Connect with us
Advertisement

DAERAH

Gedung Putih Diserbu Timses, Bupati MFA: Sudah Bagian Risiko

Published

on

DETAIL.ID, Batanghari – Bupati Batanghari, Jambi Muhammad Fadhil Arief (MFA) mengaku kediaman pribadinya ‘Gedung Putih’ banyak kedatangan tim sukses (Timses) malam kemarin.

Beragam persoalan mereka bahas, satu diantaranya perihal nama keluarganya tak muncul dalam daftar pengumuman penerimaan pegawai tidak tetap (PTT) tahun 2022.

“PTT bagian dari rasionalisasi, bagian dari efisiensi. Ternyata setelah dua bulan PTT dirumahkan, pegawai kinerjanya meningkat,” kata MFA usai gelaran acara purna tugas Inspektur Daerah, Selasa 8 Februari 2022.

Ia bilang sebelum rasionalisasi PTT berlaku, satu pegawai punya dua ajudan PTT. Kini, setelah pegawai tak punya ajudan PTT, ternyata membaik kinerjanya. Sebenarnya menurut MFA, perekrutan PTT untuk mengisi ruang kosong yang tak mungkin di isi pegawai karena kekurangan pegawai.

“Apakah berbentuk tenaga, kemampuan fisik maupun kemampuan lainnya. Makanya PTT akan kita lakukan penerimaan secara bertahap. Kita mau lihat efektivitas di setiap masing-masing OPD,” ucapnya.

Sebagian kantor membuktikan tanpa PTT sudah bisa berjalan baik, meskipun pegawai-pegawai sedikit terasa capek. Hal ini terus jadi pengamatan Sekda bersama tim lain sembari melatih. MFA secara tegas berujar seorang ASN kalau terlalu banyak punya anak buah, pasti malas-malasan bekerja.

“Itu sudah alami manusia. Kalau seorang Kepala seksi (Kasi) di sebuah kantor lebih banyak ajudannya dari Bupati kan aneh juga ya. Misalnya PTT ini untuk beli rokok, PTT ini bikin kopi dan PTT ini ngetik surat. Ini tidak boleh kita biarkan begitulah karena tidak efisien dan efektif,” ujarnya.

Suami Zulva tak menampik keputusan rasionalisasi PTT memicu pro kontra. Bagi ayah empat anak ini, tak ada formula sempurna terhadap setiap keputusan, apalagi menyenangkan semua orang.

“Tadi malam banyak didatangi orang kebetulan keluarganya tak lulus PTT. Tapi sudah bagian dari risiko. Ada yang setiap hari di rumah Bupati, kemudian adiknya tak lulus PTT, mau diapakan lagi. Kemudian ada yang ngurut istri saya kerjanya rutin, anaknya tak lulus mau diapain lagi,” ucap pasangan Wabup Bakhtiar optimis.

Meski muncul pro kontra, MFA tetap mencoba menerapkan pola rasionalisasi PTT. Soal nanti baik atau tidak, ia minta masyarakat tunggu setelah pola berjalan.

“Kita mohon diberikan waktu ya. Dengan formula kerja yang kita buat diberi waktu, silahkan nanti di evaluasi. Hasil evaluasi apabila salah yang kita lakukan, ya kita perbaiki. Tapi kalau betul ya perlu di dukung,” katanya.

Mantan tauke duku asal Desa Terusan ini kadang-kadang bingung melihat konsep berpikir sebagian masyarakat daerah ini. Hasil keputusan pemerintah belum di mulai sudah menuai kritik.

“Ini kan agak repot juga kan. Sementara Tuhan saja menilai amal ibadah itu setelah orang hidup meninggal dunia, baru di nilai. Tapi kalau dalam proses ini sudah dilakukan sana-sini, sana-sini ya repot,” ucapnya sumringah.

Editor: Ardian Faisal

DAERAH

Kasus RT Cabul Masuk Tahap Dua, Jaksa Siapkan Tuntutan Maksimal

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Kejaksaan Negeri Merangin akhirnya menerima pelimpahan tahap dua berkas tersangka AS, Ketua RT cabul yang selama ini kasusnya menyita perhatian publik beberapa waktu lalu.

Tersangka Ketua RT cabul dibawa ke Kejaksaan bersama dengan barang bukti kejahatannya. Selain itu pada tahap dua yang dilakukan penyidik juga turut serta membawa korban ke Kejaksaan.

Kajari Merangin, Yusmanely melalui Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Merangin, Hakim mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima pelimpahan kasus dari Polres Merangin.

“Hari ini kita sudah menerima tahap dua atas nama tersangka AS, dengan barang bukti kejahatannya. Selain itu penyidik juga menghadirkan korban,” ucap Hakim pada Senin, 20 Juli 2026.

Hakim juga mengatakan bahwa setelah tahap dua pihaknya akan menyiapkan tuntutan terhadap kasus pencabulan yang diserahkan Polres Merangin ke tahap persidangan.

“Untuk melengkapi berkas sampai ke persidangan, kita segera menyusun tuntutan, tentu dengan sejumlah barang bukti dan juga BAP yang diterima, kita akan tuntut tersangka dengan tuntutan yang maksimal, sebab korbannya masih anak-anak dan menyita perhatian publik,” katanya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus pencabulan yang menimpa korban terjadi sejak korban masih duduk di kelas IV sekolah dasar.

Selama ini tersangka diketahui memiliki kelakuan bejad dan sangat keji, sebab pelaku melakukannya secara berulang kali, selain melakukan pelecehan terhadap korban di dapur rumahnya, pelaku juga sering mendatangi kamar korban saat korban tengah tertidur pulas, pelaku sering menggerayangi tubuh korban dan menciumi alat vital korban hingga pelaku puas.

Terpisah, Ahmad Robi, S.H., M.H, selaku pengacara negara yang mendampingi korban berharap jaksa penuntut umum bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya bagi korban.

“Saya berharap jaksa bisa memberikan tuntutan yang maksimal dan hakim juga agar bisa memutuskan keadilan bagi korban yang masih anak-anak dan perbuatan tersangka sangat biadab sebab dilakukan sejak korban masih kelas 4 SD sampai kelas 6 SD dan kasus ini jadi perhatian publik,” ucapnya.

Reporter: Daryanto

Continue Reading

DAERAH

Lantik 78 Pejabat Struktural, Wamen Ossy: Rotasi dan Promosi Jabatan Bentuk Birokrat yang Adaptif

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melantik 78 pegawai dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026. Pelantikan ini merupakan bagian dari reformasi sumber daya manusia (SDM) yang dijalankan melalui tiga pendekatan utama, yaitu tour of duty atau rotasi jabatan, tour of area atau rotasi wilayah penugasan, dan tour of time atau pembatasan masa jabatan.

“Rotasi dan promosi jabatan secara berkala tidak hanya menjamin profesionalisme berbasis sistem, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kompetensi dan karier ASN. Hal ini penting untuk membentuk profil birokrat yang adaptif, kaya pengalaman lapangan, dan mampu melihat persoalan publik dari sudut pandang yang lebih holistik,” ujar Wamen Ossy.

Kepada ke-78 pejabat terlantik yang terdiri atas 8 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 70 Pejabat Administrator, Wamen Ossy mengingatkan soal tantangan yang dihadapi birokrasi saat ini. Menurutnya, birokrasi kini semakin dinamis sehingga seluruh pejabat dituntut untuk terus beradaptasi dan menghadirkan kinerja terbaik.

“Perubahan yang berlangsung cepat tidak dapat direspons dengan cara kerja yang biasa, melainkan membutuhkan semangat baru, kompetensi yang terus berkembang, serta kemampuan mengambil keputusan secara profesional,” kata Wamen Ossy.

Sebagai pejabat publik, jajaran Kementerian ATR/BPN diminta untuk menjaga integritas dalam menjalankan amanah jabatan. Integritas, dedikasi, dan kejujuran perlu menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengambilan keputusan setiap aparatur sipil negara (ASN).

“Pergunakan kompetensi, semangat, profesionalisme, dan energi baru yang Saudara miliki untuk membawa organisasi ini melangkah lebih jauh serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan masyarakat,” ucap Wamen ATR/Waka BPN.

Dalam kesempatan ini, mewakili pejabat terlantik lainnya untuk membacakan pakta integritas, yaitu Muhamad Irdian selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat. Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan. Bertindak sebagai saksi, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaluddin serta Kepala Biro Hukum, Ahmad Suhaimi. Turut hadir, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (*)

Continue Reading

DAERAH

Tahun 2026 Kementerian ATR/BPN Kembali Peroleh Predikat WTP dari BPK RI

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini tersebut diserahkan oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.

“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN kembali berhasil memperoleh opini WTP. Pimpinan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran, baik di Kementerian ATR/BPN Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan yang telah bekerja keras sehingga capaian ini dapat kita raih,” ujar Dalu Agung Darmawan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

Predikat WTP tahun ini menjadi opini WTP ke-14 secara berturut-turut yang diraih Kementerian ATR/BPN. Raihan tersebut berhasil dipertahankan setelah BPK RI memeriksa Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025.

“Opini WTP ini harus menjadi momentum bagi kita untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK yang masih perlu diselesaikan. Ini juga menjadi bagian dari evaluasi dalam mengelola keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Dalu Agung Darmawan.

Memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026, Dalu Agung Darmawan juga mengingatkan seluruh jajaran agar mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan. Ia optimistis seluruh target kinerja tahun ini dapat dicapai melalui penguatan koordinasi dan pelaksanaan program secara konsisten.

Pada kesempatan ini, turut menerima predikat yang sama, sejumlah Menteri dan Kepala Badan Kabinet Indonesia Bersatu. Hadir mendampingi Sekjen ATR/BPN, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs