ADVERTORIAL
Gubernur Jambi Al Haris Nyatakan 2022 Tahun Pertama Penerapan Dumisake
detail.id/, Jambi – Gubernur Jambi Dr H Al Haris, S.Sos, M.H menyatakan di depan sidang DPRD Provinsi Jambi bahwa tahun 2022 akan menjadi tahun pertama penerapan program Jambi Mantap dan Dumisake (Dua Miliar Satu Kecamatan).
“Tahun 2022 merupakan tahun pertama implementasi visi Jambi Mantap rancangan KUA PPAS yang disampaikan ini juga telah mengakomodir program prioritas pendukung Jambi Mantap, antara lain program Dumisake yang dilaksanakan melalui dua mekanisme yaitu belanja pada perangkat daerah dan bantuan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota/ desa,” kata Al Haris, Senin 18 Oktober 2021.
Menurut Al Haris, tahun 2022 masih merupakan tahun pemulihan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi diasumsikan pada kisaran 3,1 persen sampai dengan 4,3 persen.
Asumsi ini dibuat dengan melihat beberapa indikator atau baseline di tahun 2021, dimana ekonomi Jambi diproyeksikan bertumbuh pada kisaran minus 0,25 persen sampai dengan 2,01 persen.
Terdapat prasyarat wajib untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut pada tahun 2021 antara lain keberhasilan penanganan Covid-19, dukungan fiskal dan pemulihan ekonomi global.
Sementara untuk laju inflasi, dengan terus melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi serta mengefektifkan TPID, inflasi pada tahun 2022 akan dijaga pada kisaran 3 persen.
“Sedangkan asumsi indikator makro daerah lainnya seperti tingkat pengangguran terbuka diasumsikan sebesar 4,12 persen sampai dengan 5,11 persen dengan tingkat kemiskinan pada kisaran 7,05 persen sampai dengan 7,10 persen,” ujarnya.
Gubernur menjelaskaan, rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2022 rencana target Pendapatan Daerah berjumlah 4,134 Triliun rupiah. Jumlah tersebut berkurang sejumlah 159 miliar 819 juta rupiah jika dibandingkan dengan APBD murni Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan sejumlah 4,294 triliun rupiah atau menurun sebesar 3,72 persen.
Penurunan target pendapatan daerah tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan transfer Pemerintah Pusat berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-170/PK/2021 tanggal 1 Oktober 2021.
“Adapun rencana target PAD pada tahun 2022 diproyeksikan sejumlah 1,7 triliun rupiah, jumlah tersebut bertambah sejumlah 193,01 miliar rupiah atau naik sebesar 12,81 persen dari target pada APBD murni Tahun Anggaran 2021. Adapun proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 41,12 persen meningkat jika dibandingkan dengan proporsi tahun 2021 yang tercatat 35,09 persen. Peningkatan nilai nominal terbesar pada target PAD Tahun 2022 terdapat pada Pajak Daerah yang ditargetkan sejumlah 1,437 triliun rupiah, jumlah tersebut bertambah 198,87 miliar rupiah atau naik 16,06 persen dari APBD Tahun Anggaran 2021. Target Pajak Daerah tersebut berkontribusi sebesar 84,54 persen terhadap target Pendapatan Asli Daerah tahun 2022. Kami terus berupaya untuk meningkatkan dan mencapai target PAD yang telah ditetapkan dengan mengambil langkah-langkah strategis dan pengembangan sistem pelayanan perpajakan bagi masyarakat,” sebutnya.
Gubenur menyatakan, pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sejumlah 2,4 triliun rupiah, yang terdiri dari Dana Perimbangan sejumlah 2 triliun 397 miliar rupiah dan Dana Insentif Daerah sebesar 2,425 miliar rupiah.
Dana perimbangan sejumlah tersebut bersumber dari Dana Transfer Umum berupa Dana Bagi Hasil sejumlah 471 miliar 753 juta rupiah atau naik sebesar 52,35 persen dibanding target pada APBD Tahun Anggaran 2021 dan Dana Alokasi Umum sejumlah 1,284 triliun rupiah atau turun 3,2 persen dibandingkan target APBD murni Tahun Anggaran 2021.
Menurutnya, selain Dana Transfer Umum, Dana Perimbangan juga memuat komponen Dana Alokasi Khusus baik Fisik maupun non fisik. Dana alokasi Khusus Fisik pada tahun 2022 adalah sebesar 232 milyar 156 juta rupiah atau meningkat sebesar 20,089 miliar rupiah dari target tahun 2021, sedangkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik mengalami penurunan sebesar 509 miliar 224 juta rupiah atau turun 55,45 persen dibandingkan target tahun 2021.
Selanjutnya untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, pada tahun 2022 diproyeksikan sejumlah 34 miliar 371 juta rupiah atau bertambah sebesar 32 miliar 763 juta rupiah dibanding target pada APBD Tahun Anggaran 2021. Peningkatan ini salah satunya bersumber dari hibah luar negeri yang diterus hibahkan untuk program BioCF ISFL sebesar 1,707 miliar rupiah.
“Terhadap kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dialokasikan anggaran sejumlah 4 trilyun 671 juta rupiah, yang mencakup Belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan Belanja transfer. Belanja operasional tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bansos, dimana separuhnya dialokasikan pada Belanja Pegawai yang merupakan belanja wajib dan mengikat, berupa Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Penghasilan Guru dan Tunjangan Khusus Guru,” imbuhnya.
Gubernur menyebut, pada pelaksanaan program Dumisake yang bukan kewenangan Pemerintah Provinsi, akan dilakukan melalui mekanisme bantuan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota/desa dengan besaran 100 juta rupiah per desa/ kelurahan atau secara keseluruhan berjumlah 156,2 miliar rupiah.
Adapun komponen yang dibiayai melalui bantuan keuangan ini adalah bantuan operasional lembaga adat desa/kelurahan honorarium imam masjid, marbot, pegawai syara’ dan guru mengaji/ TPA, bantuan bagi kaum perempuan, fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya insentif pengelola dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi serta pembangunan infrastruktur pedesaan.
“Dalam kesempatan ini dapat kami sampaikan pula bahwa kami mengusulkan sejumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk tahun jamak. Selain mempertimbangkan kemampuan anggaran, hal ini juga didasarkan pada pertimbangan pekerjaan konstruksi yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan. Adapun rencana sub kegiatan tahun jamak yang kami usulkan adalah penanganan jalan pada: (1) ruas jalan Simpang Talang Pudak – Suak Kandis; (2) ruas jalan Simpang Pelawan – Sungai Salak – pekan Gedang/Batang Asai; dan (3) ruas jalan Sungai Saren – Teluk Nilau – Parit 10/ Senyerang; serta (4) pembangunan stadion; dan (5) Islamic Center,” tutupnya.
ADVERTORIAL
Langkah Nyata Tekan Stunting, BPJS Kesehatan Jember Salurkan Bantuan Sanitasi Aman untuk Warga Desa Kamal
DETAIL.ID, Jember – BPJS Kesehatan Cabang Jember menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesehatan masyarakat hingga ke tingkat tapak.
Melalui penyaluran bantuan Program Organization Social Responsibility (OSR) BPJS Kesehatan Tanggap Kesehatan Sanitasi Aman, fasilitas sanitasi diserahkan secara langsung kepada 10 kepala keluarga penerima manfaat di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.
Penyerahan bantuan ini dipimpin oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember Yessy Novita melalui Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi, Fuad Manar, serta dihadiri jajaran Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Jember, Bapperida Kabupaten Jember, dan Pemerintah Desa Kamal.
Langkah ini diambil mengingat penyediaan sanitasi yang layak menjadi intervensi lingkungan yang krusial untuk mencegah timbulnya penyakit dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember, Yessy Novita, menegaskan pentingnya faktor lingkungan dalam upaya pencegahan stunting pada generasi muda.
“Anak-anak yang tumbuh di lingkungan sehat memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal. Karena itu, melalui Program OSR BPJS Kesehatan Tanggap Kesehatan Sanitasi Aman, kami ingin berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan keluarga sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam percepatan penurunan stunting,” ujar Yessy.
Ia juga menambahkan bahwa semangat pencegahan ini berjalan beriringan dengan pelayanan yang diselenggarakan dalam cakupan JKN.
“Jika JKN hadir memberikan perlindungan kesehatan ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, maka program sanitasi ini hadir untuk membantu masyarakat tetap sehat. Keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat,” tuturnya.
Dukungan serupa disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Jember, Gini Wuryandari.
Menurutnya, pemenuhan sanitasi yang aman sangat sejalan dengan agenda prioritas pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka stunting.
“Kami sangat mengapresiasi Program OSR BPJS Kesehatan Tanggap Kesehatan Sanitasi Aman ini. Bantuan yang diberikan selaras dengan upaya percepatan penurunan stunting yang saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Jember. Penyediaan sanitasi yang layak merupakan bagian dari intervensi sensitif stunting yang memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak yang sehat,” kata Gini.
Gini juga berharap program ini memberi dampak positif yang berkelanjutan terhadap kebiasaan hidup bersih warga setempat.
“Program ini sejalan dengan salah satu pilar STBM, yaitu mewujudkan lingkungan yang sehat melalui akses sanitasi yang aman bagi seluruh masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Kamal. Semoga bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik dan dijaga keberlanjutannya sehingga masyarakat semakin terbiasa menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya.
Apresiasi juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida Kabupaten Jember sekaligus Sekretariat Forum CSR Kabupaten Jember, Muhammad Zuhdi.
Ia menilai kolaborasi lintas sektor melalui program tanggung jawab sosial memegang peranan penting bagi kemajuan daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada BPJS Kesehatan atas kontribusinya melalui pembangunan sanitasi aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah desil satu di Desa Kamal. Bantuan ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jember. Kami berharap apa yang telah diberikan melalui Program OSR BPJS Kesehatan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat,” kata Zuhdi.
Lebih lanjut, Zuhdi menyuarakan harapan agar sinergi program sosial terus berlanjut ke depannya.
“Sebagai Sekretariat Forum CSR Kabupaten Jember, kami juga berharap sinergi dan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dapat terus terjalin pada program-program CSR berikutnya. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember,” ujarnya.
Rasa syukur turut dirasakan oleh para warga penerima bantuan. Salah seorang penerima manfaat di Desa Kamal, Saripa (63), menyampaikan rasa terimakasih atas kepedulian yang diberikan kepada keluarganya.
“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Jember atas bantuan ini. Fasilitas sanitasi yang lebih layak tentu sangat membantu keluarga kami untuk hidup lebih sehat. Kami berharap anak-anak kami dapat tumbuh sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu, kami juga merasa lebih tenang karena seluruh keluarga sudah terdaftar sebagai peserta JKN sehingga memiliki jaminan saat membutuhkan layanan kesehatan,” ucap Saripa. (*)
ADVERTORIAL
Ekonomi Kreatif Jember Dapat Apresiasi di HUT ke-15 KompasTV
DETAIL.ID, Jember — Kabupaten Jember kembali mendapat pengakuan atas geliat ekonomi kreatif daerah.
Kali ini, apresiasi diberikan KompasTV dalam Malam Puncak Perayaan HUT ke-15 KompasTV bertema INDONESIA B15A di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu malam, 9 September 2026.
Jember menerima apresiasi sebagai daerah yang peduli terhadap inovasi ekonomi kreatif.
Penghargaan tersebut diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, yang hadir mewakili Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait.
Helmi datang bersama Sekretaris Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Daerah (TP3D) Kabupaten Jember, Dima Akhyar.
Helmi menyambut apresiasi tersebut sebagai bentuk pengakuan atas perkembangan ekonomi kreatif yang terus bergerak di Kabupaten Jember.
“Alhamdulillah, malam hari ini kami diundang dalam hari ulang tahun KompasTV. Kami mendapatkan apresiasi kepada Kabupaten Jember atas daerah peduli inovasi ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Jember,” ujar Helmi.
Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi kreatif di Jember tidak terlepas dari keterlibatan berbagai unsur.
Pemerintah daerah bersama generasi muda dan masyarakat memiliki peran dalam mendorong kreativitas serta mengembangkan potensi yang dimiliki daerah.
“Ini tidak lepas dari peran Bupati Jember, kolaborasi dengan pemuda-pemuda Jember, masyarakat Jember untuk membangun masyarakat dan ekonomi kreatif,” katanya.
Helmi menyebut generasi muda menjadi salah satu kekuatan dalam pengembangan ekonomi kreatif.
Berbagai potensi dan kreativitas yang dimiliki anak-anak muda Jember dinilai perlu terus mendapatkan ruang agar dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemkab Jember juga berharap kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan generasi muda semakin kuat.
Pengembangan kreativitas diarahkan agar potensi yang dimiliki masyarakat dapat berkembang sekaligus memberikan nilai tambah terhadap perekonomian daerah.
Menurut Helmi, ekonomi kreatif juga diharapkan mampu membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat.
Dengan kerja bersama, potensi kreatif yang berkembang di Jember diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari penguatan ekonomi masyarakat.
Apresiasi yang diberikan KompasTV menjadi dorongan bagi Pemkab Jember untuk melanjutkan upaya pengembangan ekonomi kreatif.
Pemerintah daerah berharap masyarakat dan generasi muda terus mengambil peran dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jember.
“Harapannya, Pemkab bersama masyarakat dan anak-anak muda Jember bisa mewujudkan ekonomi kreatif yang lebih baik ke depannya untuk mewujudkan ekonomi yang kuat bagi masyarakat Jember dan Kabupaten Jember,” katanya. (*)
ADVERTORIAL
Tinjau Antrean BBM, Bupati Jember Bagikan Makanan ke Warga
DETAIL.ID, Jember — Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mendorong Bupati Muhammad Fawait turun langsung ke lapangan.
Selain mengecek kondisi pasokan, Gus Fawait membagikan makanan kepada warga yang masih menunggu giliran mengisi BBM di SPBU Gebang dan SPBU Gajahmada, Selasa, 8 September 2026.
Langkah tersebut dilakukan di tengah kepadatan kendaraan yang terjadi akibat tersendatnya distribusi BBM.
Pemerintah Kabupaten Jember ingin memastikan kondisi yang terjadi di lapangan sekaligus mengambil langkah untuk mengurai antrean.
Gus Fawait mengatakan, persoalan distribusi tidak terlepas dari kondisi jalur pengiriman BBM dari Banyuwangi.
Kemacetan dan pekerjaan perbaikan jalan membuat waktu pengiriman menuju Jember menjadi lebih panjang.
“Kendala di jalan seperti perbaikan fasilitas atau kemacetan lalu lintas berimbas langsung pada keterlambatan BBM sampai di SPBU. Sebagai tindakan darurat, pasokan BBM tambahan langsung disalurkan demi memangkas antrean,” katanya.
Namun, persoalan tersebut tidak hanya disikapi sebagai gangguan distribusi sesaat.
Pemkab Jember mulai mendorong adanya jalur pasokan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber distribusi.
Gus Fawait menyebut suplai BBM Jember selama ini bertumpu pada depo Banyuwangi.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong Pertamina membuka opsi jalur distribusi dari wilayah lain.
“Selama ini, kebutuhan BBM di Jember bergantung penuh pada suplai tunggal dari depo Banyuwangi. Kami mendorong hadirnya jalur distribusi alternatif dari wilayah seperti Malang atau Surabaya,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menemukan persoalan lain dalam pemetaan kebutuhan BBM, yakni belum meratanya keberadaan SPBU resmi.
Sejumlah kecamatan di wilayah pelosok masih belum memiliki SPBU sehingga akses masyarakat terhadap bahan bakar belum sepenuhnya merata.
Kondisi itu membuat Pemkab Jember membuka ruang investasi pembangunan SPBU baru.
Pemerintah daerah berharap penambahan SPBU dapat memperluas akses BBM sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Kami mengundang para investor untuk mendirikan SPBU baru di kecamatan yang belum terjangkau. Selain memastikan pasokan bahan bakar merata sampai ke pelosok, upaya ini juga membuka lapangan kerja baru bagi warga lokal sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPC Hiswana Migas Besuki Ikbal Wilda Fardana menyatakan tidak terdapat persoalan pada stok maupun jalur distribusi BBM subsidi menuju Jember.
Menurut Ikbal, antrean yang terjadi lebih berkaitan dengan kondisi lokal dan kepanikan masyarakat menyusul munculnya isu tertentu terkait BBM.
“Sebenarnya untuk kondisi stok maupun distribusi ini tidak ada kendala. Kami mengimbau saja kepada masyarakat supaya tidak panic buying,” ujarnya.
Ikbal menambahkan, antrean panjang yang terjadi disebut hanya terlihat di Kabupaten Jember.
Ia menduga informasi mengenai kemungkinan kenaikan harga menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat membeli BBM secara berlebihan.
“Fenomena terjadinya antrean yang mengular ini hanya terjadi di Kabupaten Jember saja. Padahal baik dari stok maupun jalur distribusinya tidak ada kendala sama sekali. Bisa jadi ada isu kenaikan harga sehingga masyarakat panic buying,” tuturnya. (*)



