ADVERTORIAL
Ketua DPRD Edi Purwanto Terima Audiensi Pemuda Pancasila soal Batubara di Jambi
detail.id/, Jambi – Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto berharap ada political will dan keberanian dari pemerintah provinsi Jambi untuk menyelesaikan permasalahan angkutan batubara dan segala dampaknya yang tidak kunjung selesai di provinsi Jambi.
Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi dari puluhan pengurus MPW Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Jambi di Gedung DPRD, Senin 13 Juni 2022.
“Diskusinya udah banyak, tinggal political will dan keberanian dari pemerintah provinsi aja,” kata Edi.
Didampingi sekretaris DPRD Amir Hasbi, Edi menyampaikan bahwa dirinya sudah pernah menyampaikan kepada Gubernur Jambi untuk membentuk Task Force (gugus tugas, red) yang khusus membicarakan batubara.
“Jadi day to day, mereka hanya fokus membicarakan dan mencari solusi permasalahan batubara,” ujar Edi.
Selain itu dirinya juga pernah mengusulkan agar transporter batubara diberil label, sehingga bisa diketahui dan dicatat jumlah pelanggaran lalu lintas yang sudah dilakukan oleh transporter tertentu.
“Tapi kami DPRD kan cuma bisa melakukan fungsi pengawasan, nggak bisa punishment,” ucap Edi.
Ketua Edi menyampaikan bahwa inti permasalahan batubara di provinsi Jambi ada pada pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan, red), namun menurutnya saat dipanggil Gubernur pemilik IUP tidak hadir.
“Nanti coba kita (DPRD, red) yang panggil, apa mau hadir?” kata Edi.
Adapun terkait aturan, ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini menyampaikan bahwa DPRD sedang menggodok Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Batubara yang merupakan revisi atas perda sebelumnya.
“Sudah masuk usulan dari gubernur, sedang kita pelajari,” ujarnya.
Sementara, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi yang terdiri dari Ketua MPW Adri, Sekretaris Taufan Junaidi, jajaran Majelis Pertimbangan Organisasi dan puluhan pengurus MPW menyampaikan 4 rekomendasi dalam pertemuan tersebut.
Pertama, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi merekomendasikan kepada DPRD Provinsi Jambi agar membentuk Pansus Batubara DPRD Provinsi Jambi beserta turunannya.
Kedua, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi meminta keberanian Gubernur Jambi beserta perangkatnya untuk bersikap tegas terhadap pemegang IUP Batubara, dan perusahan angkutan Batubara yang melanggar hukum dan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
Ketiga, Pemilik IUP Batubara yang ada di Provinsi Jambi wajib berkantor di Provinsi Jambi.
Keempat, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi meminta kepada pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten Muaro Jambi utk menertibkan stockpile milik perusahaan batubara yang berada di dalam kawasan situs percandian Muara Jambi.
Menerima Aspirasi dari Pemuda Pancasila tersebut, Edi menyambut baik dan berharap PP juga menyampaikan hal yang sama kepada jajaran forkopimda lainnya, juga mengajak ormas lain untuk ikut peduli terhadap permasalahan batu bara ini.
“Insya Allah (pembentukan, red) pansus akan kami kaji, untuk kesejahteraan masyarakat semua,” ucapnya.
ADVERTORIAL
Gus Mamak Nilai Bunga Desaku Efektif Pangkas Jarak Pemimpin dan Warga Jember
DETAIL.ID, Jember – Program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) dinilai mampu memangkas jarak antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jember, Gus Mamak, menyebut pendekatan ini menghadirkan interaksi yang lebih nyata dibandingkan pola komunikasi konvensional.
Menurutnya, kehadiran langsung bupati di tengah masyarakat bukan hanya soal menyerap aspirasi, tetapi juga membangun kedekatan yang bersifat emosional.
“Komunikasi langsung di lapangan itu membangun silaturahmi yang autentik. Ada ikatan emosional yang tercipta saat bupati hadir di tengah-tengah warga, sesuatu yang tidak bisa didapatkan jika hanya mengandalkan komunikasi searah,” ujarnya, Rabu, 25 Maret 2026.
Ia menilai, langkah berkantor di desa bersama jajaran organisasi perangkat daerah menjadi cara efektif untuk memastikan kebijakan tidak melenceng dari kondisi sebenarnya.
“Bupati tidak boleh hanya menjadi penerima laporan di atas kertas. Dengan berkantor di desa bersama jajaran kepala dinas, bupati bisa melihat fakta riil di masyarakat. Ini adalah langkah preventif agar kebijakan tidak salah sasaran akibat laporan bawahannya yang sekadar Asal Bapak Senang,” katanya.
Selain itu, Gus Mamak melihat program ini memiliki nilai strategis dalam mendorong pengembangan potensi daerah yang selama ini belum tergarap optimal.
“Justru dengan turun langsung, bupati bisa mengidentifikasi potensi sumber daya alam Jember yang selama ini mungkin belum tergarap. Jadi, tujuannya adalah mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan malah menjebolkan anggaran,” ucapnya.
Di tengah isu efisiensi anggaran dan kenaikan harga BBM, ia juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam menekan penggunaan kendaraan operasional.
“Bupati sudah memberikan teladan dengan memangkas jumlah iring-iringan kendaraan. Para kepala OPD dan kabag kini dibawa dalam satu kendaraan besar. Artinya, secara substansi program tetap jalan, namun secara operasional tetap hemat energi dan efisien,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, menegaskan bahwa tidak semua masyarakat dapat mengakses layanan digital secara optimal.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada lansia, masyarakat di wilayah tertentu, serta warga dengan keterbatasan literasi digital yang belum optimal memanfaatkan layanan berbasis online,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran langsung pemerintah menjadi solusi agar pelayanan publik tetap merata dan tidak meninggalkan kelompok tertentu.
“Negara tidak boleh hanya menunggu laporan. Negara harus hadir langsung memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Jember, kata dia, akan terus mengombinasikan layanan digital dengan pendekatan langsung agar penyelesaian persoalan masyarakat bisa lebih cepat dan efektif.
“Digital tetap berjalan, tetapi kehadiran langsung tidak bisa digantikan. Keduanya harus berjalan bersama agar pelayanan benar-benar menjangkau semua,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Instruksikan Faskes Jember Siaga Hadapi Risiko Kesehatan saat Lebaran
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan di wilayah ini berada dalam kondisi siaga selama masa libur Idulfitri, Senin, 23 Maret 2026.
Pemerintah Kabupaten Jember merealisasikan langkah ini untuk menghadapi potensi peningkatan gangguan kesehatan masyarakat akibat perubahan pola konsumsi makanan saat Lebaran.
Gus Fawait menjelaskan, setelah menjalani puasa Ramadan masyarakat biasanya memasuki masa penyesuaian pola makan.
Tradisi silaturahmi atau ngelencer membuat masyarakat sering menikmati berbagai hidangan khas Lebaran yang banyak mengandung santan.
“Kita tahu setelah puasa ada masa peralihan. Apalagi ditambah budaya ngelencer (silaturahmi, Red), di mana hidangan banyak mengandung santan dan berbagai jenis makanan lainnya. Biasanya ini memicu peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan,” kata Gus Fawait.
Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah agar tetap memberikan pelayanan selama libur panjang.
Tenaga medis serta armada ambulans berada dalam posisi siaga untuk melayani masyarakat.
“Saya akan turun langsung ke beberapa fasilitas kesehatan untuk meninjau kesiapan. Puskesmas daerah setempat hingga rumah sakit Pemerintah sudah kita siagakan total,” ujar Gus Fawait.
Selain sektor kesehatan, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan, serta Satuan Polisi Pamong Praja guna menjaga kelancaran arus lalu lintas di kawasan wisata yang diperkirakan ramai selama libur Lebaran.
“Intinya seluruh kewajiban pemerintah sudah direalisasikan agar masyarakat bisa lebaran dengan tersenyum dan tenang,” tutur Gus Fawait.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Minta Puskesmas di Sekitar Wisata Jember Siaga Selama Libur Lebaran
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, meminta puskesmas di sekitar kawasan wisata menyiagakan ambulans dan tenaga medis selama periode libur Lebaran, Jumat, 20 Maret 2026.
Instruksi tersebut ia sampaikan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar layanan kesehatan tetap tersedia di lokasi yang berpotensi mengalami lonjakan kunjungan wisatawan.
“Saya minta puskesmas, khususnya yang di sekitar wilayah wisata, kiranya nanti untuk bersiap siaga terkait masalah ambulans apabila dibutuhkan oleh masing-masing objek wisata di Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.
Gus Fawait juga meminta perhatian khusus pada kawasan wisata yang diperkirakan dipadati pengunjung selama libur Lebaran.
“Jangan sampai ada daerah-daerah yang menjadi pusat titik kumpul massa malah tidak ada ambulans dan tenaga medisnya. Terutama Papuma dan Watu Ulo ini akan membeludak sehingga perlu dukungan penuh untuk memastikan mereka standby di sana,” ujarnya.
Penyiagaan tenaga medis dan ambulans di kawasan wisata tersebut bertujuan memastikan wisatawan dan masyarakat sekitar memperoleh layanan kesehatan dengan cepat ketika terjadi keadaan darurat selama masa libur Lebaran.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jember, Muhammad Zamroni, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah memetakan sembilan titik strategis yang menjadi fokus penyiagaan layanan kesehatan selama masa libur.
“Penyiagaan personel medis ini dijadwalkan berlangsung mulai 13 Maret hingga 29 Maret 2026,” ucap Zamroni.
Beberapa lokasi yang menjadi prioritas meliputi Alun-alun Jember, Kecamatan Puger dan kawasan sekitarnya seperti Pondok Dalem dan Paseban, serta destinasi wisata Pantai Watu Ulo dan Pantai Papuma.



