ADVERTORIAL
Hadiri Rapat Paripurna, Bakhtiar: Pimpinan dan Jajaran OPD Harus Langsung dalam Pembahasan Ranperda
detail.id/, Muara Bulian – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menggelar rapat Paripurna dalam rangka jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas nota pengantar lima Rancangan peraturan daerah Kabupaten Batanghari dan jawaban DPRD terhadap pemandangan umum pemerintah atas nota pengantar tiga Ranperda inisiatif DPRD Batanghari tahun anggaran 2022.
Dalam paripurna tersebut, baik dari pemerintah kabupaten maupun anggota dewan, saling mengucapkan rasa terima kasih dan saling mengapresiasi baik dari segi pandangan, saran dan masukan terhadap Ranperda yang diusulkan tersebut.
Bahkan kedua pihak berharap kedepannya hubungan selalu terjalin baik dan terus dipertahankan, sehingga kedepannya sinergritas yang di bangun sebagai percepatan pembangunan Kabupaten Batanghari.
Wakil Bupati Batanghari H Bakhtiar menyikapi masukan dan saran fraksi Demokrat meminta agar pihaknya memerintahkan pimpinan dan jajaran OPD untuk hadir langsung dalam proses pembahasan Ranperda.
” mengingatkan langsung kepada kepala OPD yang mengusung dan menyusun Ranperda agar dapat hadir dalam pembahasan dan agar berkoordinasi dengan pihak DPRD dalam rangka penyusunan jadwal pembahasan agar tidak berbenturan dengan jadwal Kedinasan lainnya,” tegas Wakil Bupati Batanghari, Selasa 10 Mei 2022.
Kemudian, masukan fraksi Partai Demokrasi indonesia perjuangan dimana Ranperda tetap dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Azazi manusia atau Kemenkumham Republik Indonesia atau RI, kelima Ranperda yang diajukan pemerintah telah dilakukan harmonisasi dengan Kemenkumham RI.
Dalam hal ini di buktikan melalui surat kepala kantor Kemenkumham RI Wilayah Jambi Momor : W.5.PP.04,02-44 tanggal 4 april 2022 hal penyampaian hasil pengharmonisasian Ranperda Kabupaten Batanghari.
Ketua badan pembentukan Peraturan Daerah atau Bamperda DPRD Kabupaten Batanghari Muhammad Zaki mengatakan
Ranperda tentang tata cara penyusunan program pembentukkan Peraturan Daerah atau Perda ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyusunan program pembentukan perda berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan aspirasi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan penyusunan Perda.
Ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan fakir miskin berisi norma kewenangan maupun norma perilaku kewenangan kepada pemerintah Kabupaten untuk memberikan pelayanan dan perlindungan fakir miskin.
” Ranperda tentang irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan petani” ujarnya.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Instruksikan Faskes Jember Siaga Hadapi Risiko Kesehatan saat Lebaran
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan di wilayah ini berada dalam kondisi siaga selama masa libur Idulfitri, Senin, 23 Maret 2026.
Pemerintah Kabupaten Jember merealisasikan langkah ini untuk menghadapi potensi peningkatan gangguan kesehatan masyarakat akibat perubahan pola konsumsi makanan saat Lebaran.
Gus Fawait menjelaskan, setelah menjalani puasa Ramadan masyarakat biasanya memasuki masa penyesuaian pola makan.
Tradisi silaturahmi atau ngelencer membuat masyarakat sering menikmati berbagai hidangan khas Lebaran yang banyak mengandung santan.
“Kita tahu setelah puasa ada masa peralihan. Apalagi ditambah budaya ngelencer (silaturahmi, Red), di mana hidangan banyak mengandung santan dan berbagai jenis makanan lainnya. Biasanya ini memicu peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan,” kata Gus Fawait.
Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah agar tetap memberikan pelayanan selama libur panjang.
Tenaga medis serta armada ambulans berada dalam posisi siaga untuk melayani masyarakat.
“Saya akan turun langsung ke beberapa fasilitas kesehatan untuk meninjau kesiapan. Puskesmas daerah setempat hingga rumah sakit Pemerintah sudah kita siagakan total,” ujar Gus Fawait.
Selain sektor kesehatan, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan, serta Satuan Polisi Pamong Praja guna menjaga kelancaran arus lalu lintas di kawasan wisata yang diperkirakan ramai selama libur Lebaran.
“Intinya seluruh kewajiban pemerintah sudah direalisasikan agar masyarakat bisa lebaran dengan tersenyum dan tenang,” tutur Gus Fawait.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Minta Puskesmas di Sekitar Wisata Jember Siaga Selama Libur Lebaran
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, meminta puskesmas di sekitar kawasan wisata menyiagakan ambulans dan tenaga medis selama periode libur Lebaran, Jumat, 20 Maret 2026.
Instruksi tersebut ia sampaikan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar layanan kesehatan tetap tersedia di lokasi yang berpotensi mengalami lonjakan kunjungan wisatawan.
“Saya minta puskesmas, khususnya yang di sekitar wilayah wisata, kiranya nanti untuk bersiap siaga terkait masalah ambulans apabila dibutuhkan oleh masing-masing objek wisata di Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.
Gus Fawait juga meminta perhatian khusus pada kawasan wisata yang diperkirakan dipadati pengunjung selama libur Lebaran.
“Jangan sampai ada daerah-daerah yang menjadi pusat titik kumpul massa malah tidak ada ambulans dan tenaga medisnya. Terutama Papuma dan Watu Ulo ini akan membeludak sehingga perlu dukungan penuh untuk memastikan mereka standby di sana,” ujarnya.
Penyiagaan tenaga medis dan ambulans di kawasan wisata tersebut bertujuan memastikan wisatawan dan masyarakat sekitar memperoleh layanan kesehatan dengan cepat ketika terjadi keadaan darurat selama masa libur Lebaran.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jember, Muhammad Zamroni, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah memetakan sembilan titik strategis yang menjadi fokus penyiagaan layanan kesehatan selama masa libur.
“Penyiagaan personel medis ini dijadwalkan berlangsung mulai 13 Maret hingga 29 Maret 2026,” ucap Zamroni.
Beberapa lokasi yang menjadi prioritas meliputi Alun-alun Jember, Kecamatan Puger dan kawasan sekitarnya seperti Pondok Dalem dan Paseban, serta destinasi wisata Pantai Watu Ulo dan Pantai Papuma.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Ajak Warga Jember Manfaatkan Layanan Publik Gratis
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, mengajak warga memanfaatkan berbagai layanan publik gratis saat Safari Ramadan di Kecamatan Ledokombo, Selasa, 17 Maret 2026.
Gus Fawait menggunakan agenda tersebut untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyampaikan berbagai program layanan yang dapat diakses warga Kabupaten Jember tanpa biaya.
Dalam rangkaian kegiatan itu, ia berdialog dengan berbagai elemen masyarakat di Ledokombo.
Ia juga menyerahkan santunan kepada anak yatim serta meresmikan pemasangan instalasi listrik gratis bagi warga kurang mampu.
Gus Fawait menguraikan bahwa sebagian warga masih belum mengetahui hak mereka dalam mengakses layanan publik yang telah disediakan pemerintah daerah.
“Kabupaten Jember ini memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Ternyata di lapangan, masih banyak warga yang belum tahu kalau ada program pengobatan gratis hanya dengan KTP, pembuatan dokumen kependudukan yang mudah, dan lain sebagainya,” ujar Gus Fawait.
Melalui Safari Ramadan tersebut, ia juga memberi penjelasan mengenai program Universal Health Coverage (UHC) yang memungkinkan warga memperoleh layanan pengobatan gratis cukup menggunakan KTP.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberi kemudahan dalam pengurusan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
Selain layanan kesehatan dan administrasi kependudukan, sosialisasi tersebut turut membahas isu lain di masyarakat, antara lain pencegahan pernikahan dini, penurunan angka stunting, serta persoalan infrastruktur.
Pada akhir kegiatan, Gus Fawait mengajak warga memanfaatkan layanan pengaduan Wadul Gus’e untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, mulai dari warga miskin yang belum menerima bantuan hingga kendala pelayanan publik di Kabupaten Jember.



