menyendiri untuk menenangkan pikiran, menurutnya tengah malam adalah waktu yang tepat untuk merenung dan bahkan dengan pohon ia pernah berbicara.

Bagi Ismet, bernyanyi dan bermain musik adalah berdoa dua kali, kita memberi semangat dan harapan untuk para petani untuk tetap semangat dalam perjuangannya. Karena kita hidup untuk berjuang, dan berproses kemudian berjuang lagi.

Sebagai sosok seniman yang selalu vokal menyuarakan kritiknya lewat alunan lagu-lagunya, perbincangan dengan Ismet sangat banyak mengkritisi kondisi Jambi hari ini dan juga kondisi negeri ini, suatu kegundahan mungkin melihat kebobrokan dan kebobrokan terus-menerus dipraktikkan oleh para pemimpin di sana.

Baginya, hidup itu harus berani. Berangkat dari fakta itu, ia menuangkannya ke dalam lirik lagu. “Hidup bukan sebatas hidup, hidup itu berjuang berproses, aku dak mau diam, teman jangan diam, jangan jadi pendiam, jangan jadi generasi pendiam, jangan jadi pecundang, anjing!”

“Kita lihat keadaan di negeri kita sendiri, kita lihat Jambi, begitu bodoh kamu menghancurkan diri sendiri, kok ada gitu orang yang mencuri uang negara sendiri, itu kan namanya manusia yang goblog. Itu merupakan asal usul penamaan band kita dulu (blog head),” ujar Ismet.

Kecintaannya pada musik punk pun ia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya saat pentas atau manggung. Di kampus pun ketika sedang kuliah ia tetap menerapkan prinsip-prinsip punk. Namun, berbicara punk tentu tak lepas dari citra negatif yang merupakan pandangan bagi sebagian masyarakat. Menanggapi hal tersebut Ismet berpendapat bahwa citra negatif di kalangan masyarakat tersebut merupakan ulah dari oknum yang gagal dalam mengartikan punk yang sebenarnya, sehingga mengarah kepada kebebasan yang tak mengakui aturan, menjadi kriminal.

“Untuk menangkis citra tersebut, arti lantunan lagu punk perlu dimengerti. Jadi kita jangan hanya menilai dari passion punk lagi, tapi pemikirannya gitu,” kata Ismet.

Sebelum kuliah dirinya yang sudah menekuni dunia punk merasa bahwa pemikiran dan pengetahuannya dari segi keilmuan perlu diperluas, dan benar saja sewaktu menempuh Pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Jambi ia menemukan hikmah bahwa tujuan kuliah bukan hanya untuk memperoleh ijazah namun lebih dari itu adalah untuk mengamalkan ilmu yang diperoleh dan bisa bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

“Jadi kuliah bukan berbicara sebagai proses sebelum berkarier di dunia pekerjaan lagi atau berbicara ijazah lagi tapi mempertanggungjawabkan ilmu yang diperolehnya untuk diterapkan di dunia setelah selesai kuliah, itu yang harus ditekankan,” kata Ismet.

Hijau Biru, Cerita Tentang Hak Petani, Buruh, dan Lingkungan

Album pertama Ismet diberi nama Hijau dan Biru. Sebuah album yang menceritakan tentang hak petani, buruh, dan lingkungan. Belakangan Ismet tengah sibuk untuk menyelesaikan album keduanya yang akan ia beri nama “Rimba Terakhir”.

“Kita kembali ke sejarah bahwa negara kita, Jambi ini adalah negeri agraris. Kita tidak terlahir dari tambang, kita terlahir dari orang tua kita petani dan nelayan. Ini yang menghidupkan kita,” kata Ismet.

Dirinya pun menceritakan sebuah lagu yang baru saja selesai ia ciptakan. Sebuah lagu yang menceritakan tentang kisah masa lalu dan pergolakan yang dihadapi oleh para petani saat ini.

“Ada lirik lagu yang baru selesai aku buat. Aku dilahirkan oleh Tuhan di rahim perempuan yaitu ibuku, aku dibesarkan dan tumbuh bersama seorang lelaki itu ialah ayahku. Bapakku petani, ibuku petani, nenekku petani, kakekku petani, sampai leluhurku adalah petani. Aku hidup dan mati dari tanah ini, dari itu aku menghargai petani karena hari ini petanilah yang menjadi salah satu penyokong kehidupan bangsa ini, setelah semua itu kenapa kita harus munafik? Kenapa kita mengkhianati petani?” kata Ismet kesal.

Ketika disinggung terkait persoalan “Food Estate” yang sedang ramai jadi topik perbincangan. Menurutnya petani akan dijadikan komoditi, akan dijadikan sebagai bisnis oleh orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Apakah akan berdampak positif terhadap petani? Tidak. Petani dijadikan kambing hitam, pemerintah hari ini melihat bahwa petani adalah sebuah Komoditi yang pasar. Akhirnya timbul “Food Estate” padahal kalau kita lihat ke belakang, Suharto pernah gagal, itu cukup menjadi bukti bahwa “Food Estate” tidak cocok dengan Indonesia yang di mana adalah negara agraris, negara yang masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani.

“Ada hak-hak petani yang dirampas oleh korporasi, tanah-tanah mereka dirampas oleh pihak perusahaan. Namun sebelum korporasi beraksi, tentu ada izin atas lokasinya. Nah yang memberi izin kepada perusahaan kan pemerintah, hari ini berapa banyak kondisi di mana tanah masyarakat dirampas? Berarti pemerintah memberi izin untuk korporasi merampas tanah-tanah masyarakat,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Sarolangun, di depan para wakil rakyat serta para pejabat pemerintahan ia dengan lantang menyanyikan lagu Tolak Peti, Hanya Air Mata, dan Sarolangun Betuah. Ismet mengatakan bahwa lagu-lagu itu sengaja dibawakan untuk mengingatkan para wakil rakyat agar bekerja untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Karena menurutnya, para wakil rakyat seharusnya memperjuangkan aspirasi rakyat, namun dalam kenyataannya malah terbalik wakil rakyat berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan.

Sungai Batanghari Kian Tercemari

Setelah petani dan tambang batu bara kini giliran Sungai Batanghari yang menjadi bahan perbincangan. Kondisi sungai Batanghari yang makin hari makin memprihatinkan tak bisa dipungkiri harus segera mendapat perhatian dan pembenahan dari pemerintah.

“Kembali pada sejarah, Sungai Batanghari adalah urat nadi peradaban. Kalau kita bicara urat nadi begitu dekat dengan jiwa kita, berapa kehidupan yang menggunakan kehidupan tersebut. Hari ini sungai Batanghari sedang mengalir dari kejayaan menuju kerusakan. Apabila kita anak muda, masyarakat, semuanya abai. Sungai Batanghari bisa tinggal sejarah, tinggal sebuah lagu, cuman sebatas cerita nanti untuk anak cucu kita. Apakah kita mau hal itu terjadi?” katanya.

Makanya, lanjut Ismet, nanti 25 November kita berencana untuk mengadakan aksi, itu bertepatan juga dengan hari pohon. Kita akan adakan aksi bersama teman-teman NGO, bersama teman-teman mahasiswa. Suara dari hilir memperingati hari pohon kemudian 100 hari Wo Haris menjabat Gubernur Jambi untuk mendorong pemerintah dan seluruh elemen. Ayo bersama-sama kita kembalikan sungai Batanghari bersih seperti sediakala.

Menurutnya, ini merupakan tanggung jawab bersama, pemerintah punya kebijakan, rakyat punya hak. Ayo kita satu padukan. Ayo kita cari solusi. Bicara hari ini bicara ekonomi bicara perut tapi negara, pemerintah tidak bertanggungjawab terhadap perut rakyat, siapa yang salah? Jelas-jelas pemerintah yang salah, kenapa karena pemerintah tidak mampu memberikan kehidupan yang layak terhadap rakyatnya. Bicara air bersih, itu sudah melanggar hak terhadap lingkungan yang sehat. Kita akan gugat pemerintah karena tidak mampu memenuhi hak masyarakat untuk beroleh air bersih, lingkungan yang bersih terhadap rakyat Jambi.

Ketika ditanya pandangan politiknya terhadap pemimpin Provinsi Jambi hari ini ia mengatakan bahwa hari-hari ini Jambi semakin bobrok secara politik, orang Jambi sudah kehilangan jati dirinya. Dalam segi politik idealnya partai adalah perahu bukan menjadi motor untuk mengintimidasi pemimpin, pemimpin bukan alat. Hari ini, baik pemerintah maupun partai politik sama-sama tidak memberikan sebuah solusi konkret terhadap permasalahan yang terjadi, yang ada hanya orientasi pada kekuasaan.

Melihat berbagai persoalan Jambi hari ini, ada pilihan untuk memperbaharui dari dalam dan luar. Namun saat dihadapkan kepada pilihan tersebut, Ismet menjawab untuk tetap memperbaharui dari luar. Ketika ada kesempatan untuk terjun ke dalam politik, ia mengatakan bahwa esensi dari kekuasaan adalah menindas. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, Kalau bicara untuk kesejahteraan kemanusiaan kita suatu saat harus terjun ke dalam sistem.

Karena kalau kita tidak terjun ke dalam politik, orang yang tidak baik akan mengisi posisi tersebut dan melancarkan dengan leluasa niatan dan hasratnya. Tapi hari ini kita lihat orang-orang dalam sistem berarti orang-orang di dalam itu semua orang jahat, karena dalam berbagai pembicaraan yang kita temui ya tidak jauh-jauh dari proyek, investasi. Tidak ada perbincangan ke arah kesejahteraan rakyat.

“Bicara hari ini politik sudah banyak yang mengajak saya untuk bergabung tapi saya selalu tolak, apa penting? Ya aku masih nyaman dengan perlawanan-perlawanan yang terus aku lontarkan gitu, karena politik adalah jebakan sebenarnya. Tidak sedikit yang terjebak itu teman-teman kita itu yang di gedung-gedung sana, kita coba kritis menyarankan suatu isu, dia tidak ada. kita ajak diskusi di warung kopi juga tidak ada. mungkin sudah terlalu nyaman dengan AC kantorlah,” ujar Ismet.

Terkait aksi Kamisan yang telah cukup lama berlangsung di Jambi, ia mengatakan bahwa Kamisan bicara tentang semangat untuk memperoleh keadilan bagi warga Jambi, hak atas lingkungan yang sehat. Karena sudah tidak sedikit yang menjadi Korban.

Melalui aksi Kamisan yang setiap hari kamis ia gelar di Simpang 4 BI Telanaipura, ia ingin menyadarkan orang-orang bahwa ada banyak persoalan yang mendera Jambi. Ia ingin agar persoalan itu dituntaskan oleh pemerintah. Masyarakat Jambi sudah tidur dengan berbagai kenyamanan yang tersedia. Jambi masih dalam kondisi berkembang sekarang ini cuman dipaksakan seolah-olah sudah maju,” katanya.

“Saya pernah dituduh memprovokasi suatu pergerakan untuk menentang pemerintah, namun semua itu ia terima dan hadapi dengan kebenaran dan prinsip yang ia pegang teguh. Meski sakit dan pasti ada konsekuensinya ia mengatakan bahwa hidup harus berani,” ujarnya.

Menurut aktivis sekaligus seniman ini, sama seperti Munir, kebenaran memang bernyawa dan kita harus konsisten. Hal seperti somasi maupun ancaman terhadap berbagai aksi dan kritik lantamnya ia anggap sebagai trigger untuk memantapkan diri.

“Mau berhenti atau maju, aku memilih untuk tetap maju dengan kebenaran dan prinsip yang aku pegang. Apa yang kulihat dengan mataku, apa yang kurasakan dengan hatiku akan kujalani dan kuperjuangkan. karena hidup bukan sebatas hidup, hidup itu berjuang, berproses, berjuang dan berproses, sampai mati,” katanya.

Ismet Berbicara Generasi Milenial

Hidup itu harus berani ya, generasi muda anak-anak muda Jambi harus berani. Berani menyuarakan suatu hal yang tidak baik, berani menyuarakan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

Kalau hari ini tidak diperjuangkan mungkin akan terasa pahit ke depannya. Hidup itu jangan jadi pecundang, tak bisa kamu turun ke jalan kamu berdoa kepada tuhan, jangan jadi generasi masa bodo yang apatis, pasrah pesimis, bunuh diri di Sungai Batanghari. Hidup kok sebatas itu?

Ia juga mengatakan bulan 2 tahun depan “Insya Allah bulan 2 kita ada acara bersama seniman Jerman untuk mengenal musik alam bersama beberapa seniman dari berbagai daerah di Indonesia, nanti kalau selesai, Insya Allah akan ditampilkan di Jerman, nah itu orang Jerman saja sampai mengapresiasi musik kita kenapa kita tidak? Orang luar jauh-jauh ke negeri kita untuk mengetahui itu, miris kan.

Kepada generasi muda ia berpesan, untuk kawan-kawan generasi muda khususnya mahasiswa ayo kita pekalah, ubah mindsetlah terhadap kondisi daerah kita provinsi Jambi ini, seberapa penting sih air itu, seberapa penting sih tambang-tambang itu, seberapa penting itu semua dibanding dengan lingkungan yang sehat bagi kita.

Bicara politik, menurut Ismet kita harus paham politik, kita bukan orang munafik kita juga harus ikut berpartisipasi dalam mengawal perjalanan politik karena apa-apa hari ini dipolitisasi. Apabila kebijakan politik itu tidak dilawan maka politik itu akan menindas kita. Untuk teman-teman ayo kita terus berjuang, jangan jadi generasi pendiam, jangan jadi generasi pecundang, ayo rebut berproses, berjuang setelah itu teman-teman silakan mati. Dalam artian bukan masuk kubur, nikmati dan wariskan hasil perjuangan itu kepada generasi selanjutnya.

Untuk para penguasa ia berpesan, “Teruntuk penguasa, eh loe itu digaji rakyat loe yah, loe adalah pelayan rakyat, loe itu adalah watchdog, loe adalah anjingnya rakyat, tapi kenapa loe malah ngegonggong sama rakyat, harusnya loe sadar, loe harus amanah, loe ingat mati, kematian itu pasti, kematian itu lebih dekat dari segalanya, jadi berubah dan bertobatlah.

Reporter: Juan Ambarita

LINGKUNGAN

Tak Ada Kepastian, Warga Terdampak Kecewa Usai Pertemuan Terkait Keberadaan PT SAS

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Warga RT 14 Kelurahan Aur Kenali menyatakan kekecewaannya terhadap hasil pertemuan yang membahas rencana pembangunan jalan khusus dan stokpile batubara bersama perwakilan DPD RI. Pertemuan tersebut dinilai tidak menghasilkan keputusan konkret bagi masyarakat yang terdampak langsung.

‎Erpen, warga RT 14 Kelurahan Aur Kenali mengatakan pertemuan itu hanya menghasilkan rekomendasi agar Gubernur Jambi segera bertemu langsung dengan warga, tanpa kepastian waktu pelaksanaan.

‎”Pertemuan tadi tidak menghasilkan apa-apa. Hanya rekomendasinya gubernur segera bertemu masyarakat. Jangan seperti yang kemarin, dari September sampai sekarang sudah lima bulan belum juga ditemui,” ujar Erpen, Kamis, 29 September 2026.

‎Ia berharap pemerintah benar-benar menjadwalkan pertemuan resmi dengan masyarakat agar persoalan tidak terus berlarut. Erpen juga menyinggung pertanyaan berulang dari pemerintah terkait rencana relokasi warga.

‎”Sering ditanya pindah ke mana, pindah ke mana. Sebenarnya pemerintah kan lebih tahu tata ruang, baik provinsi, kota maupun Muaro Jambi. Warga tahunya hanya dipindah saja,” ujarnya.

‎Meski demikian, Erpen menilai penyebutan wilayah Kemingking sebagai salah satu opsi relokasi oleh gubernur masih relevan, namun tetap membutuhkan kejelasan dan kajian yang matang.

‎Sementara itu, Domiri warga Desa Mendalo Darat, menilai pemerintah sejatinya telah mengetahui arah relokasi yang tepat. Menurutnya, pertanyaan kepada warga justru terkesan sebagai bentuk tekanan psikologis.

‎”Pemerintah sebenarnya tahu harus pindah ke mana. RTRW nasional sampai provinsi ada. Kenapa tidak ditunjuk saja? Logikanya di situ,” ucapnya.

‎Domiri juga menyoroti rencana pembangunan underpass dan pembelahan jalan yang dinilai terlalu dekat dengan permukiman warga. Ia menyebut persoalan pembebasan lahan hingga kini belum tuntas.

‎”Jalan itu sangat dekat dengan rumah warga, dari Puri Masurai sampai ujung underpass depan PWSS. Itu sangat mengganggu kenyamanan. Warga butuh ketenangan untuk beraktivitas dan beristirahat,” katanya.

‎Di sisi lain, Ketua Bidang Advokasi Walhi Jambi, Eko Wahyudi, menegaskan kekecewaan masyarakat juga dipicu oleh ketidakhadiran kepala daerah dalam pertemuan tersebut. Ia menyebut pertemuan itu sangat penting bagi warga terdampak langsung.

‎”Masyarakat berharap gubernur hadir, walikota juga beberapa kali disurati tapi tidak hadir. Padahal ini pertemuan penting,” ujarnya.

‎Eko menegaskan masyarakat tidak menolak investasi, namun meminta pemerintah tidak mengesampingkan kepentingan warga. Ia menilai rencana jalan khusus batubara beririsan langsung dengan rumah dan dapur masyarakat serta berpotensi menimbulkan debu batubara.

‎”Masyarakat bukan hanya memikirkan hari ini, tapi juga anak cucu mereka. Ini soal kesehatan dan lingkungan,” katanya.

‎Selain itu, Eko juga mengungkap adanya laporan terhadap tiga pejuang lingkungan dari masyarakat Aur Kenali oleh oknum yang belum diketahui secara pasti. Ia berharap tidak terjadi kriminalisasi maupun konflik horizontal di tengah masyarakat.

‎”Kami berharap laporan itu bisa dicabut dan konflik tidak terus terjadi,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading

LINGKUNGAN

Enam Orang Tewas di Lokasi PETI Sarolangun, Walhi Jambi Soroti Pembiaran Tambang Ilegal ‎

DETAIL.ID

Published

on

‎DETAIL.ID, Jambi – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya 6 orang warga dalam peristiwa longsor pada tanggal 20 Januari 2026 di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi.

‎Walhi Jambi menilai peristiwa ini sebagai tragedi kemanusiaan yang serius dan tidak dapat dilepaskan dari praktik pertambangan ilegal yang selama ini berlangsung tanpa pengawasan memadai.

‎Walhi Jambi menegaskan bahwa kejadian ini tidak boleh dipahami semata sebagai kecelakaan kerja. Longsor di lokasi PETI merupakan risiko yang sejak awal melekat pada aktivitas tambang ilegal yang dilakukan tanpa standar keselamatan, tanpa kajian lingkungan, serta berada di luar sistem pengawasan negara.

‎”Ketika aktivitas pertambangan ilegal dibiarkan terus berlangsung, maka potensi korban jiwa hanyalah soal waktu. Tragedi ini menunjukkan kegagalan negara dalam mencegah praktik berbahaya yang telah lama diketahui publik,” ujar Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi, Oscar pada Rabu, 21 Januari 2026.

‎Selama bertahun-tahun, aktivitas PETI di Jambi telah berkontribusi pada kerusakan hutan dan lahan, pencemaran sungai, serta meningkatnya kerentanan wilayah terhadap bencana ekologis seperti longsor dan banjir.

‎Dalam konteks ini, korban jiwa akibat PETI tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola sumber daya alam yang lemah dan penegakan hukum yang tidak konsisten.

‎Walhi Jambi menilai bahwa penanganan PETI selama ini cenderung bersifat sporadis dan tidak menyentuh akar persoalan. Penertiban yang dilakukan dari waktu ke waktu tidak diikuti dengan pengusutan aktor-aktor yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan tambang ilegal, termasuk pihak-pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas tersebut.

‎Atas peristiwa ini, Walhi Jambi mendesak:
‎1. Aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan transparan terhadap aktivitas PETI di lokasi kejadian, termasuk menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab secara struktural.

‎2. Pemerintah daerah dan provinsi untuk menghentikan pembiaran terhadap praktik PETI serta memperkuat pengawasan wilayah yang selama ini menjadi lokasi tambang ilegal.

‎3. Pemerintah harus memastikan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat PETI guna meminimalisir terjadinya bencana ekologis.

‎4. Negara untuk menghadirkan kebijakan yang adil bagi masyarakat, dengan menyediakan alternatif mata pencaharian yang aman, berkelanjutan, dan tidak membahayakan keselamatan maupun lingkungan.

‎5. Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pertambangan dan pengelolaan kawasan hutan di Jambi guna mencegah terulangnya tragedi serupa.

‎Walhi Jambi menekankan bahwa pendekatan yang hanya menyasar pekerja tambang di lapangan tidak akan menyelesaikan persoalan PETI. Tanpa pembenahan tata kelola dan penegakan hukum yang serius terhadap aktor￾aktor kunci, praktik tambang ilegal akan terus berulang dan kembali menelan korban.

‎”Setiap nyawa yang hilang akibat PETI adalah pengingat bahwa pembiaran memiliki konsekuensi yang nyata. Negara tidak boleh terus hadir setelah tragedi terjadi, tetapi harus mencegahnya sejak awal,” katanya. (*)

Continue Reading

LINGKUNGAN

Ruang Hidup Terjepit, Orang Rimba Jadi Korban Konflik

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Perkumpulan Hijau Jambi menyatakan keprihatinan mendalam atas semakin terdesaknya ruang hidup Orang Rimba di Provinsi Jambi, yang kini tidak hanya berdampak pada hilangnya sumber penghidupan, tetapi juga memicu konflik sosial dan persoalan hukum yang menyeret masyarakat adat ke dalam situasi yang semakin rentan.

Kondisi ini mengemuka setelah munculnya dugaan kasus penculikan di Simpang Mentawak, Kabupaten Merangin, yang melibatkan Orang Rimba dan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Perkumpulan Hijau Jambi menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dipandang secara sederhana dengan hanya menempatkan Orang Rimba sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Direktur Perkumpulan Hijau Jambi, Feri Irawan, menyampaikan bahwa terdapat dugaan kuat adanya pengaruh dan keterlibatan pihak luar yang memanfaatkan keterdesakan kondisi sosial dan ekonomi Orang Rimba untuk mendorong terjadinya tindakan kejahatan dan perbuatan melawan hukum.

“Kami melihat indikasi bahwa Orang Rimba di Simpang Mentawak berada dalam pengaruh pihak luar. Karena itu, kami mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut bukan hanya pelaku di lapangan, tetapi juga pihak-pihak luar yang diduga mempengaruhi atau mendalangi terjadinya tindak pidana tersebut,” ujar Feri Irawan pada Selasa, 20 Januari 2026.

Dalam konteks ini, Perkumpulan Hijau Jambi juga menyoroti ancaman dan intimidasi terhadap Mijak Tampung, Orang Rimba sekaligus pengacara masyarakat adat, yang muncul setelah ia menyampaikan persoalan dugaan penculikan tersebut di wawancara media. Perkumpulan Hijau Jambi memandang ancaman ini sebagai situasi serius yang membutuhkan perlindungan segera dari Polda Jambi dan Aparat Penegak Hukum, agar upaya penegakan hukum berjalan tanpa tekanan dan rasa takut.

Perkumpulan Hijau Jambi menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan berkeadilan. Aparat diminta tidak berhenti pada penindakan terhadap masyarakat adat, tetapi juga berani menelusuri aktor intelektual dan jaringan di balik konflik, termasuk pihak-pihak luar yang mengambil keuntungan dari keterpurukan Orang Rimba.

Lebih lanjut, Feri Irawan mengingatkan bahwa Orang Rimba tersebar di wilayah adat yang berbeda-beda, antara lain di Bukit Duabelas, Bukit Tigapuluh, dan Kabupaten Merangin, dengan struktur sosial dan kepemimpinan yang tidak sama. Oleh karena itu, konflik di satu wilayah tidak boleh digeneralisasi hingga menciptakan stigma terhadap seluruh Orang Rimba di Provinsi Jambi.

“Stigmatisasi terhadap Orang Rimba hanya akan memperparah keadaan dan menutup ruang dialog. Yang dibutuhkan saat ini adalah pendekatan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada penyelesaian akar masalah,” jelasnya.

Menurut Perkumpulan Hijau Jambi, akar persoalan utama yang terus memicu konflik adalah hilangnya ruang hidup Orang Rimba secara bertahap dan sistematis. Alih fungsi kawasan hutan telah membuat Orang Rimba semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan, serta membatasi akses mereka terhadap layanan publik yang layak.

Atas kondisi tersebut, Perkumpulan Hijau Jambi mendorong pihak – pihak yang berwenang untuk segera mengambil langkah nyata, di antaranya:

Mengusut tuntas dugaan kasus penculikan di Simpang Mentawak secara transparan dan berkeadilan, termasuk mengungkap pihak eksternal yang diduga mempengaruhi atau mendalangi tindakan melawan hukum.

Memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi Orang Rimba serta pembela masyarakat adat dari segala bentuk ancaman dan intimidasi.

Mengakui dan melindungi wilayah adat Orang Rimba secara hukum, sebagai dasar kepastian ruang hidup dan pencegahan konflik.

Mendorong pembentukan kampung adat Orang Rimba, agar mereka memiliki kepastian tempat tinggal serta jaminan akses terhadap fasilitas umum, termasuk jalan, air bersih, dan listrik.

Menjamin akses pendidikan dan layanan kesehatan yang layak bagi Orang Rimba, tanpa menghilangkan identitas dan kearifan lokal mereka.

“Pembentukan kampung adat bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi tentang memastikan Orang Rimba memperoleh hak dasar sebagai warga negara, pendidikan bagi anak-anak mereka, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta fasilitas umum yang manusiawi,” tegas Feri Irawan.

Perkumpulan Hijau Jambi menegaskan bahwa penyelesaian kasus di Simpang Mentawak harus menjadi momentum evaluasi serius bagi negara dalam melindungi masyarakat adat. Tanpa keberanian mengungkap aktor di balik konflik dan tanpa kebijakan perlindungan ruang hidup yang jelas, Orang Rimba akan terus berada dalam pusaran konflik yang berulang dari tahun ke tahun.

Selain persoalan kontemporer, Perkumpulan Hijau Jambi menegaskan bahwa konflik yang kini dihadapi Orang Rimba tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang keberadaan mereka sebagai masyarakat adat yang memiliki sistem hukum adat dan wilayah adatnya sendiri jauh sebelum negara hadir dengan berbagai kebijakan pengelolaan kawasan.

Secara turun-temurun, Orang Rimba hidup dan mengatur kehidupan sosialnya berdasarkan hukum adat yang diakui dan ditaati oleh seluruh kelompok. Wilayah adat Orang Rimba memiliki penanda dan batas yang jelas, antara lain kelaka, behelo, durian berkampung, benteng, serta bukit betempo. Penanda-penanda adat ini bukan sekadar simbol budaya, melainkan bagian dari sistem tata ruang adat yang menentukan wilayah tinggal, wilayah kelola, sumber pangan, hingga ruang sakral yang tidak boleh dirusak.

Namun dalam perjalanannya, sebagian besar wilayah adat tersebut kini berubah status menjadi kawasan negara, bahkan ditetapkan sebagai zona inti Taman Nasional Bukit Duabelas, tanpa proses pengakuan dan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat adat yang telah lama mendiami kawasan tersebut. Perubahan status kawasan ini secara nyata telah mempersempit ruang hidup Orang Rimba, membatasi akses mereka terhadap sumber daya alam, serta menggerus sistem hukum adat yang selama ini menjaga keseimbangan sosial dan ekologis.

Perkumpulan Hijau Jambi menilai, pengabaian terhadap sejarah, hukum adat, dan wilayah adat Orang Rimba inilah yang menjadi salah satu akar konflik struktural yang terus berulang. Ketika ruang hidup menyempit dan hukum adat terpinggirkan, masyarakat adat berada dalam posisi rentan, mudah dipengaruhi, mudah dikriminalisasi, dan kerap dijadikan kambing hitam dalam konflik yang sesungguhnya lebih kompleks.

“Oleh karena itu, penyelesaian konflik Orang Rimba tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum pidana semata. Negara harus berani mengakui sejarah, hukum adat, dan wilayah adat Orang Rimba sebagai dasar penyelesaian yang adil dan bermartabat,” tutur Feri Irawan.

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs